8.6 C
New York
Saturday, April 4, 2026
spot_img
Home Blog Page 23

Kecelakaan Lalu Lintas Jadi Pembunuh Tertinggi di Bantul, 104 Jiwa Meninggal Selama Januari–September 2025

0

Bantul – batamtimes.co-  Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian tertinggi di , melampaui kasus pembunuhan akibat kejahatan. Berdasarkan data , tercatat sebanyak 104 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang Januari hingga September 2025.

Kapolres Bantul, AKBP , mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara dan selalu mematuhi aturan lalu lintas.

“Kami meminta masyarakat untuk berhati-hati dan waspada dalam perjalanan serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama,” ujar Novita di Bantul, Kamis (9/10/2025).

Selama sembilan bulan terakhir, Polres Bantul mencatat 1.590 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 1.928 orang mengalami luka-luka. Kerugian materiil akibat insiden tersebut mencapai Rp950.240.775.

Menurut Novita, tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kelalaian manusia, kondisi jalan, hingga kelayakan kendaraan.

“Penyebab laka lantas paling tinggi adalah faktor manusia, seperti kecepatan tinggi tanpa kewaspadaan. Kondisi jalan yang sempit, tikungan bergelombang, hingga kendaraan yang tidak layak juga turut memperparah situasi,” jelasnya.

Polres Bantul berencana melakukan analisa dan evaluasi (anev) untuk menekan angka kecelakaan. Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan.

Novita juga menegaskan pentingnya kelengkapan kendaraan, penggunaan helm standar, dan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas.

“Kami mengimbau pengendara untuk tidak menggunakan handphone saat berkendara, tidak mengemudi dalam keadaan mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan,” pungkasnya.

Dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, kepolisian berharap kesadaran dan disiplin masyarakat di jalan raya dapat meningkat demi menekan angka fatalitas di Bantul.

 

Penulis : Tanto

RSBP Batam dan Kemenkes RI Bahas Penguatan Layanan Kesehatan, Dorong Realisasi PKS

0

Batam – Rumah sakit BP Batam  (RSBP Batam) bersama menggelar pertemuan di Ruang Pertemuan, lantai 2 Kemenkes, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Pertemuan ini membahas tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara (BP Batam) dan Kemenkes yang telah berlaku sejak 2022, serta peluang dukungan peralatan dan program penguatan layanan rumah sakit.

Delegasi BP Batam dipimpin Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait, dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, SpPD-KEMD, PhD.

Ariastuty Sirait menyampaikan, pihaknya mendorong agar MoU kerja sama tersebut segera diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) operasional. “BP Batam bersama jajaran RSBP berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Batam dan kawasan sekitarnya. Dengan adanya PKS, sinergi dengan Kemenkes akan semakin jelas, terutama dalam peningkatan fasilitas, peralatan medis, serta pengembangan SDM,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante, menyambut positif langkah RSBP Batam. Ia menjelaskan bahwa Kemenkes memiliki program dukungan berupa bantuan peralatan medis dan penguatan layanan yang selama ini dialokasikan ke RSUD di seluruh Indonesia.

“Kami menyambut baik upaya RSBP Batam. Pemerintah terus mendorong pemerataan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, termasuk Batam sebagai pintu gerbang Indonesia. Kami akan menindaklanjuti secara teknis agar RSBP dapat masuk dalam skema program dukungan yang sesuai aturan,” ujar Wamenkes.

Direktur RSBP Batam, dr. Tanto Budiharto, SpJP, juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kemenkes. Menurutnya, sebagai rumah sakit rujukan di kawasan strategis, RSBP Batam membutuhkan peralatan medis modern dan penguatan layanan untuk memberikan pelayanan setara standar nasional dan internasional.

“RSBP Batam siap menyesuaikan dan mempersiapkan diri sesuai arahan Kemenkes. Kami berharap dukungan yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas layanan, sehingga masyarakat Batam tidak perlu jauh-jauh berobat ke luar daerah bahkan ke luar negeri,” ungkap dr. Tanto.

Pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembahasan teknis antara tim BP Batam, RSBP, dan Kemenkes, baik secara offline maupun online, guna merumuskan langkah-langkah implementasi di lapangan.

Turut mendampingi Ariastuty Sirait dalam pertemuan itu, Direktur RSBP Batam dr. Tanto Budiharto, SpJP; Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Muhammad Yanto; serta Wakil Direktur Keuangan dan Umum, Evi Elfiana Bangun.

 

Penulis : Adi

Polda Kepri Gelar Razia Tempat Hiburan Malam, Tekan Ruang Gerak Peredaran Narkoba

0

Batam – batamtimes.co –  Direktorat Reserse Narkoba (Polda Kepri) menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Batam, Sabtu malam (11/10/2025). Kegiatan ini merupakan langkah tegas kepolisian dalam memberantas potensi penyalahgunaan narkotika dan peredaran minuman beralkohol tanpa izin cukai.

Razia tersebut dipimpin langsung oleh Wadirresnarkoba Polda Kepri, AKBP Achmad Suherlan, S.I.K., didampingi personel Ditresnarkoba serta Propam Polda Kepri. “Operasi ini merupakan bagian dari upaya preventif dan represif kami dalam menekan ruang gerak peredaran gelap narkoba, khususnya di tempat hiburan malam yang rawan penyalahgunaan,” ujar Achmad Suherlan.

Dalam razia ini, tim gabungan melakukan pemeriksaan pengunjung serta pengecekan urine di sejumlah tempat hiburan malam seperti Orion, Guiner, Zetta, Bigbross, Live House, Tembak Langit, Angel Wings, Panda Club, Red Fox, Dragon, Hotel Indorasa, kos-kosan depan Hotel Indorasa, dan Hotel Terang Bintang.

Meski seluruh hasil tes urine menunjukkan negatif narkotika, kegiatan ini tetap menjadi bentuk pengawasan aktif terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran izin cukai. “Hasil nihil bukan berarti ancaman berhenti. Kegiatan seperti ini penting untuk memastikan tempat hiburan malam tetap dalam pengawasan dan tidak menjadi ruang bagi peredaran gelap narkoba,” tegasnya.

Polda Kepri menegaskan, pemberantasan narkotika tidak hanya berhenti pada hasil pemeriksaan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dan pemilik tempat usaha hiburan agar tidak memberi ruang bagi peredaran narkoba. “Kami mengimbau masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat,” tambah Achmad.

Melalui operasi ini, Polda Kepri berharap tercipta suasana kondusif di wilayah Batam dan sekitarnya, serta menjadi bentuk nyata dukungan terhadap program nasional pemberantasan narkoba dan pengendalian peredaran minuman beralkohol ilegal.

Penulis : Adi

PMB Ziarah ke Makam Sultan Agung untuk Perkuat Hubungan Mataram-Batang

0
Keterangan foto: Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Batang (PMB) Heppy Trenggono dan tim penulisan sejarah Batang saat melakukan ziarah ke makam Sultan Agung di Bantul, DI Yogyakarta Selasa, 7 Oktober 2025.

Jateng – batamtimes.co – Ketua umum Perhimpunan Masyarakat Batang (PMB) Dr (HC) Heppy Trenggono dan anggota tim penulisan sejarah Batang, Jawa Tengah melakukan ziarah ke makam Sultan Agung di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 7 Okotober.

Selain melakukan kegiatan itu penggagas Gerakan Beli Indonesia ini juga menggelar sarasehan di kota pelajar tersebut.

Pria kelahiran Batang 20 April 1967 ini mengungkapkan, memahami sejarah, menggali jatidiri kekuatan, membangun karakter bangsa demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi semua harus terus dilakukan.

“Jangan pernah berhenti untuk membangun karakter bangsa (national character building),” ujar Heppy dalam pesan elektronik kepada wartawan Rabu 8 Oktober 2025.

President of Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) ini menjelaskan, membangun karakter bangsa menjadi basis moral kita dalam menyusun sejarah bangsa.

Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Pembina Perkumpulan Masyarakat Batang Letjen TNI Mar (Purn) Suhartono.

Dijelaskan Heppy Trenggono, kegiatan ini sekaligus sebagai kesempatan berkontemplasi memahami dan mengembangkan makna hubungan yang kuat antara Mataram dan Batang.

“Karena, konon permaisuri suri Sultan Agung berasal dari Batang yaitu Kanjeng Putri Batang,” terangnya.

Dalam kegiatan itu, Heppy Trenggono bersama Suhartono serta pengurus PMB menyemangati dan memfasilitasi seluruh tim penulis sejarah Batang menggali dan mencari data primer untuk melengkapi penulisan sejarah Batang.

Letjen TNI Mar (Purn) Suhartono mengatakan, kegiatan inii penting dilakukan agar masyarakat Batang siap memasuki perkembangan pembangunan Kawasan Industri Batang.

“Masyarakat harus disiapkan dan menjadi stakeholder utama dalam pembangunan kawasan industri Batang, jangan sampai tersisih dan terpinggirkan,” ucapnya.

Tak lupa Suhartono mengajak masyarakat khususnya Batang mengerti sejarah Batang secara benar. Karena Batang memiliki kekayaan sejarah nasionalisme yang kuat. Batang merupakan pusat awal peradaban Nusantara,

‎”Mempersiapkan masyarakat harus diawali dengan mengekspresikan nilai-nilai sejarah dengan baik. Batang memiliki kekayaan sejarah nasionalisme yang kuat, memiliki bukti Batang merupakan pusat awal peradaban nusantara, dan utamanya mempertahankan jati diri sebagai wilayah dan masyarakat anti penjajahan,” pungkas Suhartono.

Penulis : Tanto

PWI Pusat Akhiri Dualisme di Kepulauan Riau, Saibansah Dardani Resmi Pimpin PWI Kepri

0
Keterangan Foto : PWI Pusat secara resmi menetapkan Saibansah Dardani sebagai Ketua PWI Kepri yang sah untuk sisa masa bakti 2023–2028.

Batam – batamtimes.co – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akhirnya mengambil langkah tegas dan final untuk mengakhiri dualisme kepengurusan PWI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Melalui Surat Keputusan Nomor 131-PGS/PWI-P/LXXIX/IX/2025, PWI Pusat secara resmi menetapkan Saibansah Dardani sebagai Ketua PWI Kepri yang sah untuk sisa masa bakti 2023–2028.

Dengan terbitnya keputusan tersebut, PWI Pusat menyatakan tidak ada lagi dualisme kepengurusan di Kepri. Kepengurusan versi Andi Gino resmi dilebur ke dalam satu wadah bersama di bawah pimpinan Saibansah Dardani.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil Kongres PWI di Cikarang pada 29–30 Agustus 2025 yang memberikan mandat penuh kepada PWI Pusat untuk menuntaskan masalah dualisme organisasi di sejumlah daerah, termasuk Kepri.

Dualisme di Kepri sendiri sempat muncul akibat dua hasil konferensi provinsi: satu menetapkan Andi Gino sebagai ketua, sementara yang lain melalui Konferprov Luar Biasa mengangkat Saibansah Dardani. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat daerah.

Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Kabid Pembinaan Daerah Mirza Zulhadi, dan Sekjen Zulmansyah Sekedang itu menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus hasil konferensi versi Andi Gino dilebur dalam struktur baru. PWI Pusat juga memberikan ruang bagi pengurus lama untuk bergabung dalam kepengurusan gabungan, dengan posisi yang akan ditentukan melalui musyawarah internal.

Selain restrukturisasi kepemimpinan, SK tersebut juga mengatur soal penyeragaman aset dan administrasi organisasi, termasuk inventaris, dokumen, data keanggotaan, hingga program kerja. Semua pihak diwajibkan menyerahkan berkas dan aset organisasi kepada pengurus gabungan paling lambat 30 hari sejak SK ditetapkan.

PWI Pusat menegaskan bahwa segala bentuk keputusan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak di luar struktur resmi kini tidak lagi memiliki kekuatan hukum organisasi.

“Dualisme hanya akan melemahkan PWI di daerah. Karena itu, keputusan ini kami tetapkan sebagai final dan mengikat, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Semua pengurus dan anggota di Kepri harus menjadikannya sebagai momentum persatuan,”
— tegas Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Sementara itu, Ketua Tim Penyelesaian Dualisme PWI se-Indonesia, Mirza Zulhadi, mengatakan bahwa keputusan ini merupakan hasil konsensus nasional pasca-Kongres Cikarang.

“Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana kita mengembalikan PWI sebagai rumah bersama wartawan. Dengan bersatu, marwah organisasi akan kembali terjaga,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menambahkan bahwa langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah konsolidasi internal, agar PWI Kepri bisa kembali fokus pada peran strategisnya dalam memperkuat profesionalisme wartawan dan kontribusi sosial di masyarakat.

Pasca diterbitkannya SK tersebut, suasana dunia jurnalistik di Kepri, khususnya di Batam, berjalan kondusif tanpa ada riak penolakan dari pihak mana pun.

Bahkan, dalam acara “Ngopi Bareng Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dengan insan media” di Café Boemi, Batam Center, pada Selasa (7/10/2025), terlihat Saibansah Dardani (Cak Iban) duduk berdekatan dengan Andi Gino, mantan Ketua PWI Kepri versi sebelumnya. Keduanya tampak akrab dan santai — sebuah isyarat bahwa rekonsiliasi benar-benar terwujud di tubuh PWI Kepri.

Dengan berakhirnya polemik ini, PWI Kepri kini melangkah menuju babak baru persatuan dan profesionalisme wartawan di Provinsi Kepulauan Riau.

Penulis : Adi

Pemuda Patriot Nusantara Dukung Menkeu Restorasi Pertamina

0
Keterangan Foto : Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Jakarta – batamtimes.co – Ketua umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kuniawan, mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam melakukan restorasi di tubuh PT Pertamina (Persero).

Sebelumnya, Purbaya meluapkan kekesalannya kepada PT Pertamina (Persero), perihal persoalan pembangunan kilang. Pasalnya, perusahaan minyak pelat merah ini tak memiliki kilang baru, sebagai cara Indonesia memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.

Purbaya menjabarkan, bahwa sampai sekarang Indonesia tidak memiliki kilang baru. Padahal, di tahun 2018, ia sempat meminta Pertamina untuk membangun kilang baru.

“Mereka (Pertamina) janji akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Tapi sampai sekarang kan tidak ada satu pun. Jadi bapak (Komisi XI DPR) tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak kontrol,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, dikutip Kamis (2/10/2025).

Menurut, Pemuda Patriot Nusantara menilai, kejengkelan yang disampaikan Purbaya terhadap kinerja Pertamina merupakan refleksi kejujuran dan tanggung jawab moral seorang pejabat negara yang menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

“Fakta bahwa tujuh kilang minyak yang dijanjikan sejak satu dekade lalu belum juga terealisasi adalah bentuk nyata dari stagnasi korporasi yang berimbas langsung pada beban fiskal negara, meningkatnya impor BBM, dan terkurasnya devisa nasional. Kondisi ini tidak dapat lagi ditoleransi di tengah semangat efisiensi dan kemandirian energi yang menjadi prioritas nasional,” ujar Andi Kurniawan kepada wartawan Senin 6 Oktober 2025.

Diungkapkan Andi, Pemuda Patriot Nusantara, mendukung penuh langkah Purbaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan manajemen Pertamina, termasuk di dalamnya.

“Kami juga mendorong agar dilakukan peninjauan kembali struktur dan efektivitas Pertamina Holding dan Patra Niaga,” urainya.

Dijelaskan Andi, pihaknya juga mrminta supaya dilakukan restorasi total terhadap jajaran Dewan Komisaris dan Direksi agar diisi oleh sosok-sosok profesional yang berintegritas, visioner, dan berorientasi pada kepentingan publik

“Serta kami mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek strategis energi nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut Andi menjelaskan, restorasi Pertamina bukan semata-mata urusan korporasi. Akan tetapi tanggung jawab nasional untuk memastikan kedaulatan energi Indonesia tidak terus bergantung pada impor.

“Sudah saatnya perusahaan pelat merah terbesar ini kembali pada semangat pendiriannya menjadi penjaga kepentingan rakyat, bukan arena kepentingan kelompok,” tegasnya.

Masih menurut Andi, pihaknya menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto dan Menteri BUMN mendengar aspirasi publik yang menginginkan perbaikan total di tubuh Pertamina.

“Pemuda Patriot Nusantara akan terus mengawal proses perbaikan ini dengan semangat nasionalisme yang konstruktif karena energi bangsa ini tidak boleh dikuasai oleh ketidakmampuan dan kemalasan birokrasi,” demikian Andi Kurniawan.

Penulis : Tanto

DPRD Lingga Terima Audiensi SPSI dan Forum Peduli Singkep Barat Bahas Solusi Lapangan Kerja

0

Lingga – baramtimes.co –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menerima audiensi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), para penambang timah, serta Forum Peduli Singkep Barat dalam rangka membahas solusi atas permasalahan lapangan kerja di Kabupaten Lingga, Senin (6/10/2025).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lingga, didampingi Wakil Ketua I DPRD serta para ketua komisi dan anggota DPRD Lingga. DPRD juga menghadirkan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi persoalan ketenagakerjaan dan pertambangan.

Dalam pertemuan itu, perwakilan SPSI menyampaikan harapan agar pemerintah daerah bersama DPRD lebih peka terhadap kondisi sulitnya lapangan kerja yang dihadapi masyarakat saat ini. Beberapa poin penting yang disampaikan SPSI di antaranya adalah: pemerintah daerah bersama DPRD diminta segera memproses Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menjadi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), menetapkan target waktu penyelesaiannya, serta menyiapkan solusi terbaik bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya agar program investasi di daerah sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

Sementara itu, perwakilan Forum Peduli Singkep Barat, Hermadi, menegaskan perlunya kebijakan nyata dari pemerintah daerah dan DPRD untuk memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan penghidupan yang layak.

Dari pihak OPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyampaikan bahwa sejak tahun 2017 telah diusulkan empat wilayah penambangan rakyat di Kepulauan Riau, namun hingga kini belum ada satupun WPR yang diterbitkan. Sedangkan dari Dinas Tenaga Kerja, Jumadi mengusulkan agar pemerintah daerah dan DPRD melakukan langkah jemput bola dengan berkonsultasi langsung ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau guna mempercepat proses tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Lingga, Yanuar, ST, mengusulkan agar segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Langkah ini diharapkan dapat menemukan solusi konkret terhadap persoalan lapangan kerja yang saat ini menjadi perhatian serius masyarakat Lingga, khususnya di sektor pertambangan rakyat.

Penulis : Cipto

Ketua DPRD Lingga Hadiri Upacara HUT TNI ke-80 di Dabo Singkep

0

Lingga –batamtimes.co-  Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Maya Sari, S.Sos., M.IP, menghadiri upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilaksanakan di Lapangan Menara Tinjau Puslatpurmar IX Dabo Singkep, Minggu (5/10/2025).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 0315/Tanjungpinang dan berlangsung khidmat dengan mengusung tema “TNI Prima – TNI Masyarakat – Indonesia Maju”.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Lingga menyampaikan apresiasi dan doa terbaik bagi seluruh prajurit TNI.

“Selamat ulang tahun TNI yang ke-80 tahun 2025. Semoga TNI semakin sukses dalam melaksanakan tugas melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara,” ujar Maya Sari.

Usai pelaksanaan upacara, Kapolres Lingga turut memberikan kado ulang tahun kepada jajaran TNI sebagai simbol sinergitas dan kekompakan antara TNI-Polri di wilayah Kabupaten Lingga.

“Semoga kebersamaan ini dapat terus terjalin dengan baik dan mampu menjaga kondusifitas serta keamanan di Kabupaten Lingga,” ujar Kapolres.

Upacara HUT TNI ke-80 ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lingga, Kapolres Lingga, unsur Forkopimda, para kepala OPD, serta tokoh masyarakat (tomas), tokoh agama (toga), dan perwakilan ormas serta LSM di Kecamatan Singkep.

Acara berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme, mencerminkan sinergi dan kekompakan antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta membangun Kabupaten Lingga menuju daerah yang aman, damai, dan maju.

Penulis : cipto

Darmizal: Tiga Penyebar Hoaks Ijazah Jokowi Harus jadi Tersangka

0
Keterangan foto : Ketua umum Relawan Jokowi (ReJO), Ir. Darmizal MS,

Jakarta- batamtimes.co – Ketua umum Relawan Jokowi (ReJO), Ir. Darmizal MS, mendesak aparat kepolisian segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan Tifauzia Tyassuma alias Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar sebagai tersangka atas dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) mengenai ijazah Presiden Joko Widodo.

Menurut Darmizal, tuduhan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu bukan hanya fitnah keji. Akan tetapi, lanjut Darmizal, juga menimbulkan kegaduhan publik, mencederai martabat kepala negara dan berpotensi memecah belah bangsa.

“Kami meminta agar pihak Kepolisian segera memproses hukum tanpa pandang bulu. Tindakan mereka sudah sangat meresahkan, merusak akal sehat publik dan merupakan pencemaran nama baik terhadap Presiden Republik Indonesia ke 7, bapak Ir H Joko Widodo. Tidak ada lagi ruang bagi penyebar fitnah untuk berlindung di balik kebebasan berpendapat,” tegas tokoh relawan dari Minang ini kepada wartawan, Jumat 3 Oktober 2025.

Darmizal menambahkan, setidaknya terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diduga relevan untuk menjerat ketiganya, antara lain, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1946, Barang siapa menyiarkan berita bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, diancam pidana penjara maksimal 10 tahun.

“Penegasan ini kami sampaikan, sebagaimana laporan polisi yang telah dilakukan oleh Pemuda Patriot Nusantara dan berbagai kelompok orang atau organisasi masyarakat di Jakarta dan tempat lainnya. Kami minta polisi segera menetapkan tersangka bagi orang-orang itu,” tegasnya.

ReJO Minta Kepastian Hukum

Lebih lanjut Darmizal menegaskan bahwa ReJO tidak akan pernah tinggal diam dalam menghadapi upaya-upaya mendeligitimasi Presiden Jokowi dengan cara-cara kotor dan tidak bermoral.

“Kami mendorong Polri menunjukkan keberanian dan ketegasan hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Penyebar fitnah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,” tutup alumni UGM ini.

Penulis : Tanto

Ribuan Alumni Meriahkan Janabadra Club Rendezvous 2025 dan Dies Natalis UJB ke-67

0
Keterangan foto: Heroe Waskito, mewakili alumni menyerahkan lukisan KPH Soedarisman Poerwokoesoemo karya salah satu alumni Lidwina Riestanti kepada Rektor Universitas Janabadra.

Yogyakarta – batamtimes.co – Lebih dari seribu alumni Universitas Janabadra atau UJB memadati halaman kampus merah dalam acara Janabadra Club Rendezvous (JCR) 2025, dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-67 Universitas Janabadra, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kota Yogyakarta, Sabtu 4 Oktober 2025.

Suasana haru, nostalgia dan kebanggaan menyelimuti rangkaian kegiatan yang diisi dengan chamber orchestra, nyanyian bersama, dan pembagian doorprize berupa buku karya alumni.

Ketua panitia, Siti Uswatun, S.H., LL.M, menegaskan bahwa JCR bukan sekadar reuni. “Kita berkumpul di kampus merah ini untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan dan kebersamaan. Janabadra adalah rumah tempat kita belajar, berjuang, dan kini kembali bersatu,” ujarnya.

Alumni senior Heroe Waskito, S.H., yang juga Ketua umum Pergerakan Advokat, dalam kesempatan pertemuan ini menegaskan bahwa Universitas Janabadra merupakan kampus perjuangan yang lahir dari semangat nasionalisme dan patriotisme.

Menurutnya, UJB tidak hanya berperan sebagai institusi akademik, melainkan juga simbol bagaimana bangsa Indonesia membentuk karakter pejuang melalui pendidikan.

Didirikan pada 7 Oktober 1958, Universitas Janabadra lahir dari gagasan para tokoh bangsa, diantaranya KPH Soedarisman Poerwokoesoemo, yang dikenal sebagai pendiri sekaligus rektor pertama. Nama beliau kini diabadikan sebagai nama gedung auditorium utama kampus, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam membangun fondasi pendidikan dan perjuangan intelektual di Yogyakarta.

Dalam konteks sejarah perjuangan nasional, Soedarisman Poerwokoesoemo juga tercatat berperan penting dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Saat menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta, ia turut hadir dalam rapat strategi yang dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan dipercaya menyiapkan logistik, dapur umum, serta jalur keluar-masuk prajurit di kota. Peran non-militer ini menjadi bagian penting dari dukungan sipil terhadap operasi militer dalam mempertahankan kedaulatan Republik.

Heroe menekankan bahwa nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme tersebut harus terus menjadi poros gerak alumni dan civitas akademika Universitas Janabadra masa kini.

Rektor UJB, Dr. Risdiyanto, S.T., M.T., kemudian mengumumkan langkah strategis untuk masa depan kampus. Ia menyebut bahwa universitas akan segera membuka Program Magister Kenotariatan (MKn) sebagai bagian dari penguatan jenjang akademik.

Selain itu, kampus tengah merencanakan pembangunan kampus terpadu seluas enam hektar di Yogyakarta, yang akan menjadi pusat kegiatan akademik, penelitian dan inovasi.

Penulis : Tanto

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga