Batam – batamtimes.co – Sebanyak lima sektor sekunder mendominasi realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Batam sepanjang Triwulan III Tahun 2023.

Kelima sektor tersebut adalah sektor industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik, dan jam; industri makanan; industri karet dan plastik; industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; serta industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain.

Kementerian Investasi RI mencatat, industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik, dan jam masih menjadi penyumbang tertinggi investasi asing di Batam dengan capaian USD 53,68 juta atau setara Rp 794,48 miliar dari 135 proyek.

Jumlah tersebut disusul oleh industri makanan dengan nilai investasi sebesar USD 40,58 juta atau setara Rp 600,66 miliar dari 55 proyek.

Kemudian, industri karet dan plastik senilai USD 19,28 juta atau Rp 285,40 miliar dari 55 proyek. Sementara, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya mencatatkan nilai investasi sebesar USD 4,98 juta atau setara Rp 73,75 miliar dari 84 proyek.

Terakhir, sektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain juga tumbuh pesat dari Triwulan III 2022 lalu dengan nilai sebesar USD 1,6 juta atau setara Rp 23,73 miliar dari 43 proyek.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyambut baik progres kemajuan realisasi PMA tersebut.

Menurut Ariastuty, pertumbuhan positif investasi asing di Batam tak terlepas dari sejumlah rencana strategis BP Batam di bawah kepemimpinan H. Muhammad Rudi.

Salah satunya adalah dengan terus memberikan kemudahan perizinan serta meningkatkan kualitas pelayanan sehingga para investor merasa nyaman untuk menanamkan modalnya di Batam.

“BP Batam akan terus berusaha untuk mempromosikan Batam ke para investor. Apalagi saat ini Batam juga terus berbenah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung kota,” ujarnya, Rabu (20/12/2023).

Di samping itu, lanjut Ariastuty, pihaknya pun turut bersyukur dengan pengembangan Batam yang luar biasa pesat saat ini.

Selain letak yang strategis, kemajuan Batam di beberapa sektor ikut meningkatkan kepercayaan investor. Sehingga, peningkatan investasi yang ada berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Selain pembenahan kota yang terus dilakukan, situasi Batam yang kondusif menambah kepercayaan investor. Ini yang mesti bersama kita jaga ke depannya,” pungkasnya.

(Red/Adi)

Batam – batamtimes.co – Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, dengan resmi membuka Forum Group Discussion (FGD) “Sinergi Penguatan Pengawasan Peredaran Barang Konsumsi dan Barang Dilarang Impor Asal Lintas Daerah Pabean (LDP)” di wilayah KPBPB Batam.

Acara berlangsung pada Selasa (19/12/2023) di Aston Pelita Hotel dan melibatkan kerjasama Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan RI, Bea dan Cukai Batam, serta Aparat Penegak Hukum.

FGD diperuntukkan bagi pelaku usaha impor yang berada di Batam dan dihadiri oleh instansi terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi menegaskan bahwa penguatan pengawasan bukanlah tugas pemerintah saja, melainkan perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan.

“Dengan sinergi yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Muhammad Rudi

Orang nomor satu di Batam itu, juga berharap dukungan kuat dari para stakeholder agar Batam dapat menjadi kawasan yang kompetitif, khususnya melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan KPBPB.

“Saya membangun Batam secara utuh, baik infrastruktur, perizinan, dan SDM-nya, oleh karena itu butuh sinergi yang baik untuk mewujudkan Batam Kota baru,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Surya Kurniawan Suhairi, menjelaskan bahwa tujuan dari FGD ini adalah untuk menyatukan persepsi dan membangun sinergi dalam penguatan pengawasan peredaran barang di KPBPB Batam.

“Mengingat peran Batam sebagai gerbang utama Kepulauan Riau, upaya ini penting dan krusial untuk mencegah berbagai bentuk penyelundupan barang”, ungkap Surya.

Surya juga menyoroti beberapa pelanggaran yang terjadi selama tahun 2023, termasuk impor barang seken dan pelanggaran aturan mengenai larangan impor barang bekas, terutama pakaian bekas.

“Terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik secara administratif maupun pidana,” ungkap Surya.

Ia juga menyebutkan BP Batam terus berupaya untuk komitmen dalam menjalin komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang sinergis dengan instansi pemerintah dan kementerian terkait.

Hal ini bertujuan guna menciptakan kebijakan dan peraturan yang tepat sasaran, menjaga keamanan, dan ketertiban perdagangan di wilayah KPBPB Batam.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku usaha impor di Batam, FGD ini menghadirkan empat narasumber.

Hadir dari Kementerian Perindustrian RI, Kepala Pusat Pengawasan Standarisasi Industri, Sopar Halomoan; Kementerian Perdagangan RI, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang; KPU BC Tipe B Batam, Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II, P. Dwi Jogyastara; Kanit 2 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Kepri, Bagja Ahmad Muharam.

Salah satu perwakilan narasumber dari Kanit 2 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Kepri, Bagja Ahmad Muharam menekankan perlunya menyosialisasikan mekanisme early warning system terbaik kepada institusi maupun pelaku usaha terkait demi terbangunnya kesadaran bersama dalam mengantisipasi penyelundupan di wilayah KPBPB Batam.

(Red/Adi)

Batam – batamtimes.co – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional akhirnya terbit.

Perpres yang mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2018 lalu ini diyakini membawa angin segar terhadap rencana pengembangan Rempang Eco-City.

Bukan tanpa alasan, Perpres tersebut menjadi landasan penting untuk menjamin hak-hak masyarakat yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang.

“Perpres sudah terbit. Ini menjadi dasar untuk membangun rumah warga yang terdampak pengembangan. Aturan ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah melalui BP Batam untuk memperhatikan hak-hak masyarakat,” ujar Rudi di sela pertemuan dengan warga, Selasa (19/12/2023).

Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam menjelaskan bahwa investasi tahap pertama hanya akan memanfaatkan lahan seluas 2.370 hektare. Dengan peruntukan, kawasan industri seluas 2.000 hektare dan Tower Rempang seluas 370 hektare.

Di samping itu, jumlah warga yang akan bergeser pada tahap pembangunan nanti hanya 961 Kepala Keluarga (KK).

“Dengan terbitnya Perpres ini, tidak ada lagi simpang siur informasi mengenai Rempang. Saya minta masyarakat tidak mudah terprovokasi. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan tanya langsung ke saya,” tambahnya.

Rudi juga mengajak agar seluruh elemen masyarakat dapat mendukung pengembangan Pulau Rempang.

Sehingga, pembangunan mesin ekonomi baru di Indonesia tersebut bisa terealisasi dengan maksimal dan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pembangunan yang belum selesai, akan segera saya selesaikan. Termasuk pengembangan Rempang. Untuk itu, mari kita jaga situasi kondusif Kota Batam yang kita cintai ini,” pungkasnya.

(Red/Adi)