Batam – batamtimes.co – Kementerian Ekonomi Taiwan berkesempatan untuk mengunjungi BP Batam, Jumat (1/9/2023).

Berlangsung di Marketing Center BP Batam, kunjungan tersebut dalam rangka membahas peluang investasi dan kerja sama ke depannya.

Deputy Director General Kementerian Ekonomi Taiwan, Chin Yun Huang, mengungkapkan bahwa Kota Batam merupakan salah satu daerah yang strategis untuk berinvestasi di Indonesia.

Bahkan, Chin Yun dan tim sudah melirik peluang investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (NDP).

Menurutnya, banyak perusahaan asal Taiwan yang menaruh minat besar untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Khususnya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi.

“Batam memiliki kelebihan yang tak dimiliki daerah lain di Indonesia yaitu potensi investasi yang menjanjikan. Sudah ada dua perusahaan besar Taiwan yang sangat tertarik untuk berinvestasi di Kota Batam,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Chin Yun, letak Batam yang sangat strategis juga menjadikannya sebagai destinasi unggulan investasi di wilayah Asia Tenggara. Tak jarang, banyak perusahaan besar asal Tiongkok dan beberapa negara besar lainnya berlomba untuk segera merealisasikan investasi mereka di Batam.

“Kami merasakannya. Dibandingkan daerah Jawa, perkembangan Batam sangat pesat dan dinamis,” tambahnya.

Untuk saat ini, pihaknya pun mengaku sudah mempelajari beberapa peluang investasi di Kota Batam.

Dengan harapan, kerja sama antara Taiwan dan Batam bisa segera terealisasi ke depannya.

“Ke depan, tinggal bagaimana caranya agar Batam bisa membantu Taiwan untuk merealisasikan investasi ini,” pungkasnya.

Kunjungan dari Kementerian Ekonomi Taiwan tersebut disambut langsung oleh beberapa pejabat BP Batam yaitu Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, Surya Kurniawan Suhairi; Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir; serta Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyambut baik kunjungan tersebut.

Menurutnya, kunjungan ini tak terlepas dari komitmen dan usaha BP Batam untuk terus meningkatkan realisasi investasi asing di Kota Batam.

“Kami menyambut dengan tangan terbuka. Dengan harapan, rencana investasi ke depan juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam,” ujar Ariastuty.

(Red/Adi)

Batam – batamtimes.co -Tarif Baru Mulai Berlaku, Mobilitas Penumpang dan Proses Bongkar Muat Berjalan Normal

Penyesuaian tarif baru untuk kegiatan bongkar muat peti kemas dan pass penumpang internasional resmi diberlakukan, Jumat (1/9/2023).

Pemberlakukan terif baru ini mengacu pada Surat Edaran (SE) nomor 17 Tahun 2023, tentang Tarif Pelayanan Bongkar/Muat Peti Kemas di Pelabuhan Batu Ampar dan Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan Penerapan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) nomor 27 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan pada tanggal 10 Agustus 2023.

“Hari ini mulai berlakunya Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2023. Aturan ini berlaku untuk di seluruh pelabuhan Batam. Baik itu pelabuhan penumpang maupun pelabuhan barang,” ujar Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Dendi Gustinandar.

Disela-sela peninjauan di Pelabuhan Internasional Batam Center, Dendi mengatakan pelaksanaan penyesuaian tarif baru ini berjalan lancar dan tidak ada halangan apa pun. Seluruh aktivitas di pelabuhan penumpang maupun pelabuhan bongkar muat terpantau normal.

Penyesuaian tarif ini juga diikuti dengan mulai dioperasikannya ship to shore (STS) crane, menggantikan konvensional crane yang beroperasi selama ini.

“Alhamdulillah hari ini kita melihat semua prosesnya berjalan dengan lancar. kita melihat juga, penumpang ramai dan mulai kembali normal. Animo pengguna jasa untuk bisa bepergian ke Singapura dan Malaysia sangat tinggi,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk proses penyesuaian tarif pass penumpang internasional dan tarif bongkar muat telah melalui sejumlah tahapan yang berlaku. Hingga akhirnya dilakukan penyesuain perjanjian kerjasama antara pengelola pelabuhan dengan BP Batam.

“Tadi kita juga sudah ke kounter-kounter, tidak ada masalah, semuanya lancar,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 4 Tahun 2023, BP Batam secara resmi menetapkan tarif Container Handling Charge (CHC) peti kemas FCL (Full Container Load) ukuran 20 Feet Isi sebesar Rp 603.000 per boks; ukuran 20 Feet Kosong sebesar Rp 440.000 per boks; ukuran 40 Feet Isi sebesar Rp 875.000 per boks; dan ukuran 40 Feet Kosong sebesar Rp 655.000 per boks.

Selain itu turut diatur penyesuaian tarif Non-Container Handling Charge (CHC) dan Tarif Penumpukan peti kemas.

Untuk tarif pass penumpang Internasional, mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp 65.000 menjadi Rp 100.000 per orang/sekali masuk.

Selain itu diatur pula tarif layanan baru untuk kegiatan labuh dan tambat kapal pesiar/cruise yakni sebesar Rp 40,- per GT/kunjungan untuk jasa labuh kapal pesiar berbendera dalam negeri dan Rp 1.118,- per GT/kunjungan untuk jasa labuh kapal pesiar berbendera luar negeri.

Sedangkan tarif tambat kapal pesiar berbendera dalam negeri adalah Rp 40,- per GT/Etmal dan tarif tambat kapal pesiar berbendera luar negeri adalah Rp 792,- per GT/Etmal.

(Red/Adi)

Batam – batamtimes.co – Sejumlah Masyarakat dan Pelaku Usaha di Rempang secara sukarela mengembalikan aset yang dimiliki kepada Negara melalui BP Batam pada Jumat, (1/9/2023).

Penyerahan tersebut secara simbolis diterima oleh Direktur Pengamanan Aset BP Batam selaku Ketua Tim Pelaksana Pendataan dan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Rempang, Moch. Badrus di Marketing Center, BP Batam.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait yang turut hadir menyaksikan mengatakan, masyarakat dan pelaku usaha itu secara sukarela mengembalikkan aset yang dimiliki berupa lahan ternak dan tambak.

“Hari ini ada beberapa badan usaha dan masyarakat yang menyerahkan lahan atau aset mereka kepada BP Batam secara sukarela dan tidak ada paksaan,” ujarnya kepada awak media.

Hal itu ditekankannya sebagai bentuk dukungan terhadap proyek strategis nasional pengembangan kawasan Rempang yang telah tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Selain itu, katanya lagi, hasil pendataan masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Rempang tersebut merupakan sinergitas BP Batam bersama stakeholder lainnya.

“Pendataan ini merupakan dukungan dari semua pihak sebagai wujud implementasi rencana strategis pembangunan nasional demi masyarakat sejahtera dan lebih baik,” ungkapnya.

Ia pun memberikan apresiasi atas dukungan masyarakat tersebut. Ia berharap pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi Batam dan daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri.

“Kami di sini sangat menyambut dengan senang hati dan luar biasa akan beberapa rekan masyarakat dan badan usaha yang ada di Rempang sehingga dapat segera berjalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri,” imbuhnya.

(Red/Adi)