Batam- batamtimes.co – Pengembangan Kawasan Rempang sebagai The New Engine Indonesian’s Economic Growth yang berkonsep “Green and Sustainable City” mulai mendapat dukungan dari beberapa tokoh Melayu dan masyarakat Provinsi Kepri.

Kerja keras BP Batam dalam melakukan sosialisasi terkait rencana pengembangan Rempang pun membuahkan hasil.

Hal ini terungkap saat dialog Pengembangan Rempang yang diselenggarakan di Harmoni One Hotel, Batam Center, Rabu (6/9/2023).

“Pada prinsipnya, masyarakat mendukung program pemerintah itu secara utuh. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik,” ujar salah satu tokoh, Huzrin Hood, dalam sambutannya.

Di tempat yang sama, Panglima Lang Laut Kepri, Suherman, mengungkapkan hal senada.

Menurut Suherman, masyarakat mendukung penuh pengembangan Kawasan Rempang. Dengan harapan, pemerintah dapat memikirkan nasib masyarakat ke depannya.

Termasuk pemenuhan hak-hak bagi masyarakat yang telah turun temurun hidup di kawasan yang terdampak pembangunan Rempang.

“Saya juga usul agar pemerintah dan PT MEG juga harus menyiapkan koperasi untuk masyarakat,” ungkapnya.

*Pengembangan Rempang Eco-City, Transisi Energi Fosil ke Energi Terbarukan*

Pada forum yang berjudul “Dialog Pengembangan Rempang”, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, menjelaskan bahwa pengembangan Kawasan Rempang juga akan meningkatkan iklim investasi dan potensi ekonomi Indonesia.

Bukan tanpa alasan, lanjut Sudirman, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi RI telah mengambil keputusan agar Rempang dijadikan sebagai fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika terbesar.

“Produk dari hilirisasi itu adalah dengan memproduksi energi terbarukan yaitu solar panel yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari matahari. Artinya, ada transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ini terbesar di Indonesia,” jelasnya.

Dengan nilai investasi sebesar Rp 174 triliun oleh PT Xinyi Internasional Investment Limited, Sudirman yakin jika proyek yang menjadi Program Strategis Nasional tersebut mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sehingga, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat ke depan.

“Ini bakal menjadi kampung nelayan marime city_ yang maju di Indonesia,” pungkasnya.

(Red/Adi)

Batam- batamtimes.co- Kepala Badan BP Batam, Muhammad Rudi berkomitmen untuk menyelesaikan hunian baru untuk masyarakat Rempang Galang yang terdampak relokasi dalam pengembangan Rempang Eco City.

Hal itu, disampaikan oleh Muhammad Rudi pada “Dialog Pengembangan Rempang” yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Rempang, di Ballroom Hotel Harmoni One, Rabu (6/9/2023).

“Relokasi ke tempat yang baru ini akan kami siapkan. Kami tidak akan pindahkan bapak dan ibu begitu saja,” tegas Muhammad Rudi.

Jika hunian baru tersebut belum selesai, maka masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama dihunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya.

Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.034.636 per orang dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya.

Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk memilih tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang disediakan, akan diberikan tambahan biaya sewa sebesar Rp 1 juta per bulan.

“Jadi itu akan kami berikan sampai hunian baru selesai dibangun,” katanya.

Hunian baru yang disiapkan itu berupa rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2. Hunian itu, berada di Dapur 3 Si Jantung, yang sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.

Lokasi hunian baru tersebut, akan diberi nama “Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City”. Program ini memiliki slogan “Tinggal di Kampung Baru yang Maju, Agar Sejahtera Anak Cucu”.

Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju.

Sebab, di Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap (SD, SMP hingga SMA), pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial.

Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah (Masjid dan Gereja); fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang tertata dan fasilitas Dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.

Pembangunan hunian baru itu, akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan, hunian tahap 1 akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.

“Intinya kami akan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada bapak dan ibu (masyarakat Rempang Galang, red),” imbuhnya.

(Red/Adi)

Batam- batamtimes.co – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (NDP) mendapat perhatian Kementerian Ekonomi Taiwan.

Bukan tanpa alasan, KEK NDP berhasil menggandeng sejumlah investor besar seperti Apple, IBM, dan Universitas Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT).

Sejak ditetapkan sebagai KEK melalui PP Nomor 68 Tahun 2021, investasi di NDP pun terus bertumbuh dengan capaian Rp 2,49 triliun pada Juni 2023.

Bahkan, KEK NDP berhasil menyerap sebanyak 2.618 tenaga kerja sepanjang bulan Januari hingga Juni 2023 lalu.

Dimana, PT Taman Resor Internet selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Nongsa pada bulan Juli 2023 melaporkan bahwa penyerapan ribuan tenaga kerja tersebut berasal dari 17 pelaku usaha yang beriventasi di kawasan.

Tak ayal, Kementerian Ekonomi Taiwan pun berencana untuk menanamkan investasi di sana. Khususnya investasi yang berkaitan dengan pengembangan ekosistem digital.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menyambut baik rencana Taiwan tersebut.

Ariastuty berharap, Taiwan bisa merealisasikan investasi di KEK NDP. Sehingga, nilai proyek asal investor Taiwan di Kota Batam pun bisa bertambah dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dari catatan realisasi investasi Semester I lalu, sebanyak 60 proyek dari Taiwan ada di Batam. BP Batam berharap, rencana mereka untuk terus menanamkan modalnya bisa memberikan dampak pada ekonomi Batam ke depan,” ujar Ariastuty, Selasa (5/9/2023).

Tidak hanya itu, lanjut Ariastuty, pengembangan KEK NDP sebagai pusat ekonomi digital dapat berimbas terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Batam.

Sehingga, investor yang masuk ke kawasan itu pun mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal.

“Kami mendukung penuh pengembangan KEK di Batam. Sesuai arahan Kepala BP Batam, beberapa langkah pun sudah dilakukan mulai dari mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung serta memberikan pelayanan kemudahan perizinan,” tambahnya.

Ia mengungkapkan bahwa BP Batam menginginkan agar kehadiran investor mampu memberikan nilai tambah terhadap pengembangan KEK Nongsa maupun Kota Batam ke depannya.

“Kepala BP Batam selalu mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama menjaga iklim investasi. Ini bertujuan agar produksi bisa berjalan baik dan bermanfaat untuk banyak orang,” pungkasnya.

(Red/Adi )

Batam – batamtimes.co – Jajaran pengurus dan anggota Persatuan Istri Karyawan Otorita Batam (Pikori) BP Batam mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Sabtu (2/9/2023).

Ketua Umum Pikori BP Batam, Marlin Agustina Rudi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan 2 tahun berjalannya kepengurusan Pikori BP Batam periode 2021-2024.

Setelah sebelumnya dilaksanakan kegiatan bantuan sosial ke beberapa panti asuhan dan penyuluhan dampak penggunaan narkoba.

“Kemudian kami ibu-ibu Pikori ke Tanjung Balai Karimun untuk mengenal destinasi yang ada di Provinsi Kepri, salah satunya di Kabupaten Karimun,” ujarnya.

Ia melanjurkan, ada sekitar 60 orang yang ikut dalam kesempatan tersebut. Terdiri dari anggota Pikori BP Batam, para anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Batam dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Batam.

“Jadi untuk wisata yang bagus tidak perlu jauh-jauh. Karena di daerah kita sudah punya tempat wisata yang luar biasa. Jadi, setelah acara ini, baru kami menyiapkan untuk ulang tahun Pikori itu sendiri,” katanya.

Dalam kunjungan ke Kabupaten Tanjung Balai Karimun, romobongan yang dipimpin Marlin Agustina Rudi itu mengunjungi tempat wisata kuliner, wisata alam dan wisata ke tempat-tempat bersejarah.

Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Masjid Raya Al Mubaraq yang terletak di Kelurahan Meral, Kecamatan Meral. Masjid ini, merupakan masjid tertua di Karimun.

Satu hal yang menarik dan berbeda dari masjid manapun di Karimun dan Kepulauan riau, Masjid al Mubaraq mempunyai sebuah lonceng sebagai penunjuk waktu, disamping beduk yang lazim digunakan di masjid.

Lonceng ini khusus ddibunyikan pada hari Jum’at sebagai penanda pukul 12 siang dan digunakan sebagai penanda tiap jamnya selama bulan ramadhan.

Ia menambahkan, dengan kegiatan ini seluruh rombongan dapat mengetahui sejumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Sehingga, kedepannya tidak perlu lagi datang ke kota-kota yang jauh untuk berwisata.

“Dengan inilah mereka baru mengetahui kalau ternyata destinasinya bagus sekali, kulinernya enak, alamnya juga bagus. Jadi kalau mau ke Tanjung Balai Karimun, kampung bu Wakil Gubernur, destinasinya sangat luar biasa terutama kulinernya yang luar biasa,” imbuhnya.

(Red/Adi )

Blora – batamtimes.co – Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan menindaklanjuti setiap aduan dari masyarakat. Terlebih, saat ini pengaduan dari masyarakat tersebut sudah bisa dilakukan secara online.

Terbaru, Kompolnas juga akan memproses aduan dari korban dugaan mafia tanah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng) yang menimpa seorang PNS bernama Sri Budiyono.

Penanganan kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Blora berinisial AA dan seorang notaris berinisial EE itu saat ini sudah ditangani penyidik Direskrimum Polda Jateng.

Pada tanggal 14 Juli 2023 lalu korban dugaan mafia tanah, Sri Budiyono mengadukan kasus yang dialaminya ke Kompolnas. Dalam aduannya itu, Sri Budiyono meminta permohonan bantuan penyelesaian laporan pidana yang sudah dilaporkannya di Polda Jateng pada pada 7 Desember 2021 lalu.

“Pasti akan diproses sesuai kewenangan Kompolnas,” kata Komisioner Kompolnas Muhammad Dawam saat dihubungi wartawan, Senin 4 September 2023.

Menurutnya, dalam waktu dekat Kompolnas akan melakukan klarifikasi melalui Inspektorat Pengawas Daerah atau Irwasda Polda Jateng terkait penanganan hukum kasus tersebut.

“Kompolnas pastikan akan menindak lanjuti aduan masyarakat dengan melakukan klarifikasi melalui Irwasda Jateng terkait penanganan hukum sebagaimana yang telah diadukan pengadu ke Kompolnas sesuai kewenangan yang dimiliki Kompolnas.

Dijelaskan Dawam, nantinya hasil klarifikasi dari Irwasda Polda Jateng itu juga akan disampaikan ke pengadu.

“Hasilnya juga pasti kami sampaikan ke pengadu,” ucapnya.

Sebelumnya, Sri Budiyono melaporkan kasus dugaan mafia tanah yang menimpanya ke SPKT Polda Jawa Tengah pada tahun 2021 silam. Laporan tersebut diterima dengan tanda bukti laporan Nomor : STTLP/237/XII/2021/JATENG/SPKT tanggal 7 Desember.

Kasus bermula, saat Sri Budiyono meminta tolong agar dicarikan pinjaman dana ke AA sekitar Rp 150 juta dengan jaminan sertifikat hak milik tanah miliknya dengan luas 1.310 meter persegi yang berlokasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora.

“Pada Agustus 2020, Pelapor, istri Pelapor beserta Abdulah Aminudin atau AA dan disaksikan staf dari PPAT Elizabeth Estiningsih atau EE menyepakati adanya pinjaman uang sebesar Rp 100 juta dan janji pengembaliannya sekitar 3 bulan lamanya,” ucap kuasa hukum Sri Budiyono Zaenul Arifin Selasa (8/2/2022) silam.

Setelah 3 bulan berlalu, tepatnya pada akhir Januari 2021, tahu-tahu Sri Budiyono mendapat kabar gembok kunci pagar rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dirusak dan diganti dengan gembok kunci yang baru.

Tak hanya itu, ia juga mendapati sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Sri Budiyono telah dibalik nama menjadi atas nama AA.

Atas peristiwa itu, Sri Budiyono pun melaporkan hal itu ke Polda Jawa Tengah pada 7 Desember 2021 dengan bukti laporan polisi Nomor : STTLP/237/XII/2021/JATENG/SPKT.

(Red/Adi)