Batam – batamtimes.co – Sebelum pembagian BLT Kecamatan Belakangpadang, Wali Kota Batam Muhammad Rudi melakukan peninjauan langsung proyek pembangunan ponton Dermaga di lokasi pelabuhan Sekupang dan Belakangpadang, Senin (28/11/2022).

Kegiatan peninjauan turut mendampingi Wali Kota yaitu Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kadis Perhubungan Kota Batam Salim, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Haryanto, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Abdul Muslim, Kadis Pertahanan Pangan dan Pertanian Mardanis, serta Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Eryudi. Pada kesempatan itu Wali Kota Batam beserta rombongan ikut mencoba alat penyeberangan ponton.

“Alhamdulilah, ponton ini sudah kita bangun, saya berharap ponton ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” Kata Rudi.

Ia menjelaskan Bagi masyarakat, ponton menjadi akses penyeberangan penting bagi warga yang ingin menyeberang ke daerah hinterland, Selain itu ponton ini juga menjadi akses lain menuju objek wisata di kawasan hinterland seperti pulau Belakangpadang, Pulau Guci, Pulau Nirup, Pulau Lumut dan pulau lain-lain.

“Pelabuhan ini akan terus kita benahi, dengan begitu minat wisatawan untuk datang semakin meningkat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Rudi juga mengajak seluruh masyarakat khususnya pengguna jasa pelabuhan untuk selalu menjaga kebersihan maupun fasilitas yang ada. “Seperti kita ketahui, pelabuhan ini tempat bersama, jadi mari kita jaga bersama-sama,” ajaknya.

Selain meninjau dermaga di Sekupang, Wali Kota Muhammad Rudi bersama rombongan turut melihat pembangunan ponton di pulau penawar rindu Belakangpadang, serta bercengkrama dengan warga pengguna pelabuhan ponton sekitar dermaga.

Sementara itu, salah seorang warga pengguna ponton, Khadijah mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Muhammad Rudi atas pembanhunan ponton sehingga dapat menambah kenyamanan. “Kami sebagai pengguna ponton tersebut mengucapkan ribuan terimakasih kepada Pemko Batam, khususnya sama Bapak Muhammad Rudi,” Ucapnya.

(Red/Adi)

Batam- batamtimes.co – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi hadir langsung dalam kegiatan sosialisasi penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) untuk masyarakat Belakangpadang.

BLT tersebut disalurkan Pemko Batam tidak hanya untuk membantu masyarakat, namun juga sebagai salah satu langkah dari pemerintah untuk mengendalikan inflasi Kota Batam yang dianggarkan dari APBD Kota Batam tahun 2022.

Rudi berharap dengan adanya BLT ini dapat membantu ekonomi masyarakat, karena itu pihaknya juga berpesan agar BLT dapat digunakan sebaik mungkin dan sesuai kebutuhan.

“Dalam kesempatan ini juga menjadi momentum kita untuk bersilaturahmi dengan bapak dan ibu masyarakat Belakangpadang,” kata Rudi, Senin (28/11/2022).

Selain itu Rudi juga menjelaskan bahwa Pemko Batam dan BP Batam saat ini terus menggesa sejumlah proyek pembangunan di Kota Batam. Hal itu dilakukan tidak lain adalah untuk menggerakkan ekonomi Kota Batam secara keseluruhan.

“Untuk apa kita bangun Batam? Pastinya supaya PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita juga meningkat. Sehingga dampaknya pasti juga akan dirasakan oleh masyarakat Belakangpadang,” katanya.

Saat ini sejumlah proyek pembangunan yang tengah dilakukan di antaranya seperti Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Proyek pembangunannya ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang.

Kemudian, saat ini pihaknya juga telah merencanakan revitalisasi pelabuhan Batuampar. Pelabuhan bongkar muat terbesar di Batam ini memiliki peranan yang sangat penting untuk infrastruktur investasi.

“Kita juga akan memberikan kemudahan supaya investasi terus meningkat, sehingga pada terus meningkat,” kata Rudi.

Selain dua proyek besar tersebut, Rudi juga mengatakan proyek pembangunan jalan-jalan utama juga terus digesa. Tidak hany di Kota Batam, tapi juga semua wilayah termasuk Kecamatan Belakangpadang.

Adapun jumlah penerima BLT di Kota Batam total sebanyak 28.900 warga, dengan rincian Kecamatan Belakangpadang sebanyak 1.042 warga, Kecamatan Batam Kota sebanyak 3.008 warga.

Selanjutnya Kecamatan Nongsa sebanyak 1.216 warga, Kecamatan Batuaji sebanyak 3.258 warga, Kecamatan Batuampar sebanyak 1.906 warga, Kecamatan Bengkong sebanyak 3.034 warga, Kecamatan Lubukbaja 1.271 warga.

Kemudian Kecamatan Sekupang sebanyak 2.394 warga, Kecamatan Sagulung sebanyak 8.267 warga, Kecamatan Sei Beduk sebanyak 2.477 warga, Kecamatan Galang sebanyak 763 warga dan Kecamatan Bulang sebanyak 354 warga.

Plh. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Batam, Leo Putra mengatakan BLT akan langsung diserahkan kepada penerimanya sebagaimana data yang sebelumnya telah diverifikasi.

Bagi lanjut usia (Lansia) dan penyandang disabilitas yang menerima BLT menurutnya tidak perlu ke kantor pos untuk mengambil bantuannya. Hal itu karena PT Pos Indonesia akan mengantarkan BLT pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) itu ke rumah masing-masing.

“Untuk lansia dan disabilitas, wajib PT Pos antar ke rumah. Seandainya, ada yang disabilitas dan tidak datang, maka pos wajib untuk mengantarnya,” kata Leo.

Batam- batamtimes.co – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala BP Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host-To-Host Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam.

Dengan terbitnya Perka tersebut, Muhammad Rudi menegaskan pihaknya senantiasa komitmen untuk memberikan kemudahan perizinan usaha, khususnya usaha bidang kemaritiman di pelabuhan Batam.

Hal itu ia sampaikan saat membuka sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi Kepelabuhanan oleh Badan Usaha Pelabuhan di Hotel Planet Holiday, Nagoya, Senin (28/11/2022).

“Kita ingin proses perizinan yang sudah ada kalau masih bisa dipercepat, persyaratan masih bisa dikurangi, tentu akan kita laksanakan, tidak lain tujuannya untuk membangun Batam dalam semua sektor salah satu pelabuhan ini,” kata Muhammad Rudi.

Dalam Perka tersebut, BP Batam memangkas proses verifikasi pelayanan jasa kepelabuhanan. Prosedur pembayaran jasa kepelabuhanan yang semula melibatkan 9 verifikator dengan 12 alur kegiatan, kini hanya perlu melalui 5 verifikator saja dengan 8 alur kegiatan.

“Salah satu hari ini yang kita sampaikan administrasinya saja belum menyangkut fisik pelabuhan, administrasi ini yang mau kita selesaikan mudah-mudahan dalam sosialisasi ini mereka (pelaku usaha) bisa terima kalau pun tidak, saya kira ada masukan dari pada pelaksana di lapangan kepada BP Batam,” ujar Muhammad Rudi.

Ia juga menyampaikan pihaknya terus membuka diri untuk menerima masukan atau merevisi peraturan yang ada dari para pelaku usaha kepelabuhanan sehingga dapat menjadikan percepatan pelayanan dan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha kepelabuhanan.

“Kalau masih ada masukan lagi, silahkan disampaikan nanti saya revisi lagi perka nya. Dan tentu hari ini menjadi momentum baik, kita berharap dengan dipermudahnya seluruh perizinan utamanya di pelabuhan semoga investasi berjalan baik dan maju,” harap Muhammad Rudi.

Sosialisasi tersebut mengundang 300 agen pelayaran dan turut dihadiri sejumlah asosiasi kepelabuhanan yaitu Ketua DPC Indonesian Shipping Agency Assosiasion (ISAA) Batam, Ketua Harian Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), Ketua Bidang Antarintansi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Ketua Harian Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan (ATAK) Batam, Ketua Korwil Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Kepulauan Riau, Perwakilan Indonesia National Shipowner Association (INSA) Batam, Perwakilan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), dan Perwakilan KSOP Khusus Batam.

(Red/Adi )