Batam – batamtimes.co – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Direktorat Lalu Lintas dan Penanaman Modal menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pelaksanaan Lalu Lintas Barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, pada Selasa (1/7/2025) di Lotus Ballroom, Aston Hotel Batam.

Acara yang berlangsung secara hybrid ini dibuka oleh Direktur Lalu Lintas dan Penanaman Modal BP Batam, Rully Syah Rizal, dan secara khusus membahas kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

Dalam sambutannya, Rully menekankan bahwa pelaku usaha di Batam wajib mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya yang tertuang dalam Peraturan Kepala BP Batam Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam.

“Proses bisnis sangat dinamis, terutama di kawasan perdagangan bebas seperti Batam. Oleh karena itu, evaluasi terhadap regulasi harus terus dilakukan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif,” tegas Rully.

Ia berharap melalui FGD ini, pelaku usaha JPT dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam pengawasan lalu lintas barang.

“Output yang kami harapkan adalah kesesuaian bidang usaha dan meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait dalam memperkuat pengawasan kegiatan lalu lintas barang di Batam,” tambahnya.

FGD ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM RI, Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Dendy Apriandi, yang memaparkan aturan terkait pelaksanaan usaha JPT di KPBPB Batam. Ia menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau API Produsen (API-P), sesuai dengan kegiatan usaha masing-masing.

Dendy juga menggarisbawahi pentingnya struktur usaha yang sesuai regulasi, termasuk penerapan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk tujuan tunggal (Single Purpose), sesuai dengan PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

“Pelaku usaha JPT harus mendirikan badan usaha khusus untuk kegiatan tersebut saja, tanpa mencampurkan dengan usaha lain,” jelas Dendy.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, M. Rofiudzdzikri, menegaskan pentingnya pengawasan atas barang yang masuk ke KPBPB Batam, khususnya barang konsumsi.

Ia menyatakan bahwa BP Batam memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang yang diimpor oleh pelaku usaha dengan perizinan yang dimiliki.

“JPT dengan API aktif hanya boleh mengimpor barang untuk mendukung kegiatan usahanya sendiri. Oleh karena itu, BP Batam perlu segera merumuskan mekanisme kontrol yang efektif atas pemasukan barang oleh pelaku usaha JPT,” tutup Rofiudzdzikri.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BP Batam dalam memperkuat tata kelola lalu lintas barang dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di wilayah strategis perdagangan bebas tersebut.

Batam – batamtimes.co –  Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan resmi Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Roderick Brazier, pada Senin pagi (30/6/2025) di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Wali Kota Batam.

Dalam kunjungan tersebut, Dubes Brazier didampingi Business Champion Australia untuk Indonesia, Profesor Madam Jennifer Westacott, serta delegasi dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kemitraan antara Batam dan Australia, khususnya dalam bidang investasi dan bisnis.

Amsakar menyambut kedatangan Dubes Brazier dan rombongan dengan penuh antusias. Ia menyatakan bahwa kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara, khususnya di Kota Batam.

“Mudah-mudahan kehadiran Pak Dubes dapat meningkatkan hubungan kemitraan antara Australia dan Indonesia – Australia dan Batam,” ujar Amsakar.

Saat ini, investasi Australia di Batam tercatat cukup signifikan, terutama pada sektor pertambangan dan manufaktur, melalui perusahaan seperti PT Austin Engineering dan PT Thiess. Meski demikian, Australia masih berada di peringkat 12 besar negara penanam modal asing (PMA) di Batam.

Amsakar berharap kunjungan ini menjadi pemicu peningkatan investasi, sekaligus membuka peluang baru pada sektor-sektor strategis seperti pusat data dan kecerdasan buatan (AI) di Nongsa Digital Park, energi terbarukan (panel surya), manufaktur, galangan kapal (shipyard), dan pariwisata.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah menerbitkan dua regulasi baru yang memperkuat iklim investasi di Batam, yakni PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, yang memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan investasi.

“Sejumlah perizinan yang sebelumnya harus diurus di kementerian, kini cukup selesai di Batam. Ini akan memudahkan pelaku usaha untuk berinvestasi di sini,” jelasnya.

Menanggapi sambutan tersebut, Dubes Roderick Brazier menyampaikan apresiasi atas komitmen Batam dalam memajukan kerja sama bilateral.

“Kami ingin memperkuat hubungan kemitraan dan menjaga persahabatan dengan Batam agar lebih berkelanjutan. Batam adalah wilayah tujuan investasi yang sudah dikenal luas,” kata Dubes Brazier.

Ia juga berharap kunjungannya bersama Profesor Jennifer Westacott akan membuka lebih banyak peluang bagi perusahaan Australia untuk menanamkan modal di Batam.

“Kalau beliau kembali ke Australia, bisa membawa cerita positif tentang Batam dan mendorong lebih banyak perusahaan untuk berinvestasi,” tambahnya.

Sementara itu, Profesor Jennifer Westacott menyampaikan kekagumannya terhadap komitmen pemerintah Batam dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Batam sangat terkenal untuk penanaman modal asing. Kami ingin mengidentifikasi lebih banyak peluang bisnis dan memperluas hubungan ekonomi ke depan,” ujarnya.

Kunjungan ini turut dihadiri para pejabat eselon II dan III dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, menandai semangat kolaborasi yang kuat untuk membangun Batam sebagai kawasan investasi unggulan di Asia Tenggara.

Batam – batamtimes.co – Badan Pengusahaan (BP) Batam berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan air bersih di Kota Batam.

Salah satu bentuk komitmen tersebut, BP Batam menertibkan sejumlah bangunan yang berada di Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk Tembesi, Rabu (25/6/2025).

Penertiban ini bertujuan untuk menjaga kualitas air baku di Waduk Tembesi. Dengan air baku yang terjaga, akan berdampak pada kualitas air yang diterima oleh pelanggan atau masyarakat Kota Batam.

Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait mengatakan, bangunan-bangunan yang ditertibkan tersebut, berada tidak jauh dari bibir waduk. Sehingga keberadaan bangunan ini, sangat berpotensi mencemari waduk dari limbah rumah tangga dan lainnya.

“Tentunya, kita harus taat kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri maupun juga undang-undang, untuk menjaga stabilitas dari pada DTA,” ujarnya disela penertiban.

Ia menegaskan, penertiban bangunan disekitar DTA ini akan terus dilakukan. BP Batam juga akan segera memanggil pemilik bangunan semi permanen untuk dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya sendiri.

“Untuk bangunan non permanen yang sudah kami bongkar, pemiliknya bisa mengambil material yang masih bisa digunakan. Sementara bangunan yang semi permanen, kami berikan waktu untuk membongkar sendiri atau dengan sukarela,” jelasnya.

Ariastuty menambahkan, sebagaimana yang diketahui bersama, Kota Batam tidak mempunyai sumber mata air. Sehingga, Kota Batam hanya mengandalkan 6 waduk yang ada dan waduk ini harus terus dijaga agar dapat berfungsi maksimal.

“Kami tentunya sangat membutuhkan peran serta dan kesadaran dari masyarakat, dalam menjaga ketersediaan air baku di Kota Batam,” tutupnya.

Penulis : Adi