Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menjemput langsung kedatangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) RI Yasonna H. Laoly di Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
Ada sejumlah agenda penting kedatangan Menkum HAM di Batam, di antaranya memimpin Apel Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Rangka Hari Bhakti Imigrasi ke 72 pada Rabu 19 Januari 2022.
Kemudian selain itu juga dalam rangka Apel Nasional Gabungan Penegakan Hukum Patroli Laut di Kepulauan Riau.
Menkum HAM RI Yasonna H. Laoly juga dijadwalkan akan meresmikan Laboratorium Hidup, dan Penandatangan Prasasti Pangkalan Armada Kapal Patroli Imigrasi Djoesoef Adhiwinata di Tanjung Uban.
Dalam penjemputan di ruang VIP Bandara Internasional Hang Nadim Batam tersebut, Rudi terlihat berbincang-bincang dengan Menkum HAM membahas beberapa hal terkait Batam.
Foto guru di sekolah Estomihi Bengkong, di sekolah ini ada 12 guru tenaga pendidik yang sudah lulus jenjang Sarjana S1. (Foto : Parulian).
Oleh : Parulian
Kabiro Batam
Sekolah SD Estomihi Bengkong , lokasinya tepat di Jl Sumatera No. 1 Bengkong Palapa I, Kelurahan:Tanjung Buntung Kecamatan:Kec. Bengkong, Kota Batam.(Foto : Parulian)
Sekolah Dasar (SD) adalah tahapan di mana seorang anak mulai dikenalkan tentang dunia yang lebih luas melalui pendidikan akademik.
Setiap orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saat memasuki usia wajib belajar orang tua tidak ingin anaknya tertinggal dalam mendapatkan pendidikan akademik, terutama saat anak memasuki Sekolah Dasar.
Menurut UUD 1945, pengertian pendidikan Dasar merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencentak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, dan santun serta mampu menyelesaikan permasalahan dilingkungannya.
Nah, bagi orang tua yang bingung mencari sekolah dasar yang baik dan mudah dijangkau karena berada di akses jalan keluar masuk atau dekat dengan jalan Raya, Sekolah swasta Estomihi bisa dijadikan pilihan.
Sekolah Estomihi salah satu sekolah Swasta terbaik yang berada di Bengkong , atau lokasinya tepat di Jl Sumatera No. 1 Bengkong Palapa I, Kelurahan:Tanjung Buntung Kecamatan:Kec. Bengkong, Kota Batam.
Sekolah Dasar Estomihi berdiri sudah 7 Tahun silam atau sejak tahun 2014.
Sekolah ini berdiri dibawah naungan Yayasan Gereja HKBP Resort Estomihi Bengkong.
Ruangan belajar yang bersih dan sudah memenuhi standar pelayanan belajar dan mengajar sesuai Kurikulum.
Media batamtimes. co mencatat sekolah SD Estomihi sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah lengkap dan mumpuni yakni terdiri dari 12 kelas, 9 rombel.
Ruang belajar yang sudah memiliki laboratorium komputer
Sekolah Estomihi juga sudah lengkap dengan laboratorium komputer,dan perpustakaan.
Satu kelebihan sekolah ini yaitu, memiliki 12 guru tenaga pendidik yang sudah lulus jenjang Sarjana S1.
Guru dan siswa/siswi SD Estomihi Bengkong, sejak 2019 Sekolah ini sudah menamatkan tiga angkatan.
Selain itu, sekolah Estomihi Bengkong sudah meluluskan 3 angkatan sejak 2019. Dan sudah terakriditas Dinas Pendidikan.
Bagi siswa/siswi yang kurang mampu, sekolah ini juga sudah mendapat bantuan BOS dari Kementrian Pendidikan.
Ir.Wirya Putra Silalahi, pendiri Sekolah Dasar Estomihi, yg juga merupakan anggota DPRD Provinsi Kepri,kepada media www.batamtimes.co mengatakan
mendukung penuh berdirinya sekolah SD Estomihi.
“Sebagai pendiri Sekolah Estomihi mendukung penuh, diharapkan SD Estomihi menjadi SD terbaik, paling tidak di kawasan Bengkong.” ungkap Wirya, Selasa, (18/1/2022).
Lebih lanjut dikatakan Anggota DPRD Kepri tersebut, berdirinya sekolah ini, hingga maju seperti sekarang tidak terlepas dari dukungan Pengurus Yayasan, Pendeta dan fulltimer gereja, maupun jemaat Gereja Estomihi HKBP.
“Disini semuanya saling mendukung bagaimana agar sekolah Estomihi menjadi lebih baik ,mulai dari pengurus Yayasan, Pendeta, maupun jemaat Gereja sehingga kemajuan demi kemajuan tiap Tahun dapat tercapai, ” pungkas Wirya menutup wawancara.
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto yang berhasil menangani goncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19, sangat layak untuk memimpin negeri ini.
Pernyataan tegas itu disamapikan Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir.
“Karena alasan itulah, Pak Airlangga layak memimpin Republik Indonesia,” tegas Adies Selasa 18 Januari 2022.
“Sebagai orang Bugis, nenek moyang kami adalah orang pelaut. Kami selalu bertarung melawan ombak, gelombang ombak samudera. Surut kita ke pantai dengan pinisi ini. Sebagai pelaut ulung, kami mendukung Airlangga Hartarto wajib bagi Ormas MKGR memenangkan Airlangga Hartarto menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024,” ujarnya
Adies menyampaikan, kinerja Airlangga banyak memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Indonesia di era pandemi Covid-19 melalui program bantuan langsung diterima warga yang terdampak.
“Beberapa waktu lalu, saya menemani Pak Ketum (Airlangga) ketemu masyarakat terkait kartu pra kerja. Sangat luar biasa efek dari program itu. Banyak masyarakat merasakan langsung bantuan itu. Banyak warga berterima kasih kepada pak Airlangga yang dulunya bukan apa-apa karena program Ketum Airlangga Hartarto mereka memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Awalnya, keluarga yang dapat bantuan itu bisa mandiri ekonominya dengan program yang ada dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi ini,” jelasnya.
“Saya sempat ikut ke pasar blusukan dan ke koperasi minyak goreng mengontrol harga yang tidak dikontrol. Dari situ banyak masyarakat berterimakasih karena pak Airlangga turun ke pasar mengatur kondisi mahalnya minyak goreng. Saya turun langsung menemani kerja-kerja beliau di tengah masyarakat,” sambungnya.
Tak hanya itu, Adies menjelaskan, angka pertumbuhan ekonomi 7,07 persen di Triwulan II-2021 secara tahunan (year on year) dirilis oleh BPS, angka ini menggambarkan kondisi ekonomi sudah normal kembali pasca Pandemi Covid-19. Angka itu lebih meroket dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebelumnya berkisar di angka 5 persen.
“Kami berdialog dengan salah satu Profesor di salah universitas, mereka menilai tumbuh ekonomi 7,07 pada pertumbuhkan tertinggi dalan beberapa 15 tahun terakhir. Kemarin kami menggelar dialog kebangsaan dan hasil dari diskusi itu diakui oleh para akademisi yang bergelar 20 orang profesor dan 41 orang doktor. Mereka mengakui kemampuan program Airlangga Hartarto bisa mengatasi hal ini,” jelasnya.
Menurut Adies, penanganan pandemi berhasil ditangani oleh Airlangga karena bisa mengontrol kinerja Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Bagi Adies, kerja Airlangga di sektor kesehatan dan sektor ekonomi berhasil mencatatkan hasil positif. Dengan Ketua KPCPEN Airlangga berhasil membawa Indonesia keluar dari masa resesi.
“Indonesia diakui dunia bisa kendalikan Covid-19,” terang Adies.
Bintan – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri bersama Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepri melakukan koordinasi dan peninjauan terkait sengketa lahan di Waduk Embung Air Baku Hulu Bukit Batu, Kabupaten Bintan, Jum’at (14/01/2022) siang.
Peninjauan tersebut di terima oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bintan beserta jajarannya, juga dihadiri beberapa masyarakat Bintan sebagai pemilik lahan yang belum mendapatkan ganti rugi atas lahan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bintan sudah menganggarkan ganti rugi lahan Waduk Air Baku pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun 2022. Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas PUPR Bintan, Herry Wahyu dalam Kunjungan Komisi I DPRD Kepri di Waduk Embung Air Baku Hulu Bukit Batu, Kabupaten Bintan.
Menurutnya dalam APBD murni Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 ini, telah dianggarkan untuk pembayaran ganti rugi lahan waduk tersebut. Ia juga menilai Pemkab Bintan juga sudah berkoordinasi dan berkomunikasi ke Ombudsman Kepri dalam hal tindak lanjut penyelesaian ganti rugi lahan tersebut.
“Alokasi ganti rugi lahan sudah ada di APBD Pemkab Bintan Tahun 2022 ini, dengan alokasi total anggaran mencapai 5,8 milyar rupiah. Jadi tinggal pelaksanaanya sambil menunggu laporan tim appraisal,” ujarnya.
Dikatakannya juga bahwa dari 5,8 milyar rupiah alokasi anggaran bukan saja untuk ganti rugi lahan karena akan ada juga untuk pengurusan administrasi dan tim appraisal nantinya. Diketahui bahwa proyek waduk air baku hulu Bintan yang berada di Bintan Bunyu tersebut telah dibangun oleh melalui Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Sumatera, Provinsi Kepri.
Sementara itu, di lapangan Wakil Ketua III DPRD Prov. Kepri dr. Afrizal Dachlan, dalam kunjungan ke lokasi waduk tersebut menyampaikan bahwa dalam proses ganti rugi lahan tersebut pihaknya akan terus memantau sejauh mana perkembanganya.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri Bobby Jayanto, S. IP dan Anggota Komisi I DPRD Prov. Kepri berharap agar persoalan ganti rugi lahan waduk ini di Tahun 2022 dapat segera terselesaikan permasalahan bersama masyarakat.
Sumut- Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama enam Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara meraih penggargaan dari Ombudsman (18/1) di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumut, Medan.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) memberikan penghargaan kepada tujuh pemerintah daerah (pemda), salah satunya Pemkab Humbang Hasundutan, atas kepatuhan tinggi dalam menerapkan standar pelayanan publik (zona hijau).
Penganugerahan penghargaan secara simbolis diberikan oleh anggota Ombudsman RI Dadan Suparho Suharmawijaya yang diterima langsung oleh Drs. Tonny Sihombing, MIP mewakili Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Ketujuh daerah yang meraih penghargaan yakni Kota Medan, Tebingtinggi, Pematangsiantar, Batubara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan dan Dairi.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menyebutkan penganugerahan penghargaan ini merupakan lanjutan penganugerahan yang dilakukan Ombudsman RI secara nasional di Jakarta pada 29 Desember 2021.
Dalam penganugerahan tersebut, delapan dari 33 pemerintah daerah di Sumut meraih predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI pada tahun 2022 ini.
Kedelapan pemerintah daerah tersebut adalah Pemkab Deli Serdang dengan nilai 98,90, Pemkab Dairi dengan nilai 93,29, Pemkab Tapanuli Selatan dengan nilai 91,06, dan Pemkab Humbang Hasundutan dengan 90,37.
Kemudian Pemkab Batubara dengan nilai 89,67, Pemkot Medan dengan nilai 89,22, Pemko Tebingtinggi dengan nilai 86,51 dan Pemko Pematangsiantar dengan nilai 83,70.
Dalam penganugerahan yang dilakukan di Jakarta, perwakilan Sumut hanya diikuti Pemkab Deli Serdang. Jadi, hari ini penghargaan kita berikan kepada tujuh daerah lainnya yang tidak bisa mengikuti acara di Jakarta.
Sekda Batam, Jefridin, membuka bimbingan teknis kemampuan dan keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batam tahun 2022, Selasa (18/1/2021).(foto: Kominfo Batam)
Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin, membuka bimbingan teknis kemampuan dan keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batam tahun 2022, Selasa (18/1/2021).
Dalam kesempatan itu, Jefridin mengatakan, dunia terus bergerak maju dan kita bersama terus bergerak mengikuti. Begitu juga dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang terus beradaptasi mencari bentuk terbaik bagi semua insan pengadaan.
“Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dulunya hanya menguntungkan segelintir pihak, didorong untuk lebih bersifat inklusif, dari yang mulanya hanya sebuah belanja rutin, pengadaan barang/jasa mulai menjelma sebagai pilar yang sistematis dalam mendukung operasionalisasi sebuah institusi. pengadaan barang/jasa adalah salah satu unsur pendukung dalam kegiatan pembangunan sebuah negara/daerah karena tidak ada satu rupiahpun belanja negara/daerah yang dikeluarkan tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa, baik melalui penyedia atau swakelola,” ujarnya.
Ia melanjutkan, belanja barang/jasa pemerintah merupakan salah satu fungsi penting dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
“Dalam sektor pengadaan barang/jasa di berbagai negara, rumusan maupun panduannya bisa berbeda-beda, batasan dan ruang lingkupnya mungkin belum ada keseragaman, tool dan platform serta teknologi yang digunakan boleh berubah. namun prinsip dasar dan etika pengadaan menjadi bahasa universal yang menjadi kesepakatan,” katanya.
Untuk itu, ia mengungkapkan terdapat tujuh prinsip dasar yang harus diterapkan oleh para insan pengadaan, yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel,
“Ketujuh prinsip dasar tersebut akan menjadi kompas yang akan mengarahkan dan memandu serta menjaga integritas setiap insan pengadaan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan mudah tercapai,” katanya.
Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam Muhammad Rudi beserta rombongan Rmbergegas meninjau rencana proyek pelebaran Jalan Yos Sudarso.(foto: Kominfo Batam)
Batam- Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bergegas meninjau rencana proyek pelebaran Jalan Yos Sudarso.
Rudi sebelumnya hadir dalam Musrenbang Kelurahan Lubukbaja Kota, Kecamatan Lubukbaja
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu program prioritas Pemko Batam dan BP Batam tahun ini adalah melanjutkan proyek pelebaran jalan.
Salah satunya adalah Jalan Yos Sudarso atau Jalan Protokol yang menghubungkan Bandara Internasional Hang Nadim Batam dan Pelabuhan Batuampar.
Dijelaskan Rudi, bahwa jalan utama dari bandara ke pelabuhan masing-masing akan dibuka lima lajur. Hanya saja akan dilakukan secara bertahap.
“Hari ini saya meninjau di Jalan Yos Sudarso, atau tepatnya di depan kantor Kanwil DJP Kepri,” kata Rudi, Selasa (18/1/2022).
Selain jalan yang akan dilebar, menurut Rudi pihaknya juga akan meningkatkan dan melebarkan drainase. Sehingga kedepan diharapkan banjir tidak terjadi lagi di kawasan jalan ini.
“Dua tahun lalu kalau masih ingat, di sini banjir. Karena itu kita tingkatkan drainase supaya dapat menampung air hujan saat turun lebat,” jelasnya.
Dalam peninjauan jalan tersebut Rudi didampingi sejumlah pejabat BP Batam. Kemudian juga Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Azril Apriansyah.
Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi (Rakor) sekaligus menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkugan Pemprov Kepri tahun anggaran 2022, bertempat di aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (17/1/2022).
Dalam kesempatan ini Gubernur Ansar meminta kepada jajaran OPD agar setelah DPA ini diserahkan bisa segera dilaksanakan serta memaksimalkan penyerapan anggaran, agar tidak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun.
Pengelolaan anggaran juga, lanjut Gubernur harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
“Setelah DPA ini diserahkan, masing-masing OPD agar segera membuat langkah-langkag seperti menunjuk pejabat pembuat komitmen, bendahara pe geluaran, PPTK dan sebagainya. Satu sisi kita dituntut untuk bekerja cepat, tepat dan berkelanjutan. Namun disisi lain, dalam mengelola anggaran harus lah yang jujur, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Gubernur.
Gubernur juga berterimakasih kepada Pj. Sekda Kepri, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kepri yang sudah membantu melancarkan proses perencanaan dan penyusunan anggaran 2022, sehingga anggaran yang diinginkan oleh Pemprov Kepri terealisasi dan bisa diserahkan ke masing-masing OPD untuk dilaksanakan.
“Ingat, anggaran ini bukan anggaran pribadi. Tapi dana pemerintah yang harus di kelola untuk mensejahterakan masyarakat. Dan semua harus dipertanggungjawabkan kepada negara,” kata Gubernur Ansar.
Tidak hanya fokus pada output, dari setiap kegiatan juga harus lebih menperhatikan outcome nya atau manfaat bagi masyarakat.
Adapun jumlah anggaran yang diserahkan adalah sebesar Rp3,870 triliun. Dengan rincian diantaranya DPA Sekretariat Daerah (Setda) sebesar Rp327,9 miliar, kemudian untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp832 miliar, Dinas Kesehatan Rp359,9 miliar.
Selanjutnya Dinas PUPP sebesar Rp463,2 miliar, Dinas Perkim Rp205,1 miliar, BKAD Rp685,3 miliar, Sekretariat Dewan Rp159,3 miliar, Dinas Perhubungan Rp89 miliar.
Selain OPD yang nilai anggarannya tersebut diatas, terdapat juga beberapa OPD yang nilai DPA nya dibawah 50 miliar.
Di akhis arahanya, Gubernur Ansar kembali mengingatkan agar dalam pemakaian anggaran agar mematuhi peraturan perundang-undangan, prosedur tata kerja yang benar serta dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Dan saya ingatkan agar jangan malu untuk bertanya jika ada hal yang belum diketahui terkait pengelolaan anggaran. Tujuannya agar penggunaan anggaran berjalan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku,” tutup mantan anggota DPR RI ini.
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan rombongannya kunker dan diterima langsung Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wawako Batam Amsakar Achmad, Sekda Jefridin Hamid dan beberapa pimpinan OPD di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Walikota Batam Senin (17/1/2022). (foto: Humas)
Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kedatangan Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga dan rombongannya, Senin (17/1/2022). Kunjugan kerja tersebut dalam rangka misi dagang Bupati Simalungun beserta Pelaku Usaha Cabe dan Telur dengan Distributor Sembako Kota Batam.
Rombongan diterima Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Walikota Batam.
Radiapoh mengungkapkan, Kabupaten Simalungun merupakan daerah dengan hasil pertanian yang berlimpah. Umumnya merupakan hasil pertanian holtikultura seperti tomat, cabai, jahe, bawang dan lainnya.
“Masyarakat Simalungun 70 persen adalah petani dan hasil pertanian holtikultura. Jadi banyak yang bisa disuplai ke Batam,” kata Radiapoh.
Untuk itu ia berharap, ke depan akan ada kerjasama yang terbangun antara Kota Batam dan Kabupaten Simalungun terkait pangan. Di samping perihal pangan, Radiapoh mengaku banyak belajar dari Batam yang kini pembangunannya sangat gencar.
“Saya pribadi ucapkan terimakasih kepada Pemko Batam yang bentuk kepribadian saya. Hampir 20 tahun ada di Kepri, tanpa (pengalaman) kota Batam saya tak bisa jadi bupati di Kabupaten Simalungun,” ujarnya.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, pembangunan Batam memang sangat gencar dilakukan. Seiring pembangunan tersebut mobilitas manusia dipercaya akan semakin banyak ke Batam. Imbasnya, kebutuhan akan pangan juga akan banyak.
“Bandara dan pelabuhan kami bangun, sebetulnya ke depan butuh sembako banyak. Sekarang yang masuk ke Batam 6 jutaan, kalau nanti 15 jutaan akan banyak sekali,” katanya.
Rudi mengatakan, semakin banyak orang yang membutuhkan akan mempengaruhi harga. Dalam konteks ini, Rudi mengatakan harga tidak boleh tinggi sehingga memberatkan masyarakat.
“Pengusaha boleh saja untung, tapi tak boleh (harga bahan pangan) mencekik rakyat. Nah, ini kembali merujuk pada MoU,” ujarnya.
Rudi mengarahkan agar pembicaraan perihal tujuan kunker ini dapat dibicarakan lebih lanjut tingkat teknis, sebelum dilanjutkan pada fase kerjasama. Ia kembali mengingatkan perihal pengembangan Batam, seperti sektor pariwisata yang notabene mendatangkan banyak wisatawan.
“Batam prinsipnya bukan daerah untuk pertanian atau berkebun, tapi pangan ini sangat dibutuhkan,” pungkasnya.
Pandemi Covid-19 belum berakhir, Dua warga Natuna terkonfirmasi positip inisial AN (29) dan CG (54) merupakan hasil temuan kasus baru, Senin (17/01/2022).
Batamtimes.co – Natuna – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 merilis penambahan data kasus Covid-19 di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Senin (17/01/2022).
Lewat rilis tersebut terdapat 2 warga Kelurahan Kota Ranai, Kecamatan Bunguran Timur. Yakni satu orang Pria berinisial AN (29) dan Perempuan CG (54)
terkonfirmasi COVID-19.
