Batam- Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengajak masyarakat untuk selalu memuliakan ibu.

Hal itu disampaikan Rudi bertepatan dengan peringatan Hari Ibu 22 Desember 2021. Rudi mengatakan memuliakan ibu adalah wajib hukumnya dilakukan sebagai seorang anak.

Sebab ibu adalah orang yang telah berjuang bahkan mentaruhkan nyawa untuk anak-anaknya. Karena itu sudah sewajibnya sebagai seorang anak untuk berbakti pada ibu.

“Selamat Hari Ibu untuk semua para ibu. Mari kita muliakan ibu kita semua,” kata Rudi, Rabu (22/12/2021).

Kemudian, Rudi juga berpesan kepada masyarakat Batam agar dapat selalu menjaga ibu. Terlebih lagi saat ini masih dalam pandemi Covid-19.

Karena itu pihaknya mengajak agar selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai kata dia karena abai protokol kesehatan, orang tua yang menjadi korban.

“Karena orang tua sangat rentan terpapar Covid-19, dengan mematuhi protokol kesehatan maka sama saja dengan kita menjaga kesehatan diri dan orang tua kita,” ujarnya.

(red/Ayu)

Batam – Penandatangan berita acara persetujuan bersama antara Pemko Batam dan DPRD Batam menandai kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum untuk ditetapkan menjadi Perda.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus), yang diketuai Utusan Sarumaha dari Fraksi Hanura melaporkan telah menyelesaikan pembahasan atas Ranperda tersebut serta telah difasilitasi oleh gubernur Kepri.

“Dengan ini kami pansus meminta Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda,” harap Utusan.

Anggota DPRD Batam yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyetujui harapan tersebut, setelah ditanyakan oleh Pimpinan Sidang, Wakil Ketua III DPRD Batam Ahmad Surya.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad pada kesempatan tersebut, menyampaikan pendapat akhir Walikota Batam. Pihaknya, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Batam khususnya panitia khusus yang telah menyelesaikan pembahasan bersama Tim Pemerintah Kota Batam serta stakeholder terkait lainnya.

“Penyelesaian Ranperda ini tentu akan sangat membantu Pemerintah Kota Batam khususnya dan seluruh komponen daerah dalam melaksanakan segala ikhtiar untuk mencegah peningkatan eskalasi dan intensitas penularan wabah virus covid-19 di daerah,” ucap Amsakar.

Lanjut dia, pandemi covid-19 masih menyertai kehidupan. Meskipun realitasnya dan angka statistik memberikan semangat dan optimisme untuk bisa melewati periode pandemi ini dengan baik. “Namun hal ini tentu tidak boleh membuat kita menjadi lengah dan mengendorkan disiplin yang selama ini telah kita laksanakan,” tambahnya.

Semakin membaiknya pemulihan pandemi ini ditunjukkan oleh trend kejangkitan (paparan) dan penyebaran virus covid-19 ini semakin melandai, bahkan dalam beberapa minggu terakhir ini menunjukkan zero kasus di Kota Batam. Update Data Covid-19 per 21 Desember 2021 lalu, menyatakan tingkat komulatif kesembuhan kasus positif sejak maret 2020 lalu hingga sekarang adalah 96,73 persen dengan tingkat mortalitas 3,25 persen dan jumlah kasus terkonfirmasi positif tanpa gejala berjumlah 1 orang.

“Di bidang perekonomian, kita juga semakin merasakan pemulihan ekonomi yang berjalan lebih baik. Derap dan geliat ekonomi semakin meresonansi ke berbagai lapangan atau bidang kehidupan. Kita berharap kiranya momentum ini terus terjaga dan tidak mengalami stagnasi, sehingga kita bisa benar-benar pulih dan berhasil mewujudkan target-target pembangunan daerah yang tertahan dalam dua tahun ini,” papar dia.

Amsakar menyebutkan, semakin membaiknya proses pemulihan daerah dari pandemi covid-19 dan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dimana salah satu substansinya adalah pengaturan mengenai penegakkan protokol kesehatan sebagai strategi inti mengatasi penyebaran virus covid-19.

“Hal ini tentu saja diharapkan akan lebih memperkokoh upaya kita untuk keluar dari situasi pandemi ini,” ujar dia.

Disamping terkait dengan ketentuan penegakan protokol kesehatan menghadapi pandemi/wabah penyakit menular, Ranperda yang telah disepakati tersebut juga memuat sejumlah ketentuan terbaru yang akan memperkuat dan mengoptimalkan langkah-langkah pemerintah daerah dan semua stakeholder, untuk mewujudkan ketertiban umum di daerah.

“Kita menyadari bahwa ketertiban umum berkontribusi besar terhadap kelancaran pembangunan, keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat daerah, keindahan kota, kesehatan lingkungan, bahkan juga terhadap keberlangsungan pembangunan daerah itu sendiri dalam jangka panjang,” imbuhnya.

(red/Adi)

Batam- Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad meresmikan gedung baru untuk Puskesmas, yakni Puskesmas Seilekop, Sagulung dan Puskesmas Sambau, Nongsa, pada Selasa (21/12).

Amsakar berharap, adanya gedung baru dapat diiringi dengan semangat baru untuk lebih meningkatkan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Ia ingin, seluruh Puskesmas di Batam bahu membahu mewujudkan pelayanan yang baik tersebut.

“Setiap permasalahan masyarakat pemerintah harus hadir meringankan dan menyelesaikan, salah satunya lewat puskesmas ini,” ujarnya.

Sejatinya puskesmas, kata dia, Puskesmas adalah pusat pelayanan sektor kesehatan. Kemudian, layanan tergantung pada kerja dan kinerja para petugasnya.

Ia mengingatkan, sudah menjadi tradisi Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan dirinya, sudah menggunakan waktu dan tenaga untuk turun dan melayani masyarakat. Hal ini seyogyanya diharapkan dapat diaplikasikan di seluruh layanan di Pemko Batam.

“Kalau tidak dilakukan di level bawah kacau nanti. Maka dari itu, saya minta perhatiannya layani masyarakat kita secara baik, karena pemerintah diamanahkan untuk melayani masyarakat,” imbuhnya.

Namun demikian ia bersyukur, harapan tersebut cukup diaplikasikan dengan baik di level bawah, seperti puskesmas. Sebagai contoh peran puskesmas menyukseskan vaksinasi. Atas hal ini, Amsakar mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi atas kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh tim medis.

“Terus terang bapak ibu, saya bangga dengan tim medis kita di Batam ini,” ujarnya.

Faktanya, berkat kerja keras tim yang didalamnya peran luar biasa tim medis, kini kasus Covid-19 sudah melandai. Kendati demikian, Amsakar mengingatkan agar prokes tetap dilaksanakan hingga pandemi benar-benar usai.

Kini, vaksinasi di Batam telah 100,17 persen. Capaian Batam ini, mengantarkan Provinsi Kepri menjadi nomor satu di luar Jawa dan Bali dan secara nasional peringkat ke empat.

“Sekali lagi, saya berharap layanan kepada masyarakat tak boleh melemah. Justru harus lebih ditingkatkan,” harap dia.

Batam –  Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (20/12/2021) di Ballroom Radisson Golf and Convention Center.

Rombongan Komisi VI DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Martin Manurung dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dari Fraksi Golkar. Turut para anggota Komisi VI DPR RI, yang bergabung secara langsung maupun daring melalui aplikasi Zoom.

“FGD ini kami selenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran serta penjelasan yang berhubungan dengan kinerja BP Batam serta perkembangan sektor industri tertentu, untuk melahirkan upaya penyelesaian atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi BP Batam,” jelas Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya.

Sektor infrastruktur dikatakan Muhammad Rudi masih menjadi fokus utama untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Batam. Mengingat pentingnya peran logistik dalam menopang perekonomian Batam, beberapa pengembangan infrastruktur berupa Bandara Internasional Hang Nadim, Pelabuhan Batu Ampar yang telah terintegrasi dengan TPS Online Bea Cukai, dan pelebaran jalan-jalan protokol di Batam telah direncanakan dan dilaksankan secara bertahap.

Muhammad Rudi juga memaparkan pencapaian BP Batam, seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 5 kalinya berturut-turut dan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan kualifikasi Badan Publik Informatif untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang berhasil diraih BP Batam selama satu tahun terakhir.

“Meski demikian, BP Batam harus terus melakukan perbaikan atas tantangan yang kami hadapi, antara lain pengelolaan biaya logistik yang masih cenderung tinggi, tekanan persaingan dari Kawasan lain, koordinasi terkait perizinan dan permasalahan sosial ekonomi,” ujar Muhammad Rudi.

Dari beberapa permasalahan tersebut, Muhammad Rudi telah menyiapkan langkah-langkah perbaikan, diantaranya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategis, kebijakan anggaran ekspansif, dan pengelolaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur BP Batam.

“BP Batam telah mengalami kemajuan dari Tahun 2019. Kami telah melakukan perbaikan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) dengan merevitalisasi beberapa unit kerja baru di BP Batam. Selain itu, PNBP turut meningkat dalam masa pandemi, yang dibarengi dengan peningkatan investasi dan perbaikan regulasi,” terang Muhammad Rudi.

Melihat potensi besar yang dimiliki Batam, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dari Fraksi Golkar mengatakan, ASEAN saat ini telah menjadi fokus dan destinasi investasi di dunia. Sehingga, Batam akan terus didorong untuk menjadi salah satu pusat perkembangan ekonomi di Indonesia.

“Apalagi kita telah menyelesaikan undang-undang Cipta Kerja yang telah membuka akses untuk pengelolaan secara maksimal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan pasar bisnis, terutama di Batam,” kata Gde Sumarjaya.

Menurutnya, BP Batam yang kini mengantongi wewenang sebagai operasional sekaligus regulator memiliki akses penuh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Batam.

Hal tersebut juga diamini oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Martin Manurung. Martin mengatakan, Komisi VI DPR RI akan terus mendukung program pembangunan yang diinisiasi oleh BP Batam guna percepatan ekonomi di Batam.

FGD ini juga dikatakan Martin merupakan momen yang tepat untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran atas kinerja BP Batam selama beberapa tahun terakhir, berikut rencana pembangunan di masa mendatang.

“Jika memang diperlukan adanya terobosan yang memerlukan keputusan-keputusan dari pemerintah pusat, agar tugas dan fungsi BP Batam dapat berjalan lebih efektif, Komisi VI DPR RI akan siap membantu BP Batam sebagai salah satu mitra kerja kami,” pungkas Martin.

(red/ Ayu)