Padang – Janji tinggal janji. Itulah yang dirasakan masyarakat Nagari Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat tepatnya di kawasan Main Stadium, tempat MTQ nasional akan digelar pada bulan November 2020 mendatang.

Selain soal belum adanya ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan menuju Main Stadium tersebut, janji Bupati Padang Pariaman untuk membantu pengurusan, juga tak terealisasi hingga sekarang. Padahal, sudah ada surat perjanjian antara Pemkab Padang Pariaman dengan para pemilik tanah.

Ironisnya lagi, dari sekitar 4 hektare tanah masyarakat setempat yang terpakai untuk pembangunan jalan menuju Main Stadium, sebagian yang sudah bersertifikat, tapi ganti ruginya diserahkan pada pihak lain. Sehingga saat ini berperkara di Pengadilan Negeri Pariaman.

“Janji tinggal janji saja. Sejak tahun 2004 lalu, sampai sekarang tak ada realisasi. Kami melihat, tidak ada itikad baik dari bupati Padang Pariaman Ali Mukhni untuk menyelesaikan masalah yang kami alami,” ungkap Syahbudin, salah seorang dari pemilik lahan tersebut Kamis 23 Juli 2020.

Ditambahkan Syahbudin, bupati Ali Mukhni tidak pernah berinisiatif membantu penyelesaian sertifikat tanah, seperti janjinya terdahulu.

“Ali Mukhni tidak peduli dengan masyarakat. Terbukti ketika ia dihubungi untuk menanyakan sertifikat tanah pengganti tanah masyarakat yang terpakai untuk jalan, malah mengatakan ‘Bupati sudah mati’,” ulas Syabuddin, yang mengaku saat ini menjadi tenaga pengamanan diproyek tersebut.

Syahbudin, yang merupakan pensiunan TNI tersebut melanjutkan, ada sekitar 20 an masyarakat yang telah menyerahkan tanah untuk pembangunan jalan menuju stadion, yang pada November 2020 mendatang akan dijadikan lokasi penyelenggaraan MTQ tingkat nasional dan akan dihadiri kafilah dari seluruh provinsi di Indonesia.

“Kami merasa terzholimi, semenjak tahun 2004 rencana pembangunan stadion ini. Kami telah menyerahkan tanah garapan kepada pemerintah dengan syarat adanya penggantian tanah untuk menerbitkan sertifikat tapi sampai sekarang tak pernah terealisasi,” ujar Syahbudin.

Seperti diketahui, lebar tanah masyarakat yang dipakai untuk jalan mencapai lebar 40 meter dan panjangnya lebih satu kilometer. Semua mereka ikhlaskan dengan berpegang pada janji bupati membuatkan sertifikat tanda kepemilikan lahan mereka. Namun janji tersebut sudah bertahun-tahun tak kunjung terealisasi.

“Kami juga telah beberapa kali melakukan konfirmasi kepada bupati tetapi tak ada kejelasan sampai sekarang,” terang  Syahbudin dengar raut wajah sedih.

Tidak sampai disitu lanjut Sahbudin, beberapa perwakilan pemilik tanah antara lain Buyuang Abo, Buyuang Anti Gajah, dan beberapa warga lainnya yang tanahnya terpakai untuk pembangunan jalan, juga telah menyampaikan ke Pemprov Sumbar.

“Padahal, masalah ini sudah ada sejak pak Ali Mukhni jadi wakil bupati. Sekarang sudah dua periode pula jadi bupati. Artinya sudah 15 tahun lebih. Bagaimana pula mau maju sebagai calon gubernur untuk mengurus Sumbar, mengurus masalah nagari ini saja tak tuntas,” tegas Syahbuddin.

Dia juga mengatakan, pembangunan Men Stadium berjalan lancar, meskipun anak-kemenakan mereka tidak bisa bekerja di proyek besar ini, tapi tidak ada niat mereka untuk menghalangi karena ingin daerah mereka maju.

“Tolong sampaikan sama Ali Mukhni, memang bupati terdahulu sudah tidak ada. Tapi jabatan bupati tidak pernah mati dan akan terus berjalan sampai kapan pun. Bagaimana ia akan menjadi Gubernur, menyelesaikan hal sepele saja gak bisa,” ungkap Sabudin berapi-api.

(red/Tanto)

Jakarta – Ketua umum Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat mengatakan, majunya putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surakarta tahun 2020 tidak menyalahi aturan.

“Majunya Gibran dalam Pilkada Solo tidak ada aturan hukum yang dilanggar. Jadi sah-sah saja, tidak perlu diributkan,” kata Reinhard Kamis 23 Juli 2020.

Menurut Taki, sapaan akrabnya, dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 (butir A hingga U) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemliihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak ditemukan adanya satu pasal pun yang melarang seorang anak Presiden, anak Wakil Presiden, anak pejabat, atau anak orang biasa untuk maju mencalonkan diri dalam Pilkada.

“Coba baca baik-baik, dalam persyaratan calon Kepala Daerah, apakah ada satu pasal dalam UU yang dilanggar oleh Gibran dalam Pemilu Walikota Surakarta ini?. Tidak ada Toh?” jelasnya.

Lebih lanjut Taki menjelaskan, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama baik dalam memilih maupun dipilih dalam setiap Pemlu. Kecuali karena dicabut hak politiknya oleh P
putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Gibran mengikuti pertarungan dalam suatu kompetisi pesta demokrasi yang adil dan transparan. Dimana semua orang dapat ambil peran sebagai peserta calon Kepala daerah asalkan mendapatkan persyaratan resmi yang cukup dari dukungan partai politik sesuai peraturan Perundang-undangan,” lanjut Taki.

“Menurut saya, Pak Jokowi sebagai orang tua telah memberikan kebebasan berpolitik kepada anaknya agar tumbuh matang secara alami. Mengalami kompetisi Pemilu yang ketat, merasakan beratnya berjuang untuk meraih kemenangan, bukan dimatangkan dan dibesarkan seperti Karbit, dan syarat untuk itu harus ikut ambil bagian dalam berkompetisi. Serta meyakinkan pemilih objektif agar dapat terpilih menjadi Walikota,” pungkas Taki.

Diketahui, dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota yang akan digelar bulan Desember 2020 nanti anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon Walikota Surakarta Jawa Tengah, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasuiton maju menjadi calon Walikota Medan.