8.6 C
New York
Tuesday, May 12, 2026
spot_img
Home Blog Page 698

Melihat Husni Thamrin, Ulama Kharismatik Tuan Guru Buya Tersenyum

0

Pelalawan- Mempererat tali silaturahmi, sekaligus meminta nasehat, Husni Thamrin kunjungi ulama karismatik di Kabupaten Pelalawan Tuan Guru Buya H Abdul Somad dan Tuan Guru Buya H Abdul Gani.

“Saya ingin mendekatkan diri kepada para tokoh agama. Meminta nasehat. Alhamdulillah di terima dengan baik,” jelasnya, Rabu (10/6/2020), di Pangkalankerinci

Husni Thamrin juga menyampaikan bahwa dirinya milik semua golongan, sahabat semua suku, agama dan ras. Jadi tidak ada istilah bagi dirinya, anak tiri dan anak kandung.

“Inilah tekad kami membangun Pelalawan dalam keberagaman, tanpa membeda-bedakan. Karena itu mari kita rawat kebersamaan ini dalam keberagaman untuk Pelalawan lebih baik,” harap Husni Thamrin.

Dalam kunjungan itu, Husni Thamrin datang mengenakan baju kemeja putih, dipadu celana panjang kain berwarna hitam.

Husni Thamrin langsung menyalami dan mencium tangan kedua tokoh karismatik ini, dikediaman Buya Haji Abdul Gani.

Dalam pertemuan dikediaman Tuan Guru H Abdul Gani, tidak banyak yang dibicarakan. Kedua tokoh terlihat begitu akrab dengan Husni Thamrin yang digadangkan Bakal Calon Bupati Pelalawan tahun 2020 ini.

Dikesempatan tersebut Husni Thamrin hanya mendengarkan pesan keduanya dengan seksama.

Disisi lain Tuan Guru Buya Abdul Somad dalam pertemuan itu berpesa pada Anggota DPRD Riau ini, agar bisa berbuat kebaikan terus menerus untuk umat.

“Berbuatlah untuk umat, utamakanlah umat,” pesan Tuan Guru Buya H Abdul Somad kepada Husni Thamrin.

Sedangkan Tuan Guru Buya H Abdul Gani berpesan, bangunlah Kabupaten Pelalawan. Jadikanlah Kabupaten Pelalawan sebagI tempat beribadah bagi semua orang.

“Saya berpesan sama Anak Thamrin, bangunlah Pelalawan. Jadikanlah Pelalawan tempat beribada bagi semua orang,” ucapnya.

Setelah mendengarkan pesan keduanya, Husni Thamrin mengucapkan terima kasih kepada kedua Tuan Guru yang telah menerima kunjungannya.

 

(redaksi)

Ini Wilayah Berisiko Rendah COVID-19, Tanjungpinang,Karimun, Bintan

0

Jakarta – Ahli epidemiologi dan Pakar Informatika Penyakit Menular DR. Dewi Nur Aisyah, M.Sc. DIC mengungkapkan ada 136 kabupaten/kota yang berisiko rendah penularan COVID-19. Hal itu ia jelaskan pada Konferensi Pers di Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (9/6).

“Hari ini kami akan mengumumkan 136 kabupaten/kota dengan risiko rendah dimana kabupaten/kota tersebut memiliki scoring 20 persen tertinggi teratas,” katanya.

Ada 15 indikator utama dalam menentukan zonasi risiko suatu wilayah, antara lain 11 Indikator Epidemiologi, 2 Indikator Surveilans Kesehatan Masyarakat, dan 2 Indikator Pelayanan Kesehatan.

“Selanjutnya setiap indikator tersebut kami beri scoring dan dilakukan pembobotan lalu dijumlahkan. Hasil perhitungan tersebut akan dikategorisasikan jadi 4 zona risiko utama yaiut zona risiko tinggi, zona risiko sedang, zona risiko rendah, dan zona risiko tidak terdampak,” ujarnya.

Data itu diperbarui setiap minggunya dan tanggal 7 Juni 2020 terdapat 136 kabupaten/kota dengan risiko rendah.

Kabupaten/kota tersebut antar lain :
1. Provinsi Aceh
a. Aceh Barat Daya
b. Aceah Tamiang
c. Kota Lhokseumawe
d. Pidie
e. Simeulue
f. Kota Banda Aceh
g. Aceh Utara
h. Gayo Lues
i. Bener Meriah

2. Provinsi Sumatera Utara
a. Kota Padang Sempuan
b. Tapanuli Utara

3. Provinsi Sumatera Selatan
a. Lahat
b. Ogan Komering Ulu Timur
c. Ogan Komering Ilir

4. Provinsi Sumatera Barat
a. Kota Pariaman
b. Kota Solok

5. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
a. Belitung
b. Bangka Tenagh
c. Bangka Barart

6. Provinsi Kepulauan Riau
a. Karimun
b. Bintan
c. Kota Tanjungpinang

7. Provinsi Jambi
a. Tanjung Jabung Barat
b. Sarolangun
c. Batanghari
d. Bungo
e. Tanjung Jabung Timur
f. Kota Jambi
g. Tebo

8. Provinsi Lampung
a. Lampung Tengah
b. Lampung Barat
c. Tulang Bawang
d. Tanggamus
e. Pringsewu
f. Tulang Bawang Barat
g. Kota Metro
h. Lampung Selatan
i. Lampung Utara
j. Pesawaran

9. Provinsi Bengkulu
a. Bengkulu Selatan
b. Kaur
c. Mukomuko
d. Rejang Lebong
e. Kepahiang
f. Bengkulu Tengah

10. Provinsi Riau
a. Indragiri Hulu
b. Indragiri Hilir
c. Kepulauan Meranti
d. Kota Pekanbaru
e. Pelalawan
f. Rokan Hulu
g. Siak
h. Kota Dumai
i. Kampar
j. Bengkalis

11. Provinsi Kalimantan Barat
a. Sanggau
b. Ketapang
c. Sekadau
d. Landak
e. Kota Singkawang
f. Kayong Utara
g. Sambas
h. Mempawah
i. Sintang

12. Provinsi Kalimantan Timur
a. Paser
b. Berau
c. Kutai Kartanegara
d. Kota Bontang
e. Penajam Paser Utara
f. Kutai Timur

13. Provinsi Ntt
a. Flores Timur
b. Sumba Timur
c. Manggarai
d. Ende
e. Manggarai Barat
f. Nagekeo

14. Provinsi Jawa Timur
a. Ponorogo
b. Kota Blitar
c. Trenggalek
d. Kota Pasuruan

15. Provinsi Kalimantan Selatan
a. Hulu Sungai Selatan

16. Provinsi Kalimantan Tengah
a. Barito Utara

17. Provinsi Jawa Barat
a. Cianjur
b. Ciamis
c. Kota Banjar
d. Sukabumi
e. Sumedang
f. Tasikmalaya
g. Cirebon
h. Majalengka
i. Kuningan
j. Panagndaran
k. Indramayu

18. Provinsi Jawa Tengah
a. Kota Pekalongan
b. Wonogiri
c. Karanganyar
d. Grobogan
e. Kendal
f. Pekalongan
g. Boyolalu
h. Blora
i. Sragen
j. Rembang

19. Provinsi Di Yogyakarta
a. Sleman

20. Prov Sulawesi Utara
a. Minahasa Tenggara
b. Kepulauan Sangihe
c. Kepualauan Talaud
d. Bolaang Mongondow Utara

21. Provinsi Sulawesi Barat
a. Mamuju

22. Provinsi Sulawesi Tenggara
a. Konawe Selatan
b. Konawe
c. Kolaka

23. Provinsi Sulawesi Tengah
a. Kota Palu
b. Morowali
c. Sigi
d. Poso
e. Tolitoli
f. Banggai Kepulauan
g. Banggai Laut

24. Provinsi Sulawesi Selatan
a. Barru
b. Kepulauan Selayar
c. Tana Toraja
d. Bulukumba
e. Kota Palopo

25. Provinsi Maluku Utara
a. Halmahera Barat
b. Halmahera Selatan
c. Pulau Taliabu
d. Halmahera Utara

26. Provinsi Papua Barat
a. Kaimana
b. Fakfak

27. Provinsi Maluku
a. Seram Bagian Barat
b. Maluku Tengah
c. Maluku Barat Daya
d. Buru Selatan
e. Maluku Tenggara

28. Provinsi Papua
a. Nabire

Dewi mengatakan data tersebut bersifat dinamis. Ada daerah-daerah yang sebelumnya tidak terdampak namun dapat berubah menjadi daerah dengan risiko rendah. Begitu juga terdapat daerah yang berisiko rendah yang dapat berpindah menjadi zona risiko sedang atau sebaliknya.

“kami mengharapkan seluruh masyarakat dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada dalam seluruh sektor kegiatan. Untuk melawan COVID-19 diperlukan upaya kolektif masyarakat besama dalam menjalankan adaptasi baru ntuk hidup amand ari COVID-19,” ucapnya.

 

(red/imul/kemenkes)

Wakasad Hadiri Kenaikan Pangkat 84 Perwira Tinggi TNI

0

Jakarta- Kasad yang diwakili Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Moch. Fachruddin, S.Sos., menghadiri acara laporan korps kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi 84 Pati TNI, yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2020).
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Demikian rilis disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Nefra Firdaus, yang juga ikut melaksanakan laporan korps kenaikan pangkat kepada Panglima TNI.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Dikatakan Kadispenad bahwa pelaksanaan kenaikan pangkat 84 orang Pati TNI tersebut terdiri dari 74 Pati TNI AD yang kesemuanya naik dari Kolonel menjadi Brigjen, kemudian 3 Pati TNI AL dan 7 Pati TNI AU.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Acara laporan korps kenaikan pangkat Pati TNI yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1054/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Selain Wakasad, hadir dalam acara tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., dan Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, serta Pejabat utama Mabes TNI lainnya.

 

 

(red/Dispenad).

Lanal TBK tangkap penyeludup narkotika sabu 2 Kg di Perairan Karimun Anak

0

Karimun- Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun (Lanal TBK) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 Kg di Perairan Karimun Anak Tanjung Balai Karimun, Senin (8/6).

Hal tersebut disampaikan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Kolonel Laut (P) Indarto Budiarto, S.E., M.Han., saat memberikan Keterangan Pers di hadapan awak media yang berlangsung di Lobby Markas Komando (Mako) Lanal TBK Jl. Nusantara No.1 Tanjung Balai Karimun, Selasa (09/6/2020).

Lebih lanjut Danlantamal IV mengatakan bahwa kronologisnya adalah pada saat Tim F1QR melaksanakan patroli rutin di wilayah kerja Lanal TBK.

“Sekira pukul 04.20 WIB, Tim mendeteksi ada 1 (satu) unit speedboat yang mencurigakan dan berusaha kabur setelah melihat patroli tersebut”, tuturnya.

Kemudian dilaksanakan pengejaran hingga pukul 04.25 WIB. Tim F1QR Lanal TBK berhasil menghentikan speedboat tersebut pada posisi koordinat 1º.7’.206”N – 103º,24’.446”S di sebelah Selatan Pulau Karimun Anak.

“Delanjutnya dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku yang terlihat gelagat mencurigakan,” jelasnya.

Setelah dilaksnakan penggeledahan, lanjutnya, ditemukan sobekan plastik yang dilakban di atas jaring.

“Tim menduga sobekan tersebut adalah bungkusan dari barang yang baru saja dibuang kelaut,” ujarnya.

Kemudian Tim melakukan penyisiran di sekitar pesisir perairan Karimun Anak (bekas lintasan speedboat tersebut) dan ditemukan 2 (dua) kantong plastik kemasan teh Cina berwarna hijau di tempat yang berbeda (berdekatan).

“Selanjutnya ketiga pelaku beserta speed boat dibawa ke Mako Lanal TBK untuk dilaksanakan pendalaman,” ungkap Danlantamal IV.

Danlantamal IV juga menambahkan, kepada petugas pelaku mengaku narkoba jenis sabu tersebut dibawa dari Malaysia dengan cara transfer boat to boat dengan cepat di perbatasan RI-Malaysia (STS Line) selanjutnya dibawa boat penerima menuju Karimun Provinsi Kepri.

“Pelaku juga mengaku dijanjikan pembayaran sebesar RM. 20.000 atau setara dengan ± Rp. 66.000.000 dalam setiap aksinya,” katanya.

Modusnya, sambungnya, masih sama seperti tahun yang lalu yaitu berpura-pura sebagai nelayan yang sedang mencari ikan.

Tim F1QR Lanal TBK berkoodinasi ke Lantamal IV untuk tindakan selanjutnya. Akhirnya pelaku 3 orang inisilal M.S, H alias B dan NS alias A berikut barang bukti dibawa ke Lanal TBK untuk pemeriksaan lebih lanjut dan nantinya akan diserahkan ke BNNP Provinsi Kepri.

Terhadap para pelaku diancam pidana mati atau pidana hukuman 20 tahun penjara serta denda sebesar Rp. 10 Milyar.

“Hal tersebut sesuai dengan Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” pungkas Danlantamal IV.

Hadir pada acara tersebut Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si., Danlanal TBK Letkol Laut (P) Mandri Kartono, M.M., Dandim 0317/TBK Letkol Inf. Denny, S.IP., Ketua Pengadilan Negeri Karimun Djoko Dwi Atmoko, S.H., M.H., Ketua DPRD Karimun M. Yusuf Sirat, S.IP., Kepala KPPBC TMP B Karimun Agung Mahendra, Kapolres Karimun diwakili Kabagsumda Kompol Suhaili, Kasi Pengawasan dan Penindakan BNNK Karimun M. Sochib.

(Dispen Lantamal IV)

Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda mencairkan NPHD agar tahapan Pilkada serentak Juni berjalan

0

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2020, agar penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tahapannya pada 15 Juni 2020.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri melalui Video Conference yang dipimpin Menko Polhukam membahas Persiapan Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember 2020, Senin (8/6/2020).

“Kita harapkan agar sebelum tanggal 15, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan yang akan dimulai tanggal 15 Juni sambil untuk penambahan anggaran-anggaran yang lain dimintakan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui adendum NPHD,” kata Mendagri.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga memaparkan realisasi anggaran masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.

“Kemudian kami melihat realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah, realisasi anggarannya kita lihat dari provinsi ini sudah merealisasi sebanyak 42 persen, tinggal 57 persen, kabupaten/kota sudah merealisasi sebanyak 41,68 persen sehingga rata-rata sudah 41 persen yang terealisasi, masih kurang 50-an persen yang belum terealisasi,” paparnya.

Menurut Mendagri, pada rapat minggu lalu dengan 270 kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada, Ia sudah sampaikan bahwa sebelum tanggal 15 Juni agar daerah-daerah segera untuk mencairkan anggaran sesuai dengan NPHD, yang masih belum teralisasi direalisasikan, sambil duduk bersama dengan KPUD dan Bawaslu daerah untuk menghitung penambahan sekaligus efisiensi mata program kerja anggaran dari KPU dan Bawaslu.

Lebih lanjut, Mendagri juga mengatakan, melalui Ditjen Keuangan Daerah, pihaknya telah melakukan pengecekan, untuk memastikan setiap daerah memiliki ruang fiskal yang cukup terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan, di luar NPHD.

“129 daerah sudah melaporkan, 141 belum melaporkan, dari 129 daerah yang sudah melaporkan ini masalah keuangannya 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk membiayai dari APBD-nya, mampu membiayai tambahan KPUD maupun Bawaslu Daerah masing-masing, kemudian 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit itu meminta bantuan dari APBD, ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan,” jelasnya.

Tak kalah penting, Mendagri juga memastikan agar anggaran penyelenggara Pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga karena urgensinya untuk kesuksesan Pilkada di tengah pendemi.

“Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP,” tutup Mendagri.

 

 

(red/Humas Kemendagri)

Pemimpin Sejati Berkata Adil, Harus Berbuat Adil

0

Oleh : Emrus Sihombing

Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Bencana Covid sedang melanda dunia termasuk Jakarta. Ternyata bencana ini tampaknya “membangunkan” kesadaran baru Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (AB). Ketika menjadi pembicara pada silahturahmi daring di Jaringan Alumni Timur Tengah (JATTI), Sabtu, 6 Juni 2020), AB mengakui ada 2,4 juta keluarga tidak bisa menjalani kehidupan normal jika tidak dibantu negara.

Berdasarkan data di atas, dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat anggota keluarga, maka jumlah penduduk Jakarta belum bisa menjalani kehidupan normal, sekitar 9,6 juta jiwa.

Jika proyeksi penduduk Jakarta tahun 2020 berkisar antara 9  hingga 10 juta jiwa, maka secara kuantitatif dapat disimpulkan mayoritas mutlak (9,6 juta jiwa) warga Jakarta tidak berada pada ketegori bisa menjalani kehidupan normal, khususnya bidang kesejahteraan ekonomi.

Menurut AB, sebagaimana dimuat di berbagai media massa,  itu sebagai persoalan keadilan yang belum merata di masyarakat, sekalipun pembangunan telah dilakukan  berdekade-dekade, ternyata  belum memberikan manfaat bagi semua.

Artinya, pesan yang ingin disampaikan oleh AB bahwa ada 2,4 juta keluarga tersebut tidak mendapat keadilan, terutama bidang kesejahteraan ekonomi.

Pendapat AB di atas baru menggunakan kacamata kuantitatif. Lebih dalam lagi bila AB melihat dari aspek kualitatifnya yang merujuk pada sila kelima dari Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Artinya setiap WNI, tak terkecuali setiap warga Jakarta, sama sekali tidak boleh tidak memperoleh keadilan sosial itu, termasuk  perolehan kesejahteraan ekonomi. Nyatanya, masih ada 2.4 juta belum memperoleh keadailan itu.

Oleh karena itulah, tugas pemimpin publik, termasuk Gubernur DKI Jakarta, memikul tangungjawab dan tugas luar biasa yang diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, salah satu yang utama, kesejahteraan ekonomi bagi seluruh warga, tanpa kecuali.

Menurut catatan Emrus Corner, AB dilantik dan diambil sumpah  sebagai Gubuernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo, Senin,  16 Obtober 2017.

Dengan demikian, hingga sekarang, AB setidaknya sudah menjabat Gubernur DKI Jakarta sekitar 2,5 tahun, atau setengah masa jabatannya.

Untuk itu, saya menyarankan kepada AB, agar membuat program dan capaian terukur mewujudkan kesejahteraan sehingga 2,4 juta keluarga Jakarta mampu menjalani kehidupan normal di sisa separuh kedua masa jabatan gubernur.

Jika ini benar-benar dapat diwujudkan oleh AB, maka dia termasuk pemimpin sejati, berkata adil berbuat adil. Jangan sampai terjadi sebaliknya.

Untuk itu, AB harus membuat program kesejahteraan 2,4 keluarga tersebut menjadi proiritas sangat utama di setengah terakhir massa jabatannya. Sekema pendanaannya bersumber, antara lain, tunda atau tiadakan proyek fisik tidak urgen (seperti membuat formula di Monas, dsb); evaluasi, kurangi atau hapus fasilitas, tunjangan  pejabat PNS dan BUMD DKI Jakarta;  bisa saja bubarkan TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) dengan memberdayakan seluruh dinas-dinas yang ada; alihkan fasilitas dan tunjangan gubernur; dan lain sebagainya.(*)

Sleman Gelar Rapid Test Dipasar, 24 Orang Dinyatakan Reaktif

0

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hari ini menggelar Rapid Diagnoatic Tes (RDT) atau test cepat di 14 pasar tradisional. Pasar-pasar tersebut adalah; pasar Stan, pasar Kolombo, pasar Nologaten, pasar Rejodani, pasar

Prambanan, pasar Condongcatur, pasar Gentan, pasar Jangkang, pasar Sleman 1, pasar Cebongan, pasar Tempel, pasar Ngino, pasar Godean dan pasar Gamping.

Pelaksanaan RDT tersebut merupakan salah satu upaya memantau dan mengidentifikasi penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Sleman dengan sasaran pasar tradisional. Demikian dikatakan Kabag Humas dan Protokol Setda Sleman Shavitri ND kepada wartawan Selasa 9 Juni 2020.

Dari 14 pasar tersebut, lanjut Shavitri, setiap pasar dilakukan sampling sebanyak 50 orang pedagang. Adapun pemilihan pedagang adalah dari penilaian tingkat potensi kerumunan dari penjualan produk si penjual dan perwakilan masing-masing los pasar.

“Dari 14 pasar, dilakukan sampling swab test di 3 pasar yaitu pasar Prambanan, pasar Condongcatur (dan pasar Colombo, dijadikan satu tempat di balai desa Condongcatur) dan pasar Godean,” ujarnya.

“Hasil swab akan diketahui dalam 3 hari kedepan. Setelah itu akan dilakukam swab lagi. Sehingga, swab dilakukan sebanyak dua kali proses”.

Ditambahkannya, disetiap pasar tersebut  diambil sample 10 orang pedagang. Selain pedagang pasar, test juga ditujukan bagi petugas pasar dan tenaga kesehatan Puskesmas masing-masing sebanyak 10 orang di setiap lokasi test.

“RDT tahap kedua akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2020 mendatang di lokasi  yang sama,” ungkap Evi sapaan akrab Shavitri.

Diungkapkan Evi, adapun hasil RDT hari ini di 14 pasar di Kabupaten Sleman diikuti sebanyak 710 orang. Sebanyak, 686 orang dinyatakan non reaktif. Sementara 24 orang dinyatakan reaktif.

“Untuk yang reaktif akan dilakukan prosedur isolasi di asrama haji,” jelasnya.

Evi menambahkan, setelah dilakukan RDT hari ini pasar-pasar tersebut akan tetap beroperasi seperti biasanya dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

“Kemudian 14 pasar tersebut akan tetap beroperasi. Penyemprotan desinfektan dilakukan dua kali sehari di pasar tersebut sampai masa hidup virus diperkirakan mati,” pungkas Evi.

 

(red/Tanto)

Ini cara atasi jaringan ‘ Lemot’ di HP

0

Batam – Jika sinyal hp lemot atau malah hilang redaksi Batamtimes memiliki tips beberapa cara mengatasi sinyal hilang pada HP Android yang bisa kamu terapkan di semua tipe. Yuk simak selengkapnya!

Lepas sim card

Untuk mengecek apakah SIM card yang bermasalah caranya mudah, lepas SIM Card dari HP kamu dan pasang di HP lain.

Jika SIM card tetap tidak bekerja di HP lain dan tidak menunjukkan indikator sinyal itu berarti SIM card kamu yang bermasalah.

HP kamu baik-bak saja dan kamu bisa mencoba menghubungi customer service provider kamu.

Sebaliknya jika SIM card masih bekerja dengan baik, bisa menerima SMS maupun telepon, itu artinya tidak ada masalah dengan SIM Card tersebut dan masalah ada di HP kamu.

Restart HP

Ini bisa jadi cara paling mudah dan praktis untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan melakukan restart ,HP akan memulai semua proses dari awal dan secara otomatis akan mencari jaringan baru.

Melakukan restarting HP juga bisa mengatasi berbagai masalah yang muncul di smartphone kita lho.

Mode pesawat

Cara ini membuat HP mencari server jaringan 4G LTE baru yang lebih baik. Cara ini sudah banyak dilakukan dan terbukti efektif.

Selain untuk mengatasi masalah sinyal hilang, ternyata Airplane Mode juga memiliki fungsi lain seperti pada artikel ini guys.

Cukup aktifkan Airplane Mode atau mode pesawat di HP kamu. Biarkan beberapa saat lalu non-aktifkan mode tersebut.

Pemasangan sim card

Kalau indikator sinyal tidak muncul juga, coba cek kembali apakah kamu sudah memasang SIM card di slotnya dengan baik.

Pemasangan yang salah akan membuat SIM card tidak terdeteksi, alhasil sinyal juga tidak akan muncul.

Pemilihan jaringan secara manual

Untuk memilih jaringan secara manual caranya mudah kamu cukup masuk ke menu pengaturan jaringan yang terdapat pada menu Settings di HP Android.

Caranya masuk ke Settings – Network – Connections – Mobile Network – pilih Operator – Select Automatically. Smartphone akan mencoba terkoneksi pada jaringan yang sudah terdeteksi.

Tukar sim card ke HP lain

Nah, kalau kelima cara tadi masih tidak berfungsi untuk mengembalikan sinyal Android yang hilang mendadak, mungkin HP kamu yang bermasalah.

Untuk memastikan bahwa HP kamu bermasalah atau tidak, kamu bisa menukar sim card kamu ke HP milik orang lain.

Nah, jika ternyata setelah kamu menukar sim car kamu di handphone orang lain dan sinyal kamu baik-baik saja, berarti fix HP kamu yang mengalami masalah.

116 ribu kendaraan dikarenakan komponen rusak, ditarik dari negara Korea Selatan

0

Jakarta – Mercedes-Benz, Hyundai Motor Co, dan tiga perusahaan otomotif lain secara sukarela menarik kembali lebih dari 116 ribu kendaraan di Korea Selatan untuk memperbaiki komponen yang rusak.

Seperti dilansir kantor berita Yonhap, hal ini merupakan penarikan terbaru yang beroperasi di Korea Selatan dan importir kendaraan karena masalah dengan komponen kendaraan yang mereka jual di Negeri Ginseng tersebut.

Hyundai Motor, Audi Korea, Mercedes-Benz Korea, Porsche Korea, dan Kiheung International Ltd., yang juga mengimpor mobil sport McLaren, menarik 116.710 unit karena suku cadang yang cacat, kata Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.

Masalahnya termasuk sistem kontrol stabilitas elektronik yang tidak berfungsi dengan baik di Santa Fe SUV Hyundai, produk rumah alternator yang rapuh di sedan quattro all-wheel drive Audi A6 45 Premium, dan sistem penguncian pintu belakang yang rusak di SUV performa mewah Mercedes-AMG G 63.

Hyundai, Audi, Mercedes-Benz, dan importir McLaren sudah memulai layanan perbaikan dan penggantian, dan Porsche akan memulai layanan mereka pada Senin, 8 Juni 2020. Pemilik kendaraan dapat mengunjungi pusat perbaikan dan servis yang ditunjuk untuk mengganti suku cadang secara gratis, kata kementerian itu.

Wapres Ma’ruf Amin mengakui sistem pembelajaran online selama masa pandemi Covid-19 tidak efektif

0

Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui, sistem pembelajaran online yang diterapkan selama masa pandemi Covid-19 dinilai tidak efektif. Pasalnya banyak kendala yang menghantui dalam proses pelaksanaannya.

Dia mengungkapkan, sistem belajar mengajar tanpa tatap muka antar guru dan murid selama tiga bulan dengan menggunakan media online tidak maksimal. Salah satunya lantaran keterbatasan koneksi internet di sejumlah daerah.

“Justru di sekolah itu memang pendidikan ini melalui online tidak maksimal, kemudian yang kedua banyak daerah-daerah tidak lakukan pendidikan online, tidak ada mengajar, karena kesulitan komunikasi, jadi online tidak maksimal dan banyak daerah-daerah tidak terjadi,” katanya dalam siaran telekonference bersama awak media, Senin (8/6/2020).

Ma’ruf menjelaskan sistem belajar mengajar masih harus dengan tatap muka. Namun beberapa daerah pun belum bisa melakukan kegiatan belajar mengajar lantaran penularan Covid-19 masih terjadi.

Melihat kondisi tersebut, dia menerangkan, pemerintah tengah mempersiapkan protokol kesehatan untuk kegiatan belajar mengajar.

“Jumlah perkelas harus setengah tidak full. Mungkin yang akan dipertimbangkan SD tidak dulu, SMP dan SMA. Ini masih digodok ya,” tutup Ma’ruf.

(red/Merdeka. com)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga