KAMPAR- Wakil Gubernur Riau, Edy Natar bersama rombongan belum lama ini mengunjungi secara langsung lokasi lahan yang direncanakan menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Seknas Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Indonesia, di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Lokasi yang berada di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini, terlihat tujuh mobil mengiringi kedatangan Wagubri ke lokasi itu.

Dilokasi ini, Wagubri dan rombongan disambut langsung Korwil Seknas BUMP Indonesia Provinsi Riau, Alexander Pranoto.

Wagubri saat berkunjung terlihat berbincang serius, tapi santai dengan Korwil Seknas BUMP Provinsi Riau, Alexander Pranoto, di lahan yang nantinya dipergunakan untuk kawasan peternakan, perikanan  dan pertanian.

Dalam perbincangan tersebut Wagubri menilai, ditengah pandemi covid-19 seperti saat ini ketahanan pangan merupakan hal penting. Apalagi jika hal itu bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

“Semua pihak bersama-sama pemerintah harus mewujudkan ketahanan pangan yang kuat di Riau. Sesuai peran dan kapasitas masing-masing serta saling memberi contoh, ” ujarnya kepada wartawan Selasa (2/6/2020).

Program ini, jelas Wagubri, sesuai dengan arahan Gubernur Riau yang sangat peduli dengan, bagaimana upaya meningkatkan ketahanan pangan di tengah merebaknya wabah Covid-19.

Sementara itu Korwil Seknas BUMP Riau, Alexander Pranoto mengatakan, ditengah pandemi ketahanan pangan secara mandiri merupakan hal yang penting.

Peternakan dan pertanian harus dimulai dari rumah masing-masing untuk mewujudkan ketahanan pangan.

“Kita dari Seknas BUMP Indonesia Provinsi Riau mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan yang kuat. Bukan hanya himbauan, kita saling memberi contoh,” ujarnya.

Alex juga mengajak awak media melihat pertanian sederhana yang di contohkan. Tanaman jagung, singkong, sayur mayur yang juga ditanam dilokasi itu.Tanaman tampak subur.

Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani Indonesia (Seknas BUMP Indonesia) Dr Edi Waluyo mengatakan, membangun pangan dan pertanian itu tugas mulia karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Jadi, kata dia lagi, harus dimulai dari mengubah cara pandang terhadap tugas membangun ketahanan pangan.

Menurut dia, pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya membangun ketahanan pangan.

Edi mengungkapkan, bahwa Indonesia, khususnya Riau dianugerahi potensi dan sumber daya yang beragam.

“Tinggal bagaimana mengelola sumber daya tersebut agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, “jelas dia.

Edi menyebutkan, pentingnya daerah dalam mengangkat potensi dan sumber daya lokalnya.

” Dengan ketahanan pangan bisa mengentaskan daerah rentan rawan pangan, menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan, serta mengembangkan industri pangan lokal berbasis UMKM, “jelas dia.

(red/Tio)

Jakarta – Setelah menyalurkan 6 ribu ton beras pada tahap pertama pendemi, pada tahap kedua Kepolisian Negara Rapublik Indonesia (Polri) bakal kembali menggelontorkan 6 ribu ton beras kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemi virus corona atau Covid-19.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, tahap kedua pandemi Covid-19 ini, Persediaan Beras Polri ada 11 ribu ton di bulog dimana untuk tahap kedua akan disalurkan sebanyak 6 ribu ton dan 5 ribu ton sebagai cadangan.

“Sesuai perintah Kapolri pada bulan Juni akan didistribusikan ke tiap Polda sebanyak 25 ton dan Polres sebanyak 10 ton,” kata Argo dalam konferensi pers virtual di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Nantinya, puluhan ton beras tersebut dikelola langsung oleh Kapolda dan Kapolres setempat untuk diberikan langsung kepada masyarakat yang belum menerima atau tidak tersentuh oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan sosial lainya dari pemerintah. Proses pendataan penerima dan pendistribusiannya, kata Argo, bersinergi dilakukan oleh jajaran Bhabimkamtibmas Polri dan Babinsa TNI yang ada diseluruh jajaran.

“Mereka akan pendataan ulang sehingga beras yang diberikan bisa tersalurkan tepat pada sasaran,” pungkas Argo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis telah memerintahkan seluruh jajaran Polres untuk menyisir warga di wilayahnya yang belum mendapatkan bantuan sosial. Untuk itu, sebanyak 500 Polres pun diminta menyiapkan 10 ton beras dan bahan pokok lainnya untuk dibagikan kepada warga terdampak Covid-19 yang belum terdata.

“Seluruh Polres menyiagakan 10 ton beras dan sembako lain untuk bisa segera disalurkan bagi masyarakat yang belum sempat mendapatkan bansos,” kata Idham dalam keteranganya, Sabtu (25/4).

Selain meminta agar jajarannya menyisir warga yang belum mendapat bansos, Kapolri juga memerintahkan jajaran agar memastikan kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial.

(redaksi)