Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa situasi sekarang ini masih belum normal, dunia masih dihadapkan pada persoalan yang cukup berat. Seluruh dunia pun telah setuju dan mengakui bahwa situasi ini tidak akan sama seperti dulu kala, oleh karenanya diperlukan cara pandang baru ini sebagai bagian dari adaptasi pasca Covid-19.

“Seluruh dunia pun juga sudah mengakui bahwa kita semua tidak akan bisa kembali ke kondisi normal seperti jaman dulu lagi sebelum ada pandemi Covid-19,” kata Achmad Yurianto, dalam keterangannya di Graha BNPB Minggu sore (24/5).

Menurut Yuri, harus ada paradigma baru dalam melawan Covid-19. Masyarakat harus mulai membiasakan hidup normal baru dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan seperti cuci tangan pakai sabun, jaga jarak fisik, pakai masker dan menghindari kerumunan, serta mulai produktif kembali namun tetap aman dari Covid-19.

“Upaya normal yang baru ditujukan untuk memutus ini semua, kita sadari penyakit ini disebabkan oleh virus. Yang kemudian menyebabkan gangguan pernafasan,” sebut Yuri.

Imbauan ini sejalan dengan, masih tingginya angka penularan di tengah masyarakat. Hingga 24 Mei 2020, dengan menggunakan pemeriksaan RT-PCR dan TCM-TB jumlah pemeriksaan spesimen sebanyak 248.555 spesimen. Hasilnya akumulasi kasus terkonfirmasi positif sebanyak 22.271 orang, jumlah kasus sembuh 5.402 dan jumlah kasus meninggal 1.372. Adapaun wilayah terdampak meluas hingga 404 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi.

“Pekerjaan kita masih cukup berat, karena kami masih melakukan pemantauan diseluruh wilayah tanah air ini pada orang-orang yang perlu kita pantau sebanyak 42.551,” ujarnya.

Sementara itu, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 11.389 orang. Pihaknya mengimbau bahwa proses penularan masih terjadi, sumber penularan masih ada ditengah masyarakat. Ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Covid-19.

“Kita tidak bisa bergerak sendiri, kami berharap keluarga adalah basis perubahan perilaku secara mendasar. Mari jadikan keluarga kita keluarga yang aman dan terlindungi, sehingga kita bisa melindungi keluarga, orang lain, dan bangsa Indonesia,” tegasnya.

(red/kemenkes/bud)

Jakarta – Pemerintah melakukan kunjungan ke RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Dalam kunjungannya, didapati bahwa managemen yang berlaku berbeda dengan Rumah Sakit lainnya, yang mana seluruh area Wisma Atlet diberlakukan sebagai zona kuning/zona kekarantinaan.

“Pada hari ini tadi, kami berkesempatan untuk melihat secara langsung kondisi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, kami melihat bahwa seluruh sistem telah berjalan sesuai SOP yang diberlakukan. Ada beberapa kekhasan terkait dengan managemen RS Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran,” kata Juru Bicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam keterangannya di Graha BNPB Sabtu sore (23/5/2020).

RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet merupakan RS yang dinyatakan sebagai RS Karantina artinya seluruh fasilitas yang berada di dalam pagar Wisma Atlet adalah zonasi kekarantinaan, yang mana seluruh area adalah zona kuning sehingga siapa saja yang mengakses ke wilayah RS dibatasi dan diatur sedemikian rupa.

Dari zona kuning tersebut, Menurut Yuri masih dibagi lagi kedalam beberapa zona dengan tower yang berbeda yakni zona kuning administrasi terkait pengelolaan pendukung umum seperti logistik, donasi, dan bantuan.

Zona kuning untuk mendukung layanan pasien ini terkait managemen Sumber Daya Manusia seperti relawan yang terdiri dari gabungan dari tenaga kesehatan baik dari Kementerian Kesehatan, K/L lain, TNI-Polri serta relawan Perguruan Tinggi dan swasta. Pasca penugasan para relawan diperiksa kesehatannya, karena ada yang ditugaskan selama 1 bulan ada juga yang 2 bulan, akhir penugasan untuk memastikan bahwa mereka aman untuk kembali ke keluarganya, sehingga semua petugas yang telah mengakhiri masa tugasnya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan termasuk termasuk pemeriksaan swab dan dipastikan negatif.

Zona kuning dukungan psikologi pasien terkait respon terhadap masalah psikologis pasien selama mereka dirawat, ini didomininasi oleh kecemasan untuk berkumpul dan bertemu keluarga terutama di momen Hari Raya Idul Fitri kali ini.

“Kami melihat seluruhnya bekerja sesuai SOP, e9301927-a4fa-44c6-b173-990408ea6230Kami juga melihat seluruh tenaga kesehatan bekerja secara profesional sesuai profesinya, mereka mengedepankan sumpah mereka untuk bekerja melayani pasien dengan tulus, oleh karena itu tadi kami sempat berdiskusi bahwa harus berlebaran tidak seperti biasannya,” terang Yuri.

Pihaknya menekankan bahwa penanggulangan Covid-19 adalah tugas bersama, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk patuh dan disiplin melaksanakan uaya pencegahan dengan cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker saat keluar rumah, hindari kerumunan.

“Dengan kinerja data seperti sekarang ini dilarang keluar rumah dan bepergian apalagi mudik, oleh karena itu kemarin kita sama-sama mendengar bapak Wakil Presiden menyampaikan Sholat Ied di rumah, takbir dari rumah, kita tidak akan kehilangan keluarga karena sekarang semua memungkinkan dengan menggunakan teknologi tetapi ini penting untuk mengendalikan semuanya dan ingin segera pulih,” ujarnya.

Dalam rangka mencegah penularan Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Dan Atau Masuk Provinsi DKI Jakarta. Dalam peraturan ini siapapun yang melakukan perjalanan keluar dan atau masuk DKI Jakarta, harus memiliki surat izin. Surat ini dapat diakses di website corona.jakarta.go.id.

Untuk diketahui, kinerja data hingga 23 Mei 2020, pemeriksaan spesimen dengan metode RT-PCR dan Tes Cepat Molekuler (TCM) TB sebanyak 239.740 spesimen telah diperiksa dengan konfirmasi positif sebanyak 21.745, kasus sembuh sebanyak 5.249 orang, kasus meninnggal sebanyak 1.351 orang. Sementara, Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 49.589 orang, sedangkan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) sebanyak 11.495 orang.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (MF)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM

sumber: http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200523/4033948/rs-darurat-wisma-atlit-ditetapkan-zona-kekarantinaan/

Jakarta – Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nasional  (Unas) Jakarta Saiful Anam menilai, pelimpahan berkas opeerasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK kepada Rektor Universitas Jakarta (UNJ) Komarudin Cs terkesan dipaksakan.

Menurut Saiful Anam, seharusnya KPK tetap mengusut kasus itu dibawah kewenangannya. Bukan malah melemparnya ke polisi.

“Ingat, Rektor UNJ adalah penyelenggara negara. Karena, Rektor mempunyai kewajiban laporkan hartanya ke LHKPN nya ke KPK, kalau tinggal limpah mau kerja apa KPK,” ujar Saiful Anam dalam rilisnya Mingggu 24 Mei 2020.

Masih menurut Saiful Anam, KPK menunjukkan sikap tidak profesional karena memilih melimpahkan penanganan kasus tersebut ke polisi dengan dalih tak ditemukan unsur penyelenggara negara.

“Saya kira KPK ingin berbagi dengan polisi. Mengingat, Ketua KPK Firli Bahuri berasal dari institusi polri,” tambahnya.

Saiful memprediksi, penanganan kasus OTT di UNJ itu hanya akan menjerat orang-orang bawahan. Sehingga, Rektor UNJ bisa lepas dari jeratan hukum.

“Rektor UNJ seharusnya juga dijadikan tersangka. Tidak mungkin sang Rektor tidak mrngetahui peristiwa dugaan suap itu, harusnya usut tuntas apakah ada kemungkinan ada keterlibatan dengan Oknum Kemendikbud, kalau seperti ini maka rakyat akan menduga KPK masuk angin,” pungkas Saiful Anam.

Diketahui, Operasi senyap ini berkaitan dengan dugaan penyerahan sejumlah uang dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud. Uang sebesar Rp27, 5 juta dan US$1.200 diamankan sebagai barang bukti.

Sebelumnya, Deputi Bidang Penindakan KPK, Karyoto dalam keterangan tertulis menyatakan dalam operasi tersebut mereka menciduk Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak seperti Rektor UNJ Komarudin, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Sofia Hartati, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemdikbud Tatik Supartiah, Karo SDM Kemdikbud Diah Ismayanti, Staf SDM Kemdikbud Dinar Suliya, serta Staf SDM Kemdikbud Parjono.

Namun, kata Karyoto, setelah dilakukan permintaan keterangan, KPK belum menemukan unsur pelaku penyelenggara negara. Atas dasar itu, KPK menyerahkan kasus ini kepada kepolisian.

“Sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” kata Karyoto, Kamis.

Dalam kasus ini, Rektor UNJ, Komarudin diduga meminta dilakukan pengumpulan uang tunjangan hari raya (THR) masing-masing Rp5 juta melalui Dwi Aachmad Noor. Permintaan itu dilayangkan kepada Dekan Fakultas dan lembaga di institusinya. THR tersebut, rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbud dan beberapa staf SDM di Kemdikbud.

(red/Tanto)