Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, kembali memberikan paket bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19. Paket bantuan kali ini dialokasikan untuk masyarakat Jawa Timur dan Sumatra Selatan yang diserahkan secara simbolik oleh Yasonna dalam sesi teleconference bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Asisten III Pemprov Sumsel, Prof. Edward Juliarta, Rabu (6/5/2020).

Paket bantuan sosial yang diserahkan kali ini berupa masing-masing 1.000 paket sembako untuk wilayah Jawa Timur dan Sumatra Selatan. Khusus untuk Jawa Timur, paket bantuan masih ditambah dengan 300 kilogram telur hasil produksi warga binaan Lapas Tuban, 1.000 lembar masker produksi Lapas Perempuan Malang, serta 100 liter disinfektan, 100 liter sabun cuci tangan, dan 100 liter hand sanitizer hasil produksi warga binan Lapas Kelas 1 Malang.

Yasonna menyebut paket bantuan ini merupakan partisipasi dan bentuk uluran tangan jajaran Kemenkumham untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Kita ketahui bahwa Covid 19 ini tidak hanya punya dampak kesehatan, tetapi juga yang sangat parah adalah dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Mungkin bantuan yang kami berikan tidaklah banyak, tetapi inilah bentuk partisipasi kami meringankan beban sesama anak bangsa di tengah kondisi sulit ini,” ujar Yasonna.

Adapun Kementerian Hukum dan HAM bukan kali ini saja menyerahkan paket bantuan sosial. Sebelumnya, Yasonna juga telah membagikan paket sembako dan alat kesehatan untuk masyarakat di Gunung Sindur (Bogor), Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan provinsi Jawa Tengah. Selain itu ada juga bantuan berupa alat kesehatan yang diserahkan ke RS Wisma Atlet dan fasilitas kesehatan lain di sekitar Bodetabek.

“Bantuan sosial ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar jajaran pemerintahan mengerahkan segala upaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini terus bekerja keras memberi bantuan, termasuk lewat berbagai bantuan jaring pengaman sosial hingga kartu pra-kerja,” kata Yasonna.

“Dalam kondisi saat ini, sangat diperlukan gotong-royong kita semua. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersama masyarakat, pada gilirannya kita akan bersama-sama bisa melewati krisis ini. Selain itu, tentu saja berbagai protap kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan harus tetap dilakukan,” ucap lelaki berusia 66 tahun asal Nias ini.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut paket bantuan dari Kemenkumham merupakan bagian dari sinergitas jajaran pemerintahan meringankan beban masyarakat.

“Kami menyampaikan terimakasih, Pak Menteri. Ini semua akan menjadi bagian sinergitas luar biasa. Seluruh bantuan ini akan kami unggah di website pemprov, demikian juga peruntukannya,” kata Khofifah.

“Sekali lagi, kami sampaikan terimakasih atas dukungan dari Pak Menteri yang memperhatikan, mengingat, dan memberikan sapaan kesejahteraan bagi warga yang terdampak di Jawa Timur. Saat ini kami setiap harinya mengirim sembako yang merupakan bantuan dari berbagai kalangan, termasuk kali ini dari Kementerian Hukum dan HAM,” tuturnya.

Khofifah juga tak lupa menyampaikan apresiasi terhadap paket bantuan yang merupakan produksi warga binaan dari sejumlah lapas di wilayah Jawa Timur.

“Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur menyampaikan bahwa ada juga telur produksi peternakan warga binaan di Tuban, ada juga bantuan untuk hidroponik di Surabaya, kemudian produksi sayur-sayuran di wilayah Malang,” ucap Khofifah.

“Kami sampaikan terimakasih bahwa dalam proses asimilasi ini mereka bisa melakukan sesuatu yang positif. Apalagi selama menjadi warga binaan, mereka juga mendapat bimbingan keterampilan yang bisa meningkatkan produktivitas mereka, seperti bertani atau beternak. Insya Allah itu akan memberikan harapan bagi mereka saat kembali ke masyarakat,” katanya.

(red/DepkumHAM)

Jakarta – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik.

Melalui surat edaran itu, Gugus Tugas sekaligus menunjukkan ketegasan pemerintah terkait upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan tidak ada kelonggaran dalam peraturan yang telah ditetapkan tersebut terkait mudik. Tautan

Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik.

Artinya Mudik Dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!,” tegas Doni dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (6/5).

Adapun latar belakang dalam pelaksanaan larangan mudik tersebut mengingat bahwa Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan maklumat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di dalamnya mengatur pelarangan mudik, serta pengendalian transportasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 1441 Hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Selain itu yang menjadi dasar penerbitan Surat Edaran tersebut juga mengingat adanya beberapa persoalan yang tidak diinginkan meliputi terhambatnya pelayanan percepatan penanganan Covid-19 dan juga pelayanan kesehatan, seperti halnya adanya pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah.

Terbatasnya mobilitas tenaga medis dan pengiriman spesimen dari pemeriksaan masyarakat melalui metode swab test Polymerase Chain Reaction (PCR). Kemudian adanya keterbatasan transportasi pengiriman personel untuk mendukung Gugus Tugas Daerah. Persoalan pemulangan atau repatriasi ABK dan pekerja migran ke tanah air, dan terhambatnya pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum.

“Seperti seorang pejabat TNI tidak diperkenankan istrinya ikut ke lokasi penugasan. Tentunya kehadiran istri penting karena menyangkut serah terima jabatan di lingkungan TNI, ini pun juga terganggu,” jelas Doni.

Selain itu, beberapa pelayanan kebutuhan dasar juga mengalami hambatan seperti rantai pasokan makanan terutama hasil pertanian, peternakan juga perikanan.

Pemerintah juga tidak ingin kemudian mobilitas pekerja harian lepas seperti petani dan peternak juga terhambat. Kebutuhan dasar masyarakat harus dapat terpenuhi dengan mudah sehingga masyarakat juga terjamin dalam pemenuhan gizi untuk menjaga imunitas tubuh.

“Hal ini tentunya tidak kita harapkan. Kita ingin seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah. Demikian juga, masyarakat harus dijamin kebutuhan untuk mendapatkan gizi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh, agar bisa lekas sembuh dari Covid-19, termasuk juga bisa menghindari, supaya tidak terpapar Covid-19,” ujar Doni.

Lebih lanjut, pelayanan fungsi ekonomi penting, seperti halnya bahan dasar APD, yang perlu didatangkan dari luar negeri. Kemudian, reagen untuk PCR Test. Kemudian juga, masker N95, serta alat-alat kesehatan lainnya, seperti halnya mesin PCR.

Dalam hal ini, Gugus Tugas memberikan pengecualian untuk bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 di antaranya; Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai BUMN, Lembaga Usaha, NGO yang semuanya berhubungan dengan oenanganan Covid-19.

Termasuk bagi masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan serta repatriasi WNI yang kembali ke tanah air.

“Siapa yang dikecualikan? Antara lain aparatur sipil negara, TNI/Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, pengecualian kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan seperti meninggal dunia dan sakit keras,” tutur Doni.

Ada pun sejumlah syarat yang harus dipenuhi kepada mereka yang dikecualikan dari larangan bepergian adalah memiliki izin dari atasan minimal setara eselon II atau kepala kantor.

Bagi wirausaha yang usahanya berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19 tetapi tidak memiliki instansi, maka harus ada surat pernyataan di atas materai yang diketahui kepala desa atau lurah.

Selain itu, mereka juga harus memiliki surat keterangan sehat baik untuk pergi maupun pulang yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan termasuk tes cepat dan tes usap tenggorokan.

“Kegiatan yang dilakukan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, meliputi menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh bagian wajah,” pungkasnya.

(red/Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB)