8.6 C
New York
Sunday, May 3, 2026
spot_img
Home Blog Page 786

Polres Sleman Satu-satunya Peraih Wilayah Bebas Korupsi 2019 di Yogya

0

Jakarta – Polres Sleman kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Dibawah kepemimpinan AKBP Rizky Ferdiansyah, Polres Sleman mendapat kado spesial di akhir tahun dengan menyabet predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2019.

Dalam acara apresiasi dan penghargaan Zona Integritas menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Polres Sleman menjadi salah satu unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK, Selasa (10/12/2019).

Hebatnya lagi, Polres Sleman merupakan satu satunya jajaran Polres di lingkup Polda DI. Yogyakarta yang berhasil mendapatkan predikat tersebut.

Penghargaan ini didapat atas dedikasi Polres Sleman yang telah mampu menciptakan wilayah bebas dari korupsi dan berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi di lingkup kerjanya.

Pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur dari implementasi reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk menumbuhan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola yang baik, bersih, efektif, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdiansyah, saat dikonfirmasi seusai menerima penghargaan tersebut mengungkapkan keberhasilan Polres Sleman meraih penghargaan ini tidak lepas dari komitmen seluruh jajaranya. Selain itu dukungan dari masyarakat turut andil dalam menciptakan wilayah bebas dari korupsi.

“Keberhasilan ini atas kerjasama yang baik dari semua pihak, baik dari anggota Polres Sleman dalam memberikan pelayanan maupun masyarakat yang selalu memberikan kontrol sosial atas pelayanan kami,” ungkap Kapolres.

Dia menambahkan, atas penghargaan ini tentunya kami sangat bersyukur karena untuk mendapatkanya tidaklah mudah. Perlu ada dedikasi dan ketulusan dalam melayani masyarakat.

Orang nomor satu di Polres Sleman ini tak mau jumawa dan sembari berharap, jika tahun ini Polres Sleman memperoleh predikat WBK, semoga pada tahun berikutnya kami bisa memperoleh predikat WBBM” harapnya

“Tentunya predikat WBK ini harus dipertahankan dan kwalitas pelayanan akan terus kami tingkatkan sehingga nantinya timbul kepercayaan dari masyarakat,” pungkas Rizky Ferdiansyah.

Dikeluhkan Warga, Pemprov Kepri Tak Mampu Bangun Jalan Batubi – Kelarik Kebangetan !

0

Batamtines.co – Natuna – Sejumlah warga Desa Batubi – Kelarik mengeluhkan pembangunan jalan poros yang menghubungkan di Dua Kecamatan, antara Kecamatan Bunguran Batubi dengan Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Kepri, hingga saat ini belum juga terealisasi.

Wabup Lingga M. Nizar bersama rombongan lakukan kunjungan ke Desa Belungkur

0

Lingga –  Wakil Bupati Lingga M. Nizar didampingi Asisten I Pemerintahan H. Rusli bersama rombongan lakukan kunjungan ke Desa Belungkur. Selasa, (10/12/2019).

Kunjungan ini yakni dalam rangka peresmian penggabungan wilayah administrasi pemerintahan desa Teluk dan desa Belungkur yang dilaksanakan di Pantai Dungun Desa Belungkur Kecamatan Lingga Timur.

Kedua Desa ini semulanya masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Lingga Utara yang dalam hal ini di diresmikan penggabungan wilayah administrasi pemerintahan ke Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga.

Kabag Tata Pemerintahan sekaligus Plt Camat Lingga Utara, Ghandi menyampaikan rasa terimakasih kepada rombongan yang telah memenuhi undangan dalam rangka peresmian penggabungan wilayah administrasi ini.

Ditempat yang sama, Kades Teluk Safrudin mengatakan pengajuan perpindahan wilayah sudah diajukan sejak tahun 2013 dan alhamdulillah sekarang sudah terealisasi.

“Tujuan kami mengajukan pindah wilayah administrasi ini ialah tidak lain tidak bukan yakni untuk memperpendek rentang kendali dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk masyarakat” sebutnya.

Dia menyampaikan permohonan maaf selaku pemerintah desa dan mewakili masyarakat jika selama mengabdi di Kecamatan Lingga Utara terdapat kekurangan dalam hal pemerintahan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.

Di Kesempatan itu juga, dia meminta kepada pemerintah daerah agar pembangunan akses jalan dapat diperhatikan guna untuk memudahkan masyarakat dan anak sekolah demi melakukan kelancaran beraktivitas.

Setelah mendengarkan keluh kesah yang telah disampaikan masyarakat Desa Belungkur, Wakil Bupati dalam sambutannya langsung menanggapi apa yang telah disampaikan kepala desa dan masyarakat.

“Kami selaku pemerintah daerah akan selalu berupaya mencari solusi untuk memudahkan masyarakat, baik itu di bidang pelayanan, kesehatan, maupun akses aksen lainnya” tutur M. Nizar.

Nizar mengatakan, apa yang disampai kan masyarakat adalah memang persoalan yang harus dijawab bersama-sama dan itu perlu waktu dan proses yang tidak instan.

“Jadi dengan telah diresmikan penggabungan wilayah administrasi pemerintahan ini, maka marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan yang ada, demi pelayanan terbaik untuk masyarakat” harapnya.

“Semoga dengan ini dapat menjawab persoalan terhadap pembangunan yang ada di wilayah kita” sambungnya lagi.

Setelah menyampaikan sambutannya, Wakil Bupati melanjutkan penyerahan kode wilayah Kepada Kepala Desa Teluk dan Kepala Desa Belungkur.

Setelah penyerahan, acara dilanjutkan dengan pelantikan BPD Desa Belungkur oleh Wakil Bupati Lingga. Adapun nama-nama BPD yang terlantik yakni Arif Rafandi, Mazni, Norvita Sari, Muhlis, dan Sulastri.

Hadir pada kesempatan ini, Wakil Bupati Lingga, Asisten I Pemerintahan, Kadis Pemdes, Kabag Tata Pemerintahan, Plt Camat Lingga Utara, Camat Lingga Timur, Kades dan BPD Desa Teluk dan Desa Belungkur serta seluruh masyarakat dan anak-anak sekolah Desa Belungkur.

 

(red/Trimo)

Syafri Sidek : Pembangunan Jembatan Desa Musai sejak tahun 2009 diusulkan pada Provinsi Kepri, Sampai sekarang belum terealisasi

0

Lingga – Kondisi jembatan di Daik Lingga terutama mulai dari Desa Musai hingga Desa Sunling, ada 7 jembatan yang perlu ada perbaikan.

“Dan untuk persoalan Jembatan Musai  yang merupakan jembatan penghubung jalan utama menuju kecamatan lingga timur dan lingga utara hampir ambruk, sudah pernah kita utarakan, bahkan sudah di anggarkan di Provinsi, “kata Kepala desa Musai Syafri Sidek kepada www.batamtimes.co,Selasa (10/12/2019)

Baca juga : Jembatan di Musai Rusak Parah. Warga khawatir Memicu Korban

Seperti yang diberitakan  media ini Jembatan Musai  penghubung Kabupaten Daik pusat kabupaten dengan beberapa kecamatan tampak bagus dipermukaan namun sudah goyang karena pondasinya banyak yang patah, warga juga mencemaskan kondisi jembatan itu.

Kepala desa Musai, Syafri Sidek membenarkan akan bahaya dari jembatan tersebut.

“Damri, lori sudah tak bisa lewat lagi, bisa bisa terperosok/ambles,” katanya

Menurut Syafri, alasan informasi imbauan belum juga disampaikan kepada para pengguna jalan lantaran jalan tersebut bukan ranah desa.

Disamping itu, dirinya juga mengakui bahwa sebelumnya pihak desa pernah menyampaikan permasalahan ini saat Musrenbang dialog interaktif.

“Semalam juga ada reses dengan DPRD provinsi Pak Kamarudin. Kita sampaikan bahwa ada 7 jembatan mulai dari Musai hingga ke Sunling. Karena ranah provinsi jangan kan desa, pemkab pun tak boleh nak buat nanti jadi temuan,” kata Syafri.

Selain itu, Syafri juga menyampaikan bahwa Wakil Bupati Lingga telah menghubunginya mengenai permasalahan ini, ia menjelaskan perbaikan jembatan tidak bisa menggunakan dana kabupaten.

“Jembatan ini dari tahun 2009 saya usulkan. Sampai sekarang belum ada realisasinya,” ujar Syafri.

Diketahui, jembatan di desa musai ini merupakan urat nadi atau penghubung antar beberapa kecamatan yang berada di tangan provinsi.

 

(red/Trimo)

Ini aturan perjalanan Dinas yang dikeluarkan Menkeu

0

Jakarta –  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan baru untuk para PNS. Aturan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

Aturan baru tersebut merupakan hasil revisi dari PMK nomor 164 tahun 2015 tentang hal yang sama. Secara umum, peraturan baru ini banyak membahas mengenai prosedur pembatalan perjalanan dinas luar negeri serta penanganan biaya yang timbul akibat pembatalan perjalanan dinas tersebut.

“Dalam hal perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah dapat dilakukan pembatalan. Pembatalan untuk perjalanan dinas jabatan dilakukan dengan surat pernyataan pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan surat tugas,” tulis PMK tersebut, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (10/12/2019).

“Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang ditandatangani oleh PPK.”

Biaya yang timbul atas pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan pindah akan dibebankan ke DIPA satuan kerja masing-masing. Lalu dalam hal pembatalan perjalanan dinas surat pernyataan disertai dengan dokumen pendukung yang relevan.

Adapun biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja adalah:

1. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan tiket transportasi;
2. Sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan penginapan;
3. Biaya aplikasi visa; dan/atau
4. Biaya lainnya dalam melaksanakan perjalanan dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.

Sebagai catatan, berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan sebagai perjalanan dinas menurut PMK ini adalah:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. Mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
3. Melaksanakan pengumandahan (detasering);
4. Mengikuti konferensi/ sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
5. Mengikuti dan atau melaksanakan pameran dan promosi; dan/ atau
6. Mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian, atau kegiatan sejenis.

PMK terbaru ini pun berlaku sejak diundangkan pada 5 Desember 2019.

Pulihkan Akses Jalan, TNI-POLRI Bersama Warga Perbaiki Kembali Jembatan penghubung Kecamatan

0

Batamtimes.co – Natuna – Prajurit TNI-POLRI bersama masyarakat melaksanakan gotong royong perbaiki kembali, akses jalan dan jembatan Sungai Semala penghubung di Dua Kecamatan Bunguran Batubi dan Kecamatan Bunguran Utara, yang rusak akibat terjangan banjir pasca hujan lebat beberapa hari lalu, Selasa (10/12/2019) pagi.

Polri sudah mendapatkan petunjuk signifikan pengungkapan kasus Novel Baswedan

0

Jakarta –  Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12) petang, guna melaporkan perkembangan penanganan penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi M. Iqbal dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, dalam pertemuan yang  berlangsung selama 20 menit itu, Kapolri menyampaikan laporan tentang perkembangan penanganan kasus yang menimpa Novel Baswedan.

Menurut Iqbal, nanti ke depan tim teknis akan terus bekerja maksimal untuk mengungkap kasus ini. “Kita sudah mendapatkan petunjuk yang signifikan tentang upaya terungkapnya kasus ini, kami sangat optimis untuk segera menyelesaikan kasus ini,” kata M. Iqbal.

Kadiv Humas Mabes Polri itu memohon doa masyarakat agar tim teknis akan segera merampungkan, dan insyaallah akan disampaikan ke public tentang pengungkapan kasus ini.

Mengenai motif dari tindakan penyerangan terhadap Novel Baswedan itu, Irjen Pol M. Iqbal mengemukakan, Polri akan menyampaikan ke publik, ke media, setelah kasus terang benderang terungkap jelas.

Walaupun, lanjut Iqbal, di dalam mekanisme proses upaya penyelidikan dan penyidikan, Polri mempunyai teori bahwa motif itu, motif A, motif B, motif C, motif D selalu disandingkan untuk lebih memperjelas alat bukti dan petunjuk yang sudah didapat.

Saat didesak wartawan mengenai kapan persisnya hasil pengusutan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan diungkapkan, Kadiv Humas Mabes Polri mengatakan, tidak akan berapa lama lagi. “Insyaallah tidak akan sampai berbulan-bulan. Doakan, Insyaallah daalam waktu dekat,” tegas Iqbal.

73 Saksi, 114 Toko Kimia

Dalam kesempatan itu Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. M. Iqbal memastikan, kasus penyiraman dengan air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan ini tidak akan mati suri.

Ia meminta wartawan memahami sudah 73 saksi yang diperiksa Polri. Selain itu, 114 toko kimia yang sudah diperiksa, 38 titik CCTV diperiksa secara laboratorium forensik kepolisian saintifik di Mabes Polri maupun di AEP ya di Australia.

“Ini adalah salah satu bukti bahwa kita sangat serius, sabar saja, tidak akan berapa lama lagi. Tim teknis akan segera mengungkap kasus ini, kiita sudah menemukan alat bukti dan petunjuk yang sangat sangat sangat signifikan,” jelas Iqbal.

Mengenai pesan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, Kadiv Humas Mabes Polri itu mengatakan, Presiden berpesan agar segera selesaikan kasus ini.

 

 

(red/setkab)

Hari Antikorupsi, YPPDB Tanamkan Sifat Jujur dan Amanah

0

Jakarta – Ketua umum Forun Komunikasi Doa Bangda (FKDB) H Ayep Zaki S.E. menyampaikan tanggapannya terhadap harapan dan keinginan luhur presiden Joko Widodo atau Jokowi pada peringatan hari korupsi sedunia kemarin.

Menurut Pembina Yayasan Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB) ini, apa yang di sampaikan presiden Jokwoi sudah sangat tepat karena perbaikan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia sudah berjalan lama tetapi seolah-olah berjalan ditempat.

Kemarin, Presiden Jokowi menginginkan agar kesadaran perilaku antikorupsi ditumbuhkan sejak dini bagi generasi muda Indonesia. Menurut Jokowi, menanamkan kesadaran antikorupsi tersebut penting sehingga harus dilakukan secara besar-besaran

“Pemberantasan korupsi belum memperlihatkan hasil yang signifikan dan memenuhi harapan masyarakat. Malah terkesan wabah korupsi semakin marak dan masif,” kata Ayep Zaki Selasa (10/12/2019).

Oleh karena itu, menurut Zaki, pemberantasan korupsi harus dimulai perbaikan dan pembinaan pola pikir generasi muda. Dan itu dimulai dari sejak usia dini serta harus ditanamkan disetiap sekolah.

“Secara pribadi saya sangat mengapresiasi terhadap keinginan dan harapan bapak presiden. Oleh karena itu jauh-jauh hari saya tekankan dan saya tanamkan di lingkungan FKDB dan YPPDB tentang jujur ikhlas dan amanah,” jelasnya.

Dilingkungan pendidikan YPPDB, lanjut dia, bahkan kita tekankan pada pola pendidikan dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dengan character  building yang baik dan dimulai sejak PAUD atau pendidikan anak usia dini.

“Mudah mudahan VISI dan MISI YPPDB selaras dengan harapan Presiden,” demikian tutur Ayep Zaki.

Sebelumnya pada media Presiden Joko Widodo menginginkan agar kesadaran perilaku antikorupsi ditumbuhkan sejak dini bagi generasi muda Indonesia. Menurutnya, menanamkan kesadaran antikorupsi tersebut penting sehingga harus dilakukan secara besar-besaran.

Demikian disampaikan usai menyaksikan pagelaran drama bertema antikorupsi di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2019.

“Kenapa di sekolah? Kita tahu, saya kira Pak Mendikbud memiliki 300 ribuan sekolah, ada siswanya 50 juta pelajar. Inilah yang harus menjadi target, karena apapun, demografi kita ke depan, anak-anak inilah yang akan mengisi negara ini di titik-titik jabatan apapun,” kata Presiden.

Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan agar kesadaran mengenai antikorupsi harus diberikan sejak dini kepada seluruh anak Indonesia. Dengan demikian diharapkan semuanya sadar bahwa perilaku korupsi itu tidak benar.

Selain bisa menjangkau sekitar 50 juta pelajar, kata Presiden, penanaman kesadaran antikorupsi di sekolah juga bisa menyasar para guru yang berjumlah sekitar 3,5 juta di seluruh Indonesia.

“Setiap tahun saya hadir. Hanya ini kan Pak Ma’ruf belum pernah ke sana, ya bagi-bagi lah. Masa setiap tahun saya terus? Ini Pak Ma’ruf belum pernah ke sana, silakan Pak Ma’ruf. Saya di tempat lain,” ungkapnya.

Erik Tohir jadi Tukang Bakso, simak Video

0

Jakarta – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2019, Tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju bermain Drama (lenong) dihadapan Presiden Jokowi. Drama ini digelar di SMK 57 Jakarta senin (9/11/2019).

Yang menarik, Menteri BUMN Erick Thohir berperan menjadi tukang bakso. Sedangkan Mendikbud Nadiem Makarim dan Menteri Pariwisa dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama berperan sebagai siswa SMA.

Selain tiga menteri Jokowi, ada pula komedian Sogi Indra dan Bedu yang mendukung jalannya drama hari Antikorupsi ini.

Drama ini menyampaikan pesan penting agar para siswa tidak korupsi dengan tampilan lucu ala lenong betawi, yang berisi banyolan dan pantun.

Tidak hanya itu, saat berperan menjadi tukang bakso Erick Thohir juga menyentil kasus Direksi Garuda yang menyelendupkan Harley Davidson.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menghancurkan kehidupan negara. Termasuk, memanfaatkan jabatan orang tua demi keuntungan anaknya.

Jokowi juga meminta kepada para guru agar bisa menjaga dan mendidik para siswa agar bisa menjadi diri yang antikorupsi, tidak kolusi dan terus disiplin, serta menjadi teladan bagi bangsa negara dan teman-teman sesama.

 

 

(red/kabardaerah)

Peringatan Hari Bhakti PU ke-74, Presiden sampaikan pembangunan infrastruktur harus memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat

0

Batam – Pemerintah Kota Batam menggelar upacara peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke-74, HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP), Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN), Hari Ibu ke-91, dan Hari AIDS Sedunia, Jumat (6/12/2019) di Dataran Engku Putri. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad bertindak sebagai inspektur upacara.

Di upacara itu, Amsakar membacakan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Bhakti PU ke-74 Tahun 2019. Serta sambutan Ketua Umum DWP ke-74, Wien Ritola Tasmaya, dan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada peringatan Hari Ibu Ke-91.

Dalam arahan presiden disampaikan pembangunan infrastruktur harus memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Seluruh jajaran pemerintah dan mitra yang terlibat harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur fokus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Khususnya dalam menaikkan kelas UMKM, pengembangan pariwisata, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekspor. Sudah saatnya kita menghubungkan obyek wisata dengan sentra produksi, menghubungkan obyek wisata dengan sentra pemasaran, jalan tol harus tersambung dengan kawasan industri, pelabuhan harus tersambung dengan kawasan logistik dan distribusi. Bandara harus tersambung dengan kawasan perdagangan dan jasa,” ujar Amsakar membacakan pidato Presiden.

Presiden juga meminta seluruh jajaran pemerintah untuk bersinergi, mulai dari pusat sampai daerah untuk duduk bersama menyepakati mana tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sinergi pemerintah akan berpengaruh besar dalam kesuksesan agenda pembangunan selanjutnya.

Sementara sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-91, momen PHI dapat mendorong semua pemangku kepentingan untuk memberikan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor. Tema PHI ke-91 “Perempuan Berdaya Indonesi Maju”.

“Pada akhirnya memberikan keyakinan yang besar bahwa perempuan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan sebagai motor penggerak dan sekaligus agen perubahan,” tuturnya.

Turut hadir dalam upacara ini Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kota Batam, Erlita Sari Amsakar, Ketua DWP Pemko Batam, Haryanti Jefridin, Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaludin dan anggota Forum Komunikasi Perangkat Daerah Kota Batam.

 

 

(red/MCB)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga