Jakarta – Presiden Joko Widodo langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon setibanya di kota tersebut dalam rangka kunjungan kerja, Jumat, 6 Desember 2019. Kegiatan sidak di RSUD Cilegon ini dalam rangka memastikan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan telah diberikan dengan baik kepada para pasien.

“Saya ingin memastikan apakah yang berada di (ruang perawatan) kelas III itu BPJS. Hampir tadi 90 persen lebih memang BPJS. Memang sama seperti rumah sakit yang lain. Saya kira 70-80 persen itu PBI (penerima bantuan iuran), yang gratis, dan sisanya 20 persen itu memakai yang mandiri, bayar sendiri,” ujarnya.

Tiba sekira pukul 09.13 WIB, Presiden yang tampak didampingi oleh di antaranya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dua Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Adamas Belva Syah Devara, Gubernur Banten Wahidin Halim, serta Wakil Wali Kota Cilegon Ati Marliati langsung menuju tempat registrasi pasien dan berbincang langsung dengan mereka terkait pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut.

Setelahnya, Kepala Negara juga menuju instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang perawatan pasien kelas III. Presiden juga berbincang dengan sejumlah pasien yang sedang dirawat.

Berdasarkan pengamatan dan perbincangannya dengan para pasien di RSUD Kota Cilegon dan rumah sakit lain yang dikunjunginya dalam kunjungan kerja sebelumnya, Presiden mengatakan bahwa pelayanan terhadap para peserta BPJS Kesehatan secara garis besar tidak mengalami kendala.

“Pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang rumah sakitnya sudah bagus, ada yang masih dalam proses pembenahan. Saya kira memang ini memerlukan proses di masing-masing rumah sakit. Tetapi intinya kalau keluhan pelayanan (BPJS Kesehatan) di tiga rumah sakit itu saya enggak mendengar,” tuturnya.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran dalam APBN, ditambah dengan ABPD masing-masing daerah, untuk membiayai kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan dari kategori penerima bantuan iuran (PBI). Kurang lebih sebanyak 133 juta peserta atau sekitar 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan ditanggung oleh negara.

Menurut Presiden, dengan proporsi kepesertaan dan pembiayaan tersebut, BPJS harus mampu mengendalikan defisit yang saat ini tengah dialami. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan juga terus berupaya untuk mencarikan solusi atas persoalan itu.

“Itu yang mau kita atasi di empat tahun ini tapi belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menteri Kesehatan sudah menyampaikan di rapat terbatas kemarin bahwa tahun depan sudah ketemu jurusnya. Nanti tanyakan ke Menkes,” tandasnya.

(red/Setpres)

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir diminta tidak tebang pilih dalam melakukan pembenahan dan upaya bersih-bersih di 142 perusahaan milik negara itu.

“Masih banyak lagi BUMN yang harus di bersihkan. Seperti PLN, Pertamina, Telkom, Pelindo dan lain-lain. Terpenting dilakukan Erick Thohir adalah jangan tebang pilih dalam membersihkan BUMN,” kata Ketua Koordinator BUMN Watch Naldy N Haroen SH, kepada wartawan dalam siaran persnya, Jumat (6/12/2019).

Pernyataan itu dikatakan Naldy Haroen terkait pencopotan Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra karena diduga terlibat penyelundupan Harley Davidson sepeda Brompton.

Namun, menurut Naldy Haroen, pemecatan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra dirasa tidak cukup. Erick juga dituntut memecat seluruh jajaran direksi Garuda Indonesia.

“Saya melihat pencopotan yang dilakukan Erick Thohir tergolong berani. Namun, pembenahan harus dilakukan juga diperusahaan BUMN yang lain,” kata dia.

Naldy melihat, berbagai gebrakan Erick Thohir usai dilantik menjadi menteri BUMN membuat kalang kabut banyak kalangan. Naldy meminta gebrakan itu tidak hanya “hangat-hangat tai ayam” saja.

“Jika mau melakukan perubahan di BUMN Erick harus tegas dan berani membongkar jaringan mafia migas. Karena bau tidak sedap penyelundupan barang ilegal juga sering terjadi di PT Pelindo,” jelasnya.

Lebih lanjut Naldy Haroen mengatakan, selama 15 tahun BUMN Watch terus berusaha untuk membantu Kementerian BUMN memberikan informasi dengan data-data yang valid. Namun, sayangnya, Kementerian BUMN tidak merespon secara positif masukan itu.

“Seolah-olah BUMN Watch dianggap LSM  yang mengambil kesempatan dan kepentingan dalam mengkritisi BUMN. Padahal niat kami tidak seperti itu. Kami hanya ingin BUMN kita ini lebih kuat lagi,” ujar Naldy Haroen.

Naldy Haroen menceritakan, dirinya pernah mendengar kabar jika nama BUMN Watch dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji di perusahaan plat merah itu.

“Jika ada oknum yang mengaku dari BUMN Watch dan melakukan tindakan tidak terpuji silahkan tangkap dan laporkan kepenegak hukum,” jelasnya.

Naldy Haroen menegaskan, sampai hari ini BUMN Watch maupun pengurusnya tidak pernah bersentuhan dalam bidang apapun dengan perusahaan-perusahaan di BUMN.

“Kami hanya ingin memberikan kontribusi sebagai masyarakat biasa. Memberikan masukan dan kritikan yang positif guna peningkatan kinerja BUMN itu sendiri,” terang dia.

Dirinya berharap, Erick Thohir bisa menerima masukan dari pihak manapun termasuk BUMN Watch. Karena, Erick pernah mengatakan akan banyak menerima masukan-masukan dari masyarakat.

“Mari kita saling berkolaborasi untuk memajukan BUMN kita ini. Tentunya, kita tidak ingin perusahaan dibawah BUMN terus merugi dan hanya mengandalkan suntikan dari pemerintah terus-terusan,” pungkas Naldy Haroen.

(red/Tanto)