8.6 C
New York
Sunday, May 3, 2026
spot_img
Home Blog Page 799

Presiden Jokowi Jajal Ruas Trans-Sumatera yang Baru Diresmikan

0

Jakarta – Selepas meresmikan jalan tol trans-Sumatera ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung di Kabupaten Mesuji, Lampung, pada Jumat, 15 November 2019, Presiden Joko Widodo langsung menjajal jalan tol yang hingga saat ini merupakan ruas jalan tol terpanjang di Tanah Air.

Presiden dan rombongan memutuskan untuk menuju Bandar Udara Radin Inten II melalui jalur darat menyusuri ruas jalan tol dengan panjang keseluruhan mencapai 189,2 kilometer itu.

Jarak dari gerbang tol KM 240 yang merupakan lokasi peresmian dengan bandara kurang lebih 155 kilometer. Tak sampai dua jam, Presiden dan rombongan telah tiba di bandara.

“Setelah meresmikan tadi tentu saja saya ingin mencoba kualitas dari jalan tol. Tadi saya mencoba kira-kira 150 kilometer, enggak ada dua jam sudah sampai di sini (bandara),” ujarnya.

Ruas Terbanggi Besar hingga Kayu Agung tersebut rencananya baru akan beroperasi pada esok hari di mana pengelola ruas tersebut akan menggratiskan layanan selama 30 hari ke depan.

Presiden menyampaikan, ruas jalan tol tersebut nantinya juga akan terhubung hingga Palembang. Apabila sudah terhubung, waktu tempuh dari Lampung menuju Palembang yang biasanya berkisar antara 10 sampai 11 jam dapat berkurang secara signifikan.

“Saya hanya ingin mengingatkan saja, dari Lampung ke Palembang biasanya ditempuh 10 sampai 11 jam. Sekarang 3 sampai 3,5 jam sudah sampai. Memang kecepatan, efisiensi, itu akan muncul kalau jalan-jalan tersambung,” ucap Presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berupa jalan tol juga dilakukan secara paralel di wilayah lainnya termasuk Sulawesi dan Kalimantan. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah tengah membicarakan soal skema pendanaan yang sesuai baik itu menggunakan APBN maupun melibatkan pihak swasta.

“Tadi kita juga bicara soal skema pendanaan yang akan kita ambil sehingga ini pengerjaannya bisa paralel dari Aceh, Lampung, di tengah, di ujung barat, di ujung timur, semua tersambung,” tuturnya.

“Bukan masalah di konstruksi dan lain-lain. Sekarang pembebasan lahan memiliki pola yang cepat. Asal skema pendanaannya ketemu, sudah bisa cepat. Bisa paralel,” tandasnya.

 

 

(red/setneg)

BUMN Watch: Ahok Cocok di Pertamina

0

Jakarta – BUMN Watch menilai, orang seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok cocok melakukan pembenahan di PT Pertamina (persero) yang selama ini dikenal sebagai ‘hutan belantara’.

“Ahok sangat cocok melakukan pembenahan diberbagai sektor Pertamina. Dari pada Ahok di PT PLN,  dia lebih tepat ditempatkan di PT Pertamina,” kata Ketua Koordinator BUMN Watch Naldy N Haroen kepada wartawan Jumat (15/11/2019).

Lebih lanjut Naldy Haroen menjelaskan, keberanian Ahok dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu merupakan faktor utama ditempatkan di Pertamina.

Kata dia, banyak orang menyebut adanya indikasi korupsi dan permasalahan diinternal Pertamina. Sehingga, Pertamina sering dijuluki sebagai “hutan belantara”.

“Pembenahan Pertamina harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Sehingga dibutuhkan orang pemberani seperti Ahok,” jelas Naldy Haroen.

Terkait penolakan yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Ahok, Naldy Haroen menegaskan, sikap itu terlalu berlebihan.

“Kalau memang Pertamina bersih kenapa takut. Kecuali Pertamina benar-benar “kotor” baru gentar sama Ahok,” jelasnya.

Naldy Haroen yakin, jika Ahok benar-benar ditempatkan di Pertamina akan membuat banyak pihak kalang kabut. Karena, lanjut Naldy, permainan “kotor” yang selama ini kerap terjadi di Pertamina akan digilas oleh Ahok.

“Saya yakin jika Ahok di Pertamina akan membuat pemain disana kocar kacir. Terlebih, oknum orang dalam yang diduga selama ini sering melakukan tindakan tidak terpuji akan pontang pantig. Mafia migaa juga pasti akan dilibas oleh Ahok,” pungkas Naldy Haroen.

 

(red/Tanto)

Dit Resnarkoba Polda Kepri ungkap peredaran jaringan internasional Malaysia-Indonesia

0

Batam – Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamanakan 1,5 kg Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki Inisial T.

Pengungkapan berawal dari adanya Informasi seorang Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang baru tiba dari Malaysia membawa Narkotika jenis Sabu.

Selanjutnya tim bergerak menuju Pantai Terih, Sambau Kecamatan Nongsa-Kota Batam dan pada pukul 00.15 wib ,Jumat,(14/11/2019), dilakukan penangkapan terhadap Inisial T.

Sekaligus dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1,5 kg dan dari hasil interogasi bahwa barang haram tersebut diberikan oleh seseorang laki-laki Insial BT yang berada di Malaysia (DPO) untuk dibawa ke Kota Batam.

Sampai dengan saat ini Tim Ditresnarkoba Polda Kepri terus melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap jaringam pelaku. Barang bukti yang diamankan dari Inisial T:

• Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 1,5 kg dengan rincian sabu seberat 968 gram dibungkus dengan plastik teh cina bertuliskan Guanyinwang dan Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 521 gram.
• 1 (satu) unit HP merk Nokia 106 warna hitam.
• 1 (satu) lembar KTP milik Inisial T.

 

 

(red/Humas)

 

Petugas badan adhoc pada pemilihan pilkada 2020 akan dibatasi menjadi maksimal 60 tahun

0

Batam – Usia petugas badan adhoc pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 akan dibatasi menjadi maksimal 60 tahun. Adapun yang termasuk badan adhoc adalah Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (PPS, PPK, KPPS).

“Ada perubahan syarat usia bagi badan adhoc nantinya di pilkada 2020. Pada pemilu sebelumnya syarat usia hanya mengatur batas bawah, minimal usia 17 tahun. Pada Pilkada 2020 akan ditambah, syarat batas usia sampai 60 tahun,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam, Zaki Setiawan di Sekupang, Selasa (12/11).

Ia menjelaskan, aturan baru ini guna mengantisipasi musibah yang menimpa petugas pemilu akibat terlalu letih. Karena dari pengalaman pemilu sebelumnya, jumlah petugas yang sakit akibat kelelahan cukup banyak.

Selain membatasi usia penyelenggara Pilkada, KPU juga mewajibkan calon PPK, PPS, dan KPPS untuk mengantongi surat keterangan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas.

Terkait kebutuhan petugas, menurut Zaki masih sama dengan Pemilu 2019. Yakni 5 orang PPK per kecamatan, serta 3 PPS per kelurahan.

“KPU butuh 60 PPK untuk 12 kecamatan dan 192 PPS untuk 64 kelurahan se-Kota Batam. Tapi jumlah KPPS berkurang menjadi 13.362 orang. Seiring dengan pengurangan tempat pemungutan suara (TPS),” ujarnya.

Menurut Zaki, pada Pilkada 2020 mendatang jumlah TPS hanya 1.766 lokasi. Berkurang dibanding 2019 sebanyak 2.970 TPS.

Pengurangan ini terjadi karena jumlah pemilih per TPS berbeda. Pada Pemilu 2019 jumlah pemilih per TPS maksimal 300 orang dengan 5 kotak suara. Sementara di Pilkada 2020 tiap TPS bisa mengakomodir hingga 500 pemilih.

“Saat pilkada 2020 nanti hanya ada dua kotak suara yaitu untuk pemilihan walikota dan pemilihan gubernur. Jadi jumlah pemilih per TPS bisa lebih banyak,” tuturnya.

Zaki mengatakan pendaftaran PPK akan dibuka pada Januari 2020. Sedangkan PPS pada Februari 2020, dan KPPS sekitar akhir Agustus 2020. Pemilihan akan berlangsung pada akhir September 2020.

 

 

(red/MCB)

Presiden Jokowi: Belanja Anggaran Harus Disertai dengan Peningkatan Realisasi Anggaran yang Berkualitas

0

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 kepada kementerian dan lembaga serta daerah pada Kamis, 14 November 2019, di Istana Negara.

Setelah penyerahan tersebut, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk bersegera merealisasikan belanja negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah.

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa belanja negara tersebut harus benar-benar mendatangkan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. Sebab, pola lama biasa ditemuinya acap kali hanya memprioritaskan pada realisasi atau pemenuhan belanja anggaran semata.

“Karena yang dulu itu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat merasakan atau tidak dari belanja-belanja itu?” ujarnya saat memberikan pengarahan.

Maka itu, Presiden menekankan bahwa saat ini yang juga tak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa anggaran dibelanjakan untuk barang berkualitas baik dan dikucurkan untuk program yang juga berjalan dengan kualitas yang baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Jangan hanya _sent_ yang diurus, tapi (juga memastikan) _delivered_. Artinya apa? Menteri, kepala-kepala lembaga, gubernur, dan wali kota pastikan bahwa bukan hanya realisasi belanjanya yang habis, tapi dapat barangnya, dan rakyat dapat manfaatnya. Itu yang paling penting,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk terus meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan. Namun, peningkatan penerimaan tersebut hendaknya juga diikuti dengan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas.

“Berkali-kali saya sampaikan, memang kita penting _collect more_, tapi _spend better_ juga harus itu. Fokus dan harus lebih baik,” tandasnya.

 

(red/sekretariat Presiden)

Mentan Semangati Bupati Lingga Fokus di Sektor Pertanian

0

Lingga – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo menyemangati Bupati Lingga, Alias Wello untuk tetap konsisten dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah perbatasan.

“Tetap konsisten dan jaga keberlanjutannya,” kata Mentan RI, Syahrul Yasin Limpo saat menerima Bupati Lingga, Alias Wello di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Awe, sapaan akrab Bupati Lingga itu, menemui Syahrul untuk menyampaikan undangan peresmian Politeknik Lingga yang disejalankan dengan perayaan hari jadi Kabupaten Lingga ke-16 yang jatuh pada tanggal 20 November 2019.

Politeknik Lingga yang pembangunannya diinisiasi oleh Awe, merupakan satu-satunya Politeknik di Kepri yang memiliki tiga Program Studi (Prodi), yakni pertanian, peternakan dan perikanan.

Menanggapi undangan Bupati Lingga tersebut, Syahrul meminta kedatangannya ke bumi “Bunda Tanah Melayu” itu dijadwal ulang usai perayaan hari jadi Kabupaten Lingga ke-16.

“Segera buat jadwal ulang. Saya tak usah datang pada perayaan hari jadi Lingga, tapi setelahnya karena sudah ada menteri lain yang datang,” katanya.

Selain menyampaikan undangan, Awe juga menyerahkan proposal usulan Pulau Bakung sebagai Pulau Karantina sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2019 tentang Pulau Karantina.

 

 

(red/Trimo)

Sambut HUT Ke 73, Managemen Bernas Ziarah ke Makam Pendiri

0

Yogyakarta – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bernas yang ke 73 tahun managemen dan redaksi menggelar berbagai kegiatan. Salahsatunya, ziarah ke makam Mr Sumanang Surjowinoto, pendiri Bernas yang juga merupakan tokoh pers nasional.

“Hari ini kami berziarah ke makam Mr Sumanang sebagai pendiri Bernas dan juga inisiator terbentuknya PWI, di Pasarean Sonyoragi, Jalan Gondosuli, Yogyakarta,” ucap CEO Bernas, Putu Putrayasa, Kamis (14/11/2019) disela kegiatan ziarah.

Ziarah kali ini selain untuk mengenang jasa pendiri Bernas, Mr Sumanang juga menanamkan semangat patriotisme dan kecintaan terhadap NKRI kepada para wartawan muda Bernas yang ikut dalam kegiatan tersebut.

“Ziarah ini sebagai bentuk penghormatan kami kepada beliau agar kami bisa selalu menjaga apa yang telah dititipkan (Bernas) kepada kami. Sebisa mungkin kami akan meneruskan apa yang dicita-citakan beliau,” kata Putu.

Lebih lanjut dikatakan Putu Putrayasa, masih dalam rangka memperingati HUT Bernas ke 73 pada Jumat 15 November besok akan dilakukan syukuran di Kantor Bernas, Kawasan Kampus STIEBBANK, Jalan Magelang Km 8, Mlati, Sleman.

“Kegiatan yang kedua kami akan menggelar syukuran dalam rangka HUT Bernas ke 73 pada hari Jumat 15 November 2019 di Kantor Bernas,” tambah dia.

Diketahui, Bernas dulunya bernama Harian Nasional yang berdiri pada tanggal 15 November 1946 di Yogyakarta. Koran ini didirikan beberapa orang tokoh-tokoh politik nasional waktu itu. Yogyakarta kala koran ini berdiri menjadi ibu kota Republik Indonesia. Beberapa tokoh nasionalis yang membidani lahirnya Harian Nasional.

Selama lebih kurang 72 tahun Bernas sempat berganti beberapa nama mulai dari Harian Nasional, Suluh Marhaen, Berita Nasional, Berita Nasional yang kemudian disingkat menjadi Bernas hingga terakhir bernama Harian Bernas.

Koran ini menghiasi dunia penerbitan media massa selama 4 zaman, mulai dari zaman perjuangan revolusi fisik tahun 1946-1950, zaman Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi sampai tutup hari ini.

Warga Yogyakarta punya banyak kenangan mengenai koran ini. Salah satunya adalah alamat kantor pertama kali di Jl Brigjen Katamso, Gondomanan yang saat ini menjadi kantor sebuah bank hingga tahun 1980-an. Kemudian berpindah di Jl MT Haryono, Kumendaman, Mantrijeron pada akhir tahun 1990-an.

Mulai tahun 1990, Harian Bernas kemudian merger dengan Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Saat merger dengan KKG, menempati kantor redaksi di Jl Jenderal Sudirman No 52. Namun setelah kerjasama tidak dilanjutkan Harian Bernas berpindah lagi ke kawasan Sonopakis di Jl PUKY, Kasihan Bantul. Terakhir ketika diambil manajemen oleh PT Media Bernas Jogja, dengan direktur utama Putu Putrayasa berpindah di Ringroad Utara, Sleman.

Nama Bernas dan kasus tewasnya wartawan Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin seorang wartawan yang bertugas di Kabupaten Bantul menyita perhatian. Hingga kini 20 tahun lebih kasus itu belum terungkap siapa yang membunuh Udin termasuk aktor di belakangnya. Nama Bernas dan tewasnya wartawan Udin seakan melekat menjadi satu.

Pada Kamis 1 Maret 2018 managemen Bernas resmi menghentikan edisi cetaknya. Namun manajemen PT Media Bernas Jogja menyajikan dalam bentuk digital atau versi online bernama www.bernas.id yang memang telah dipersiapkan sejak tahun 2015 dalam menghadapi era digitalisasi kala itu.

Pada kesempatan itu, Putu juga mengucapkan terimakasih kepada mitra dan rekanan Bernas.id yang telah mengirimkan karangan bunga ucapan ulang tahun. “Terimakasih kepada Dubes Cairo, Mesir, Bapak Helmy Fauzy dan keluarga besar KBRI disana, Anggota DPR RI, Bapak Effendi Sianipar, Ketua Umum Relawan Jokowi, Bapak Darmizal, MS, Ketua Umum Forum Masyarakat Maluku, Bapak Arnold Thenu, dan Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru, Bapak Reinhard Parapat yang telah mengirimkan karangan bunga ucapan ulang tahun Bernas pada hari ini,” pungkasnya.

 

(red/Tanto)

Menteri KKP Edhy Prabowo menegaskan ke depan tidak ada lagi penenggelaman kapal

0

Batam- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menegaskan bahwa ke depan tidak akan ada lagi penenggelaman kapal.

Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Jembatan II Barelang Batam, Kepulauan Riau, Rabu (13/11/2019).

“Tidak ada lagi penenggelaman kapal, saat ini kami lebih fokuskan pada pembinaan terhadap nelayan kita,” ujar Edhy seusai mengikuti kegiatan simulasi peledakan kapal di PSDKP Batam, Rabu.

Edhy mengatakan, penenggelaman kapal merupakan terobosan yang baru dan sangat bagus yang digagas oleh mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Hanya saja, dalam kepemimpinannya, Edhy lebih fokus pada pembinaan terhadap nelayan Indonesia. “Arahan Pak Presiden, kita harus menyejahterakan nelayan dan mengawal nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan di laut Indonesia,” kata Edhy.

Edhy menilai, hal itu dilakukan karena selama ini banyak nelayan Indonesia yang mendapatkan intimidasi dari pihak luar negeri, meski mereka mencari ikan di wilayah Indonesia.

Untuk itu, fokus utama KKP melalui PSDKP, selain mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan, juga memberikan perlindungan dan pengamanan kepada nelayan Indonesia terhadap ancaman pihak luar.

“Saya berharap agar personel PSDKP tidak memusuhi nelayan kita, mereka saudara kita. Jadikan mereka mata dan telinga kita untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang ada,” ujar Edhy.

Namun, Eddy juga berharap kepada para nelayan yang berada dari Sabang hingga Marauke untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara yang salah. Mereka juga harus selalu memperhatikan kelestarian ekosistem biota laut demi terjaganya populasi ikan di laut Indonesia.

“Kalau ada nelayan kita yang melakukan penangkapan dengan cara yang salah, kami tidak segan-segan menindaknya,” tegas Edhy.

Minim anggaran Edhy menjelaskan, saat ini dirinya sadar bahwa anggaran untuk pengawasan sangatlah kurang, bahkan jauh dari kata cukup. Namun, hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak semangat melakukan pengawasan.

“Saya sedang berusaha agar anggaran pengawasan ditambah. Namun, hal itu jangan terlalu dipikirkan, yang harus dipikirkan bagaimana caranya sumber daya kelautan dan perikanan milik kita bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan, dan diminati untuk bangsa kita sendiri,” ujar dia.

(red/ kompas.com)

Bupati Hamid Rizal Hadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia

0

Batamtimes.co – Natuna – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.

Diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul Internasional Convention Centre (SICC) Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (13/11) siang.

Sebanyak 194 pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam menjalani uji tes urine

0

Batam – Sebanyak 194 pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam menjalani uji tes urine, Jumat (1/11/2019).

Kegiatan berlangsung di Lobby Gedung DPRD Kota Batam. Tes urin ini digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Badan Narkotika Nasional Kota Batam serta Dinas Kesehatan Kota Batam.

Kabid Pembinaan BKPSDM Pemko Batam, Suhaemi mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan Pemko bekerjasama dengan BNN Kota Batam

“Hampir seluruh OPD di lingkungan Pemko Batam sudah dilaksanakan tes urine. Saat ini giliran lingkungan Setwan Kota Batam. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan langkah preventif terhadap penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam,” katanya.

Pemko Batam terus melakukan tes urine kepada seluruh pegawai bahkan sampai ke tingkat keluruhan di Kota Batam. Pihaknya akan terus mengingatkan kepada seluruh pegawai agar tidak mendekati narkoba.

Untuk Sekretariat DPRD Kota Batam menurutnya belum ditemukan pegawai yang terindikasi positif memakai narkoba.

Selain tes urin BPPSM Pemko Batam juga menggelar cek kesehatan meliputi tensi darah, asam urat, ikat pinggang dan diabetes.

“Cek kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam. Hal itu setelah tes urine,” ujarnya.

Seorang pegawai setwan, Wirasanjaya mengatakan tes urine yang dilakukan oleh BKPSDM Pemko Batam ini cukup baik.

Dia pun berharap kegiatan tahunan tersebut bisa dilakukan lebih sering lagi.

“Kegiatan ini, minimal 3 bulan sekali dilakukan tes urine. Agar penyalahgunaan Narkoba di lingkungan pegawai Pemko Batam dapat dihindari bahkan dibasmi,” pungkasnya.

 

 

 

 

(Humas)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga