Batamtimes.co – Natuna – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi menerima kunjungan silaturahmi Pengurus Ranai Shooting Club (RSC) Kabupaten Natuna yang diketuai oleh Syarfi Hendra, di ruang kerjanya Kantor Bupati Natuna Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Natuna, Selasa (05/11/2019) Siang.
Batamtimes.co – Natuna – Wakil Bupati Ngesti Yuni Suprapti pemerintah Kabupaten Natuna, menuturkan untuk mensukseskan pelaksanaan MTQ tahun 2020 yang akan digelar di Kecamatan Pulau Tiga. Dibutuhkan koordinasi bersama dengan harapan agar pelaksanaannya dapat terealisasi sesuai harapan.
Batam- Walikota Batam, Muhammad Rudi mengundang masyarakat khususnya umat muslim untuk hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Kota Batam akan menggelar peringatan hari lahir Rasulullah ini di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah.
“Acara Maulid tingkat Kota Batam akan dilaksanakan di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah. Mari bersama-sama hadir mengikuti peringatan maulid tahun ini,” kata Rudi di Batam Centre, Senin (4/11).
Kegiatan ini akan digelar pada Jumat, 8 November mendatang. Dan rencananya akan dimulai sekitar pukul 19.30 WIB, atau setelah salat isya.
“Sore harinya ada acara pendahuluan, kegiatan bersama ulama, mubaligh. Malam hari, setelah salat isya berjemaah baru kita mulai acaranya,” kata dia.
Adapun penceramah yang akan memberikan tausiyah yakni Ustaz Das’ad Latif. Dai kondang asal Makassar ini juga merupakan peneliti di Universitas Hasanudin.
Rudi mengatakan Pemko Batam membangun Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah ini sekaligus untuk objek wisata. Untuk itu, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini sebaiknya diramaikan. Supaya gaungnya sebagai destinasi wisata religi semakin terdengar ke luar Batam.
“Ayo sama-sama kita ke sana. Kita hadirilah. Agar wisata religi di Batam bisa berkembang,” ajaknya
Jakarta – Beberapa waktu terakhir ini, sejumlah negara ASEAN menerima limbah bahan berbahaya dan beracun dari beberapa negara termasuk di kawasan Asia Timur.
“Tentunya kita semua tidak ingin kawasan Asia Tenggara, menjadi tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun,” ucap Presiden Joko Widodo.
Hal ini, ucap Presiden, tentu saja melanggar aturan internasional mengenai limbah plastik dan limbah beracun berbahaya.
Kerja sama penanganan limbah B3 dan sampah plastik merupakan usulan yang disampaikan Presiden Jokowi ketika berbicara pada KTT ke-14 Asia Timur yang berlangsung di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Senin, 4 November 2019.
Ada dua usulan yang yang disampaikan Indonesia selain kerja sama penanganan limbah B3 dan sampah plastik, yaitu infrastruktur dan konektivitas di Indo-Pasifik
Dalam pertemuan itu, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia telah mengambil langkah pemberitahuan melalui masing-masing Kedutaan Besar dan telah melakukan pengiriman kembali kontainer-kontainer tersebut ke pelabuhan asal pengiriman.
_“Law enforcement_ juga kami lakukan bagi pihak yang terlibat di dalam negeri. Indonesia mengharapkan kerja sama dengan negara di dunia, termasuk negara di kawasan Asia Timur. Untuk pencegahan pengiriman ilegal limbah B3 sesuai dengan kesepakatan internasional,” ucap Presiden.
Selain limbah B3, kawasan Asia Timur juga menghadapi tantangan sampah plastik laut. Presiden mengingatkan bahwa jika tidak diatasi segera maka ekosistem laut di kawasan Indo-Pasifik akan rusak.
“Tahun lalu, kita sepakat menanggulangi sampah plastik laut termasuk mendorong negara Asia Timur untuk memiliki rencana aksi nasional memerangi sampah plastik laut,” kata Presiden.
Indonesia saat ini, ucap Presiden, sedang menjalankan strategi nasional untuk menangani sampah laut, dari hulu ke hilir.
“Saya optimis Indonesia bisa mencapai target pengurangan sampah laut hingga 70% di tahun 2025. Saya berpandangan negara EAS harus dapat mendorong gerakan global anti sampah plastik,” ujar Presiden.
Dalam pandangan Presiden Jokowi, gerakan global ini melibatkan sektor swasta aktivis lingkungan, generasi pemuda dan milenial.
“Saya berharap negara di kawasan Asia Timur tetap konsisten dalam memerangi sampah plastik dan limbah berbahaya,” ucap Presiden.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut hadir pada KTT tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan data bea cukai Indonesia, jumlah kontainer yang diterima di Indonesia hingga saat ini sebanyak 2.194 kontainer hingga Oktober 2019.
“Pihak Bea dan Cukai dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 882 kontainer, dan 374 kontainer sudah dikembalikan ke negara asalnya,” ucap Retno.
(red/seskab)
Jeddah—Berbagai kegiatan telah digelar oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah untuk memberikan pembekalan bagi masyarakat Indonesia, khususnya kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Wilayah Kerja KJRI Jeddah. Pembekalan tersebut antara lain pelatihan wirausaha dan pelatihan menjadi eksportir.
Kali ini KJRI menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia (BI), serta Pegadaian dengan menggelar pelatihan seputar perencanaan keuangan yang diikuti sekitar 200.
Pelatihan bertema “Edukasi Keuangan Dalam Rangka Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia” berlangsung Kamis, 31 Oktober 2019, di Balai Nusantara Wisma Konsul Jenderal (Konjen) RI Jedda, Arab Saudi.
Para narasumber dari Jakarta terdiri dari Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ida Nuryanti, Kepala Devisi Edukasi dan Layanan Publik LPS, Romi Di Putra, dan Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian (persero), Damar Latri Setiawan.
Konjen RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, mengatakan dalam sambutannya, tujan dari acara ini adalah membekali para PMI agar mengelola hasil jerih payahnya selama bekerja di Arab Saudi dengan merintis usaha atau investasi.
“Forum ini mengajak kita tidak hanya bekerja keras , tapi juga cerdas. Bagaimana mengelola keuangan yang kita peroleh, tidak hanya uang itu membawa barokah, tapi juga berlipat ketika kita pulang ke tanah air,” ucap Konjen.
Dalam kesempatan tersebut, para narasumber berbagi kiat perencanaan keuangan secara aman dan menguntungkan, antara lain tabungan, investasi, remitansi, asuransi, membeli saham, perkreditan dan tabungan mas pegadaian.
Sarjito dalam paparannya berharap pelatihan ini dapat mendorong PMI mampu mengelola pendapatannya secara bijaksana melalui instrumen keuangan yang aman dan terjamin, serta membentengi mereka dari praktik ilegal keuangan yang cenderung merugikan.
Peran PMI cukup strategis dalam menopang perekonomian nasional, di mana remitensi dari sektor ini mencapai USD 10,97 miliar atau setara dengan RP 153,6 triliun pada tahun 2018, tingkat literasi keuangan bagi PMI merupakan keharusan, dan perlu ditingkatkan.
Disampaikan Sarjito dalam paparannya bahwa kelompok PMI memiliki akses yang terbatas kepada layanan jasa keuangan formal. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban praktik investasi ilegal atau bodong maupun fintech ilegal.
“Ingat semua yang menawarkan terlalu menarik itu banyak bohongnya,” ujar Sarjito.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan peserta agar waspada dalam berinvestasi dengan cara meneliti aspek legalitas lembaga dan produknya, memahami proses bisnis yang ditawarkan, pelajari manfaat dan resikonya, hak dan kewajibannya, mencari informasi sebanyak-banyaknya, meneliti bentuk dan cara pemasaran produk investasinya dan tidak menyerahkan dana sebelum membuat dan menandatangani perjanjian yang resmi dan detail.
Sementara itu, perwakilan LPS menyampaikan bahwa berbagai instrumen keuangan di perbankan Indonesia saat ini memberikan jaminan keamanan modal bagi nasabah.
“Pemerintah telah menyiapkan struktur skema jaminan yang kuat bagi para nasabah,” kata Romi Di Putra.
Mewakili Bank Indonesia, Ida Nuryanti menyatakan, peningkatan kepercayaan publik termasuk PMI terhadap lembaga jasa keuangan dan perbankan tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi negara, namun juga dapat membantu PMI dalam melakukan perencanaan keuangan pribadi dan keluarga.
“Dengan modal yang cukup, perencanaan yang matang, serta pemahaman tentang instrumen keuangan yang baik, PMI diharapkan bisa mengatur rencana keuangannya secara lebih baik dan bijak,” jelas dia.
Tim Pegadaian memperkenalkan tabungan emas, yang salah satu kelebihannya adalah nasabah dapat memanfaatkan kelebihan uangnya dengan membeli emas dalam jumlah di bawah 0.01 gram, dan dapat melakukan buyback secara instan.
Kegiatan dimeriahkan dengan pertunjukan tarian tradisional dari Kelompok Tari Sekolah Indonesia Jeddah dan pembagian door prize berupa emas 1 gram bagi 25 peserta yang beruntung.
Oleh : Budi Karya Utama
Dirut Batamtimes (GROUP)
Hampir bisa dipastikan Pilkada Pilgub 2020 mendatang akan diikuti hanya dua pasangan calon kandidat.
Perihal tersebut bisa disebut, setelah H. Ansar Ahmad yang merupakan anggota DPR RI terpilih yang diusung partai Golkar sudah mengembalikan formulir Partai Nasdem hari, Senin, (4/10/2019),untuk maju Pilgub Kepri pada Pilkada serentak Tahun 2020 mendatang.
Sehingga, jika dipetakan komposisinya, Head to Head (red-berhadapan) , HM Rudi – H. Ansar Ahmad Vs Surya Respationo – Isdianto.
Namun perihal tersebut belum mutlak dikarenakan,waktu pendaftaran masih panjang, baru penjajakan tahap partai pengusung.
Nah untuk, HM. Rudi – H. Ansar Ahmad bisa dikatakan menguji basis ‘akar rumput’, setelah kedua calon tersebut memiliki calon yang pada tahun 2019 ini duduk di DPR RI dari Kepri yaitu, H. Ansar Ahmad dari Golkar dan Dato H. Nyat Kadir dari Nasdem.
Jika dihitung suara Ansar Ahmad dan Nyat Kadir bisa mencapai ratusan ribu suara,sehingga bisa menduduki kursi DPR RI.
Untuk Tahun 2019, hanya empat partai yang berhasil mengusung caleg ke DPR RI. Partai Nasdem, Partai PDIP, Partai Golkar dan Partai PAN
Jika basis akar rumput pemilih difungsikan bekerja, ditambah mesin partai maka, mereka akan memiliki peluang untuk keluar sebagai pemenang.
Namun, sekali lagi masyarakat yang memegang peranan dan suara mutlak, “One Man One vote”.
Siapa yang memiliki rekam jejak yang nyata turun hingga akar rumput dialah yang yang dipilih dan keluar sebagai pemenang.
Waktu masih terus berjalan, H. Surya Respationo – Isdianto merupakan pasangan ideal tahun ini.
H. Surya Respationo yang merupakan mantan wakil Gubernur Kepri di Tahun 2014. Politikus handal yang menjadi ketua DPD Partai PDIP.
Dan Isdianto seorang Birokrat yang sekarang menjadi Plt Gubernur Kepri saat ini.
Namun, sekali lagi, masih dimungkinkan muncul kandidat baru, sehingga jadi tiga pasang calon.
Dikarenakan, PAN, Gerindra, PKS yang juga memiliki basis massa yang terukur. Serta kandidat yang mumpuni, duduk di kursi DPR RI, DPRD Kota Batam dan Provinsi.
Selamat berjuang Gubernurku, siapapun yang menang selamat, bagi yang kalah harus Legowo, mari Majukan Kepri bersama…
JAKARTA – Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan bahwa Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus sama-sama membangun sinergitas terkait dengan pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Kapolri Idham Azis usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).
Idham memastikan, sinergitas Polri dan KPK menjadi salah satu program utama dirinya ketika dipilih menjadi Kapolri. Sehingga, kedepannya, bisa terwujud kerjasama dalam penegakan hukum yang baik.
“Seperti dalam program kerja saya memantapkan apa yang selama ini. Sehingga kedepan benar-benar intitusi Polri dan KPK bergandengan tangan bisa sama-sama bangun sinergitas yang positif dalam rangka penegakan dan pencegahan tindak pidana korupsi Itu hal esensial,” kata Idham dalam jumpa pers bersama Ketua KPK Agus Rahardjo.
Menurut Idham, terjalinnya komunikasi ini tercipta bukan hanya ketika dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Polri. Tetapi, dia sudah intens membangun komunikasi sejak dahulu.
“Sebelumnya saya kemarin ketika menjabat di Propam Polda Metro Jaya dan Bareskrim membangun intens komunikasi silahturami bersama beliau. Beliau sudah saya anggap seperti kakak dan orang tua sendiri. Sehingga sbg pejabat baru saya datang bersilahturahmi memohon arahan dan petunjuk,” papar Idham.
Dikesempatan yang sama, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal memastikan bahwa Polri dan KPK memiliki semangat yang sama terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Yang jelas masa depan pemberantasan korupsi the show must be go on, sekuat-kuatnya,” ujar Iqbal.
Menurut Iqbal, dengan berkunjungnya Kapolri Idham Azis ke KPK, ini merupakan bukti bahwa Polri memiliki keseriusan dan memandang bahwa KPK adalah mitra kerja lembaga penegakan hukum.
“Dan teman-teman dan publik juga harus paham Bapak Kapolri Jumat kemarin dilantik oleh Bapak Presiden yang pertama di kunjungi adalah Panglima TNI setelah itu yang kedua Ketua KPK, ini menunjukkan pesan bahwa beliau sangat ingin mensupport dan membantu tugas-tugas KPK.
(red/Tribratanews)
Batam- Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin, mengapresiasi pelaksanaan seminar Batam Medical Blockchain (BMB) yang diinisiasi oleh dClinic dan Deloitte Asia Tenggara bekerjsama dengan BP Batam di Kantor Deloitte, Singapura, Sabtu (2/11/2019) siang.
Seminar ini mendapat perhatian para pengusaha Singapura dan pemerintah, baik Indonesia maupun Singapura. Menurut Syahril, seminar BMB secara luas dipandang sebagai keberhasilan besar bagi inovasi industri kesehatan.
“Batam medical blockchain menawarkan ide, inovasi ataupun jalan keluar bagi pemerintah dan dunia usaha dalam inovasi bidang kesehatan dengan Healthcare Blockchain,” kata Syahril.
“BP Batam mendorong setiap orang untuk berinovasi bersama kami dan dClinic,” ujarnya menambahkan.
Dr. Richard Satur selaku CEO dClinic dalam kesempatan tersebut di hadapan para tamu VIP Government Blockchain Association (GBA) Singapura menguraikan model dan peluang kerjasama dClinic dan BP Batam perihal proyek tersebut. Ia mengajak agar para pelaku kesehatan, konsumen, dan tim perawatan profesional dapat memanfaatkan BMB tersebut.
“BMB ini sangat berpotensi membantu pemerintah Batam dan Indonesia melakukan penghematan besar pada anggaran perawatan kesehatan mereka yang terus bertambah. Selain itu, BMB akan membantu masyarakat dan konsumen mendapatkan hasil perawatan kesehatan yang positif melalui keterlibatan berdasarkan data layanan kesehatan yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan tersedia melalui BMB,” ujar Satur.
Ia meyakini sejak penandatanganan proyek Blockchain Healthcare dengan nilai US$ 140juta di Batam pada Juli lalu, telah terjadi perkembangan yang signifikan.
Dalam seminar tersebut dClinic juga mengundang organisasi-organisasi Blockchain lainnya untuk melihat bagaimana mereka dapat berintegrasi ke dalam BMB Eco-System untuk membantu memberikan nilai lebih besar kepada masyarakat Indonesia dan Singapura, dan akhirnya ke wilayah ASEAN yang lebih luas.
Senada dengan Satur, Stephen Moo, Managing Director dClinic Indonesia, mendorong organisasi dan penyedia aplikasi layanan kesehatan untuk berintegrasi ke dalam BMB melalui API yang tersedia.
“Sistem dan Aplikasi Layanan Kesehatan aktif dan ekspansif yang diintegrasikan ke dalam BMB akan mengarah pada lebih banyak layanan kesehatan dan kebugaran yang berbasis bukti untuk wilayah ASEAN,” ujar Mr Moo.
Presiden GBA Singapura, Andrew Koh dalam sesi panel menyatakan kemajuan yang dibuat oleh Rumah Sakit BP (RSBP) Batam jelas memajukan sistem blockchain di Batam.
“Batam sebagai pelopor Blockchain akan maju dan berdampak baik bagi Indonesia dan tentu ASEAN khususnya untuk bidang Wisata Medis dan Layanan Khusus lainnya seperti IVF,” ungkapnya.
Deloitte Asia Tenggara menyediakan Tata Kelola dan PMO untuk Program BMB. dClinic sedang membangun BMB berdasarkan platform Private Healthcare Blockchain (PHB) miliknya.
BP Batam merupakan pendukung utama untuk proyek ini. RSBP Batam bermitra dengan dClinic untuk menyediakan mekanisme pengiriman bagi konsumen, organisasi perawatan kesehatan, tim klinis profesional dan perawatan untuk berinteraksi melalui BMB. Sementara Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam memberikan dukungan kepada Deloitte Asia Tenggara dan dClinic untuk membantu menciptakan Infrastruktur Blockchain Batam.
(red/BP)
Jakarta – Ketua umum Forum Masyarakat Maluku atau FORMAMA Arnold Thenu menilai keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK lantaran menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah yang tepat.
Hal itu dikatakan Arnold sapaan akrabnya menanggapi pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti yang menyebut, sikap Jokowi keliru jika penerbitan Perppu KPK harus menunggu proses di MK.
Bivitri menilai argumen tersebut keliru dan menyesatkan. Menurutnya, ketentuan hukum memperbolehkan penerbitan Perppu kapan saja. “Argumen menunggu proses konstitusi itu alasan yang mengada-ada,” kata dia di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (3/11/2019).
Bivitri mengatakan, Perppu bisa dikeluarkan selama presiden merasa ada kegentingan. Penerbitan beleid tersebut bisa dilakukan tanpa bergantung pada proses legislasi atau pun MK.
Kembali ke Arnold. Dia menilai, langkah Jokowi saat ini sedang menunggu proses di MK adalah keputusan yang benar.
Arnold menambahkan, saat ini tidak ada kegentingan khusus dinegara ini untuk mendesak presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK itu. Daripada, mendesak perihal tersebut lebih baik kita bersama-sama memperjuangkan Indonesia bersih dari gerombolan intoleransi, radikalisme dan terorisme sehingga hatmonisasi keberagaman kehidupan masyarakat Indonesia kembali beradab seperti dulu kala.
“Jadi, saya berharap masyarakat menghormati proses yang telah diambil Jokowi. Presiden tidak bisa ditekan oleh pihak manapun dalam menerbitkan Perppu KPK ini,” ujar Arnold kepada wartawan Senin (4/11/2019).
Dirinya melanjutkan, negara kita adalah negara hukum. Jadi, semua orang atau perwakilan masyarakat bisa mengajukan gugatan revisi UU KPK itu melalui MK.
“Tidak elok rasanya jika presiden Jokowi harus ditekan ini itu dalam mengeluarkan Perppu. Jadi, hendaknya kita hormati proses di MK saja,” pungkasnya.
Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019) lalu mengatakan tak akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Jokowi merasa tak elok jika dirinya mengeluarkan sebuah peraturan, sementara proses uji materi di MK masih berlangsung. Menurutnya, sikap ini adalah bagian dari sopan santun dalam bertata negara.
“Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertata negara,” ujar Jokowi.
Batam– Film yang mengangkat nilai kemanusian ini akan ditayangkan secara serentak di seluruh Bioskop se- Indonesia pada 7 November 2019. Film persembahan Divisi Humas Polri ini berkisah tentang seorang abdi Negara bernama Annisa yang diperankan oleh Prisia Nasution yang tergabung pada Satuan Resersekriminal umum Polres Metro Jaya Utara, bersama dengan Iptu Aryo yang diperankan oleh Lian Firman ditugaskan untuk mengusut sebuah kasus Human Trafficking.
Annisa yang merupakan seorang perwira muda yang dihadapkan dengan pilihan sulit antara tugas dan keluarga. Annisa harus memecahkan masalah atau teror penculikan anak-anak perempuan di bawah umur dan disitu adiknya sendiri turut serta menjadi korban dari sindikat penculikan.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs S. Erlangga mengatakan ″setelah melihat Trailer Film Hanya Manusia, sungguh sangat layak untuk disaksikan bersama dengan keluarga, film ini mengangkat kisah kemanusian, perdagangan manusia dan penculikan ini bisa saja terjadi, terutama di wilayah Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga″
″Dengan bersama-sama menyaksikan film ini tentu akan mendapat Edukasi dan pembelajaran yang ada didalam film tersebut″ tutur Kabid Humas Polda Kepri.
Selain Prisia Nasution dan Lian Firman, film ini juga dibintangi oleh Yama Carlos, Tegar Satrya, Verdi Solaiman, dan Soleh Solihun. Dengan Sutradara Tepan Kobain dan penulis skenario Monty Tiwa.
(red/HMS/GM)
batamtimes.co merupakan media online dengan tagline " Warta Kebenaran dan keadilan".Didirikan oleh PT. SINAI MEDIA SEJAHTERA berkomitmen menjunjung tinggi etika Jurnalistik,serta menjadi Media publik dalam menyuarakan kepentingan Masyarakat.
Iklan: (+62)81275301238
Hubungi Kami: batamtimesco@gmail.com
© 2017 - 2023 batamtimes.co - Portal Berita Batam & Kepri
