Batamtimes.co – Natuna – Ketua GM FKPPI Shooting Club Kabupaten Natuna, Boy Wijarnako Varianto. SE, menegaskan hasil kesepakatan rapat GM FKPPI Shooting Club, yang dilaksanakan di Sekrektariat Kantor Koramil 01 Jalan Soekarno Hatta, Ranai, Natuna, Jum’at (01/11/2019) Siang.
Jakarta – Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz, M.Si. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 1 November 2019, pukul 09.30 WIB.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/Polri Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar pelantikan tersebut dibacakan terlebih dahulu oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto.
Setelahnya, Kepala Negara mengambil sumpah jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum penandatanganan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang bertindak selaku saksi.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tri Brata,” ucap Presiden saat mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti oleh Idham Aziz.
Dalam acara pelantikan tersebut, Idham Aziz juga memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya Komisaris Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi. Kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/Polri Tahun 2019 tentang Kenaikan Pangkat Dalam Golongan Perwira Tinggi Polri.
Penanggalan dan penyematan tanda pangkat baru Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Idham Aziz dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan pengajuan Idham Aziz menjadi Kapolri dalam rapat paripurna Masa Sidang I Tahun 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2019.
(red/seskab)
Batam-Sebanyak 4 ruas jalan dari 7 proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan di Kota Batam yang dilaksanakan BP Batam pada tahun anggaran 2019 telah selesai dikerjakan. Hal itu disampaikan Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana, Purnomo Andiantono, di Batam Centre pada Kamis (31/10/2019).
Ruas jalan yang telah selesai dikerjakan meliputi jalan kawasan Industri Tanjunguncang Tahap 2 sepanjang 945 meter, jalan Kawasan Industri Sei Lekop Tahap 2 sepanjang 582 meter, Jalan Kawasan Industri Pelabuhan Sagulung Tanjunguncang sepanjang 621 meter, Jalan Kawasan Industri Sintai Tanjung Uncang sepanjang 1,569 meter.
“Empat jalan tersebut telah selesai pengerjaan pada awal Oktober lalu, pengerjaan proyek semua on schedule agar segera dimanfaatkan untuk kelancaran aktivitas dan kegiatan industri di Batam,” kata Purnomo Andiantono.
Andiantono mengatakan progres dua proyek pembangunan jalan lainnya, yaitu jalan kolektor Kawasan Industri Kabil sepanjang 985 meter, jalur ke-2 Jalan Kawasan Industri Batam Center (depan Tunas Industri Park 2) sepanjang 1,595 meter sudah mencapai 95 % dan pengerjaan ditargetkan akan selesai pada akhir November 2019 mendatang.
“Volume kendaraan di jalan kolektor di kawasan industri Kabil dari PT Musimas ke Jl. Hang Kesturi dan jalan di kawasan industri tunas Batam Centre sangat banyak, pengerjaan hingga saat ini lancar dan selesai akhir November,” ungkapnya.
Sementara pembangunan jalan kolektor dan jembatan di Kawasan Industri Sekupang sepanjang 1,425 meter masih dalam proses penetapan pemenang lelang. Proyek ini akan menggunakan sistem multiyear. Sedangkan perbaikan underpass Pelita Tahap I hingga saat ini juga masih dalam proses perbaikan.
“Perbaikan underpass Pelita dilakukan dengan injeksi beton untuk menutup celah-celah atau rembesan. Selanjutnya ada pengerjaan hidrostruktural gel yang disuntikkan dari bawah beton underpass untuk melapisi beton agar air tidak masuk, itu produk dari Jerman, dan diperkirakan selesai pada akhir November,” jelas Andi.
BP Batam di tahun anggaran 2019 mengalokasikan anggaran Rp 49,3 miliar untuk peningkatan dan pembangunan proyek strategis. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Batam diharapkan dapat menjadikan daya saing Batam sebagai tujuan investasi.
(red/BP)
Jakarta – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap 15 tersangka yang berperan sebagai pengedar sabu dalam jaringan Batam-Lampung-Jakarta.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan penangkapan tersebut dilakukan sejak bulan September lalu.
“Tanggal 19 September, tim melakukan penangkapan ke tersangka YA yang membawa sabu di Beji, Depok,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (31/10).
Dari tangan YA, polisi berhasil menyita 5 kilogram sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap YA, polisi kemudian menangkap satu orang tersangka berinisial MS di sebuah SPBU di kawasan Cibinong dengan barang bukti sabu seberat 3 kg.
“Kemudian kita menyisir satu rumah di daerah Sentul. Kita mendapat barang sekitar 29 kg narkotika jenis sabu, tapi pelaku masih kita cari. Barang bukti semuanya total 37 kg dari tiga lokasi dan mobil pengangkut,” papar Argo.
Kemudian pada Senin (21/10), polisi kembali menangkap tersangka lainnya di tiga lokasi, yakni Batam, Pekanbaru, dan Lampung dengan barang bukti seberat 26,05 kg sabu.
Tersangka yang ditangkap di Batam berinisial EM dan ED. Total barang bukti dari keduanya yakni sabu seberat 23,45 kg yang disembunyikan di kain bekas helm, kontainer plastik, dan bagasi motor. Masih di Batam, polisi kembali menangkap dua tersangka lain yakni TM dan ZZ.
Sementara itu, di Pekanbaru polisi menangkap tiga tersangka. “Yang ada di Pekanabru, ada JA, AA, dan AR, perannya menyiapkan mobil dan membawa paket-paket sabu ke Jakarta,” kata Argo.
Sedangkan lima tersangka lain yakni MS, MH, MD, RS, dan RR ditangkap di Lampung. Argo menyebut kelimanya berusaha menyelundupkan sabu di dalam sepatu.
Total barang bukti yang berhasil disita dari pengungkapan jaringsn tersebut adalah sabu seberat 68 kg. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pengendali barang haram tersebut yang berasal dari Aceh.
Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2), Pasal 112, Pasal 132 UU Narkotika No. 35/2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.
(red/Media Indonesia)
Jakarta – Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan tak akan memberikan rekomendasi perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Fachrul tak setuju dengan paham khilafah yang disinggung dalam AD/ART FPI.
“Kalau ditanya saya rekomendasi, khilafah tidak ada,” kata Fachrul di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis,
( 31/10/2019).
Fachrul tak hanya bicara tentang FPI. Syarat itu juga berlaku kepada seluruh ormas yang ada di Indonesia. Pemerintah tak ingin ada ormas yang mengusung paham khilafah dan melenceng dari Pancasila.
“Kita enggak sebut satu persatu dong. kita secara umum saja. kita merekomendasi secara umum,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut perpanjangan SKT ormas FPI menunggu rekomendasi Kementerian Agama. Tito enggan berkomentar banyak soal SKT FPI itu.
Pemerintah menyatakan syarat administrasi izin FPI belum lengkap. Kemendagri belum memperbarui permohonan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas tersebut.
FPI belum melengkapi 20 persyaratan dokumen yang diatur dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017. Salah satu dokumen yang belum lengkap ialah rekomendasi dari Kementerian Agama.
Sebagaimana diketahui, izin ormas FPI terdaftar dengan Nomor SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.
Juru bicara FPI Slamet Maarif mengatakan salah satu alasan Kementerian Agama enggan memberikan rekomendasi karena AD/ART FPI menyinggung khilafah nubuwwah. Slamet menjelaskan khilafah nubuwwah ialah memperkuat kerja sama umat Islam antarnegara.
(red/medcom id)
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah menetapkan Komjen Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Pengesahan Komjen Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., menjadi Kapolri setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Dalam kesempatan tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung Rapat Paripurna.
“Proses sidang paripurna DPR menetapkan dan memutuskan saya menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan menggantikan Bapak Jenderal Tito Karnavian. Secara pribadi saya mensyukuri, ini adalah bagian dari mukjizat Allah terhadap saya. Saya berjanji untuk memberikan pengabdian terbaik bagi Polri, masyarakat, bangsa dan negara,” ungkap Komjen Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., saat ditemui di Gedung DPR RI.
(red/tri)
Tabuk—Tim Pelayanan dan Pelindungan Warga (Yanlin) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mendatangi Distrik Al Muwaileh di Tabuk untuk menindaklanjuti aduan terkait gaji dari 67 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kota itu.
Kehadiran Tim pada Kamis, 30 Oktober 2019 di Tabuk di bawah koordinasi Pelaksana Fungsi Konsuler (PFK)-1 merangkap Koordinator Pelayanan dan Pelindungan Warga (KPW), Safaat Ghofur, didampingi PFK-3, Umar Badarsyah dan Staf Teknis Ketenagakerjaan, Budi Indrawan.
Atas arahan Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, Tim Yanlin diminta untuk menggali informasi secara rinci terkait aduan gaji 67 PMI yang tidak dibayar oleh perusahaan selama 13 bulan.
Para PMI tersebut bekerja di Truba Arabia, perusahaan instalasi peralatan elektro-mekanik untuk stasiun pembangkit listrik di provinsi yang terletak di perbatasan bagian utara Arab Saudi itu.
Disampaikan Widodo, mewakili rekan-rekannya sesama PMI yang bekerja di satu perusahaan, mereka cukup lama bekerja di perusahaan tersebut dengan masa pengabdian yang berkisar dari 5 hingga 25 tahun.
Namun, belakangan ini, kata dia, mereka mengalami berbagai permasalahan, antara lain gaji yang tidak dibayar hingga 13 bulan, dan izin tinggal (iqamah) yang tidak diperpanjang.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut, mereka meminta bantuan KJRI untuk melakukan mediasi dengan pihak perusahaan agar hak mereka dipenuhi dan mereka bisa segera dipulangkan ke tanah air.
“Kami mohon bantuan dari pemerintah untuk bisa memediasi agar hak-hak kami terpenuhi dan dipulangkan ke Indonesia. Kasian keluarga kami” ujar Widodo.
Menanggapi pengaduan tersebut, Safaat Ghofur menyampaikan bahwa KJRI Jeddah akan membantu semaksimal mungkin agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan baik, sehingga hak-hak 67 PMI bisa segera dilunasi oleh perusahaan.
KJRI Jeddah pada 28 Oktober juga telah memanggil perwakilan perusahaan Truba Arabia ke KJRI Jeddah untuk meminta penjelasan terkait pengaduan ini.
Disampaikan Hamid Khalifa, Manajer SDM Truba Arabia, perusahaannya saat ini tengah mengalami masalah likuiditas akibat piutang proyek yang belum dibayarkan oleh pihak lain. Namun demikian, pihaknya berkomitmen mencarikan jalan keluar bagi para pekerja Indonesia.
Bukan dari Indonesia saja, terang Khalifa kepada Tim Yanlin, para pekerja dari nagara lain di perusahaan itu juga mengalami nasib yang sama, yaitu gaji yang belum dibayarkan.
Dalam kunjungan tersebut Tim Yanlin juga memberikan bantuan sembako kepada para PMI tersebut untuk meringankan beban hidup mereka selama menunggu penyelesaian hak-hak mereka.
Makkah-Sekolah Indonesia Makkah (SIM) menggelar Pembukaan Kursus Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) untuk pertama kalinya.
Kegiatan yang diselenggarakan Rabu, 30 Oktober 2019, di Aula Sekolah Indonesia Makkah dibuka secara resmi oleh Pelaksana Fungsi Pensosbud-1 KJRI Jeddah, Agus Muktamar, mewakili Konjen Jeddah. Turut hadir Plh. Kepala Sekolah Indonesia Makkah, Siti Rahmawati, guru-guru pengajar, dan para peserta BIPA.
Dari Rilis yang diterima Batamtimes. Co, KJRI Jeddah pada priode ke 2 tahun 2019 menyelenggarakan kegiatan kursus BIPA serentak di tiga tempat, yaitu KJRI Jeddah, Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dan Sekolah Indonesia Makkah (SIM).
Penambahan tempat penyelenggaraan kegiatan dilakukan untuk merespon tingginya animo Warga Saudi dan ekpatriat yang tinggal dan bekerja di Arab Saudi untuk belajar bahasa Indonesia. Di Mekkah, tercatat sebanyak 137 ekpatriat profesional dan warga Saudi.
Mewakili panitia pelaksana BIPA SIM, Mubarak menyampaikan terima kasih atas dukungan dari KJRI Jeddah dan para pejabat berwenang Arab Saudi yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Kursus BIPA untuk pertama kalinya di SIM.
Disampaikan Mubarak bahwa antusias warga asing yang mendaftar untuk mengikuti kursus BIPA terlihat pada waktu pendaftaran yang hanya dibuka selama 2 hari di SIM melebihi kapasitas hingga lebih dari 200 pelamar.
Dari jumlah tersebut yang dapat diterima sebanyak 137 pelamar terdiri dari peserta laki-laki sebanyak 62 orang dan peserta perempuan sebanyak 75 orang.
Pelaksanaan BIPA di SIM akan dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu pukul 17.00 s.d 19.30 WAS dengan 8 kelas dan 8 orang pengajar selama 2 bulan.
Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Jeddah Agus Muktamar, yang juga sebagai koordinator kegiatan BIPA 2019 dalam sambutannya menyampaikan tujuan utama diadakannya BIPA yaitu untuk mempererat dan menjembatani hubungan Indonesia dengan Arab Saudi.
“Menemukan kembali jejak-jejak hubungan sejarah bangsa Arab Saudi dengan bangsa Indonesia yang telah lama terjalin jauh sebelum terbentuknya konsep negara bangsa”, pungkasnya.
Kursus juga dilaksanakan untuk mempererat tali persaudaraan kedua bangsa dikarenakan banyaknya keturunan warga Saudi yang berdarah Indonesia.
Selain itu, Kursus BIPA ditujukan untuk meningkatkan perekonomian kedua negara dengan bahasa sebagai jembatan untuk membuka peluang kedua bangsa.
Pada tahun 2018 Jumlah jamaah umroh dari Indonesia hingga 1.2 juta jamaah umroh artinya sebanyak 100 ribu orang Indonesia setiap bulannya berkunjung ke Arab Saudi dan jumlah jamaah haji Indonesia hingga 231 ribu begitu juga sebaliknya saat ini sekitar 160 ribu Warga Saudi setiap tahun berkunjung ke Indonesia dan merupakan wisatawan terbesar di wilayah negara timur tengah.
“Bagaimana mereka bisa berbisnis apabila tidak memahami bahasa masing-masing. Untuk memudahkan mereka dan kita untuk berkomunikasi dibutuhkan suatu platform yang bisa menjembatani yaitu dengan saling memahami bahasa.“ lanjut Agus.
Agus berharap kepada peserta BIPA yaitu setelah menjalani kursus dapat menguasai dasar-dasar Bahasa Indonesia, dapat berkomunikasi dengan Warga Negara Indonesia secara efektif dan dapat memahami pesan dengan baik.
Kegiatan dimeriahkan dengan penampilan kreasi budaya siswa Sekolah Indonesia Makkah.
(red/GM)
Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk memanfaatkan teknologi dalam upaya percepatan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih merata di Tanah Air. Ia meyakini bahwa Mendikbud, Nadiem Makarim, memiliki kapabilitas dalam hal tersebut.
Dalam arahannya di rapat terbatas yang membahas soal pembangunan manusia dan kebudayaan pada Kamis, (31 /10/2019), di Kantor Presiden, Jakarta,.
Presiden ingin agar Mendikbud melihat bahwa sebagai negara besar, wilayah Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak kurang lebih 17 ribu pulau terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Masing-masing wilayah dari bentangan tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam hal pendidikan.
“Lihatlah misalnya yang ada di Halmahera, Rote, dan Wamena. Itu baru kita bisa membayangkan sistem apa, aplikasi apa, yang harus kita bangun agar ada standardisasi, ada sebuah standar kualitas. Tidak usah sama, mirip-mirip, tapi memudahkan guru dan pelajar-pelajar kita dalam belajar,” ujarnya.
Tak hanya itu, secara garis besar, dunia pendidikan Indonesia juga memiliki tantangan untuk dapat merespons pasar tenaga kerja yang berubah akibat perkembangan teknologi. Menurutnya, banyak terjadi pergeseran pekerjaan yang apabila tantangan ini mampu dihadapi akan justru membuka peluang-peluang lapangan pekerjaan baru. Untuk itu diperlukan adanya penyesuaian kurikulum yang benar-benar selaras dengan kebutuhan zaman.
“penyesuaian kurikulum besar-besaran harus kita lakukan karena dunia sudah berubah sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan keterampilan sekarang ini mudah sekali usang,” kata Presiden.
“Jangan terlambat dan kurikulum pun jangan kaku, harus fleksibel, sejalan dengan perubahan-perubahan dunia yang kita alami,” imbuhnya.
(red/seskab)
Lingga – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga mendapat Opini Wajar tanpa pengecualian ( WTP)terhadap laporan keuangan tahun 2018.
Predikat WTP ini sudah kedua kali secara berturut-turut yang diraih oleh Pemkab Lingga sejak 2017 lalu.
Opini WTP dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 diserahkan oleh Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Propinsi Kepri Bapak Teguh Dwi Nugroho, kepada Wakil Bupati Lingga M.Nizar S.sos.di Ruang Rapat Bupati Lingga, Kamis,(31/10/2019)
Wakil Bupati Lingga M. Nizar dalam kesempatan tersebut mengucapkan
terimakasih kepada OPD yang telah bekerjasama dan berjibaku mewujudkan Akuntansi BPKAD.
Sehingga pada tahun ke 4 kami menjabat bupati – wakil bupati, Pemerintah kabupaten Lingga menerima WTP untuk yang kedua kalinya.
“Tentu ini menjadi prestasi yang luar biasa, tanpa laporan keuangan yang baik, maka kami tidak akan menjadi apa-apa.”kata Nizar.
Lebih lanjut ia juga mengharapkan agar Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Propinsi Kepri Bapak Teguh Dwi Nugroho terus memberikan pencerahan.
“Pak teguh terimkasih karena telah datang, dan kami juga berharap, bapak bisa memberikan pencerahan kepada kami, agar pencerahan itu nantinya bisa menjadi cambuk bagi kami untuk lebih baik kedepannya.”ungkapnya
Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Propinsi Kepri Teguh Dwi Nugroho mengatakan,
Selamat atas opini WTP dari BPK
atas laporan keuangan dari Pemerintah daerah.
“Dan ini capaian yang kali kedua, semoga kedepan semakin baik, dan mempertahankan opini ini., “ujarnya
” Pencapaian ini terwujud dari kerja keras dan sinergi dari seluruh jajaran Pemkab lingga dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas.Dan ini menunjukan komitmen Pemkab lingga terhadap tata kelola keuangan daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pemerintah daerah.”pungkasnya
(red/Trimo)
batamtimes.co merupakan media online dengan tagline " Warta Kebenaran dan keadilan".Didirikan oleh PT. SINAI MEDIA SEJAHTERA berkomitmen menjunjung tinggi etika Jurnalistik,serta menjadi Media publik dalam menyuarakan kepentingan Masyarakat.
Iklan: (+62)81275301238
Hubungi Kami: batamtimesco@gmail.com
© 2017 - 2023 batamtimes.co - Portal Berita Batam & Kepri
