Jakarta – Sinergi Nawa Cita Indonesia (SNCI) dinggap pantas mendaptkan jatah kursi menteri di kabinet Jokowi 2019-2024.

Mereka menilai, SNCI yang merupakan sinergi non partai politik dengan anggota 41 organisasi profesi dan kemasyarakatan, tingkat nasional dan lokal, pada pemilihan presiden yang lalu menyumbangkan 9,38 % atau sekitar 8,03 juta suara dari para anggota sinerginya.

“SNCI dapat dikatakan berkeringat juga pada pilpres kemarin. Sehingga sudah selayaknya mendapatkan kursi di kabinet Jokowi-Ma’ruf,” ujar Sekjen SNCI, Ayep Zaky ketika ditemui setelah usai rapat dengan China Consultec di hotel Intercontinental, Pondok Indah, Selasa (22/10/2019).

Zaky menegaskan, sudah saatnya di periode terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN diisi tidak sekedar dari profesional.

“Serta harus mempunyai kepribadian jujur, bersih, loyal dan paham untuk mentuntaskan target nawacita yang masih belum rampung. BUMN sebagai agen pembangunan harus menjadi motor utama penggerak perekonomian dalam upaya mewujudkan target nawacita dalam hal kemandirian perekonomian nasional,” jelasnya.

Menurutnya, sosok kandidat menteri BUMN yang mempunyai integritas yang baik dan sudah teruji loyalitasnya, serta mempunyai pemahaman Nawacita yang mumpuni ada pada Ketua Umum Sinergi Nawa Cita Indonesia (SNCI), Dr. RM Suryo Atmanto, MRE, MBA.

“Sosok Suryo tidak asing lagi karena selama ini selalu berkeliling mensosialisaikan Nawacita ke pelosok-pelosok Nusantara dengan tanpa pamrih dan swadana. Sekarang semua ada di tangan Presiden Joko Widodo. Akankah RM Suryo Atmanto (RMSA) mendapat kesempatan menjadi Menteri BUMN ? Ataukan harus gagal lagi, tidak masuk dalam kabinet, seperti pada tahun 2014 yang nyaris menjadi Menkoinfo,” pungkas Zaki.

(red/Tanto)

Jakarta – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat tiba kembali di bandara El Tari Kupang, Senin (21/10/2019) sore. Turun dari jet pribadi jenis Embraer Legacy 600, gubernur Viktor tampak jalan berdampingan dengan ibu kandungnya.

Para kepala dinas lingkup Setda Nusa Tenggara Timur yang dipimpin Sekda Ben Polo Maing, serta ratusan pendukungnya terlihat menyambut. Ada yang menyambut di tangga pesawat, ada juga yang menunggu untuk bersalaman dengan Viktor Laiskodat di terminal kedatangan milik pemerintah provinsi.

Kepada wartawan, Viktor Laiskodat mengatakan bahwa setelah menggelar diskusi secara mendalam bersama partai dan presiden Joko Widodo, dirinya diputuskan kembali untuk melanjutkan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

“Dari partai maupun presiden memahami betul bahwa pembangunan di NTT perlu dilanjutkan, karena itu saya ditugaskan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Ini keputusan partai dan dalam diskusi dengan presiden, saya ditugaskan untuk menyelesaikan tugas disini karena dilihat di NTT, perlu ada prioritas dan kerja kerja yang ekstra ordinary untuk membangun daerah ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, beberapa hari terakhir ini nama gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat ramai dibicarakan oleh masyarakat. Bagaimana tidak, baru menjabat sebagai gubernur pada 5 September 2018 lalu, kini namanya disebut-sebut masuk dalam bursa menteri kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

(red/merdeka. com)

Jakarta – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, saat ini dunia semakin tanpa batas, ketiadaan batas tersebut mengakibatkan semakin mudahnya satu kondisi negara atau beberapa negara menghadapi suatu krisis dapat berimbas ke negara lain.

Baik krisis ekonomi maupun politik. Pada kasus-kasus tertentu imbas dari krisis tersebut bahkan berdampak global. Kita masih ingat krisis ekonomi pada tahun 1990-an berdampak krisis ekonomi juga politik dan melahirkan reformasi di Indonesia.

Persoalan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan khususnya yang berskala global sudah semestinya didekati dengan kemitraan global oleh negara-negara yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mengatasinya.

“Kita tidak mampu lagi mengatasi masalah dunia hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kemitraan global pada saat ini menjadi prasyarat bagi setiap negara untuk menghadapi berbagai tantangan global dengan meningkatkan kualitas kebijakan publik dan sistem ekonomi politik,” kata Adi Suryanto saat membuka acara Konferensi Internasional ICoGPASS II bertema “Enhancing Public Policy and Political Economy Qualities through Global Partnership” yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta di hotel Millenium, Senin 21 Oktober 2019 Jakarta Pusat.

Sementara itu, Kepala STIA LAN Jakarta Prof Dr Nurliah Nurdin mengatakan, gap antara desentralisasi dan sentralisasi yang berada di tangan partai politik.

Menurutnya, saat ini politik masih dikendalikan oleh elit politik dan kebijakan publik masih didominasi oleh kepentingan politik. Sehingga perlu desentralisasi politik dan pemerintah harus sejalan.

“Perlunya desentralisasi parpol, perlunya ruang untuk berbeda sikap dan pilihan dan melaksanakan kebijakan “all politic is local” serta parpol sebagai infrastruktur politik,” jelasnya.

Masih menurut Nurliah, Konferensi Internasional ICoGPASS ini adalah kegiatan yang kedua kalinya. Tahun, lalu kata dia, STIA LAN juga menggelar acara serupa.

“Ini adalah kegiatan untuk yang kedua kalinya digear STIA LAN Jakarta. Konfrensi Internasional ini menjadi  sarana untuk mendorong para siswa STIA LAN maupun dari luar khususnya yang mengambil program pasca sarjana untuk menulis dan mempresentasikan buah pikirannya didepan orang lain,” kata Nurliah.

Lebih lanjut dikatakan Nurliah, Konfrensi Internasional saat ini diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri dari siswa STIA LAN Jakata maupun perwakilan STIA LAN Bandung, Makassar dan Lampung.

“Ada juga dari Singapura dan Philipina,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, kedepan, tidak menutup kemungkinan Konferensi Internasional seperti ini akan kita selenggarakan di negara tetangga. Hal itu, kata Nurliah, guna lebih meningkatkan wawasan dan penulisan para siswa.

Dirinya berharap, mahasiswa harus mampu mepublikaiskan hasil tulisannya dalam bentuk jurnal atau kegiatan seperti ini sehingga diketahui banyak pihak.

“Jika kurang baik bisa secepatnya dibenahi,” ujar Nurliah.

Hadir sebagai pembiacara dalam kegiatan tersebut Dr. Mehmet Akif Demircioglu, pakar kebijakan publik dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

(red/Tanto)