Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait rekomendasi MPR RI 2014-2019 tentang usulan amandemen terbatas terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan perlunya dihadirkan kembali GBHN sebagai arah pembangunan ekonomi nasional.

Karena MPR di bawah kepemimpinannya akan sangat hati-hati dan cermat. Prosesnya pun akan melewati banyak tahapan. Amandemen bisa dilakukan atau tidak, semua tergantung pada aspirasi dan kehendak rakyat.

“Amandemen terbatas UUD NRI 1945 tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan konsensus nasional dari para stake holder bangsa untuk bisa mengamandemen UUD NRI 1945. Kita tidak ingin ada turbulensi politik jika terburu-buru mengamandemen UUD NRI 1945,” ujar Bamsoet menyikapi berbagai polemik di masyarakat terkait rencana amandemen terbatas UUD NRI 1945, di Jakarta, Jumat (18/10/19).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dibutuhkan proses panjang dalam mengamandemen UUD NRI 1945, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945. Ayat 1 menjelaskan, bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, yakni sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR sekarang.

“Sampai hari ini belum ada pengajuan resmi dari anggota MPR RI. Jadi satu tahapan saja belum dilewati,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua KADIN Indonesia ini menambahkan, di ayat 2 Pasal 37 UUD NRI 1945 dijelaskan pula bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jadi masyarakat bisa mengetahui dengan jelas apa saja usulan perubahan yang akan diajukan oleh para wakilnya di MPR RI.

“Tidak bisa ujug-ujug MPR RI melakukan amandemen tanpa sepengetahuan dan persetujuan rakyat. Ketentuan perundangan sudah mengatur sedemikian rupa agar transparansi dan kedaulatan rakyat menjadi elemen penting dalam setiap proses amandemen. Pembahasannya juga dilakukan secara terbuka, bukan secara sembunyi-sembunyi yang tak bisa diketahui orang,” tutur Bamsoet.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, di ayat 3 Pasal 37 UUD NRI dijelaskan juga bahwa untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, yakni 474 dari 711 anggota MPR. Sedangkan di ayat 4 dijelaskan, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen plus satu anggota dari seluruh anggota MPR, yakni sekitar 357 dari 711 anggota MPR.

“Tahapan dan prosesnya akan panjang sekali. Keterbukaan dan partisipasi rakyat akan sangat dibutuhkan. Sehingga perlu dicapai konsensus kebangsaan agar tak ada kesalahpahaman antar sesama anak bangsa. Jadi, apakah amandemen akan dilakukan secara terbatas, menyeluruh, kembali ke aslinya atau tidak sama sekali, prosesnya masih sangat panjang. Rakyatlah yang akan menentukan,” pungkas Bamsoet.

(red/Tanto)

Jakarta – Ketua  Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menerima penghargaan dari Grand Shaikh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmed El-Tayeb, Kamis (17/10/2019), pukul 14.30 waktu setempat di ruang utama Gedung Grand Shaikh Al-Azhar, Kairo, Mesir.

Hadir dalam penganugerahan tersebut antara lain Mayjen Osama Yasin, Wakil Sekretaris Jenderal World Organization for Al-Azhar Graduates (WOAG), Wa’il Moustafa, Direktur Eksekutif WOAG, dan beberapa tokoh lainnya. Hadir pula staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo antara lain Atase Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Usman Syihab dan lainnya.

Sekretaris Jenderal
OIAA Cabang Indonesia Muchlis M Hanafi, mengatakan, TGB dinilai sebagai salah seorang tokoh alumni Al-Azhar yang menonjol dalam mengukuhkan nilai-nilai moderasi beragama (wasathiyyah Al-Islam), nilai-nilai kebangsaan (muwâthanah), dan nilai-nilai hidup berdampingan secara rukun dan damai (ta‘âyusy silmiy) di Indonesia.

“Peran mengukuhkan nilai-nilai keislaman-kebangsaan tersebut dilakukan oleh TGB baik dalam kapasitasnya sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) selama rentang waktu 2008-2018 dan sebagai ulama pendakwah melalui safari dakwahnya ke hampir seluruh wilayah Indonesia sejak kembali dari Mesir pada 1999, maupun sebagai ketua OIAA sejak 2017 meneruskan kepemimpinan Prof. Dr. M Quraish Shihab. Di bawah kepeminpinan TGB, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyelenggarakan konferensi internasional tentang moderasi beragama yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan OIAA cabang Indonesia,” kata Hanafi dalam siaran persnya Jumat (18/10/2019).

Dijelaskan Hanafi, saat menyerahkan penghargaan kepada TGB, Grand Shaikh Ahmed El-Tayeb memberikan apresiasi, doa, dan dukungannya kepada alumni Al-Azhar di Indonesia, terutama TGB, sambil mengingatkan agar lebih aktif dan agresif lagi dalam menangkal pemikiran ekstrem, terutama melalui media sosial. Hal yang sama disampaikan oleh Prof. Dr. Abdel Fadhil Al-Qushi, anggota Dewan Ulama Senior Al-Azhar dan mantan Menteri Wakaf Mesir, saat memberikan sambutan dalam acara seremoni anugerah penghargaan.

Sementara itu, lanjut Hanafi, TGB menyampaikan apa yang dinilai sebagai prestasi itu tidak lain merupakan upaya sederhana yang ia dan alumni Al-Azhar lainnya lakukan dalam rangka berterima kasih kepada Al-Azhar.

“TGB mengakui bahwa nilai-nilai keislaman yang ia peroleh dari Al-Azhar, terutama yang berkaitan dengan moderasi beragama, kelak terbukti sangat cocok untuk diterapkan pada umat dan bangsa Indonesia,” jelas Hanafi.

Menurut Hanafi, pemberian penghargaan Al-Azhar sebagai lembaga keislaman paling berpengaruh di dunia kepada salah seorang anak bangsa Indonesia di bidang moderasi beragama ini menunjukkan bahwa isu moderasi beragama merupakan isu global dan menjadi kepentingan bersama masyarakat dunia.

“Al-Azhar telah cukup lama dan secara intensif mengukuhkan nilai-nilai moderasi Islam dan ikut serta secara aktif bersama tokoh agama lainnya dalam menciptakan hidup berdampingan secara damai. Al-Azhar memandang Indonesia sebagai mitra strategis dalam upaya mengukuhkan moderasi beragama dan menangkal fenomena ekstremisme dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat muslim,” pungkas Hanafi.

Diketahui, TGB menempuh pendidikan dasar hingga tingkat SMA di lingkungan  Nahdlatul Wathan (NW) Pancor, NTB. Gelar S1, S2, dan S3 ia peroleh di Universitas Al-Azhar, Kairo. Tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur’an di Fakultas Ushuluddin adalah jurusan yang ia pilih. Ia meraih gelar MA dengan predikat baik sekali, sedangkan gelar doktor ia peroleh pada 2011 ketika ia menjabat sebagai Gubernur NTB periode pertama. Disertasinya berjudul Studi Metodologis dan Analitis Tafsir Ibnu Kamal Basya dan memperoleh predikat summa cum laude.

(red/Tanto)