Batam- PPID Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melakukan kunjungan benchmarking ke PPID BP Batam, pada hari Kamis (10/10/2019). Tri Hastuti, Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Publik DPR RI berkunjung bersama 5 anggota pranata humas dan analisis permohonan informasi di PPID DPR RI.

Tri Hastuti mengatakan Benchmark ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan sekaligus menimba kiat-kiat suskes PPID BP Batam dalam menerapkan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID BP Batam. Ia mengakui bahwa kunjungan ini dilakukan khusus di PPID BP Batam karena keberhasilan PPID BP Batam dalam memperoleh penghargaan Badan Publik “Informatif” pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

“Kami datang dengan harapan besar membawa pulang kiat-kiat dari BP Batam agar kami dapat mengembangkan PPID kami yang kami akui mengalami penuruan pemeringkatan yang cukup siginfikan setelah 2010. PPID BP Batam luar biasa, memperoleh penghargaan informatif secara 2 tahun berturut-turut dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik, untuk itu kami ingin belajar dengan BP Batam”, ungkap Tuti.

PPID (Pejabat Pengola Informasi dan Dokumentasi) sendiri bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Seperti diketahui bersama bahwa BP Batam berhasil menerima dan mempertahankan gelar peringkat kedua Penghargaaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 kategori Lembaga Non Struktural kualifikasi informatif dari Komisi Informasi Publik (KIP) Republik Indonesia.

Adapun tiga besar penghargaan KIP kategori Lembaga Non Struktural (LNS) pada tahun 2018 yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengusahan (BP) Batam dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI. BP Batam mendapat gelar Badan Publik Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Kunjungan ini diterima oleh Direktur Promosi dan Humas Dendi Gustinandar selaku atasan PPID, Kasi Hubungan Media dan Antar Lembaga Muhardi selaku PPID Utama, Kasi Publikasi Sazani beserta tim PPID Utama BP Batam.

Dendi mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu pilar untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas Badan Publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Capaian yang diperoleh PPID BP Batam merupakan bentuk dari komitmen yang tinggi, konsistensi dan fokus yang di bangun oleh para “punggawa” atau tim PPID BP Batam yang begitu konsen terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi oleh BP Batam.

“Pimpinan silih berganti, tapi “punggawa”nya tetap konsisten, fokus dan memiliki komitmen yang sangat tinggi. Konsentrasinya tinggi sekali untuk masalah ini dan komitmennya kuat sehingga PPID BP Batam dapat meraih capaiannya selama ini.” Ungkap Dendi memberikan apresiasi terhadap sumber daya manusianya.

Selain itu Dendi juga menekankan pentingnya membangun _Capacity Development_ didalam semua PPID unit kerja dalam satu organisasi. _Capacity Development_ akan meningkatkan pemahaman dan keselarasan, rasa empati terhadap fungsi organisasi, keilmuan, efisiensi, efektivitas dan reponsivitas kinerja sumber daya manusia untuk penguatan organisasi melalui PPID BP Batam.

Namun demikian, Dendi menyadari pasti kekurangan tetap ada dan melalui benchmark ini ia harapkan dapat menjadi ajang tukar pengalaman untuk pengembangan PPID di organisasi masing-masing.

“Kompleksitas yang ada di DPR RI tentu akan berbeda dengan BP Batam, kami juga harus belajar dari DPR RI bagaimana mengelola kompleksitas yang ada dan mengadopsi ketangguhan PPID DPR RI.” imbuhnya.

Usai diskusi, selanjutnya rombongan PPID DPR RI berkunjung ke Media Center BP Batam, Ruang Pelayanan PPID dan Ruang Pers BP Batam.

(red/BP)

Batam- Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan atas LKPD 2018, Pemko Batam kembali meraih WTP untuk ke-7 kalinya.

“Capaian opini WTP ini merupakan capaian opini WTP ke-7 Pemerintah Kota Batam sejak tahun 2012. Pencapaian tersebut terwujud tak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Batam dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Heru Pudyo Nugroho yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, M Nurul Hidayatullah saat penyerahan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan di aula Kantor Walikota Batam, Rabu (9/10).

Ia menjelaskan, opini WTP ini hanya dapat diperoleh jika memenuhi empat kondisi sesuai UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kondisi yang dimaksud pada pasal 16 yaitu kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah, dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

“Pencapaian ini merupakan bukti komitmen Pemko Batam dalam memperbaiki secara terus menerus tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya,” kata dia.

Ia berpesan, hendaknya opini WTP ini memiliki korelasi positif terhadap kinerja pembangunan di daerah. Karena pada akhirnya keuangan negara termasuk dana transfer adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin yang mewakili Walikota Batam saat menerima piagam penghargaan mengatakan capaian ini tak lepas dari dukungan jajaran pegawai di lingkungan Pemko Batam serta masyarakat umumnya.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran di Pemko Batam. Serta dukungan seluruh masyarakat Kota Batam. Atas nama Walikota dan Wakil Walikota Batam, kami mengucapkan terima kasih,” ujarnya.

(red/HP/GM)

Batam – Terobosan baru dari Itwasda Polda Kepri dengan meluncurkan Pengaduan Masyarakat berbasis Online pada hari ini Rabu (9/10/2019).

Dalam Launching tersebut dihadiri oleh Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Purwolelono, S.IK., M.M, Ketua Perwakilan Ombudsmen R.I Prov Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Para Kapolres/ta jajaran Polda Kepri, Tokoh Masyarakat Perwakilan LBH, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Pengusaha Muda dan LSM Kota Batam.

Dijelaskan oleh Irwasda Polda Kepri “Terobosan baru dari Itwasda polda Kepri yaitu bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, merujuk dari undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan hal ini adalah salah satu wujud Implementasi dari undang-undang tersebut.

Dengan meluncurkan website www.dumasitwasdapoldakepri.id masyarakat dapat mengakses dan melaporkan pengaduan terkait pelayanan Polri dan masyarakat bisa melakukan pengaduan selama 24 jam.

“Untuk mengakses website tersebut sangat mudah, masyarakat cukup mengisi username dengan mengisi alamat email dan Password nya Nomor handphone yang bersangkutan, setelah masyarakat melapor paling lama dua hari laporan tersebut akan ditindaklanjuti, untuk Identitas pelapor sendiri juga dijamin kerahasiaannya” jelas Irwasda Polda Kepri.

“Saat ini kita terus melakukan sosialisasi tentang website ini dan pada hari ini kita telah mengundang dari beberapa perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum dan pengawas eksternal, hingga kedepan nya akan disosialisasikan website ini ketengah masyarakat” tutup Irwasda Polda Kepri.

(red/HMS Polda)