Batam (BT) Sebanyak 45 Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau terpilih hasil pemilu legislatif 17 April 2019 lalu, hari ini resmi dilantik periode 2019-2024 diruang utama Gedung DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (09/09/2019).
Kemenkeu : Tidak semua iuran BPJS Naik 100 persen
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, tidak semua iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ksehatan Naik 100%. Hanya kelas 1 dan kelas 2 yang naik 100%, sementara kelas 3 naik 65%.
“Itu (kenaikan 100%) hanya berlaku untuk Kelas 1 dan Kelas 2. Untuk kelas 3, tidak sebesar itu. Untuk Kelas 3, usulan kenaikannya adalah dari Rp25,5 ribu menjadi Rp42 ribu, atau naik 65%,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kepala Biro KLI) Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (9/9) siang.
Menurut Nufransa, kenaikan peserta mandiri kelas 3 sebesar Rp42 ribu itu sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Bahkan bagi peserta mandiri Kelas 3 yang benar-benar tidak mampu dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga berhak untuk masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
Adapun besaran iuran BPJS Kelas 1 dan 2 yang diusulkan pemerintah akan berlaku mulai Januari 2020 adalah: a. Kelas 1 jadi Rp160.000 per bulan (sebelumnya Rp80 ribu), dan kelas 2 menjadi Rp110 ribu per bulan (sebelumnya Rp51.000).
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menegaskan, dalam menaikkan iuran ini, pemerintah mempertimbangkan 3 hal utama yaitu kemampuan peserta dalam membayar iuran (ability to pay), upaya memperbaiki keseluruhan sistem JKN sehingga terjadi efisiensi, serta gotong royong dengan peserta pada segmen lain.
“Pemerintah sangat memperhitungkan agar kenaikan iuran tidak sampai memberatkan masyarakat dengan berlebihan,” jelas Nufransa.
Untuk itu, lanjut Nufransa, jika ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, bisa saja peserta yang bersangkutan melakukan penurunan kelas, misalnya dari semula Kelas 1 menjadi Kelas 2 atau Kelas 3; atau dari Kelas 2 turun ke Kelas 3.
Namun Nufransa memastikan, kenaikan iuran BPJS ini akan diiringi dengan perbaikan sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) secara keseluruhan sebagaimana rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baik terkait kepesertaan dan manajemen iuran, sistem layanan dan manajemen klaim, serta strategic purchasing.
Nufransa juga menyampaikan, bahwa rencana kenaikan iuran ini juga adalah hasil pembahasan bersama oleh unit-unit terkait, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), (Kemenkes), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres).
Tidak Bayar Iuran
Dalam kesempatan itu Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kepala Biro KLI) Kemenkeu Nufransa Wira Sakti juga mengklarifikasi alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS. Ia menyebutkan, diantara penyebab utama defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah terjadi sejak awal pelaksanaannya adalah besaran iuran yang underpriced dan adverse selection pada peserta mandiri.
Menurut Nufransa, banyak peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal, dan setelah sembuh, peserta berhenti membayar iuran atau tidak disiplin membayar iuran.
Pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7 persen. Artinya, 46,3 persen dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak. Sejak 2016 – 2018, besar tunggakan peserta mandiri ini mencapai sekitar Rp15 triliun.
“Pemerintah menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional dan usulan untuk mendisiplinkan peserta yang menunggak iurannya, khususnya peserta mandiri,” jelas Nufransa.
Sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri adalah Rp8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp27,9 triliun. Dengan kata lain, claim rasio dari peserta mandiri ini mencapai 313 persen. Dengan demikian, seharusnya kenaikan iuran peserta mandiri lebih dari 300%.
(Biro KLI Kemenkeu/ES)
Hasil Munaslub PP PPM, Terpilih Berto Izaak Doko sebagai Ketum
Jakarta – Berto Izaak Doko terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM) dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berakhir Minggu (8/9/2019) dini hari.
Seperti yang dilansir dari Beritasatu. com, terpilihnya Berto, cucu Veteran yang juga Pahlawan Nasional asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Izaak Huru Doko ( I.H.Doko), itu mendapat dukungan penuh dari utusan 24 provinsi yang hadir.
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) bertema “Melalui Munaslub Pemuda Panca Marga Kembali di Bawah Naungan Legiun Veteran Republik Indonesia” dibuka Ketua Umum DPP LVRI Letjen TNI Purn Rais Abin. Ia berpesan agar Ormas yang dilahirkan LVRI itu kembali ke khitah sesuai AD/ART. Ibaratnya kembali menjadi PPM “24 karat”.
PPM selama ini seperti anak hilang. Karena tidak menganggap lagi LVRI sebagai organisasi yang melahirkkannya. Bahkan di bawah ketua H Abraham Lunggono AD/ART diubah sehingga tak murni 24 karat lagi. Misalnya membolehkan anggota bukan anak veteran. Pengurua PPM juga leluasa melakukan politik praktis.
Sekjen DPP LVRI Marsda TNI (Purn) FX. Soejitno saat menutup Munaslub mengatakan berakhirnya Munaslub bukan berarti selesai pekerjaan. “Masih banyak yang harus diselesaikan, terutama validasi dan soliditas organisasi. Segera konsolidasikan seluruh anggota dan lakukan kunjungan ke daerah untuk menyerap aspirasi yang berkembang”, ucapnya.
Pimpinan sidang yang terdiri dari lima orang perwakilan peserta munaslub menetapkan agar ketua umum terplih bersama tim formatur diberi wewenang dan mandat penuh untuk menyusun komposisi dan personalia PP PPM masa bakti 2019 – 2024.
Selanjutnya membentuk tim guna menyusun dan menyempurnakan AD/ART PPM dalam waktu paling lama 30 hari. Kemudian menyusun rencana program kerja untuk lima tahun ke depan.
Humas DPP LVRI, Sudadi, menambahkan penyelenggaraan Munaslub berlangsung lancar, aman, dan tertib. Sejumlah unsur pimpinan DPP LVRI ikut mendampingi dari awal hingga berakhirnya acara.
(red/B. Satu)
Ketahanan pondasi Jembatan 2 Pulau Dompak Tanjungpinang dipertanyakan warga
TANJUNGPINANG – Sejumlah pihak mempertanyakan ketahanan pondasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau yang baru diketahui rusak sejak awal Agustus 2019.
“Sekarang ‘kan sudah dibuka jembatan itu untuk motor. Apa tidak bahaya?” kata salah seorang warga KM 8 Tanjungpinang, Ujang, di Jembatan 2, Jumat.
Hal senada juga dikatakan Sari, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang (UMRAH). Jika membahayakan keselamatan masyarakat, sebaiknya ditutup sampai benar-benar kokoh.
“Kalau kita lihat foto-foto tiang jembatan yang beredar di medsos itu, seperti mau rubuh, karena sudah keropos,” ujarnya.
Indra, warga KM 10, enggan ke Kampus UMRAH di Pulau Dompak melalui jembatan itu, karena ragu. Ia mengendarai sepeda motornya menuju kampus melalui Jembatan 1.
“Biar jauh yang penting selamat,” ucapnya.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sendiri sampai sekarang belum mengetahui berapa lama ketahanan pondasi Jembatan 2 Pulau Dompak.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kepri, Hendrija, mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan dari perusahaan konsultan yang merancang pembangunan Jembatan 2 Dompak tersebut.
“Pusat Jembatan dan Jalan Kementerian PUPR hanya meneliti kerusakan pondasi jembatan, dan menyebabnya, tidak sampai pada ketahanan jembatan,” ujarnya.
Hendrija mengemukakan tiang pondasi Jembatan 2 Pulau Dompak sebanyak 234 unit. Seluruh tiang pondasi mengalami kerusakan, namun tingkat kerusakannya berbeda-beda.
Empat tiang jembatan dalam kondisi putus, sementara 51 tiang korosi, dan sisanya keropos.
“Kalau dibiarkan tentu berbahaya,” ucapnya.
Jembatan itu, kata dia dibuka sementara untuk kendaraan roda dua, namun tidak boleh konvoi. Kebijakan itu diberlakukan untuk membantu warga setempat, yang mengeluh sejak jembatan itu ditutup.
Namun warga diminta tetap waspada.
“Jembatan dijaga ketat, meski motor sudah diperbolehkan melewati jembatan tersebut,” katanya.
(red/kominfo/GM)
Serbuan Teritorial, Kodim Jember sasar Universitas Muhammadiyah
Jember – Serbuan teritorial merupakan salah satu program yang sengaja digagas oleh pihak TNI-AD dalam upaya meningkatkan,
sekaligus memberikan pemahaman terhadap para pemuda akan pentingnya
menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
Saat ini, program itu mulai gencar dilakukan oleh seluruh
jajaran TNI-AD. Bahkan, pelajar, merupakan salah satu bagian komponen
terpenting yang harus mendapatkan pembekalan tersebut.
Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak Kodim 0824/Jember
pagi ini di Universitas Muhammadiyah. Sabtu, 7 September 2019 pagi.
Dihadapan mahasiswa baru Unmuh Jember, Letkol Inf La Ode
Muhammad Nurdin, S. Sos, M.I.Pol, menjelaskan jika intelektualitas yang
cemerlang, ada pada genggaman para pemuda, khususnya pelajar.
“Ingat, masa depan bangsa dan negara ini (Indonesia) ada
di tangan kalian. Sebab, kalian merupakan generasi penerus bangsa,”
ujar La Ode.
Beberapa hal, ujar mantan Dandim 0831/Surabaya Timur ini,
seakan menjadi ancaman terhadap Persatuan dan Kesatua yang selama ini
sudah terwujud dengan baik di Indonesia.
Selain Proxy War, ia juga menyebut jika keberadaan peredaran
narkoba hingga pergaulan bebas di kalangan pemuda saat ini, seakan
menjadi penghambat akan perkembangan bangsa. “Hindari dan jauhi segala macam obat-obatan terlarang. Hindari juga pergaulan bebas, sebab itu bisa merusak masa depan,” tuturnya.
Ia berharap, dengan adanya beberapa imbauan yang diberikannya ke para mahasiswa baru saat ini, bisa dijadian acuan maupun pondasi bagi para pelajar di Universitas tersebut, agar lebih fokus
terhadap masa depan mereka. “Masa depan kalian masih panjang. Kejar
terus prestasi, raih wawasan dan ilmu sebanyak-banyaknya,” pinta La
Ode.
(red/GM)
BP Batam Gaet Investor dari Ajang CIFIT 2019
Batam-Badan Pengusahaan (BP) Batam berupaya menggaet investor dalam ajang China International Fair for Investment and Trade (Pameran Internasional China untuk Investasi dan Perdagangan/CIFIT) 2019 yang digelar di Xiamen International Conference and Exhibition Centre, Xiamen, China pada 8 – 11 September 2019.
Kegiatan tahunan ini dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung dan peserta pameran yang berasal dari institusi pemerintahan, agen promosi investasi asosiasi bisnis dan prusahaan multinasional yang berasal dari 100 negara.
Keikutsertaan BP Batam dalam kegiatan CIFIT 2019 ini merupakan kegiatan bersama yang dipimpin oleh Kementerian Perindustrian. Delegasi Indonesia, dalam ajang ini, selain BP Batam, juga mengikutsertakan beberapa kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Dwiyanto Eko Winaryo, di hadapan para investor memaparkan tentang potensi, peluang dan kemudahan investasi yang ditawarkan di Batam sehingga diharapkan mampu menarik investor asal Tingkok untuk berinvestasi di Batam, khususnya di Bidang Kelautan, Pertanian dan Eco/Toyyiban City. Ia juga memaparkan tentang SEZ Batam dan kesiapan Batam dalam Industri 4.0.
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Fujian, Guo Ningning, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya konektivitas yang terintegrasi antara kedua negara, China – Indonesia. Ia juga berharap hubungan kerjasama antara Indonesia dan RRT, dalam hal ini Provinsi Fujian, lebih erat ke depannya terutama di bidang logistik, keuangan dan investasi.
Duta Besar RI untuk China dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, mengatakan kerjasama RI dan Fujian di bidang investasi dan perdagangan harus lebih ditingkatkan. “China akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dan Indonesia aka, jadi ke-6 di dunia,” katanya.
“Tidak ada pilihan lain selain merekatkan kerjasama yang lebih dari kedua negara,” tambah dia.
Djauhari Oratmangun juga menegaskan pernyataan Wakil Gubernur Fujian, bahwa kerjasama Provinsi Fujian di bidang investasi dan perdagangan sangatlah baik. “Fujian juga merupakan daerah maritim, sama dengan Indonesia,” katanya.
CIFIT saat ini merupakan acara promosi investasi internasional China yang bertujuan memfasilitasi investasi bilateral. Ini juga merupakan acara investasi global terbesar yang menampilkan pameran investasi dan perdagangan, Forum Investasi Internasional (IIF), serangkaian seminar tentang isu-isu investasi panas, dan symposium proyek investasi. (yhp)
Batam, 8 September 2019
(red/BP)
Kodim 0315/Bintan Gelar Tradisi Penyambutan dan Pelepasan Komandan Kodim 0315/Bintan
Bintan- Kodim 0315/Bintan menggelar acara Tradisi Penyambutan Komandan Kodim 0315/Bintan yang baru Letkol Inf I Gusti Ketut Artasuyasa beserta Istri dan Pelepasan Komandan Kodim 0315/Bintan yang lama Letkol Inf I Gusti Bagus Putu Wijangsa beserta Istri, di Makodim 0315/Bintan, Kota Tanjungpinang, Minggu (08/9/2019).
Kegiatan Tradisi Penyambutan serta Pelepasan Dandim 0315/Bintan tersebut, dihadiri Kasdim 0315/Bintan Mayor Czi Slamet Wahyudi para Pasi beserta para Danramil, para perwira dan PNS jajaran Kodim 0315/Bintan.
Pada kesempatan tersebut, Letkol Inf I Gusti Ketut Artasuyasa, selaku Komandan Kodim 0315/Bintan yang baru mengatakan, kegiatan penyambutan maupun pelepasan Dandim 0315/Bintan ini, merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap satuan dilingkungan TNI AD, sebagai wujud penghormatan kepada pejabat yang lama maupun yang baru.
“Program-program yang bagus, kemudian program kerja yang sudah ditetapkan oleh komando atas, akan kita laksanakan dan juga, program-program yang bagus yang telah dilaksanakan oleh Pak I Gusti Bagus Putu Wijangsa akan kita teruskan,” ujar Dandim.
Selanjutnya kami akan segera berkoordinasi dan menjalin silaturrahmi bersama unsur stake holdet di Wilayah Teritorial Kodim 0315/Bintan.
“Disamping itu juga, masalah Kamtibmas dan pembinaan Teritorial harus kita pertajam lagi, dalam rangka menjaga keamanan di wilayah 0315/Bintan,” ucapnya.
Diketahui juga, bahwa sebelumnya Dandim yang baru menjabat sebagai Kasrem 023/KS dan Dandim yang lama, selanjutnya akan menjabat sebagai Waaster Divif I/Kostrad.
(red/GM)
HUT Ke 47Rindam V/Brawijaya, Kolonel Zainuddin Membaur dengan para gowes Mania
Malang – Ratusan gowes mania beramai-ramai mendatangi Mako Rindam V/Brawijaya, Kota Malang. Lokasi itu, merupakan rute awal pelaksanaan gowes yang digelar dalam rangka memperingati HUT RI ndak V/Brawijaya ke-47 tahun.
Beberapa rute, juga sudah dipersiapkan oleh pihak panitia.Para gowes, nantinya akan menempuh rute kurang lebih sepanjang 35 kilometer.
Hal itu, dikatakan oleh Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel
Inf Zainuddin yang hadir untuk memeriahkan berlangsungnya HUT tersebut.
Selain dimeriahkan oleh personel TNI, pelaksanaan gowes tersebut juga turut diikuti oleh pihak Pemda, Kepolisian hingga masyarakat.
“Informasi yang saya terima, rutenya nanti melewati Sawojajar, Ampel
Dento, Pakis, Blimbing, Bengawan Solo dan kembali lagi ke Dodikjur,”
jelas Danrem. Minggu, 8 September 2019.
Selain dijadikan ajang peringatan HUT, kata Danrem, gowes tersebut
digelar juga bertujuan untuk memantapkan Kemanunggalan TNI, baik dengan
aparat, Pemda dan warga.
“Kemanunggalan yang sebelumnya sudah terwujud dengan baik, kita perkokoh lagi melalui kegiatan ini,” pungkasnya.
(red/GM)
Hari HAN 2019 Dinsos adakan berbagai perlombaan tingkat pelajar Se- Kabupaten Lingga
Penulis :Derajad
Kabiro lingga
Lingga – Dinas Sosial dan P2TP2A menggelar acara memperingati Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2019 di pantai Sergang Dabo Singkep, Minggu (08/09/2019).
Acara tersebut diikuti oleh Wakil Bupati Lingga, Ketua Penggerak PKK Kabupaten Lingga, Ketua GOW Kabupaten Lingga, asisten, Kaban Kesbangpol, Kejaksaan, Danlanal, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab setempat dan pelajar.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Lingga M. Nizar mengatakan anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh.
Dia mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan adalah merupakan kepedulian Pemkab Lingga kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Lingga.
Menurutnya, masa depan bangsa di masa yang akan datang berada di tangan anak-anak kita saat ini.
“Jadi semakin baik kepribadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Namun sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula di masa yang akan datang,” tutur Wakil Bupati Lingga ini.
Ditempat yang sama, H. Akhmad Syukri selaku Ketua Panitia pelaksana kegiatan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial Lingga mengatakan dalam sambutannya, bahwa UUD 1945, Pasal 28B Ayat (2) mengamanatkan agar Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Sementara itu, pengertian Anak menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Dia menjelaskan bahwa keluarga mempunyai peran penting untuk melindungi anak dengan memberikan pola asuh yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Begitu juga, dalam pembangunan Anak Indonesia, juga mengacu pada Konveksi Hak Anak (KHA) yaitu: non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan menghargai pandangan anak.
Diketahui acara peringatan HAN ini diadakan berbagai macam perlombaan yang diikuti oleh perwakilan para pelajar Se- Kabupaten Lingga mulai dari tingkat Paud- TK, SD, SMP hingga SMA.
KJRI Jeddah Paksa Pengguna Jasa Bayar Kompensasi Uang kepada ART yang Dianiaya
Jeddah—Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memaksa seorang pengguna jasa (majikan) membayar kompensasi senilai 50 ribu riyal atau setara Rp185 juta kepada asisten rumah tangga (ART) berinisial SW.
Perihal tersebut diketahui sesuai Rilis yang dikirim ke redaksi Batamtimes. Co, kompensasi tersebut merupakan hasil kesepakatan setelah SW menyatakan bersedia memberikan pemaafan (tanazul) kepada keluarga majikan yang telah melakukan penganiayaan terhadapnya.
Selain itu, KJRI Jeddah juga berhasil memaksa majikan melunasi sisa gaji 12 bulan yang nilainya mencapai 12 ribu riyal atau setara Rp44,4 juta.
Keberadaan SW ditemukan KJRI atas informasi dari pihak kepolisian yang menyebutkan adanya seorang perempuan asal Indonesia dengan beberapa bekas luka pada beberapa bagian tubuhnya. Kepada polisi, dia mengaku melarikan diri dari majikannya.
“Kami memerintahkan tim petugas agar segera menjemput SW di kantor polisi,” ujar Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin.
Berbekal surat keterangan dari pihak kepolisian, Tim Pelayanan dan Pelindungan Warga (Yanlin) KJRI Jeddah membawa SW ke rumah sakit untuk melakukan visum.
“Ini tindakan tidak berperikemanusiaan yang harus diproses secara hukum. Kami perintahkan agar kasus ini dikawal dan pelaku dibawa ke jalur hukum,” tegas Konjen Hery.
Konjen Hery menambahkan, KJRI Jedah saat ini sedang berkoordinasi dengan instansi berwenang di tanah air untuk melakukan upaya hukum terhdap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap SW.
Kepada petugas, janda dua anak ini menuturkan dirinya dibawa majikan dari Abha ke Jeddah. Saat ada kesempatan, dia kabur dari rumah majikannya yang di Jeddah karena tidak tahan terhadap penyiksaaan oleh majikan laki dan perempuan dan beban kerja yang berlebihan.
“Waktu saya kabur saya ditolong oleh seseorang dan dibawa ke Kantor Polisi, lalu dijemput oleh pihak KJRI,” tutur perempuan asal Lombok Barat itu.
Menurut SW, tindakan kasar atas dirinya berawal dari majikan perempuan yang memergoki suaminya (majikan laki SW) tengah mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap SW. Sejak itu, setiap melakukan kesalahan kecil, dia mengalami kekerasan fisik, mulai dari tamparan, cambukan dengan kabel hingga siraman air mendidih. Bahkan pernah, imbuh SW, dirinya dikasih makan dari sisa makanan di tong sampah.
Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP), SW nekat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja meski ada larangan pengiriman TKI ke Kawasan Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Namun demikian, SW mengaku tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Dia berdalih keberangkatannya ke luar negeri untuk bekerja karena alasan ekonomi.
SW dipertemukan oleh temannya kepada seorang tekong berinisial LR yang berjanji akan membantunya mencarikan pekerjaan di Arab Saudi dan memberinya uang sebesar 3 juta rupiah. Namun, LR mewanti-wanti SW agar ketika ditanya petugas imigrasi saat membuat paspor, dia harus bilang dirinya akan berangkat kerja ke Malaysia.
Sekitar satu bulan menunggu di rumah, akhirnya perempuan kelahiran 1994 tersebut diantar oleh sopir LR pada 19 Desember 2017 untuk terbang ke Jakarta. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, dia dijemput oleh LR dan pada hari yang sama dia diterbangkan ke Riyadh Arab Saudi. Dari Riyadh, SW langsung diberangkatkan menuju Abha, Ibu Kota Provinsi Asir yang berjarak sekitar 700 km dari KJRI Jeddah.
“Di Riyadh saya dijemput oleh orang Saudi. Saya tidak kenal. Terus saya diterbangkan lagi ke Abha. Setelah di Abha saya dijemput orang dan dibawa ke rumah majikan,” tutur SW kepada Mochamad Yusuf, Konsul Tenaga Kerja KJRI Jeddah.
Yusuf mengungkapkan, SW merupakan korban perdagangan manusia bermodus pekerjaan. Selama di Arab Saudi, SW berstatus ilegal karena tidak memiliki izin tinggal (iqamah). Dia diberangkatkan LR dengan visa ziarah (kunjungan) yang menurut aturan yang berlaku di Arab Saudi tidak bisa digunakan untuk bermukim.
Setelah menerima hak-haknya, SW dipulangkan ke tanah air Sabtu, 7 September 2019.
Hingga saat ini KJRI Jeddah menangani berbagai kasus yang menimpa WNI/PMI, termasuk penganiaan dan gaji yang dikemplang pengguna jasa. Sepanjang Agustus, KJRI Jeddah telah berhasil memperjuangkan gaji PMI sebesar 500.838 SR (Saudi Riyal) atau sekitar 1,8 miliar lebih.
Nasional
