8.6 C
New York
Monday, April 27, 2026
spot_img
Home Blog Page 857

Warga Terdampak bencana alam dapat bantuan rekonstruksi

0

Pacitan- Warga di Kabupaten Pacitan, khususnya di Kecamatan Bandar, Jawa Timur, kini tak perlu takut lagi ketika rumah yang mereka tinggali, mengalami kerusakan berat akibat bencana alam.

Pasalnya, keraguan warga itu dihapus dengan adanya program pembukaan rekening bantuan rumah pasca bencana alam oleh pihak Pemda setempat, perihal tersebut diketahui saat Rilis yang diterima Batamtimes, Sabtu, (7/9/2019)

Demikian dikatakan Danramil 0801/06 Nawangan, Kodim 0801/Pacitan. Jumat, 6 September 2019.

Kapten Inf Sutomo menjelaskan, saat ini terdapat 92 Kepala Keluarga di Kecamatan Bandar yang saat ini dibekali pemahaman terkait program pembukaan rekening tersebut.

“92 Kepala keluarga itu terdiri dari beberapa Dusun yang berada di Kecamatan Bandar, Pacitan,” tandasnya.

Program itu, kata Sutomo, merupakan wujud kepedulian dari pihak Pemerintah Daerah setempat terhadap warga.

“Program dari Pemda ini, kita sosialisasikan ke masyarakat agar mereka bisa memahami setiap prosedur kepengurusannya,” ucapnya.

Daeng Ganda Anggota Dewan Termuda, Ikuti Jejak Sang Ayah

0

Natuna (BT) Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Politisi termuda Partai Golkar yang mengikuti jejak orangtua. Peribahasa tersebut tampaknya sangat relevan diberikan kepada Daeng Ganda Rahmatulloh, SH, merupakan Putra kandung mantan Bupati Natuna Drs. Daeng Rusnadi, M.Si, periode 2006-2011 lalu.

50 Personel Lantamal IV Tertibkan rumah warga di Kampung Jawa 

0

Tanjungpinang – Sebanyak 50 personel prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV bersama personel Polsek Tanjungpinang Barat diterjunkan untuk menertibkan dan mengamankan rumah-rumah warga yang bermasalah di Jl. H. Agus Salim Gg. Kepaya Kampung Jawa Kelurahan Tanjungpinang Barat Kepulauan Riau, Jumat (6/09/2019).

Rumah-rumah warga yang sudah dikosongkan sendiri oleh pemiliknya, ditertibkan dengan cara dibongkar secara manual menggunakan tenaga dari prajurit Lantamal IV.

Penertiban ini di laksanakan karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 214/PDT.G/2010 JKT PST tanggal 25 Nopember 2010 dengan amar putusan mengadili dalam konvensi, mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat I.

Kemudian mengadili dalam pokok perkara yaitu, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan yang terakhir, mengadili dalam rekonvensi yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Selaian itu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 782/PDT/2014/PT.DKI tanggal 04 Februari 2015, dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 214/ PDT.G/2010/PN.JKT PST tanggal 25 Nopember 2010.

Juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1277 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016, dengan amar putusan menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi. Dan yang terakhir putusan sidang Pengadilan Negeri Tanjungpinang pembacaan putusan sela Nomor : 84/Pdt.G/2018/PN.Tpg tanggal 11 Juni 2019 dengan amar putusan gugatan para penggugat dinyatakan gugur.

Atas putusan-putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, maka TNI AL/Lantamal IV mempunyai legitimasi pemilik yang sah, sesuai dasar yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00004/1991 a.n Dephan /Luas 934 M2 / IKN :44315015 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor:00010/1991 a.n Dephan/Luas 5.106 M2 / IKN : 44315017.

Langkah-langkah yang sudah dikerjakan oleh Lantamal IV, seperti pendekatan secara persuasive kepada warga yang sedang menghadapi sengketa, dan memberikan surat pemberitahuan untuk mengosongkan dan membongkar sendiri rumah tersebut.

Juga mengirimkan surat somasi kepada warga yang menggugat, dan memberikan fasilitas berupa kendaraan dinas TNI AL, untuk mengangkut barang-barang rumah tangga, bagi warga yang akan memindahkan barang-barangnya ketempat lain.

Harapannya kepada warga tersebut, dapat membongkar sendiri rumahnya dan dapat mengambil kayu-kayu yang layak pakai untuk digunakan kembali.

Pelaksanaan penertiban berlangsung selama satu bulan, diharapkan pelaksanaanya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman.

Hadir dalam kegiatan tersebut Aslog Danlantamal IV Kolonel Laut (T) Cot Bagus Alit Y, S.E., Kadisfaslan Lantamal IV Letkol Laut (T) Wawan Prasetyo N, S.T., Kadiskum Lantamal IV Letkol Laut (KH) M. Muchlis, S.H., M.Tr.Hanla., Dantimintel Lantamal IV Letkol Laut (KH) Franky Jamris Akihary, S.Pt., Danpomal Lantamal IV Letrkol Laut (PM) Rus Indarto, M.Tr. Hanla., Dandenma Lantamal IV Letkol Laut (P) Ahmad Fahrudin, S.T., M.Tr.Hanla., Kadiskes Lantamal IV Mayor Laut (K) Suryatno, S.Kep.Ns., M.Tr. opsla., Pater Danyonmarhanlan IV Mayor Mar Hafied Indarwan, S.E., Pgs Kadisharkan Mayor Laut (T) Heldi, Kadispen Lantamal IV Mayor Marinir Saul Jamlaay, Kapolsek Tanjungpinang Timur Iptu Pol Firudin, Camat Tanjungpinang Barat M. Yatim, S.Sos., M.T., dan Lurah Tanjungpinang Barat Gilang Ihsan Pratama.

 

 

(red/hms)

Operasi patuh Seligi 2019 ,Personel Polres Tanjungpinang turut di Razia

0

Tanjungpinang – Penertiban kelengkapan kendaraan dan pengendara selama Operasi Patuh Seligi 2019 tidak hanya dilakukan pada masyarakat, namun juga dilakukan terhadap Personel Polri dalam hal ini Polres Tanjungpinang.

Sabtu pagi (7/9/2019) Satuan Lalu Lintas bersama Seksi Propam Propam melaksanakan razia / penertiban kelengkapan kendaraan dan pengendara terhadap Personel Polres Tanjungpinang bertempat di Mako Polres Tanjungpinang Jl. A. Yani.

Seluruh Personel Polres Tanjungpinang yang memasuki Mako untuk melaksanakan apel pagi dan tugas kedinasan terlebih dahulu diberhentikan dan dilaksanakan pengecekan.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, S.I.K, MH melalui Kasat Lantas AKP Krisna Ramadhani, S.I.K yang memimpin jalannya penertiban menyampaikan bahwa pemeriksaan kelengkapan Personel Polres Tanjungpinang ini sangat penting dilakukan agar Personel Polres Tanjungpinang selalu tertib dan mentaati peraturan lalu lintas.

Polri sebagai etalase dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban yang juga selalu menyampaikan himbauan-himbauan kamtibmas kepada masyarakat hendaknya memberikan contoh yang baik dan terlebih dahulu menertibkan dirinya.

Pada pelaksanaan penertiban / razia kali ini 1 (satu) Personel didapati tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dikarenakan yang bersangkutan baru saja kehilangan SIM tersebut dan belum melakukan pengurusan penerbitan SIM baru.

 

 

(red/HMS)

Hanya Partai Nasdem yang memenuhi kuota 30% perempuan di DPR terpilih

0

Jakarta – NasDem satu-satunya partai politik yang memenuhi kuota 30% perempuan dengan jumlah 32,2% atau 19 kursi dari total 59 calon legislatif (caleg) DPR RI terpilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Hanya satu partai yang mengandung 30% caleg perempuan terpilih di DPR. Sisanya tidak ada yang mencapai persentase sebanyak itu,” ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus pada diskusi bertajuk Anatomi Caleg DPR RI Terpilih Pemilu 2019 di kantor Formappi, Jakarta,Kamis yang lalu.

Menurut Lucius, partai-partai peserta pemilu hanya mengutamakan jumlah caleg perempuan di atas kertas suara, namun tidak serius memastikan keterpilihan mereka. Dampaknya, jumlah keterpilihan caleg laki-laki masih dominan dari total jumlah 575 kursi DPR yakni mencapai 80% atau 458 orang, sedangkan perempuan hanya 20% atau 117 orang.

“Maka upaya mewujudkan 30% keterwakilan perempuan di rumah rakyat masih perlu perjuangan lebih,” terangnya.

Namun demikian, menurut dia, angka 117 caleg perempuan yang akan menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat lima tahun ke depan meningkat 3% dari periode sebelumnya. Pada pemilu 2014 dengan kuota 560 kursi, 463 orang laki-laki sedangkan 97 sisanya perempuan atau hanya menyentuh angka 17% saja.

“Walaupun naik, tetap saja masih jauh dari kuota 30%,” pungkasnya.

Sementara delapan partai lain yang lolos ambang batas 4% suara tidak ada yang menyentuh persentase tersebut, sehingga jumlah keterwakilan kaum hawa hanya mencapai 20% dari total 575 kursi.

Sebelumnya, Johnny G Plate menegaskan Partai NasDem betul-betul memerhatikan bagaimana peran serta dan partisipasi politik perempuan Indonesia. Hasil keterwakilan perempuan tersebut sebagai caleg merupakan salah satu bentuk dari gerakan perubahan yang ingin ditampilkan oleh NasDem.

Dari Kalbar, Presiden Kunjungi Jateng Tinjau Pabrik Esemka

0

Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Jumat pagi, 6 September 2019, bertolak menuju Provinsi Jawa Tengah untuk melanjutkan agenda kunjungan kerja.

Presiden beserta rombongan lepas landas dari Bandar Udara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.00 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Presiden Jokowi disambut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel.

Dari bandara, Presiden Jokowi direncanakan untuk langsung menuju lokasi PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Kabupaten Boyolali. Di tempat itu, Presiden Jokowi akan meninjau sarana dan prasarana produksi produk Esemka.

Setelah melaksanakan ibadah salat Jumat dan santap siang, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kabupaten Sukoharjo.

Adapun pada sore hari, Presiden akan meresmikan Pembukaan Konsultasi Nasional XII Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FK PKB PGI) Tahun 2019.

Turut menyertai Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Tengah antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Adita Irawati, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho.

 

 

(red/seskab)

Presiden Jokowi Harap DPR Miliki Semangat yang Sama untuk Perkuat KPK

0

Jakarta – Presiden Joko Widodo hingga kini masih belum melihat isi dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski demikian, Kepala Negara berharap agar DPR memiliki semangat yang sama untuk memperkuat KPK.

“Saya kira kita harapkan DPR juga punya semangat yang sama untuk memperkuat KPK,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat, 6 September 2019.

Kepala Negara mengatakan akan terlebih dahulu melihat poin revisi yang diajukan oleh DPR setibanya di Jakarta sebelum berkomentar lebih jauh. Kemarin, Presiden sendiri menegaskan bahwa selama ini KPK telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Saya belum melihat, nanti kalau sudah ke Jakarta. Revisi ini yang direvisi apanya, materi-materinya apa, saya harus tahu dulu baru saya bisa berbicara,” tuturnya.

 

 

(red/seskab)

Naik Status Menjadi Tipe A, Kodim 0315/Bintan Akan Dijabat Kolonel

0

Tanjungpinang – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada Juni 2019 kemarin resmi menaikkan beberapa Komando Distrik Militer (Kodim) di Indonesia dari tipe B ke tipe A.

Perubahan status Kodim di Indonesia tersebut salah satunya Kodim 0315/Bintan jajaran Korem 033/Wira Pratama dari tipe B ke tipe A.

Menjelang di serahterimakan pucuk pimpinan Kodim 0315/Bintan dari Letkol Inf I Gusti Bagus Putu Wijangsa kepada Letkol Inf I Gusti Ketut Artasuyasa akan menandai Status kenaikan Kodim 0315/Bintan pada Hari Sabtu Tanggal 07 September 2019.

Perubahan Status dari B ke A untuk Kodim 0315/Bintan ini sudah diajukan sejak lama dengan alasan karena wilayah Kota Tanjungpinang merupakan Wilayah Ibu Kota Provinsi Kepri yang juga merupakan salah satu Provinsi Terluar di Indonesia.

Sesuai dengan SKEP dari Panglima TNI yang sudah diturunkan ke Mabesad dan dan diturunkan ke Kodam dan Kodam ke Korem selanjutnya Korem ke Kodim 0315/Bintan, bahwa Kodim 0315/Bintan sudah dipilih menjadi Kodim tipe A dan ini sudah sesuai dengan hasil kajian yang telah dilakukan beberapa tahun lalu tentang klasifikasi Kodim di masing-masing wilayah terutama wilayah jajaran Korem 033/Wira Pratama.

Diketahui, untuk pengalihan status Kodim tipe A ini ada pada beberapa kriteria, yang pertama kriteria penyangga ibu kota Provinsi dan kriteria ini masuk ke Kodim 0315/Bintan.

Klasifikasi itu juga telah di kaji sedemikian rupa berdasarkan tupoksi. Dan tupoksi di wilayah Kodim 0315/Bintan ini permasalahannya sangat cukup kompleks karena berada di wilayah perkotaan dan merupakan pintu masuk wilayah ibu kota provinsi.

Saat ini juga, dengan pengalihan tipe B ke tipe A ini tentunya pucuk pimpinan juga akan berganti dengan pangkat sebelumnya dijabat oleh Letnan Kolonel (Letkol) menjadi Kolonel.

Pada sertijab yang akan digelar di Kota Batam yang langsung dipimpin oleh Danrem 033/Wira Pratama Brigjend TNI Gabriel Lema, S.Sos, Dandim 0315/Bintan akan dipimpin oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Kolonel.

Dengan kenaikan tipe ini, wilayah Kodim 0315/Bintan masih tetap membawahi wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.

 

 

(red/PENDIM0315)

Wujudkan Investasi Tahun 2020, DPRD Dukung kebijakan Bupati Lingga kedepan

0

Penulis :Derajad

Kabiro Lingga

Lingga – Dalam rapat koordinasi perdana bersama dengan DPRD Periode 2019-2024 yang digelar di Gedung Daerah Daik Lingga, Jum’at (06/09/2019), beragam tanggapan, kritikan dan masukan disampaikan para anggota dewan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga selaku eksekutif.

hal itu merupakan sebuah masukan dan tambahan informasi yang sangat berharga dalam rangka untuk kemajuan Kabupaten Lingga.

Selain kritikan dan masukan, sebagian besar para anggota dewan yang hadir menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan rakor tersebut.

Bahkan menurut beberapa anggota dewan senior yang belasan tahun berkecimpung di dunia legislatif Kabupaten Lingga, hal ini merupakan sesuatu yang baru pertama kali dilakukan.

“ kami saja yang baru dilantik beberapa hari ini belum sempat berkumpul dan menggelar rapat koordinasi, tapi lebih dahulu Bupati Lingga yang berinisiatif menggelar rakor dan mengundang kami. Sehingga untuk langkah cepat ini, kami sangat-sangat mengapresiasi,” ungkap salah satu anggota dewan.

Dengan saling berkoordinasi seperti ini, para anggota dewan berharap Eksekutif dan Legislatif bisa saling mendukung.

“Jika pahit yang ditelan Bupati, maka pahit itu juga akan kami telan. Jika kesuksesan yang kita dapat, akan kami dukung. Namun jika kegagalan yang kita dapat, kami siap membantu mencarikan solusinya,” ujarnya kembali dengan semangat.

Lebih jauh para anggota dewan yang hadir, menyatakan dukungannya terhadap rencana Bupati Lingga terhadap beragam investasi di Kabupaten Lingga kedepan, semisal pembangunan pabrik pakan ikan, tambak udang yang akan menyerap sekitar 2000 tenaga kerja, serta berbagai investasi lainnya yang akan berdampak positif kepada masyarakat.

“Kami akan senantiasa mendukung rencana Pemkab Lingga membuka jalan investasi. Selama itu berada pada koridor regulasi hukum yang benar dan selama itu untuk kemaslahatan rakyat, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukungnya”.ucap anggota dewan tersebut

Rapat koordinasi ini, memang sengaja dilibatkan para kepala OPD selaku bagian dari eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan, hal ini dinilai penting oleh Bupati Lingga, mengingat DPRD merupakan mitra terdekat Pemerintah Daerah, sehingga memang sudah seharusnya Pemkab Lingga menjalin sinergitas bersama DPRD Lingga selaku legislatif.

“Diantara masukan dan saran yang sangat berharga bagi terwujudnya Lingga Terbilang kedepan adanya keinginan yang kuat agar para anggota dewan untuk memasukkan pokok-pokok pikiran para anggota dewan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan kedalam perencanaan daerah yang pada beberapa tahun lalu hingga saat ini masih sering ketinggalan, sehingga tidak bisa masuk kedalam sistem E-Planning.”kata Bupati Lingga Alias wello

Tidak bisanya masuk pokok pikiran tersebut, tambah alias, dikarenakan pelaksanaan musrenbang lebih dahulu terjadi sebelum reses, sehingga otomatis ditolak oleh sistem E-Planning.

Untuk mengatasi masalah tersebut , yang berakibat kepada tidak tersalurnya aspirasi dan pokok pikiran dari masyarakat, maka ada mekanisme yang harus ditempuh.

Kemungkinan DPRD akan melaksanakan perubahan waktu pelaksanaan reses yang akan digelar sebelum pelaksanaan musrenbang, sehingga diharapkan bisa menampung semua pokok pikiran kedalam aplikasi E-Planning. Hal ini dilakukan mengingat aplikasi tersebut sudah didesain oleh pemerintah pusat dengan sedemikian rupa, sehingga yang sudah masuk dalam perencanaan tidak bisa ditambah ditengah jalan, dan jika dipaksakan akan berpotensi melanggar hukum.

Tidak hanya itu, demi meningkatkan sinergi dan kesepahaman pandangan antara eksekutif dan legislatif, para anggota DPRD Kabupaten Lingga sangat menggalakkan kegiatan semacam ini digelar kembali dalam tempo tertentu. Gayung bersambut, dan Bupati Lingga pun menyetujuinya untuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antar keduanya dalam jangka waktu tertentu.

“Nanti Insya Allah akan kita adakan lagi kegiatan rapat koordinasi seperti ini pada 3 bulan atau 6 bulan sekali sehingga kita bisa sama-sama mengawal arah pembangunan serta menyatukan persepsi dan kesepahaman” kata Bupati Lingga menanggapi.

Bupati berharap hubungan kausalitas yang selama ini telah terjalin antara Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Lingga bisa semakin membaik demi mewujudkan Lingga Terbilang.

“Meskipun berbeda ‘warna’, meskipun berbeda kepentingan, namun tujuan kita satu, untuk kemajuan rakyat. Silang pendapat itu hal yang biasa, namun bagaimana komitmen kita bersama untuk peningkatan kinerja demi mewujudkan Kabupaten Lingga yang terbilang,”tutup Bupati Lingga dengan mantap.

Rapat koordinasi tersebut diakhiri dengan foto bersama antara Bupati Lingga bersama para Kepala OPD dengan 13 anggota DPRD yang hadir.

Pemkab Lingga menggelar Rapat Koordinasi perdana bersama anggota DPRD periode 2019-2024.

0

Lingga – Dalam rangka memperkuat sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lingga, Pemkab Lingga menggelar Rapat Koordinasi perdana bersama anggota DPRD masa jabatan 2019-2024.

Rapat koordinasi ini dihadiri Bupati Lingga, Sekda Lingga, Asisten I dan Asisten III Setda Lingga, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lingga yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu.

Selain itu, hadir para kepala OPD dan ketua MUI Kabupaten Lingga dalam rapat yang digelar di Gedung Daerah Daik Lingga, Jum’at (06/09/2019)

Dalam rapat koordinasi yang diinisiasi Bupati Lingga tersebut dibahas sejumlah isu-isu strategis dan berbagai agenda pembangunan yang direncanakan oleh Pemkab Lingga kedepan yang dalam hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Lingga.

Pada kesempatan perdana tersebut, Bupati Lingga Alias Wello mengatakan, terimakasih atas kehadiran para anggota dewan terpilih untuk hadir dalam rapat koordinasi yang sekaligus ditujukan untuk menjalin sinergi dan menciptakan kesepahaman bersama serta kesatuan pandang terhadap perkembangan Kabupaten Lingga.

“Kami bangga dengan saudara-saudari kita ini, semoga bisa sama-sama menjadi penyemangat kita, sehingga hubungan baik yang sudah terjalin selama ini, dapat semakin menguat” ujarnya

Alias juga berharap, dengan adanya kegiatan semacam ini, 3 fungsi legislatif bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Bupati Lingga menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus segera digesa, apakah nantinya dituangkan dalam suatu keputusan bersama, ataupun dalam bentuk peraturan daerah, tergantung dari urgensinya.

Diantaranya yakni mengenai masalah percepatan investasi dan regulasinya; serta berbagai kegiatan yang berkenaan pada penekanan sektor pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan, dengan tanpa mengabaikan sektor pelayanan dasar.

Pada kesempatan itu Bupati menyampaikan dalam waktu dekat, Pemkab Lingga akan meluncurkan pabrik pakan ikan yang terbesar di Kepulauan Riau pada peringatan hari jadi Kabupaten Lingga yang bertepatan dengan 2 windu Kabupaten Lingga pada bulan November mendatang.

Selain itu, juga ada peluncuran Politeknik pertanian, serta pembangunan tambak udang dengan bekerjasama dengan konsorsium asal China.

Berbagai investasi tersebut nantinya akan menyerap cukup banyak tenaga kerja lokal, sehingga mampu menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu juga, pada pengolahan pakan ikan tersebut nantinya juga akan digunakan produk lokal berupa sagu dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap hari produksinya, sehingga dapat membantu geliat perekonomian para petani lokal untuk terus berproduksi.

Dalam rapat koordinasi itu, beragam tanggapan, kritikan dan masukan disampaikan para anggota dewan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga selaku eksekutif, hal ini merupakan sebuah masukan dan tambahan informasi yang sangat berharga dalam rangka untuk kemajuan Kabupaten Lingga.

Selain kritikan dan masukan, sebagian besar para anggota dewan yang hadir menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan rakor tersebut.

Bahkan menurut beberapa anggota dewan senior yang belasan tahun berkecimpung di dunia legislatif Kabupaten Lingga, hal ini merupakan sesuatu yang baru pertama kali dilakukan.

“Bahkan kami saja yang baru dilantik beberapa hari ini belum sempat berkumpul dan menggelar rapat koordinasi, tapi lebih dahulu Bupati Lingga yang berinisiatif menggelar rakor dan mengundang kami. Sehingga untuk langkah cepat ini, kami sangat-sangat mengapresiasi,” ungkap salah satu anggota dewan.

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga