Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk segera menginventarisasi segala regulasi mengenai ekonomi dan investasi yang dirasa menghambat gerak pemerintah dalam upaya meningkatkan laju ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran terkait untuk membahas langkah-langkah dan antisipasi dalam menanggapi perkembangan ekonomi dunia.

“Saya minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2019.

Presiden menjelaskan, pertumbuhan ekonomi global yang saat ini tengah melambat menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi resesi yang semakin besar. Indonesia harus segera merespons kekhawatiran tersebut dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi atau menghindari dampak dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global tersebut.

“Langkah-langkah antisipatif diharapkan sudah benar-benar secara konkret kita siapkan dan kita berharap perlambatan pertumbuhan ekonomi, kemudian dampak dari resesi yang semakin besar ini, bisa kita hindari,” kata Presiden.

Menurutnya, langkah tercepat yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut ialah dengan meningkatkan investasi yang masuk. Inventarisasi regulasi yang dirasa menghambat merupakan langkah awal untuk membenahi sistem perizinan dan investasi di Indonesia.

Dalam rapat terbatas tersebut, Kepala Negara memaparkan bahwa sekira kurang lebih dua bulan lalu, terdapat 33 perusahaan mancanegara yang keluar dari Tiongkok. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 di antaranya memilih untuk berinvestasi di Vietnam, sedangkan 10 lainnya memilih Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Tidak ada satu pun dari perusahaan-perusahaan tersebut yang memilih untuk berinvestasi di Indonesia. Presiden mengatakan bahwa hal itu harus menjadi catatan tersendiri dan meminta jajarannya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Nanti seminggu lagi kita akan bicara mengenai masalah bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat itu,” tuturnya.

Terkait puluhan perusahaan yang berinvestasi di negara-negara tetangga tersebut, Presiden menelusuri dan memperoleh hasil bahwa yang menjadi salah satu alasan mereka ialah soal kecepatan. Di Vietnam misalnya, hanya butuh waktu 2 bulan bagi suatu perusahaan untuk dapat masuk dan berinvestasi ke sana.

“Kita bisa bertahun-tahun. Penyebabnya hanya itu, enggak ada yang lain. Oleh sebab itu, tadi saya suruh kumpulkan regulasi-regulasi ya itu, larinya nanti ke sana,” imbuhnya.

Lebih jauh, selain meminta inventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk menginventarisasi perusahaan-perusahaan mancanegara yang sudah berkomitmen untuk menanamkan investasinya di Indonesia namun masih mengalami kendala sehingga belum dapat terealisasi. Ia memberikan waktu selama satu minggu ke depan untuk dapat mengumpulkan data-data tersebut.

“Semuanya akan kita cek satu per satu daftarnya sehingga betul-betul mereka merasa dilayani,” ia menambahkan.

Sebelum mengakhiri sesi pengantar rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan jajarannya untuk terus mengawasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan investasi ini.

Dampingi mereka sampai terealisasi. Kita ini jangan kayak pejabat minta dilayani, kita (yang) melayani,” tandasnya.

(red/Seskab)

Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Selasa, 3 September 2019, memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penerapan peta jalan industri 4.0 yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta. Bersama dengan jajaran terkait, Kepala Negara membahas tindak lanjut dari peta jalan industri 4.0 yang telah diluncurkan pada 4 April 2018 lalu.

Melalui peta jalan yang saat itu digagas oleh Kementerian Perindustrian dengan tema “Making Indonesia 4.0”, pemerintah hendak mengupayakan revitalisasi industri Indonesia secara menyeluruh.

“Ini kita perlukan agar langkah-langkah kita menghadapi perubahan global yang sangat cepat terutama datangnya revolusi industri jilid ke-4 ini betul-betul jelas, terukur, dan terintegrasi,” ujar Presiden dalam sesi pengantar rapat terbatas tersebut.

Saat ini, revolusi industri keempat yang berbicara tentang implementasi teknologi automasi dan pertukaran data dalam bidang industri tengah mentransformasi dunia. Menyambut perubahan tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia harus berani berubah dan melakukan pembenahan secara besar-besaran.

“Kita harus berani berubah. Berani melakukan berbagai lompatan dan langkah-langkah terobosan yang dimulai dari perbaikan regulasi yang tidak sinkron, peningkatan kualitas SDM, membangun ekosistem inovasi industri yang baik, peningkatan insentif-insentif untuk investasi di bidang teknologi, kemudian juga mendesain ulang zona-zona industri sampai dengan perbaikan alur aliran bahan materialnya,” ucapnya.

Pemerintah sendiri, dalam peta jalan tersebut, menjadikan lima industri nasional sebagai fokus implementasi industri 4.0 di tahap awal. Kelima industri prioritas tersebut ialah industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, elektronik, dan kimia.

Dalam pengantarnya itu, Presiden Joko Widodo meminta jajaran terkait untuk berkonsentrasi dalam membenahi dan memperbaiki struktur industri prioritas tersebut sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor dan investasi serta mewujudkan pembukaan sepuluh juta lapangan kerja baru di tahun 2030 di mana industri Indonesia pada saat itu diharapkan telah mampu mengimplementasikan industri 4.0 dan bersaing dengan negara-negara lainnya.

“Saya yakin kalau kita konsentrasi memperbaiki struktur industri nasional kita sehingga makin kuat, maka kita akan mampu meningkatkan PDB secara signifikan dan terutama mendorong peningkatan ekspor dan investasi. Juga tidak kalah pentingnya adalah peningkatan lapangan pekerjaan yang baru, yang bisa menampung lebih banyak lagi tenaga-tenaga kerja yang ada di negara kita,” tandasnya.

(red/sekneg)