8.6 C
New York
Sunday, April 26, 2026
spot_img
Home Blog Page 875

Gerakan pramuka akan menjadi tempaan pemimpin masa mendatang

0

Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, menyampaikan bahwa gerakan praja muda karana (pramuka) akan bisa menjadi tempaan pemimpin masa mendatang.

Hal ini selaras dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) bukan hanya lahiriah saja namun juga modal kapital, kultur atau budaya.

“Bagaimana membentuk manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul, manusia petarung, itulah yang kemudian menjadikan prioritas. Setelah pada periode pertama pemerintahan pak Jokowi pada infrastruktur, maka pada periode ke-2 ini mengenai sumber daya manusia,” ujar Seskab saat diwawancara dalam rangka memperingati hari Pramuka ke-58, di ruang kerjanya, Jakarta.


Untuk itu, lanjut Seskab, manusia-manusia Indonesia harus siap untuk naik kelas. Ia menambahkan bahwa Bangsa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi bangsa yang hanya menunggu tetapi bangsa yang agresif, progresif, bangsa yang unggul, bangsa yang maju, bangsa yang siap bertarung melawan bangsa-bangsa dunia dalam hal bukan perang tetapi pemikiran, kemajuan, kebangsaan, dan yang lainnya.

Dalam kesempatan itu, Seskab berharap bahwa gerakan Pramuka pada waktunya itu selalu tepat. “Sekarang ini yang diperlukan oleh anak muda adalah bagaimana belajar berorganisasi,” ujarnya.

Pramuka, menurut Seskab, harus bisa memberikan wadah itu, memberikan kesempatan itu, untuk berlatih kepemimpinan, berlatih berorganisasi, berlatih bermusyawarah bermufakat. “Maka, bagi siapapun anak muda mari bersama-sama untuk belajar berorganisasi, menyiapkan diri, ada pada pramuka,” pungkas Seskab di akhir wawancara.

 

 

(red/setkab)

Memeriahkan HUT RI ke-74 Kecamatan Belakangpadang akan menggelar lomba sampan dayung tradisional

0

Batam – Memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia Kecamatan Belakangpadang akan menggelar lomba kiau atau sampan dayung tradisional. Camat Belakangpadang, Yudi Admaji selain kiau, lomba baru yang disiapkan untuk menyemarakkan HUT RI adalah lomba boat pancung 40 PK.

“Sampan dayung tradisional ini masih cukup banyak digunakan masyarakat pulau di Kecamatan Belakangpadang. Sampan kiau ini biasa dimanfaatkan masyarakat untuk menangkap ikan di perairan sekitar pulau,” kata Yudi.

Sedangkan boat pancung 40 PK adalah kapal motor tempel. Bisa terbuat dari kayu maupun fiber. Dan biasa digunakan untuk mengangkut penumpang dari Pulau Belakangpadang ke pulau utama Batam.

“Lomba-lomba ini akan kita gelar di depan Dataran Elang Laut pada 16 Agustus. Lomba Kiau mulai pukul 10.00 WIB sedangkan lomba boat 40 PK mulai pukul 14.00 WIB,” ujarnya.

Pada hari yang sama juga akan dilaksanakan karnaval serta permainan rakyat. Yudi mengatakan untuk permainan rakyat berlangsung sejak 15 Agustus sampai hari H peringatah HUT RI.

“Permainan rakyat yang akan digelar antara lain panjat pinang di laut, tarik tambang, dan pukul bantal. Serta akan ada kegiatan dari Polsek Belakangpadang, pembentukan formasi 74  oleh pengemudi pancung di depan Pulau Sambu,” papar Yudi.

Perlombaan lain yang akan digelar yakni gerak jalan dan sampan layar. Keduanya digelar di Sabtu (17/8) usai upacara bendera.

Kemudian pada Minggu (18/8) sore dijadwalkan lomba sepak bola mini di Lapangan Indra Sakti. Dan malam harinya, sekitar pukul 19.30 WIB akan diadakan lomba joget lambak dan pop yeye.

“Lomba joget lambak dan pop yeye akan digelar dua hari, sampai 19 Agustus. Untuk perayaan HUT RI ini, akan berlangsung sampai September. Ada lomba lain seperti bola voli dan takraw. Total keseluruhan hadiah Rp91 juta,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Setdako Batam tersebut.(***)

Effendi Sianipar Berharap Pelaku Pembakar Hutan Dihukum Berat

0

Jakarta – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Riau I Effendi Sinaipar mengapresiasi langkah Panglima TNI Hadi Tjayanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang telah terjun langsung ke lokasi kebakaran hutan di provinsi Riau.

Menurut Effendi, langkah antar instasi pemerintah untuk mengatasi kasus kebakaran hutan tersebut sudah sesuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sigap terhadap kejadian yang terjadi ditengah masayarakat.

“Kami apresiasi semua pihak yang telah berjibaku menangani kasus kebakaran hutan ini. Hal itu, kata dia, akan berdampak positif bagi masayarakat yang ada di Riau,” kata Effendi di Komplek MPR/DPR Senayan Rabu (14/8/2019).

Menurut anggota komisi IV DPR RI ini, presiden Jokowi merupakan pemimpin yang peduli dengan rakyat kecil. Terbukti, sejak kasus kebakaran hutan terjadi belakangan ini, Presiden langsung memberikan instruksi pada jajarannya untuk menangani kasus tersebut.

“Bahkan, Jokowi akan mengancam akan mencopot jajarannya yang tidak konsentrasi menangani kebakaran hutan. Itu bukti, Jokowi benar-benar peduli pada wong ciliik,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan berharap, kasus pembakaran hutan tidak terjadi lagi. Karena, asap dari kebakaran itu tidak menutup kemungkinan bisa negara tetangga.

“Aparat penegak hukum juga harus menghukum para pembakar hutan ini secara maksimal. Hukuman yang beratkan memberikan efek jera krpada pelaku pembakaran hutan,” pungkasnya.

Diketahui, Selasa (13/8/2019), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo meninjau lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Pekanbaru, Provinsi Riau.

Hadi Tjahjanto menjelaskan hasil peninjauan dari udara terlihat bahwa titik-titik api itu tersebar, tapi tidak semuanya terbakar, hanya sebagian kecil, dan asapnya saja juga tidak begitu besar.

“Namun harus kita waspadai agar tidak melebar kebagian lain,” ucapnya.

Lebih Hadi Tjahjanto menilai bahwa penggunaan heli untuk  pemadaman Karhutla dengan cara Water Boombing cukup efektif.  Satu heli bisa mengangkut hampir 10 ton air satu kali naik dalam bentuk bola-bola air.  Setiap bolatersebut berkapasitas 108 liter yang dapat membasahi area kurang lebih 33 m2.

“Sehingga ini terus kita siapkan, dan latih pilotnya supaya bisa masuk ke titik api sesuai dengan keinginan. Namun, apabila kemarau panjang berlangsung sampai akhir bulan September dan heli tidak mencukupi, maka kita akan segera luncurkan pesawat Hercules,” katanya.

 

 

(red/Tanto)

Tidak Korum Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 ,dihentikan 15 Menit

0
Foto (aci Kepri)

Batam -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna ke lV dengan masa persidangan lll tahun sidang 2019 di ruang sidang DPRD Kora Batam, Rabu, 3 Juli 2019.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, H. Zainal Abidin tersebut  terkait tanggapan dan jawaban Walikota Batam atas pandangan umum (Pandum) fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2018 ini sempat dihentikan selama 15 menit.

Pasalnya, masih kekurangan anggota atau tidak kuorum. Dari 50 anggota, secara fisik hanya 16 orang Anggota DPRD Kota Batam yang hadir.

Terkait hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Zainal Abidin sempat menyampaikan pernyataan terhadap Ketua – Ketua Fraksi yang hadir agar dapat menghubungi para anggota fraksi tersebut.

“Coba tolong dihubungi, kenapa dari 50 orang anggota DPRD ini, yang hadir hanya 16 orang saja. Kalau begitu, rapat ini tidak bisa kita lanjutkan kalau hanya 16 orang saja yang hadir,” papar Zainal dihadapan Anggota DPRD yang hadir di ruang sidang.

Selang 15 menit, rapat paripurna tersebut dilanjutkan karena Anggota DPRD sudah 26 orang yang hadir.

(red/aci kepri)

KJRI Jeddah Berhasil Cairkan Uang Diyat Korban WNI Senilai Rp 7 Milyar 

0

 Jeddah—Selain menyelamatkan gaji pekerja migran Indonesia (PMI)  yang dikemplang pengguna jasa yang jumlahnya mencapai Rp 7,6 milyar,  Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah juga berhasil mengupayakan pencairan uang diyat bagi Warga Negara Indonesia (WNI) senilai 1.890.117 riyal atau sekitar Rp 7 milyar.

Hal tersebut diketahui melalui Release yang dikirimkan ke Batamtimes,besaran uang diyat tersebut merupakan hasil capaian Tim Pelayanan dan Pelindungan Warga (Yanlin) KJRI Jeddah dari Januari hingga Agustus 2019.

Sepanjang periode tersebut, Tim menangani kasus-kasus kekonsuleran yang terdiri dari kategori pidana berat (high profile case) dan perdata umum seperti menjadi korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas).

“Pengurusan dana diyat lewat pengadilan dari kasus-kasus berat butuh waktu bertahun-tahun,” ungkap Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin

Meski demikian, sambung Konjen, sebagai bentuk kehadiran negara KJRI Jeddah tetap konsisten mengawal proses penanganan berbagai perkara berat yang menimpa WNI sampai dia mendapatkan hak-haknya  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Arab Saudi.

Disebutkan Konjen, dari angka 7 milyar tersebut, sekitar 2,6 milyar merupakan kompensasi bagi korban kecelakaan lalu lintas (diyat lakalantas) yang berhasil diupayakan KJRI melalui pengadilan atau mahkamah Saudi.

Dalam kasus berat seperti pembunuhan di Arab Saudi, tuntutan uang diyat oleh ahli waris atau keluarga korban dipenuhi oleh pelaku atau keluarganya. Artinya, pemenuhan uang diyat bukan menjadi tanggung jawab negara, mengingat kasus semacam itu melibatkan antarindividu. Namun demikian, negara bisa memfasilitasi keluarga pelaku melakukan pendekatan dengan para pemuka kabilah atau dermawan untuk penggalangan dana agar terpidana bisa terbebas dari vonis mati.

Hal serupa juga berlaku di Indonesia, seperti halnya yang dialami pekerja migran Indonesia berinisial ETA. Perempuan asal Jawa Barat tersebut dijatuhi hukuman matidi Arab Saudi karena dituduh meracuni majikannya. Dia bisa terbebas dari vonis tersebut bila mampu memenuhi tuntutan keluarga majikan berupa uang diyat dengan nilai tertentu.

Pelaksana Fungsi Konsuler-1 merangkap Koordinator Yanlin Safaat Ghofur menjelaskan, dalam menangani kasus seperti di atas, negara berperan pada proses litigasi, yaitu memberikan pendampingan selama persidangan di pengadilan, bukan pada pemenuhan uang diyat yang diminta oleh keluarga atau ahli waris korban.

“Ini edukasi buat masyarakat bahwa pemenuhan uang diyat bukan tanggung jawab negara. Namun negara wajib hadir memberikan pendampingan selama proses persidangan, seperti menyediakan pengacara” lanjut Safaat.

Dalam hukum Islam, diyat merupakan kompensasi atau ganti rugi berupa harta yang wajib dibayarkan akibat tindakan menghilangkan nyawa orang lain atau tindak kekerasan lain yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Uang diyat merupakan bentuk keadilan yang harus didapatkan oleh keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan agar dapat melanjutkan kehidupan.

Sesuai hukum Islam, hakim pengadilan di Arab Saudi memutuskan bahwa ahli waris korban berhak mendapatkan uang diyat yang besarannya telah ditentukan oleh undang-undang negara setempat.

(red/GM)

Pemprov Kepri dan Ombusman melakukan penandatanganan bersama, dukung Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

0

TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan dan Ombusman Perwakilan Kepri melakukan penandatanganan bentuk komitmen bersama dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Senin (12/8/2019) bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 4, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.

Pelayanan tersebut akan terprogam dalam suatu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Dalam kesempatan ini Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri H. Isdianto menjadi saksi atas penandatanganan komitmen bersama antara Sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah dan kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Patar Paroha Siadari.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur mengatakan apa yang menjadi cita–cita Ombudsman, yakni ingin mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat juga dicita–citakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

“Kita seprinsip dan kita sependapat. Apapun alasannya, pelayanan kepada masyarakat harus kita utamakan dan selalu prima,” ujarnya.

Isdianto juga meminta kepada Ombudsman agar dalam melakukan penilaian terhadap pelayanan publik yang ada di Kepri tidak serta–merta disamakan kriterianya dengan daerah lain. Menurut Isdianto kondisi Kepri sangat unik karena wilayah lautnya lebih luas dan antarsatu daerah dengan daerah lainnya hanya bisa ditempuh dengan kapal laut.

Sementara cuaca di laut Kepri tidak selamanya sama, kadang tenang dan terkadang badai. Hal seperti ini tentunya harus diperhatikan.

Perlu dipahami juga bahwa Pemerintah Provinsi Kepri memiliki komitmen yang kuat dalam melayani masyarakat. Bahkan terkadang kita harus melawan ombak dan badai untuk blusukkan ke pulau–pulau. Dan itulah bentuk komitmen kita dalam melayani masyarakat. “Makanya kita minta agar kriteria pelayanan prima untuk daerah kelautan tidak disamakan dengan daerah daratan,” ujar Isdianto.

Lebih lanjut, Isdianto juga mengapresiasi penandatanganan komitmen bersama SP4N antara Pemprov dan Onbudsman. Isdianto berharap kerja sama yang baik ini ke depannya benar–benar bisa memacu peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh pelosok Kepri.

Sementara, Kepala Perwakilan Ombusman Kepri Lagat Patar Paroha Siadari mengatakan, keberadaan Ombudsman perwakilan Kepri ini ditujukan untuk memperpendek rentang kendali bagi masyarakat yang ingin mengadukan keluhannya terhadap pelayana pemerintah. Pada dasarnya rata–rata masyarakat hanya menginginkan pelayanan yang baik dan prima dari pemerintah, dengan kriteria cepat pelayanan, tepat pelayanan, tidak bertele–tele dan petugas selalu berada ditempat. “Rata–rata keluhan masyarakat yang masuk ke Ombudsman karena ketidakpuasan mereka atas pelayanan pemerintah.

Kadang petugas tidak di tempat, petugas tidak ramah dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harap dengan adanya kokitmen bersama ini setidaknya keluhan masyarakat seperti itu bisa kita minimalisir,” kata Lagat.

Lebih lanjut, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah dalam kesempatan ini berharap agar SP4N yang dia tandatangani bersama Ombudsman Kepri bisa berdampak baik bagi pelayanan publik di Kepri hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota.

 

 

(red/GM)

Presiden Jokowi Ingin Indonesia Siap Bersaing di Expo 2020

0

Jakarta – Indonesia harus mampu bersaing dan memanfaatkan peluang besar pada Expo 2020 yang akan digelar di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), pada 20 Oktober tahun depan. Pameran terbesar di dunia yang paling ditunggu setelah ajang Piala Dunia dan Olimpiade tersebut bakal diikuti oleh kurang lebih 192 negara di mana Indonesia juga akan turut serta di dalamnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas persiapan Indonesia dalam mengikuti Expo 2020 tersebut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 13 Agustus 2019.

“Kita harus memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, baik dalam rangka urusan perdagangan, pariwisata, dan investasi internasional khususnya pasar di Timur Tengah,” ujarnya.

Gelaran Expo 2020 tersebut juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun citra positif dan kesadaran dunia mengenai Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar pihaknya mempersiapkan betul pembangunan paviliun yang mampu menampilkan keunggulan negara.

“Desain, venue, lokasi, dan paviliun betul-betul harus menampilkan wajah Indonesia sebagai sebuah negara besar. Ini sering saya sampaikan, jangan sampai kita salah pilih lokasi,” ucapnya.

Lebih jauh, partisipasi Indonesia dalam Expo tersebut juga harus dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempromosikan perdagangan, pariwisata, maupun investasi ke kancah internasional. Pameran tersebut diperkirakan akan menarik puluhan juta pengunjung dari seluruh dunia sehingga akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian bila mampu mengambil peluang dari agenda tersebut.

Seiring dengan hal itu, Kepala Negara kembali mengingatkan soal pentingnya kolaborasi dan konsolidasi antara kementerian terkait dalam menyukseskan upaya tersebut. Pemerintah dan swasta, menurut Presiden, juga harus dapat berjalan beriringan.

“Saya minta agar semua pameran ekspo di luar negeri ini untuk marketing perdagangan, investasi, dan pariwisata betul-betul terintegrasi dan terkonsolidasi di mana antara pemerintah dan swasta bisa beriringan,” tuturnya.

Konsolidasi tersebut dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti alokasi anggaran untuk pameran yang hingga saat ini masih tersebar di kementerian-kementerian yang ada. Presiden menyebut bahwa dirinya menemukan pos anggaran tersebut di 18 kementerian yang belum termasuk pos anggaran di BUMN-BUMN.

“Anggarannya tersebar. Kalau dikumpulkan (bisa) besar, tapi kelihatan kecil-kecil karena di 18 kementerian,” ucapnya.

Menurutnya, pemanfaatan anggaran yang tersebar tersebut akan dapat lebih optimal bila dilakukan secara terpusat dan terintegrasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.

“Kita ingin membangun sebuah persepsi. Jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri sehingga kalau ini setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri jadinya ya kalau pameran hanya 1 atau 2 stan,” tandas Presiden.

Untuk diketahui, World Expo yang secara historis telah digelar sejak 1851 tersebut akan menampilkan penemuan dan inovasi baru yang membawa pembaruan dan perubahan bagi dunia. Pameran tersebut juga sering dijadikan sebagai ajang promosi hingga pertukaran budaya serta memperkenalkan keunggulan suatu negara.

 

 

(red/setneg)

Pengamat: Koalisi Demokrat Terganjal PDI Perjuangan

0

Jakarta – Pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam mengatakan, semakin ngebetnya partai Demokrat masuk dalam gerbong koalisi Jokowi akan terganjal oleh PDI Perjuangan.

Menurut Anam, sikap politik yang hingga kini belum cair antara Ketua umum partai Demokart Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi salahsatu faktor.

“Jika partai Demokrat masuk koalisi justru akan membahayakan PDI Perjuangan pada tahun 2024 nanti. Karena, tidak menutup kemungkinan pada Pilpres tahun 2024 nanti partai Demokrat akan mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY jadi calon Presiden, ini sama halnya pelihara anak macan” kata Sauful Anam Selasa (13/8/2019).

Dijelaskan dosen Unas ini, meskipun AHY dan Ibas sudah bersilaturahmi dengan Megawati dikediaman Teuku Umar beberapa waktu lalu itu bukan jaminan Demokrat masuk koalisi Jokowi.

“Kalkulasi politik ibu Mega tentu tidak sembarangan. Dengan memberikan ruang partai Demokrat masuk koalisi nama AHY akan semakin moncer karena tidak menutup kemungkinan dia pasti akan jadi salah satu menteri Jokowi,” jelasnya.

Sebaliknya, lanjut Saiful Anam, jika pintu koalisi bagi Demokrat ditutup makan nama AHY akan terus tenggelam.

“Pada Pemilu 2024 PDI Perjuangan pasti akan mengajukan kadernya sendiri untuk Jadi Capres. Saya menduga, pintu koalisi partai Demokrat akan terganjal oleh PDI Perjuangan,” pungkas Saiful Anam.

Diketahui, kemarin, Ketua Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan partainya telah mengukuhkan diri mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyatakan PD siap memperkuat pemerintahan Jokowi di periode kedua.

“Kalau ditanya kemana arah politik Partai Demokrat ya, arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan,” kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Dia pun menyebut komunikasi politik dengan pihak-pihak yang ada di lingkaran Jokowi terus terjalin intensif. Ferdinand menuturkan PD siap jika Jokowi mengajak bergabung dengan pemerintah. Kendati demikian, Ferdinand mengaku PD tak pernah memaksakan kehendak.

“Komunikasi saat ini terus kita bangun antara Demokrat dengan semua pihak, baik di 01 maupun dengan Pak Jokowi. Kita membangun komunikasi yang baik saat ini. Tetapi kita tidak ingin menekan, memaksa, atau apa pun karena kita tahu betul posisi kita kemarin berada di posisi berseberangan,” sebutnya.

Ferdinand menegaskan arah politik tentang dukungan kepada Jokowi itu merupakan sikap resmi PD. Dia mengatakan sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan mengumumkannya pada saat yang tepat.

“Ya, itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi,” ucapnya.

“Namun akan disampaikan secara resmi pada saat yang tepat nanti baik oleh ketum langsung atau sekjen (Hinca Pandjaitan),” tutur Ferdinand.

 

(red/Tanto)

Dibuka Bulan Agustus 2019 Daftar Delapan Jabatan Tinggi Pratama Eselon II Pemkab Natuna Dilelang

0

Natuna (BT) Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama diketuai Sekda Natuna, membuka lelang Jabatan sebanyak Delapan jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

KPU : Anggota DPRD Batam Terpilih wajib menyerahkan LHKPN

0

Batam  Calon terpilih anggota DPRD Kota Batam wajib menyampaikan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam.

Kewajiban ini diatur dalam pasal 36 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.

“Jika mereka tak serahkan tanda terima LHKPN, KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Gubernur Kepri,” kata Anggota KPU Kota Batam, Zaki Setiawan di Sekupang, Senin (12/8/2019).

Ia menjelaskan, berdasarkan surat KPU RI nomor 861/PL.01.4-SD/06/KPU/V/2019, tanda terima LHKPN yang disampaikan pada KPU adalah tanda terima terhadap LHKPN yang dilakukan calon pada rentang waktu sejak ditetapkan sebagai calon tetap sampai penetapan calon terpilih.

Penetapan calon anggota legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah 20 September 2018. Sedangkan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Batam dilaksanakan melalui rapat pleno pada Sabtu (10/8) di Hotel Travelodge Batam. Dan batas waktu penyerahan tanda terima LHKPN kepada KPU adalah tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu.

“Artinya penyampaian tanda terima adalah untuk pelaporan LHKPN setelah 20 September 2018 sampai 7 hari setelah penetapan calon terpilih pada 10 Agustus 2019,” ujarnya.

Hingga Senin (12/8) siang, menurut Zaki, sudah 29 calon terpilih yang menyerahkan tanda terima LHKPN. Tersisa 21 nama yang belum menyerahkan syarat tersebut.

Tanda terima ini ada yang disampaikan langsung oleh calon terpilih. Dan ada sebagian melalui petugas penghubung partai politik yang mencalonkan calon terpilih.

KPU Batam mengimbau calon terpilih yang belum menyerahkan tanda terima LHKPN untuk segera menyampaikan hingga batas waktu yang ditentukan. Sebab ini akan menjadi salah satu dasar bagi KPU Batam untuk mengajukan nama-nama anggota DPRD Batam yang akan dilantik kepada gubernur.

“Lebih cepat lebih baik, karena waktunya mepet dan KPU Batam harus segera menyerahkan berkas-berkas untuk pengajuan pelantikan kepada gubernur,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, ada 50 calon terpilih anggota DPRD Batam hasil pemilu 2019 yang telah ditetapkan KPU Batam.

(red/MC/GM)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga