Jakarta – Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melaksanakan salat Id 1440 H di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Rabu pagi, 5 Juni 2019. Ribuan umat Islam juga hadir memadati masjid terbesar di Asia Tenggara ini.

Presiden tiba sekira pukul 06.45 WIB dan disambut oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar beserta Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) Muhammad Muzammil Basyuni.

Selanjutnya, Kepala Negara terlebih dahulu melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum melaksanakan rangkaian salat Id berjemaah yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawar, M.A.

Tema khotbah dalam Salat Id kali ini ialah “Idulfitri Menebar Maaf Membangun Kebersamaan” yang disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Tafsir dan Hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Said menuturkan, dalam momen Idulfitri ini hendaknya seluruh umat muslim saling memaafkan. Allah SWT amat menganjurkan dan menyenangi sikap memberi dan menerima maaf.

Alquran, yang menjadi pedoman hidup umat muslim, juga mengajarkan manusia untuk tidak saling bertikai dan menebar manfaat kepada sesama.

“Bahkan Alquran terbukti mengajarkan manusia agar memiliki sifat saling mencintai, memaafkan, dan menciptakan perdamaian,” ujarnya.

Selain Presiden, tampak pula jajaran Kabinet Kerja yang di antaranya Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Hadir pula perwakilan dari sejumlah negara sahabat.

(red/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin)

Penulis :Tanto

Jakarta – Haidar Alwi Inisiator Gerakan #2022GantiGabener melihat kenyataan yang ada saat ini, hati kita menjadi miris ketika melihat segelintir orang yang konon dikatakan sebagai tokoh namun justru lebih terlihat sebagai provokator jalanan yang tidak berpendidikan.

Kata dia, menggunakan atau memakai kalimat yang provokatif untuk memberi spirit positif guna memotivasi seseorang agar dapat bangkit dari keterpurukan adalah salah satu dari sekian banyak contoh positif. Karena, rakaian kata provokatif itu digunakan atau dipakai untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya secara baik dan benar.

“Tetapi, yang terjadi saat ini justru segelintir orang yang katanya ‘tokoh’ malah merangkai kalimat demi kalimat dengan sengaja untuk memprovokasi orang melakukan tindakan anarkis dan brutal seperti yang terjadi pada kerusuhan ‘ByDesign’ bulan Mei lalu,” ujarnya Selasa (4/6/2019).

Ironisnya, menurut dia, para provokator jalanan ini semakin menunjukkan kebodohannya. Dimana, saat ini mereka berusaha mencuci tangannya dengan mencari kambing hitam atas kerusuhan yang mereka ciptakan. Salah satunya, mereka menggunakan logika sesaat yang sesat dengan mengkambing hitamkan Kapolri. Dengan tujuan, agar tercipta opini di masyarakat bahwa; kerusuhan yang lahir dari aksi anarkis dan brutal pada Mei lalu dipicu oleh tindakan represif aparat kepolisian.

“Dengan harapan, masyarakat dapat dengan mudah percaya begitu saja. Sehingga, pada akhirnya mereka dapat menggulinggkan Presiden RI setelah Kopolri yang tegas melawan intoleransi, radikakisme dan terorisme dicopot dari jabatannya,” ujarnya.

Semua masyarakat sudah mengetahui bahwa; aksi anarkis dan brutal yang berakhir rusuh itu bukan dipicu oleh Kapolri beserta jajarannya. Tetapi, rentetan persoalan itu dimulai sejak provokator jalanan ini secara terstruktur, sistematis dan masif mengatakan pemilu curang.

Padahal, saat itu pemilunya belum dimulai. Dan, sudah dikatakan curang. Lebih bodohnya lagi, provokator jalanan ini justru berani mengatakan pemilu curang secara terstruktur, sistematis dan masif tanpa bisa membuktikannya. Faktanya, provokator jalanan itu sendiri yang secara terstruktur, sismatis dan masif mengkampanyekan pemilu curang.

“Oleh karena itu, sangatlah naif jika provokator jalanan itu mengkambing hitamkan Kapolri dari rentetan persoalan yang terjadi karena sebab akibat yang dibuatnya sendiri. Karena, semua peristiwa yang terjadi saat ini adalah sebuah mata rantai pemilu. Dan, tidak bisa dipisahkan begitu saja,” ujar Haidar.

Kalau kita mau bicara obyektif, maka seharusnya kita harus meminta pertanggung-jawaban Gubernur DKI. Karena, aksi anarkis dan brutal yang berakhir rusuh terjadi diwilayah hukum Provinsi DKI Jakarta. Dan, dari awal seharusnya Gubernur DKI Jakarta sudah intensif berkoordinasi dengan TNI Polri secara rutin untuk mengantisipasi para perusuh dari luar kota yang ingin memporak-porandakan DKI Jakarta.

“Karena, sudah kewajiban Gubernur DKI Jakarta menjamin keamanan dan kenyamanan warganya,” pungkas Haidar Alwi.

Penulis :Tanto

Jakarta – Ketua umum Forum Komunikasi Doa Bangsa atau FKDB H Ayep Zaki meminta isu referendum provinsi Aceh tidak dibesar-besarkan. Karena, menurut dia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Jangan pernah bermimpi ada refendum di NKRI ini. Sebab, hal itu tidak baik dan bisa berdampak buruk terhadap masyarakat,” katanya Senin (3/6/2019).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, di negara Indonesia yang dibenarkan adalah otonomi daerah atau otonomi khusus seperti yang diberikan pada Aceh dan Papua.

“Kalau referendum tidak boleh, yang itu otonomi khusus boleh. Karena hal itu diatur dalam Undang-undang (UU),” tegasnya.

Ditambahkannya, pengertian referendum dengan makar jelas berbeda. Namun, kedua hal itu tetap tidak diperbolehkan dalam negara ini.

“Referendum memisahkan diri dari pemerintah Indonesia. Sementara makar akan ‘menggulingkan’ atau tidak mengakui adanya pemeritahan yang sah. Tetap saja dua hal itu tidak dipernankan,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas atas upaya-upaya seperti itu. “Jangan dikasih hati kelompok atau orang-orang seperti itu pemerintah harus segera mengambil sikap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Panglima Gerekan Aceh Merdeka (GAM) yang saat ini menjabat sebagai ketua umum Komite Peralihan Aceh (KPA) dan sekaligus ketua umum Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf menyerukan masyarakat Aceh melakukan referendum atau jajak pendapat. Pilihannya, mau tetap di Indonesia atau lepas dan jadi negara baru.

Seruan referendum itu dikatakan Muzakir Manaf alias Mualem dalam sambutannya pada peringatan kesembilan (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Negara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.

“Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” ujar Mualem yang disambut tepuk tangan dan yel yel “Hidup Mualem”.

Gubernur Sumatera Barat (Simbar) Irwan Prayitno menilai tidak ada isu atau wacana terkait refendum yang bisa diterima dalam konteks NKRI.

“Apapun alasannya dalam konteks NKRI tidak bisa diterima referendum itu,” katanya usai memimpin upacara peringatan Kesaktian Pancasila di Padang, Sabtu.

Bahkan ia menyebut isu itu sudah hampir sama dengan isu separatis sehingga tidak mungkin diterima.

Irwan yakin wacana itu tidak akan menyebar di Sumbar karena tidak sesuai dengan karakteristik orang Minang. Apalagi, para pendiri bangsa banyak yang berasal dari Sumbar sehingga tidak mungkin masyarakat “menghianati” apa yang telah diperjuangkan datuk-datuknya.