Penulis : Tanto

Jakarta – Penanggung Jawab Tunggal Aliansi Relawan Jokowi atau ARJ Haidar Alwi meminta isu referendum provinsi Aceh dan lainnya tidak dibesar-besarkan.

Karena, menurut dia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Jangan pernah bermimpi disiang hari bolong akan hadir referendum pada sore harinya di NKRI ini. Sebab, hal itu tidak baik dan bisa berdampak buruk terhadap masyarakat. Karena, akan jauh lebih baik dan bijak jika kita semua bekerja keras bergandengan tangan membangun bangsa demi masa depan anak cucu kita dikemudian hari,” katanya Senin (3/6/2019).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, di negara Indonesia yang dibenarkan adalah otonomi daerah atau otonomi khusus seperti yang diberikan pada Aceh dan Papua. Karena, memang itu diatur dalam Undang-undang (UU).

“Demi rakyat, janganlah bermain api dengan isu referendum lagi. Karena, pada akhirnya rakyat kecil yang akan selalu menjadi korban. Rakyat tentunya juga sudah bosan kalau dipaksa terus menerus harus memilih ini itu,” tegasnya.

Ditambahkannya, pengertian referendum dengan makar jelas berbeda. Namun, kedua hal itu tetap tidak diperbolehkan dalam negara ini. Apalagi, gerakan-gerakan seperti itu menjadi aneh ketika terhembus setelah perhitungan suara resmi KPU.

“Referendum untuk memisahkan diri dari pemerintah Indonesia. Sementara makar akan ‘menggulingkan’ atau tidak mengakui adanya pemeritahan yang sah. Tetap saja dua hal itu tidak diperkenankan,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas atas upaya-upaya seperti itu. Termasuk juga mengungkap motif dalang sesungguhnya dibalik isu-isu referendum yang sepertinya saut menyaut layaknya paduan suara. “Oleh karena itu, jangan dikasih hati kelompok atau orang-orang seperti itu. Jadi, pemerintah harus segera mengambil sikap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Panglima Gerekan Aceh Merdeka (GAM) yang saat ini menjabat sebagai ketua umum Komite Peralihan Aceh (KPA) dan sekaligus ketua umum Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf menyerukan masyarakat Aceh melakukan referendum atau jajak pendapat. Pilihannya, mau tetap di Indonesia atau lepas dan jadi negara baru.

Seruan referendum itu dikatakan Muzakir Manaf alias Mualem dalam sambutannya pada peringatan kesembilan (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Negara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.

“Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” ujar Mualem yang disambut tepuk tangan dan yel yel “Hidup Mualem”.

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menilai tidak ada isu atau wacana terkait refrendum yang bisa diterima dalam konteks NKRI.

“Apapun alasannya dalam konteks NKRI tidak bisa diterima referendum itu,” katanya usai memimpin upacara peringatan Kesaktian Pancasila di Padang, Sabtu.

Bahkan ia menyebut isu itu sudah hampir sama dengan isu separatis sehingga tidak mungkin diterima.

Irwan yakin wacana itu tidak akan menyebar di Sumbar karena tidak sesuai dengan karakteristik orang Minang. Apalagi, para pendiri bangsa banyak yang berasal dari Sumbar sehingga tidak mungkin masyarakat “menghianati” apa yang telah diperjuangkan datuk-datuknya.(*)

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada Sabtu malam, 1 Juni 2019, melayat ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 Republik Indonesia di kawasan Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Seperti diketahui, Ibu Kristiani Herrawati Yudhoyono (Ani Yudhoyono), istri dari Susilo Bambang Yudhoyono, berpulang dalam usia 67 tahun di Singapura pada pukul 11.50 waktu setempat.

Tiba di rumah duka pada pukul 22.50 WIB, Presiden dan Ibu Iriana langsung masuk ke dalam rumah duka untuk menanti kedatangan jenazah Ibu Ani Yudhoyono dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta yang baru tiba dari Singapura pada pukul 22.00 WIB.

Pukul 23.05 WIB jenazah Ibu Ani Yudhoyono tiba di rumah duka. Tampak SBY didampingi kedua putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) juga tiba dan disambut kerabat yang telah menantinya.

Tak berapa lama, AHY dan EBY turut mengangkat peti jenazah untuk dibawa ke dalam rumah. Di dalam rumah juga tampak Presiden ke-3 Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan istri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Jusuf Kalla.

Dalam sambutannya, SBY menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang hadir di kediamannya.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden beserta
Ibu dan hadirin sekalian yang berkenan hadir di tempat kami ini, di rumah kami ini untuk berbagi rasa duka dengan saya dan keluarga atas kembalinya ke hadirat Allah SWT, istri tersayang Ani Yudhoyono, Kristiani Herrawati binti Sarwo Edhie Wibowo,” ucap SBY.

Usai menyampaikan belasungkawa dan turut menyalatkan jenazah, Presiden dan Ibu Iriana meninggalkan lokasi pada pukul 23.45 WIB untuk kembali ke Bogor.

Sumber: Biro Pers Istana Kepresidenan

Jakarta – Semenjak dirumuskan 74 tahun yang lalu Pancasila telah menjadi pemandu bagi rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila juga telah menjadi benteng dalam menghadapi bahaya ideologi-ideologi lain dan menjadi rumah bersama bagi seluruh komponen bangsa.

Oleh karenanya, dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 1 Juni 2019, Presiden Joko Widodo yang bertindak selaku inspektur upacara mengajak rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan komitmen dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni ini kita manfaatkan untuk meneguhkan komitmen kita, untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, untuk saling toleran, hidup rukun, gotong royong, serta melawan paham-paham anti-Pancasila dan bahaya terorisme serta separatisme yang bisa mengancam persatuan kita bangsa Indonesia,” ujarnya.

Dengan berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi negara, Indonesia sejak awal berdirinya telah terbukti mampu untuk menghadapi masa-masa sulit dan tantangan yang ada. Tantangan-tantangan itulah yang justru membuat bangsa Indonesia semakin kokoh bersatu dan semakin dewasa.

“(Selama) 74 tahun perjalanan Republik Indonesia telah membuat bangsa kita menjadi bangsa yang dewasa dan matang. (Selama) 74 tahun yang penuh dinamika, naik dan turun, tetapi kita bisa mengelolanya, mampu mengelolanya, dan semakin memperkokoh persatuan kita,” kata Presiden.

Perjalanan bangsa tersebut juga melahirkan kematangan demokrasi segenap komponen bangsa yang selalu memegang teguh konstitusi dan nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses demokrasi yang dilalui. Presiden mengatakan bahwa kematangan berdemokrasi itu telah mampu kita kelola dari waktu ke waktu.

“Proses demokrasi telah berhasil kita kelola dengan baik dari periode ke periode waktu. Konstitusi selalu dipegang teguh oleh bangsa kita dan nilai-nilai Pancasila adalah pemandunya yang menjadi rumah bersama kita sebagai bangsa,” tuturnya.

Meski demikian, bangsa Indonesia masih harus menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang yang diperkirakan akan semakin berat. Utamanya tantangan-tantangan yang berasal dari perkembangan global yang bakal turut memengaruhi perjalanan bangsa Indonesia.

“Tantangan internasional semakin berat, keterbukaan dan persaingan yang semakin tinggi, perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi juga menjadi tantangan berat karena semakin memberi ruang kepada berita bohong bahkan ujaran dan fitnah,” ujarnya.

Di saat yang sama, segenap komponen bangsa juga harus bahu-membahu menyelesaikan tantangan dan permasalahan dari dalam negeri seperti ketimpangan dan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa kita. Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa terhadap segala tantangan yang ada bangsa kita harus tetap optimistis sambil melakukan sejumlah perubahan.

“Kita harus yakin telah berada dalam jalur yang benar. Kita telah membangun infrastruktur yang mempersatukan bangsa kita, kita telah berhasil menekan angka kemiskinan, kita telah berhasil menurunkan ketimpangan, dan kita berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan peluang kerja di tengah ekonomi dunia yang sedang bergejolak,” ucapnya.

Tak hanya membangun infrastruktur dan memastikan pemerataan ekonomi, Kepala Negara menjelaskan bahwa pemerintah kini juga bersiap untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang kompeten, berakhlak mulia, dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila adalah orang-orang yang akan membawa Indonesia menuju negara yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Untuk itu, peran serta dan dukungan seluruh komponen bangsa amat dinantikan untuk dapat menyukseskan pembangunan tersebut.

“Pemerintah sangat mengharapkan peran serta dan dukungan semua komponen bangsa dari para ulama dan para tokoh agama, dari sekolah, dari madrasah, dari pesantren sampai perguruan tinggi, dan dari budayawan, para budayawan dan profesional, untuk ikut serta dalam akselerasi pembangunan SDM ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Peringatan Hari Lahir Pancasila dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Melalui Keppres tersebut, setiap tanggal 1 Juni, pemerintah bersama dengan masyarakat memperingati hari lahir Pancasila di mana upacara peringatan tersebut dilaksanakan secara nasional di masing-masing daerah.

Turut serta dalam rangkaian peringatan yang dipusatkan di Gedung Pancasila ini, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dan Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Boediono, para kepala lembaga tinggi negara, dan para menteri Kabinet Kerja.

(red/Biro Pers Istana Kepresidenan)