Jakarta – Nabi Muhamaad SAW sejatinya telah mengajarkan kebaikan dan kesejukan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika tauladan nabi Muhammad tersebut benar-benar dijalankan diyakini tidak ada lagi angkara murka di muka bumi ini.

“Nabi Muhammad menerapkan konsep masyarakat Madani di Madinah dengan prinsip Islam yang penuh cinta, Islam humanis, Islam moderat, Islam toleran. Kalau ini kita jalankan negara kita akan aman dan penuh toleransi,” kata Haidar Alwi Penanggung Jawab Tunggal Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) dalam sebuah diskusi kebangsaan di Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2019).

Lebih lanjut Haidar Alwi mengatakan, saat ini terdapat 10 negara yang dianggap memiliki masyarakat yang paling bahagia di dunia, yaitu Finlandia, Denmark, Norwegia,  Islandia, Belanda, Swiss, Swedia, Selandia Baru, Kanada, Austria.

Bila kita amati, lanjut Haidar, masyarakat Madani (civil society) yang ada sekarang, termasuk di negara Skandinavia, Selandia Baru, Kanada, Jepang, dan yang lain mempunyai ciri seolah olah justru tidak membutuhkan negara dan agama.

Padahal, menurut Haidar Alwi, masyarakat Madani merujuk dari konsep masyarakat yang diterapkan oleh nabi Muhammad saat di Madinah. Karena itu disebut sebagai Madani. Konsep masyarakat Madani tersebut diterapkan setelah Nabi berhijrah dengan para sahabat dan dikeluarkannya “Sahifah al Watsiqah Madinah” atau Piagam Madinah atau Madinah Charter yang berisi hal-hal berikut ini;

Pertama, Asas kebebasan beragama yakni negara mengakui dan melindungi kelompok yang beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Kedua, Asas persamaan yakni semua orang yang mempunyai kedudukan sama sebagai anggota masyarakat untuk saling membantu dan tidak boleh memperlakukan orang lain dengan buruk.

Ketiga, Asas kebersamaan yaitu anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban sama.

Keempat, Asas keadilan yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum dimana hukum harus ditegakkan. Kelima, Asas perdamaian yakni warga negara hidup berdaampingan tanpa perbedaan suku, agama dan RAS.

“Serta keenam, Asas musyawarah yaitu semua permasalah yang terjadi di negara tersebut diselesaikan melalui dewan syura,” ungkap Haidar.

Menurut Haidar, nabi Muhammad menerapkan konsep masyarakat Madani di Madinah ini dengan prinsip Islam yang penuh cinta, Islam humanis, Islam moderat, Islam toleran.

“Barangkali disini letak kekeliruan kita telah melupakan prinsip tersebut dalam menampilkan citra Islam. Termasuk prinsip cara yang baik dan persuasif (maw‘izhah hasanah) dan musyawarah bukan pemaksaan, prinsip kasih-sayang bukan kemurkaan,” tuturnya.

Inilah, masih menurut Haidar yang antara lain ditekankan oleh tasawuf yang mempromosikan Islam sebagai agama yang berorientasi cinta, bukan (semata-mata) berorientasi hukum.

“Sehingga tidak perlu menjauhi agama untuk mencapai masyarakat Madani. Bahkan dengan pemahaman agama yang benar seperti dicontohkan nabi Muhammad di Madinah, akan membawa kita kepada masyarakat Madani yang sejati,” demikian Haidar Alwi.

(red/Tanto)

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Gubernur, Bupati/Walikota menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2019.

Permintaan ini  dituangkan dalam Radiogram Nomor 019.1/4110/Sj yang ditujukan pada Gubernur, Bupati/Walikota tertanggal 21 Mei 2019.

Radiogram tersebut dikeluarkan sehubungan dengan surat Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor B.116/Ka.BPIP/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Perihal Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila 2019.

Tak hanya itu, Kepala Daerah juga diminta melakukan kegiatan yang mendukung pemahaman nilai Pancasila, publikasi diseminasi semarak peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2019 di lingkungan masing-masing.

“Kepala Daerah diminta melaksanakan upacara serta melakukan kegiatan yang mendukung penanaman nilai-nilai Pancasila, melakukan publikasi, serta memasang spanduk Peringatan Hari Lahir Pancasila,” kata Tjahjo.

Tema Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, tahun ini mengusung tema “Kita Indonesia, Kita Pancasila.” Pedoman pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2019, logo dan tema dapat diunduh pada laman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di www.bpip.go.id .

(red/Puspen Kemendagri)

Penulis :Tanto

Jakarta – Haidar Alwi Penanggung Jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) menilai, isu kecurangan pilpres yang dihembuskan kubu Prabawo-Sandi secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) adalah ‘mainan usang’ yang sebelumnya pernah dikumandangkan setelah Prabowo kalah saat berpasangan dengan Hatta pada pertarungan pilpres 2014 yang lalu.

“Sekarang isu TSM kembali didengungkan oleh Prabowo bersama sengkuninya jauh sebelum KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara secara nasional,” kata Haidar Sabtu (25/5/2019).

Menurut Haidar, saat ini yang terjadi sesungguhnya justru propaganda isu kecurangan Pilpres secara TSM. Jadi, bukanlah kecurangan pilpres secara TSM yang terjadi dalam arti sesungguhnya. Tetapi, propaganda perihal isu kecurangan pilpres itu yang telah dilakukan secara TSM oleh Prabowo dan para sengkuninya.

Dalam sidang sengketa pilpres nanti, lanjut Haidar, sebaiknya Prabowo dan sengkuninya harus bisa belajar dari sidang sengketa pilpres yang lalu.

Disamping itu, Prabowo juga harus mampu menunjukkan kualitas yang baik dalam persidangan. Karena, kalau tidak, sidang sengketa pilpres kali ini akan kembali menjadi bahan tertawaan seperti sidang sengketa pilpres yang lalu.

“Oleh karena itu, sebaiknya Prabowo-Sandi sudah harus mulai belajar jujur terbuka kepada diri sendiri dalam melihat sidang sengketa pilpres ini. Karena, sesungguhnya isu kecurangan pilpres secara TSM hanya omong kosong!,” pungkas Haidar Alwi.

Jakarta-Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Ing. Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), 17 April 2019 lalu.

“Saya datang kemari, pertama ingin mengucapkan selamat kepada Presiden, bahwa rakyat telah menentukan agar supaya karya-karya yang beliau telah laksanakan bisa diberkelanjutan dan diamankan untuk generasi penerus. Beliau adalah ujung tombak generasi penerus,” kata Habibie dalam konperensi pers bersama Presiden Jokowi usai pertemuan keduanya, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/5) siang.

Menurut Habibie, dirinya dan Presiden Jokowi sepakat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan stabilitas, dan proses pemerataan, dan masa depan bangsa ini tidak ada tawar menawar.  “Itu kartu mati,” ujarnya.

Ditegaskan Habibie, siapapun yang nantinya akan memimpin dan sedang memimpin, maka ia tidak saja memimpin orang-orang yang memilihnya melainkan seluruh bangsa Indonesia. “Siapa saja yang nanti akan memimpin dan sedang memimpin, dia tidak memimpin yang memilihnya. Dia memimpin seluruh bangsa Indonesia,” tuturnya.

Presiden ke-3 RI juga mengingatkan, bahwa kita tidak boleh memberikan kesempatan bagi pihak manapun untuk melakukan perpecahan bangsa.

“Kita tidak dibenarkan, tiap lima tahun, kita ada pemilihan presiden. Apa tidak mengambil risiko menghambat pembangunan? Mengambil risiko bahwa kita bisa diadu domba, pecah, dan sebagainya, enggak ada itu. ‘Oke’,” kata Habibie seraya menambahka jika keadaan sekarang disamakan dengan keadaan tahun 1998, it’s not true.

(red/setkab.go. Id)