Batamtimes.co – Natuna –
Komandan Angkatan Laut Ranai, Kolonel Laut (P) Harry Setyawan, SE resmi mengukukuhkan Kapten Laut (P) Abdurrahman Santoso S.S.T. Han. Komandan KAL Sengiap II-4-55 yang digelar pada upacara pengukuhan jabatan di Dermaga Posal Penagi Ranai, pada Jumat (24/05/2019).
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sudah mulai melayani pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tunjangan Hari Raya (THR) pada 13 Mei 2019, sehingga pencairan dapat dilakukan serentak pada Jumat (24/5).
“Hingga 24 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, THR yang telah dicairkan sebesar Rp19 triliun atau 95 persen dari proyeksi kebutuhan dana (Rp20 triliun),” kata Menkeu dalam keterangan pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/5) siang.
Rincian THR yang telah dibayarkan, menurut Menkeu, untuk PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI sebesar Rp11,4 triliun; dan Rp7,6 triliun dibayarkan kepada penerima pensiun/tunjangan.
Sementara pembayaran THR bagi penerima pensiun/tunjangan juga dilaksanakan serentak melalui pemindahbukuan ke rekening penerima pensiun/tunjangan yang dapat diambil melalui ATM dan kantor pos pada hari ini.
Apabila belum dapat mengajukan SPM THR hingga 24 Mei 2019, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, satuan kerja (satker) dapat mengajukan SPM THR hingga 31 Mei 2019, atau setelah hari raya Idulfitri.
Mengenai pencairan THR Pemerintah Daerah (Pemda), Menkeu menginformasikan, sampai dengan 24 Mei 2019 pukul 10.15 WIB, 303 Pemda sudah menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terdiri atas 19 provinsi, 239 kabupaten, dan 45 kota; dan 166 Pemda masih menyusun Perkada yang terdiri atas 8 provinsi, 121 kabupaten, dan 37 kota. Dari 303 Pemda yang sudah menetapkan Perkada, 232 Pemda telah membayarkan THR dan 71 Pemda dalam proses pembayaran.
“Sebanyak 246 Pemda mengalokasikan THR sebesar gaji pokok ditambah tunjangan melekat; 187 Pemda mengalokasikan THR sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja; sementara besaran THR di 36 Pemda masih menunggu penetapan Perkada,” jelas Menkeu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-struktural.
Untuk melaksanakan amanat kedua PP tersebut, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari APBN; dan PMK Nomor 59/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-struktural yang Bersumber dari APBN.
(red/setkab.go.id)
Jakarta – Abdul Rajab dan Ismail, dua pemilik warung yang menjadi korban penjarahan pada 22 Mei 2019 bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Keduanya diundang oleh Presiden setelah mengetahui kejadian yang mereka alami dari berbagai pemberitaan media massa.
Abdul Rajab (62) yang membuka kios di kawasan Agus Salim, Jakarta Pusat, kepada para jurnalis mengaku mengalami kerugian kurang lebih Rp30 juta setelah kejadian beberapa waktu lalu.
“Pas malam itu massa dihalau aparat, mereka lari sambil menjarah. Pecah-pecahin warung pedagang kaki lima,” ujarnya.
Dirinya juga menceritakan bahwa ia tidak menyangka dapat dipanggil bertemu dengan Presiden dan memperoleh bantuan. Ia juga mengutarakan akan segera kembali membuka usaha setelah bantuan tersebut diterima.
“Ini alhamdulillah Bapak Presiden bantu kita. Kita bisa berusaha lagi besok,” tuturnya.
Sementara Ismail (68), selain mengalami penjarahan barang dagangannya, ia juga mengaku kehilangan sejumlah tabungannya. Total kerugian dari kejadian tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp20 juta.
“Alhamdulillah ada sumbangan dari Bapak Presiden. Ketemu Bapak Presiden (mengucap) banyak terima kasih,” ujar Ismail.
Ia pun menyampaikan harapannya agar peristiwa yang dialaminya itu tidak terulang lagi di kemudian hari.
“Jangan kejadian lagi kayak gitu. Kita kejadian kayak gitu udah ngeri,” ucapnya.
(Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden/Bey Machmudin)
Penulis :Tanto
Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menonaktifkan Bambang Widjojanto dan Rikrik Rizkiyana dari jabatan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) jika menjadi pengacara pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anies, sebaiknya profesional dalam bekerja. Meskipun saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta lalu diusung partai Gerindra dan koalisinya seharusnya dia tidak perlu ‘bermain api’ lagi tahun ini.
“Seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegas dalam mengambil sikap. Kami minta dia menonaktifkan Bambang Widjojanto dan Rikrik Rizkiyana dari jabatannya,” kata Penanggung Jawab Tunggal Aliansi Relawan Jokowi atau ARJ Haidar Alwi dalam siaran pers Jum’at (24/5/2019).
Menurut Haidar, kinerja kedua orang itu akan tersedot saat kubu Prabowo mengajukan gugatan dan melakukan sidang di MK. Sehingga, dirinya yakin, keduanya tidak akan mampu bekerja lagi untuk Anies Baswedan.
“Ingat, Anies saat ini sebagai Gubernur DKI bukan lagi milik partai Gerindra dan koalisinya. Dan, Anies tidak boleh berdiri di kepentingan satu golongan saja. Tetapi, harus berdiri di atas semua kepentingan golongan di DKI,” jelas Haidar.
Haidar menduga, keberpihakan mantan rektor Universitas Paramadina tersebut kepada kubu Prabowo hingga kini masih terlihat.
“Contoh kecil saja. Saat terjadi bentrok antara massa aksi dengan aparat 21-22 yang Mei yang berakhir menjadi aksi brutal; Anies secara terang-terangan mengatakan pemprov DKI akan menanggung biaya perawatan korban yang dirawat di RS. Ini jelas Anies masih subyektif berpihak,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada tahun 2018 lalu, Anies mengangkat eks komisioener KPK Bambang Widjojanto sebagai Ketua TGUPP Bidang Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta. Sementara, Rikrik menjadi Ketua Bidang Harmonisasi Regulasi.
Kemudian pada Maret 2019 lalu, Anies merombak susunan dan nomenklatur TGUPP. Kedua bidang itu dilebur menjadi Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi. Tugasnya, menganalisis kebijakan gubernur dalam rangka penanganan masalah hukum dan pencegahan korupsi.
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyarankan agar pengguna media sosial (medsos) tidak mengakses aplikasi pesan WhatsApp dan media sosial melalui VPN (virtual private network).
Hal ini diinformasikan Rudiantara setelah banyaknya pengguna internet Indonesia yang mengakali akses medsos dan WhatsApp menggunakan VPN, pasca dibatasinya akses terhadap medsos di Indonesia per Rabu 22 Mei 2019.
“Kami sudah memperhitungkan salah satunya melalui VPN, selalu dikatakan bisa bypass lewat VPN, namun hindari VPN karena (kalau kita menggunakan) VPN gratis bisa terdampak terbukanya data-data pribadi,” tutur Rudiantara dalam wawancara dengan Kompas TV, Kamis (23/5/2019).
Kedua, menurut Rudiantara, penggunaan VPN bisa menjadi akses bagi masuknya malware ke smartphone.
“Kalau gratis, hindari. Pokoknya hindari menggunakan aplikasi WhatsApp melalui VPN,” ucap Rudiantara.
Rudiantara mencontohkan penggunaan VPN yang marak dilakukan di Tiongkok karena akses terhadap aplikasi-aplikasi luar yang diblokir.
“Di Tiongkok, WhatsApp tidak bisa, tetapi menggunakan VPN bisa, tetap berbahaya memakai VPN,” tegasnya.
Rudiantara mengatakan, kecuali pengguna internet mau membayar sebesar Rp 2-3 juta untuk mengakses VPN berbayar, lebih baik mereka menghindari penggunaan VPN.
Terkait dengan kapan pemerintah akan membuka akses penuh terhadap media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp, Rudiantara tak memberikan tanggal pastinya.
Ia hanya menuturkan, jika situasi dirasa sudah kondusif, pemerintah akan membuka akses penuh ke media sosial.
“Saya tidak bisa tetapkan besok atau lusa (membuka akses ke media sosial), saya harap situasi kembali normal,” tuturnya.
Apa Saja Bahaya Penggunaan VPN?
Namun tanpa disadari, aplikasi VPN ternyata juga berpotensi bahaya dan berisiko, apa saja bahayanya?
Sebagaimana dikutip Tekno Liputan6.com dari VPN Mentor, Kamis (23/5/2019), berikut adalah sejumlah risiko jika pengguna mengaktifkan VPN.
1. Membobol Keamanan Perangkat dengan Malware
Mulanya, VPN bermaksud untuk menjaga perangkat dari hacker. Namun, berdasarkan studi terhadap 283 VPN, terungkap bahwa VPN gratisan rentan disusupi malware.
Studi bahkan menyebut 38 persen menunjukkan VPN yang disusupi malware.
2. Lacak Aktivitas Online Pengguna
Penggunaan VPN di tengah pembatasan akses medsos memang menyejukkan, namun, berdasarkan studi yang sama, 72 persen VPN gratisan rupanya memungkinkan pihak lain untuk mengintip aktivitas online pengguna.
Para pelacak data biasanya mengintip aktivitas online pengguna dan mengumpulkan informasi tentang si pengguna. Bisa saja, data-data tersebut dijual ke pengiklan.
Mengurangi Kecepatan Internet
3. Mengurangi Kecepatan Internet
Mengutip Addictive Tips, VPN seringkali memperlambat koneksi internet penggunanya. Bahkan, kecepatan internet pengguna VPN bisa turun antara 10-25 persen.
Hal ini karena VPN berupaya menyediakan koneksi yang aman melalui proses enkripsi. Bagi kamu yang berniat streaming, tentu kecepatan internet yang lemot sangat tidak menyenangkan.
4. Bisakah VPN Dipercaya?
Apakah kita bisa mempercayai keamanan data pengguna saat memakai VPN? Jawabannya adalah tidak. Pasalnya, sangat sedikit dilakukan audit terhadap keamanan layanan VPN.
Artinya, tidak ada cara untuk memverifikasi 100 persen bahwa layanan VPN benar-benar bersifat aman, seperti janjinya.
(red/liputan6)
Jeddah—Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) menempati gedung yang baru dengan menggelar doa bersama dan hataman Quran sekaligus berbuka puasa bersama.
Kegiatan yang diselenggarakan Rabu, 22 Mei 2019, di lobi utama gedung sekolah itu dihadiri oleh Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Riyadh, Achmad Ubaedillah, para homestaff KJRI Jeddah, guru SIJ dan perwakilan dari guru Sekolah Indonesia Makkah (SIM) dan anggota Komite SIJ.
Kehadiran gedung baru yang disewa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI diharapkan dapat meningkatkan kinerja SIJ dalam melahirkan para lulusan dengan prestasi yang membanggakan.
“Adanya gedung baru SIJ dengan fasilitas yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan prestasi yang lebih baik, tidak hanya dari tim pengajar, namun peserta didik siswa dapat menunjukan prestasi yangg lebih gemilang,” ucap Konjen dalam sambutannya.
Lebih lanjut Konjen berharap, gedung SIJ yang baru dapat meningkatkan peran SIJ tidak semata sebagai lembaga pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa di Arab Saudi, melainkan juga sebagai agent of promoting Indonesia untuk mempromosikan wajah Indonesia yang sebenarnya.
“Artinya wajah masyarakat indonesia yang bertoleransi, majemuk, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya indonesia dengan mencerminkan masyarakat Indonesia yang berkinerja, bertanggung jawab, berprilaku baik, ringan tangan dalam menolong antar sesama, sadar dan taat hukum serta berpedoman pada pribahasa dimana bumi berpijak disitu langit dijunjung,” imbuh Konjen.
Diungkapkan Konjen, Kemdikbud berkomitmen kuat untuk segera memiliki tanah dan gedung sendiri untuk sarana pendidikan di Arab Saudi, khususnya wilayah kerja KJRI Jeddah.
“Bahkan Pak menteri beberapa kali kirim pesan dan telepon saya agar keinginan ini dapat terwujud sebelum beliau menyudahi tugasnya,” ungkap Konjen.
Atdikbud, Achmad Ubaedillah menilai Kehadiran gedung SIJ yang baru membuat warga Indonesia di Arab Saudi bangga, karena gedung dan sarana pendukungnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah dari negara lain yang beroperasi di Arab Sudi.
“Sekarang kita bisa berbangga menerima kunjungan dari sekolah-sekolah dari negara lain,” ucap Ubaedillah dalam sambutannya.
Kepala SIJ, Sugiyono, menyatakan gedung lama selain sudah tua dan beresiko dari sisi keselamatan dan keamanan, dari sisi sarana pendukung juga kurang memadahi. Dengan kapasitas ruangan yang hanya berjumlah 29 dan 22 di antaranya digunakan sebagai ruang kelas, tidak berimbang dengan jumlah peserta didik yang mencapai 1.057 anak.
“Akibatnya rombongan belajar harus dibagi menjadi tiga shift. Pagi, siang dan sore,” ujar Sugiyono.
Sementara gedung baru memiliki 53 ruangan ditambah satu musala. Sebanyak 32 ruangan diantaranya akan dijadikan untuk ruang kelas, lainnya adalah ruang-ruang pendukung seperti ruang perpustakaan, lab bahasa, lab komputer, lab IPA, ruang TU, ruang guru, ruang kepala sekolah dan lain-lain.
Gedung SIJ yang baru terletak tidak jauh dari KJRI Jeddah, tepatnya di Distrik Rehab, sisi kanan highway menuju Mekkah dari arah King Abdulaziz International Airport dan perlintasan kereta cepat Haramain.
(red/KJRI JEDDAH)
Karimun – Wings Air (kode penerbangan IW) melaksanakan uji coba terbang awal (proving flight) pada hari ini, kamis (23/5/2019)yang melayani rute dari Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau (BTH) tujuan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (TJB), telah berlangsung tepat, baik dan berjalan lancar.
“ Dalam proving flight ini, Wings Air membawa empat kru; dua flight operation officer (FOO) dan perwakilan dari Regional Manager Lion Air Group.”demikian disampaikan Corporate Communications Strategic Danang Mandala Prihantoro
Dikatakanya, Wings Air mengoperasikan salah satu armada tipe ATR 72-600 registrasi PK-WHV. Pesawat lepas landas dari Batam pukul 13.05 WIB dan tiba di Tanjung Balai Karimun pada 13.30 WIB.
Penerbangan kembali, berangkat pada 14.25 WIB dan sudah mendarat dengan mulus di Batam pukul 14.50 WIB.
“Total waktu tempuh sekali jalan berkisar 25 menit.”katanya
Tujuan utama proving flight merupakan bagian langkah strategis perusahaan dalam upaya melakukan pengkajian pasar dan potensi layanan penerbangan berjadwal, salah satunya sektor pariwisata di Kepulauan Riau. Selain itu, Wings Air menguji kemampuan (kapabilitas) pengoperasian pesawat ATR di bandar udara Tanjung Balai Karimun.
Wings Air mengucapkan terima kasih atas kerjasama kru pesawat, pengelola bandar udara, pengelola lalu lintas udara dan pihak terkait yang mendukung penuh operasional hari ini sehingga proving flight terlaksana secara tepat.
Wings Air menyambut baik keberadaan pintu udara di Tanjung Balai Karimun, yang memiliki panjang landas pacu (runway) 1.400 meter sebagai komersial (sipil).
Diharapkan apabila setelah dilakukan proving flightdan market review, Wings Air bisa melayani rute berjadwal di Tanjung Balai Karimun, maka akan memberikan alternatif baru perjalanan udara sejalan tren era kekinian (millennials traveling), mempermudah akses dan mendukung pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kepulauan serta memperkuat konektivitas antardaerah.
“Sebagai informasi, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia Selat Malaka yang terletak di tenggara Singapura. Kawasan ini menonjolkan kekuatan sektor pariwisata unggulan terdiri bahari (pantai), gugusan kepulauan, kebudayaan lokal, alam dan bangunan bersejarah.”paparnya
Medan-Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan penahanan terhadap Cindy Claudyana Sembiring K, tersangka kasus dugaan penganiayaan anak berinisial MHD (16) siswa SMA Shafiyyatul Amaliyah Medan, Sumatera Utara tanggal 20 Mei 2019 lalu.
Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan keluarga korban ke polisi pada tanggal 9 November 2018 dengan terlapor guru MHD yang bernama Cindy Claudyana Sembiring K dan Syahyudi, S.PdI.
Belakangan keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, baru Cindy Claudyana Sembiring yang dijebloskan kedalam bui.
Menurut kuasa hukum keluarga korban, Saiful Anam, terdapat kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Dirinya juga mempertanyakan mengapa saat ini hanya satu orang saja yang dilakukan penahanan. Padahal, kata Anam, dalam kasus itu polisi telah menetapkan keduanya jadi tersangka.
“Harusnya karena ini tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana anak, pihak Kepolisian tidak tebang pilih dalam melakukan tindakan penahanan. Apalagi keduanya sudah dua kali tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka, selain itu pula kasus ini telah mendapatkan perhatian khusus baik dari KPAI maupun Kemendikbud,” kata Saiful Anam Kamis (23/5/2019).
Saiful Anam meminta, polisi tidak ‘bermain api’ dalam penanganan kasus tersebut karena telah mendapat perhatian publik.
“Kami berharap polisi tidak main-main menangani kasus ini. Kami minta kedua tersangka harus ditahan,” katanya.
Masih menurutnya, tidak hanya keluarga korban yang menginginkan keadilan, tetapi semua pihak termasuk orang tua murid SMA Shafiyyatul Amaliyah Medan lainnya menginginkan adanya keadilan atas kasus tersebut.
Lebih lanjut dikatakan Saiful Anam, kepolisian harusnya memandang kasus dugaan penganiayaan anak ini secara komprehensif dan berkesinambungan.
“Sangat tidak adil apabila satu orang ditahan satu lagi tidak ditahan,” tegasnya.
Kasus dugaan penganiayaan ini bermula pada saat MHD dan teman-temannya dianggap terlambat masuk kedalam kelas, Rabu 3 Oktober 2018 lalu. Padahal tidak demikian adanya.
Namun guru wali kelas MHD yang bernama Cindy Claudyana Sembiring K justru melalukan hal seharusnya tidak ia lakukan dengan melakukan penganiyaan secara fisik dan psikis antara lain memukul kaki dengan menggunakan gagang sapu ijuk berkali-kali.
Selain itu, pelaku juga membenturkan kepala korban ke dinding, mencekik leher dengan menggunakan dasi korban dan banyak lagi bentuk penganiayaan lainnya serta tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskrimatif terhadap korban didalam kelas yang disaksikan oleh teman-temannya.
Tidak hanya itu, salah satu guru bernama Syahyudi, S.PdI yang dengan atau tanpa mengetahui jelas persoalannya, justru melakukan hal yang sama kepada Hadyan. Padahal anak tersebut bukan merupakan anak yang tergolong nakal dan tidak pernah keluar masuk ruang BP/BK di sekolahnya.
(red/Tanto)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan,Pemilu adalah satu event dari perjalanan negara Indonesia yang masih panjang. Dan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan.
Dan sudah disediakan oleh konstitusi kita bahwa segala perselisihan, sengketa itu diselesaikan melalui MK. Dan saya menghargai Pak Prabowo-Sandi yang telah membawa sengketa pilpres kemarin ke MK. Saya juga meyakini bahwa hakim-hakim di MK akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang ada.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kasih sayang untuk kita semuanya saling menghormati, saling menghargai. Dan kewajiban kita juga sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal saleh, berbuat baik.
Saya membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama, untuk bekerja sama membangun negara ini, memajukan negara ini. Tetapi saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapa pun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini, terutama perusuh-perusuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada pilihan, TNI dan polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Situasi masih terkendali, masyarakat tidak perlu khawatir. Dan saya mengajak, mari kita merajut kembali persatuan kita, merajut kembali persaudaraan kita, merajut kembali kerukunan kita, karena Indonesia adalah rumah kita bersama.
Demikian yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
(red/setkab. go. Id)
Penulis :Tanto
Jakarta- Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJo HM. Darmizal MS menilai, pekembangan jalannya protes kepada KPU dan Bawaslu menunjukkan kecenderungan untuk rusuh dan anarkis. Sudah banyak kendaraan dan barang dirusak atau dibakar. Bahkan korban jiwa. Situasi ini jelas tak dapat dibenarkan dari sisi manapun.
Oleh karena itu, lanjutnya, kami segenap akademisi, purnawirawan, pengusaha, profesional, ulama dan habaib yang tergabung dalam Relawan Jokowi-ReJo menyatakan sikap sebagai berikut:
“Pertama, mendukung aparat keamanan Polri dan TNI menegakkan ketertiban umum diseluruh wilayah NKRI khususnya di ibu kota Jakarta dan sekitarnya at all cost,” kata Darmizal dan Sekjend ReJo Ferari Roemawi dalam siaran pers Rabu (22/5/2019).
Kedua, lanjutnya, mendorong sepenuhnya agar pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi untuk bertindak ksatria dengan melakukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sekaligus mengajak para pendukungnya untuk menciptakan suasana damai dan kondusif.
Ktiga, harus ada yang bertanggung jawab atas kerusuhan ini, apakah onum elit partai ataupun pihak ketiga yang menyusup, untuk diseret ke pengadilan agar menjadi pelajaran bagi pihak-pihak lain yang berniat merusak kerukunan masyarakat Indonesia.
“Keempat, tegakkan hukum tanpa pandang bulu, meskipun itu menyangkut elit politik di tanah air, yang terbukti tidak patriot dan membiarkan terjadinya benturan antar rakyat di bawah,” ujarnya.
Kelima, mengawal kemenangan sah dan legitimate Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019 – 2024.
Keenam dirinya mengihimbau, kepada seluruh warga masyarakat dimanapun berada, rekatkanlah kembali kohesi sosial ditengah kehidupan keseharian kita. “Bahwa kita semua adalah bersaudara yang selalu ingin bersama dalam kehidupan yang harmoni,” pungkasnya.
batamtimes.co merupakan media online dengan tagline " Warta Kebenaran dan keadilan".Didirikan oleh PT. SINAI MEDIA SEJAHTERA berkomitmen menjunjung tinggi etika Jurnalistik,serta menjadi Media publik dalam menyuarakan kepentingan Masyarakat.
Iklan: (+62)81275301238
Hubungi Kami: batamtimesco@gmail.com
© 2017 - 2023 batamtimes.co - Portal Berita Batam & Kepri
