Batamtimes. Co, Batam- DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna tentang penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap usulan walikota Batam terhadap Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021, Senin (11/3/19)

Dalam rapat paripurna tersebut, pada umumnya seluruh Faksi DPRD Kota Batam menyambut baik rencana perubahan perda nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD kota Batam, yang diusulkan oleh Walikota Batam Rudi SE dalam Rapat Paripurna sebelumnya.

Perobahan RPJMD dirasa perlu dilakukan mengingat situasi iklim ekonomi kota Batam yang selalu berpluktusi atau berubah ubah. Hal itu sangat berdampak pada pelaksanaan pembangunan kota Batam yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam.

Berikut Pandangan umum fraksi terkait rencana perobahan RPJMD tesebut, pada umumnya seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap rencana dilakukannya perobahan terhadap RPJMD Kota Batam, selanjutnya perlu dilakukan pembahasan mendalam item per item RPJMD Tersebut dalam rapat peripurna selanjutnya.

Fraksi yang setuju atas rencana perobahan RPJMD tersebut yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, Fraksi PKB , Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Amanat Nasional dan Fraksi Kebangsaan Nasional.

Pandangan umum fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Mesrawati Tampubolon menyampaikan, bahwa setiap daerah diwajibkan memiliki perencanaan pembangunan sebagai program kerja kepala daerah dalam menjalankan visi dan misinya di daerahnya.

Program Kerja tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan daerah baik itu yang bersifat rencana pembangunan jangka panjang maupun rancangan pembangunan jangka menegah. “Kita ketahui bersama bahwa dokumen rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakahirnya jabatan kepala daerah.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) serta memperhatikan RPJMD Provinsi maupun nasional.

Dalam menjalankan rencana pembangunan daerah apabila dirasa ada perobahan pembangunan daerah memang diperkenankan untuk melakukan perobahan prioritas pembangunan sesuai dengan evaluasi dan perkembangan yang terjadi didaerah sebagaimana yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini.”ujar Mesrawati

Lebih jauh Mesrawati mengatakan, pada prinsipnya fraksi kami menyambut baik atas rencana pembahasan perda nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD kota Batam.

“Menelaah dan mencermati apa yang disampaikan Walikota pada sidang sebelumnya, terkait rencana perubahan RPJMD terhadap prioritas pembangunan dalam jangka 5 tahun ini. Walikota Batam menyampaikan salah satu faktor dilakukan perubahan RPJMD menyusul terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi kota Batam, dan ekonomi kepri tahun 2016 dan 2017 yaitu pada tahun 2016 hanya tumbuh dikisaran 5, 43 Persen untuk pertumbuhan ekonomi Batam dan 4, 77 persen untuk provinsi kepulauan Riau.

“Pada tahun 2017 semakin melemah pada kisaran 2,19 persen untuk kota Batam dan 2.01 persen untuk provinsi kepulauan Riau. Kami menyadari dan sependapat degan hal tersebut, dengan lambatnya pertumbuhan perekonomian pasti berdampak pada beberapa sektor di kota Batam. Dari hal tersebut sangat wajar pemerintah kota Batam akan melakukan perobahan RPJMD kota Batam.

Dengan melambatnya perekonomian di Tahun 2016 dan 2017 kita tidak perlu kawatir, berdasarkan data dari pertumbuhan perekonomian daerah peovinsi kepulauan Riau menunjukkan kenaikan sebesar 4.47 persen pada triwulan pertama meningkat menjadi 4, 51 persen pada triwulan kedua tahun 2018. Artinya pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat.

“Dikatan Mesrawati, peningkatan ekonomi tersebut merupakan kerja keras kita bersama baik pemerintah daerah kota Batam maupun DPRD kota Batam yang merupakan institusi yang menjalankan roda pemerintahan daerah.

Fraksi Partai Demokrat juga menyinggung persoalan Lahan, kesehatan, pendidikan dan peningkatan SDM yang tidak kalah penting. Dimana menurutnya kota Batam belum bebas dari buta Aksara, sebagai dampak dari banyaknya anak anak putus sekolah . Data yang diperoleh Bahwa batam masih ada 1 persen dari penduduk kota Batam yang buta aksara. Untuk itu pemerintah daerah perlu memikirkan bagaimana menanggulangi agar tidak terjadi putus sekolah.” ujar Mesrawati dalam penyampaiannya .

(red/independennews.com)

Batamtimes. Co, Batam- Rancangan peraturan daerah mengenai penataan dan pelestarian kampung tua di Batam akhirnya disetujui oleh legislatif.

Sedikitnya ada 9 partai yang hadir dalam rapat paripurna DPRD Batam, Senin (25/2/2019), menyetujui ranperda itu. Panitia khusus langsung dibentuk dan ditentukan.

Pansus Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua diisi 17 anggota dan diketuai oleh Ruslan Ali Wasyim.

Ranperda terkait kampung tua ini sebelumnya sempat dibahas di 2018. Dalam perjalanannya sempat terhambat dan tak ada tindak lanjut.

Keberadaan kampung tua di Batam sudah diakui sejak 2004 lalu seiring dengan lahirnya SK Wali Kota. Ada 37 titik tugu kampung tua dengan luas 1.700 hektar.

Kendala yang dihadapi sampai saat ini terkait kampung tua masih berkutat pada badan hukum yang melandasinya.  Sebanyak 50 persen titik kampung tua hampir punah karena tak ada payung hukum yang kuat.

Pembentukan payung hukum kampung tua  dan penataan regulasi daerah, perlu  dilakukan secara cermat sehingga tidak bertentangan peraturan hukum.

“Tata ruang wilayah memang menjadi pokok permasalahan dalam ranperda ini. Oleh karenanya tata ruang wilayah menjadi perhatian serius dari pansus. Agar Batam sebagai Bandar Dunia Madani tetap kondusif,” ujar Budi Mardianto, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

Ides Madri dari Fraksi Partai Golongan Karya, mengatakan, selama ini area kampung tua yang berstatus HPL masih menjadi masalah.

Keberadaan kampung tua perlu ditata dan dilestarikan untuk mempertahankan tradisi kebudayaan dan kearifan lokal di Kota Batam. Ranperda ini memang perlu diwujudkan dalam perda.

“Pembentukan tim penyelesaian kampung tua di Kota Batam perlu untuk melestarikan adat dan tradisi sekaligus cagar budaya sehingga dapat terjaga dengan baik. Juga untuk penyelamatan terhadap warisan asli kota Batam,” katanya.

(red/Batam news. com)