Batamtimes.co,Batam – Menyikapi kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah (RSUD EF) yang kerap terjadi kekosongan obat mendapat sorotan komisi IV DPRD Kota Batam.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Riky Indrakari mengatakan, sering merekomendasikan Direktur terdahulu hingga sekarang agar mengeluarkan surat edaran larangan membuat resep obat keluar apotek RSUD EF kecuali atas sepengetahuan pejabat yang diberikan kewenangan.

Surat edaran yang dimaksud terdiri dari beberapa pasal saksi. Hal itu sangat penting sehingga memperkecil peluang praktek fraud pada setiap unit layanan rumah sakit.

“Sepatutnya RSUD EF mematuhi Perda Rumah Sakit Kota Batam terkait transparansi publik terkait pelayanan prima yaitu kewajiban menempatkan dashboard informasi pelayanan, baik informasi ketersediaan ruang rawat, ruang ICU atau ICCU dan obat-obatan medis,” ujar Riky kepada Tribun, Jumat (30/11/2018).

Ia melanjutkan, sejak Direktur terdahulu hingga sekarang pada setiap Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPR atau ketika sidak ke RSUD selalu dipertanyakan.

Apalagi sebenarnya RSUD EF sejak awal sudah dilengkapi Sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) Terintegrasi menuju Digital Hospitality.

“Sistem ini yaitu pengelolaan informasi seluruh kegiatan rumah sakit sehingga dapat membantu setiap proses manajemen dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Riky juga mengaku kecewa karena sampai hari ini SIMRS belum difungsikan secara optimal. Apalagi untuk diintegrasikan dalam satu kesatuan sistem.

Sebelumnya diberitakan, keluarga seorang pasien BPJS yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD EF) mempertanyakan kebijakan pihak rumah sakit yang meminta para pasien untuk membeli obat keluar yakni di apotik yang telah ditentukan.

“Sudah berapa kali mertua saya dirawat di RSUD EF, selalu ada obat yang harus dibeli keluar, itupun apotiknya langsung ditunjuk,” kata Herma, yang keluarga sedang dirawat di RSUD EF, Jumat (30/11/2018).

Herma mengatakan mertuanya kebetulan mengidap penyakit Asma, yang sering kambuh.

“Jadi kalau kambuh memang harus dibawa ke rumah sakit dan paling cepat tiga hari menjalani rawat inap,” kata Herma.

Sepanjang tahun 2018 sudah beberapa kali mertuanya dirawat di RSUD EF dan selalu saja ada obat yang tidak ada di Rumah sakit dan harus dibeli keluar.

“Makanya kami bingung, kok beli di luar,” kata Herma.

Dia juga mengatakan obat yang harus dibeli diluar sudah ditentukan beli di apotek tertentu.

“Ini yang kami bingungkan, kenapa obat selalu kosong dan kalaupun beli di luar apotiknya di tentukan, apotik yang ditentukan lumayan jauh dari rumah sakit, tidak bisa jalan kaki. Padahal banyak apotik di sekitar RSUD,” kata Herma.

Dia sudah beberapa kali tanyakan kepada perawat dan petugas di Apotik rumah sakit namun dirinya hanya mendapat jawaban bahwa obatnya sedang kosong.

“Mertua saya sudah beberapa kali masuk rumah sakit dan paling sedikit tiga hari baru pulang, kok obat kosong terus, awal tahun 2018 sudah pernah masuk, ini sudah akhir tahun tetap saja obatnya kosong,”kata Herma.

Sementara mengenai informasi tersebut direktur RSUD EF dr.Any Dwiana yang dikonfirmasi Tribun Batam mengatakan dirinya baru mengetahui informasi tersebut.

“Nanti kami cek dulu, kamar berapa pasiennya,”kata Any berdalih.

Any tidak memberikan jawaban jelas mengenai kekosongan obat tersebut dan kenapa harus beli obat ke luar dan kenapa harus ke apotik tertentu.

(red/Tribun Batam)

Batamtimes.co,Batam – DPRD Kota Batam menyesalkan sikap Pemko Batam yang belum memasang tapping box di sejumlah objek pajak yang potensial. Ini menyebabkan target PAD dari pajak rumah makan dan kedai kopi sangat rendah di 2019 yaitu hanya Rp 5,5 miliar.

“Jadi banyak yang potensial malah tak dipasang misalnya morning bakery dan sejenisnya. Padahal kedai kopi tersebut sangat besar potensi pajaknya,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Batam, Udin P Sihaloho, Jumat (2/11/2018).

Udin mengatakan, saat ini Pemko sudah memasang tapping box di 300 titik. Padahal, morning bakery yang totalnya hanya belasan outlet di Batam harusnya dipasang untuk mendapatkan PAD yang maksimal.

“Kalau memang itu dipasang, saya jamin setahun hanya dari Morning Bakery saja sudah hampir Rp 500 juta. Itu baru hanya dari morning Bakery saja,” katanya memberi contoh.

Menurut Udin, target PAD dari pajak kedai kopi dan rumah makan harusnya bisa signifikan bertambah dengan penambahan tapping box. Di mana tahun ini target PAD dari pajak tersebut adalah Rp 5 miliiar.

“Artinya dengan pemasangan tapping box atau istiliah umumnya online ini kalau hanya tambah Rp 500 juta untuk apa. Jadi sangat tidak tepat menurut saya,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan tersebut juga mengaku bahwa nilai atau besaran pajak ini juga tidak pernah dibuka ke DPRD. Atau terkesan ditutupi Pemko Batam.

“Sejauh ini saya tidak tahu berapa nilainya. Sudah sering kami minta tapi kok tak kunjug dikasih tahu ke kita,” katanya.

Selain Morning Bakery, kata Udin, masih ada objek pajak yang potensial yang belum dipasang tapping box seperti holland bakery, dan kedai kopi lainnya.

Beberapa hari lalu kepala BP2RD Kota Batam Raja Azmansyah juga tidak mau membeberkan jumlah pajak yang diterima dari morning bakery. Termasuk dari warung kopi lainnya.

“Oh itu tidak bisa kami beberkan. Itu tidak boleh,” kilahnya.

(red/BP)

Batamtimes.co,Batam – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan HIV/AIDS usulan Pemerintah Kota (Pemko) Batam masuk di program prioritas DPRD Kota Batam tahun 2019. Ranperda ini dianggap penting mengingat tingginya angka penderita HIV/AIDS di Kota Batam saat ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam Sukaryo mengatakan, usulan Ranperda itu merupakan usulan atau inisiasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah persoalan yang ada di masyarakat.

“DPRD mendukung dan kita tetapkan di program prioritas tahun 2019, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2019 mendatang.,” katanya, Kamis (1/11/2018).

Sukaryo berharap ranperda ini nantinya meminimalisir ataupun program promotif dan preventif dalam penanggulangan HIV/AIDS. Serta adanya kewajiban pemerintah untuk menyediakan pusat rehabilitasi bagi penderita HIV/AIDS. Termasuk juga sanksi bagi pelaku penyebar virus tersebut.

“Salah satunya adalah komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT),” tegas dia.

Menurutnya, kondisi penyebaran maupun penderita HIV/AIDS di Batam sudah sangat menghawatirkan. Dan perlu upaya penanganan pemerintah

“Infonya, sekitar 10 ribuan penderita HIV/AIDS di Batam. Termasuk di antara mereka yang rentan adalah masyarakat yaitu LGBT,” tutur politikus PKS itu.

Pemerintah daerah harus hadir menyosialisasikan bahaya penyakit HIV/AIDS dan menggandeng semua pihak, mulai yang terkecil seperti keluarga, RT, RW, lurah hingga instansi di pemerintahan.

“Karena ini sudah bahaya. Yang kita tahu karena mereka melapor dan dirawat. Lalu bagaimana yang tidak melapor. Jangan-jangan generasi kita sudah banyak yang kena HIV/AIDS,” jelasnya.

Kepala Dinkes Kota Batam Didi Kusmarjadi mengatakan, kasus HIV/AIDS di Batam terus meningkat karena penularan dan penyebarannya sangat cepat dan meluas tanpa mengenal usia, status sosial. Sehingga perlu upaya penanggulangan yang maksimal, komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.

(red/Batampos)