Jakarta – batamtimes.co – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, BP Batam melaporkan rencana efisiensi atas Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Hadir dalam pertemuan ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, para Anggota Bidang, serta sejumlah pejabat eselon II BP Batam.
Muhammad Rudi menyampaikan bahwa BP Batam sepenuhnya mendukung kebijakan efisiensi belanja yang telah ditetapkan pemerintah. Ia mengungkapkan, setelah pembahasan bersama Kementerian Keuangan pada Selasa (11/2), pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP Batam tahun 2025 mengalami penyesuaian dari Rp 1.992,72 miliar menjadi Rp 1.247,92 miliar.
“Menindaklanjuti instruksi Presiden dan hasil rapat bersama Kementerian Keuangan, kami melakukan rekonstruksi efisiensi anggaran. Pagu DIPA BP Batam TA 2025 menjadi Rp1.247,92 miliar dari semula Rp 1.992,72 miliar,” ujar Muhammad Rudi.
Namun, ia mengakui bahwa penyesuaian anggaran ini dapat berdampak pada penurunan kualitas layanan yang diberikan BP Batam. Meskipun demikian, pihaknya berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas dengan maksimal, terutama dalam memberikan layanan publik, mendukung kebijakan prioritas pemerintah, serta menarik investasi guna menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing dan semakin modern.
“BP Batam akan terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI atas dukungan yang telah diberikan bagi pengembangan kawasan ekonomi strategis Batam. Ia berharap kerja sama ini terus berlanjut, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.
“Kami tetap mengharapkan dukungan dari Komisi VI DPR RI demi terwujudnya kawasan Batam, Rempang, dan Galang sebagai kawasan ekonomi yang berprestasi dan bermartabat seperti kawasan serupa di negara lain,” pungkasnya.
Penulis : Adi
Editor : Pohan
