Jakarta – batamtimes.co – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menegaskan bahwa penguatan personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu elemen utama dalam mendorong reformasi birokrasi. Kompetensi kepemimpinan dan inovasi menjadi aspek krusial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikannya dalam acara Kuliah Kerja Profesi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (7/3/2025). Menurut Purwadi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, transformasi digital, serta perbaikan dalam manajemen kinerja dan pelayanan publik merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi.
“Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Lemdiklat Polri atas penyelenggaraan kegiatan ini. Kuliah Kerja Profesi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat kepolisian agar siap menghadapi tantangan era digital dan globalisasi,” ujarnya.
Purwadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang cepat dalam mengimplementasikan kebijakan, memperkuat koordinasi antar-lembaga, serta mencegah kebocoran anggaran.
“Birokrasi harus lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran, memberantas korupsi, serta mengelola ASN agar lebih produktif. Pelayanan publik juga harus berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, terdapat tiga pilar utama transformasi pemerintahan, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola. Ketiga pilar ini harus berjalan beriringan demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045.
Kolaborasi Kementerian PANRB dan Polri untuk Reformasi Birokrasi
Dalam kesempatan tersebut, Purwadi menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada kualitas SDM aparatur. Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian PANRB dan Polri menjadi langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan modern.
“Transformasi manajemen ASN hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang erat antar-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.
Ia berharap kegiatan seperti Kuliah Kerja Profesi ini dapat terus memperkuat sinergi antar-lembaga dalam membangun birokrasi yang berkelas dunia.
“Kegiatan ini menegaskan komitmen kita untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Paul
Editor : Pohan
