Oleh : Hamzah Idris
Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Batam
Dalam kasus DAS Baloi ini, kita tidak hanya berbicara soal kerusakan lingkungan. Lebih dari itu, ini adalah cermin bagaimana kekuasaan bisa dipelintir dan dimanfaatkan untuk kepentingan sempit. Ketika seorang anggota legislatif justru menjadi inisiator dalam proyek yang menyimpang dari semangat pelestarian lingkungan, maka ini bukan lagi soal kelalaian, tapi sudah masuk ke wilayah persekongkolan jahat yang sistemik.
Kami mendesak Polda Kepri khususnya jajaran Ditreskrimsus untuk tidak terjebak pada formalitas penyelidikan. Masyarakat butuh transparansi. Masyarakat ingin tahu: siapa saja yang terlibat? Bagaimana proses ini bisa lolos tanpa kontrol? Siapa yang memfasilitasi, membiarkan, bahkan mungkin mengambil bagian dalam proyek penimbunan yang dibungkus atas nama normalisasi ini?
Kami percaya, keberanian menegakkan hukum pada level elit akan menjadi sinyal kuat bahwa negara masih hadir untuk rakyatnya. Dan kami percaya, ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia yang tegas, adil, dan berdaulat di atas hukum.
Dalam konteks ini, Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi pemerintahan tentu tidak akan tinggal diam. Kami akan berdiri di garda terdepan dalam mengawal pembangunan wilayah dan infrastruktur agar tidak dikotori oleh kepentingan oknum. Dan jika perlu, kami akan mendorong agar proses ini diawasi langsung oleh lembaga independen, agar hasilnya objektif dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Keadilan tidak boleh berhenti di meja penyidikan. Keadilan harus dirasakan sampai ke akar rumput.
Dan kami, masyarakat Batam, bersama seluruh elemen sipil yang peduli, akan terus bersuara. Karena ini bukan sekadar soal sungai. Ini adalah pertarungan antara kepentingan publik dan kesewenangan kekuasaan.
#SelamatkanDASBaloi
#BatamUntukRakyat
#StopPersekongkolanLingkungan
