8.6 C
New York
Wednesday, November 18, 2026
spot_img
Home KepriTimes OPINI : Menggugat Ritualisme Sumpah Advokat: Dari Toga Berdarah-darah Hingga Paradoks Kemerdekaan

OPINI : Menggugat Ritualisme Sumpah Advokat: Dari Toga Berdarah-darah Hingga Paradoks Kemerdekaan

0
79
Foto Ilustrasi

Oleh: Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H.

Assistant Professor, Akademisi Senior – Guru Besar Advokat Indonesia, Pengajar PKPA PERADI, Berpengalaman Mengajar di 53 PTN/PTS se-Indonesia

Prolog: Toga yang Dibeli dengan Darah

Saya anak desa, lahir tahun 1978, merantau dari Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ke Jakarta. Saat masih kelas I SMP Negeri Batangtoru, saya sudah punya satu cita-cita besar: menjadi Advokat.

Bagi saya saat itu, Advokat adalah profesi mulia, lOfficium Nobile, yang sudah dikenal sejak zaman Romawi.

Singkat cerita, setelah lulus Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, salah satu universitas tertua di Jakarta yang berdiri tahun 1956, saya mengikuti kursus calon advokat yang diadakan AAI Angkatan 28, lalu mengikuti ujian di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 1993.

Toga kebesaran pertama, saya beli dengan uang sendiri.

Perjuangan untuk mendapatkan toga itu benar-benar berdarah-darah. Sebagai anak perantau, saya bekerja sebagai Staf Tata Usaha di SMA Al-Chasanah Jakarta Barat, mengikuti pendidikan PGSMTP Negeri 5 Jakarta Selatan, dan melanjutkan kuliah Fakultas Hukum di sore hari.

Berdasarkan SK KPT Jakarta No. http://PTJ.PANKUM.03/PP/1993 tanggal 09 Januari 1993, Berita Acara Sumpah No. 40/K/PEND/1993, saya diambil sumpah sebagai calon pengacara praktik wilayah DKI Jakarta.

Pelantikan saat itu tidak memakai toga, hanya memakai jas rapi dan dasi. Saya berdiri di urutan ketiga dari depan. Urutan pertama adalah Yapto Sumarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila. Dada terasa berdebar, bangga,rasa haru, bercampur takut.

Jauh sebelumnya, setelah lulus kursus advokat di AAI, saya magang di kantor Victor Sibarani dkk. Kami ditempatkan di 5 wilayah Posbakum Peradin PN Jakarta Barat, tempat domisili saya tinggal.

Belum punya SK Pengacara. Belum boleh sidang. Tapi saya sudah berhadapan dengan kasus pencurian anak laki-laki umur 9 tahun, kasus pembunuhan, dan kasus lainnya.

Di sanalah saya sadar: teori di Fakultas Hukum, langit dan bumi bedanya dengan praktik di lapangan.

Sumpah kami diambil sesuai agama masing-masing. Saya beragama Islam, tangan di atas Al-Qur’an. Saya membayangkan menjadi salah satu penegak hukum yang pandai berbicara, berargumentasi, baik pidana, perdata, maupun TUN.

Lima tahun menjalani pengacara praktik, saya lanjut ke Advokat pada 12 November 1998 di Pengadilan Tinggi Bandung. Saya diambil sumpah kedua kalinya.

Berdasarkan SK Menkeh RI No. D.127/KP.04.13.TH 1998 jo. PERADI.98.10358, status saya naik dari pengacara praktik menjadi Advokat dengan wilayah kerja meliputi seluruh Indonesia.

Dua kali disumpah, di dua era yang berbeda: dari pengacara praktik yang terbatas,hingga menjadi advokat yang merdeka.

Sekarang semua dilebur jadi satu berdasarkan SK DPN PERADI dan disumpah oleh PT sesuai domisilinya.

Itulah sejarah saya. Dan dari sejarah pribadi itulah, saya melihat ada yang salah secara filosofis.

Kegelisahan Akademisi di Balik Acara Khidmat.

Selasa, 21 Oktober 2026, Pengadilan Tinggi Banten telah melantik 28 calon Advokat baru di wilayah hukum Banten, gelombang ketiga.

Sebelumnya, gelombang pertama 100 orang dan gelombang kedua 100 orang. Total 228 orang telah selesai. Seharusnya 231 orang yang diajukan, namun ada 3 orang yang belum lengkap persyaratannya.

Tapi sebagai akademisi dan Guru Besar Advokat Indonesia, saya gelisah berpikir secara filosofi. Benarkah seorang Advokat yang disebut Officium Nobile, profesi mulia, merdeka, mandiri, dan independen (Pasal 5 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003) harus dilahirkan melalui sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi?

Inilah paradoks besar yang harus kita gugat.

Analisis Filosofis: Merdeka yang Disumpah oleh yang Akan Diawasi

Filosofi Advokat adalah filosofi perlawanan. Sejak Cicero, Advokat adalah pembela warga melawan tirani negara. Tugas Advokat adalah mengontrol kekuasaan yudikatif, mengkritik putusan hakim, melaporkan hakim nakal ke Komisi Yudisial, dan bahkan menggugat pengadilan.

Lalu Pasal 4 ayat (1) UU Advokat berkata: Advokat wajib bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

Bagaimana mungkin pengontrol disumpah oleh yang dikontrol? Secara psikologis kekuasaan, ini menciptakan  conflict of loyalty. Advokat merasa sungkan, berhutang budi, merasa menjadi “anak” dari Pengadilan Tinggi, padahal di ruang sidang Advokat harus sejajar dan berani melawan Hakim.

Ini adalah warisan kolonial dari Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO) dan HIR, di mana Advokat (Procureur) dianggap sebagai officer of the court, pembantu pengadilan.

Indonesia sudah merdeka 81 tahun. Kita harus akhiri warisan ini. Ada antinomi norma dalam UU Advokat sendiri: Pasal 5 menjamin kebebasan dan kemandirian, Pasal 4 memaksa ketergantungan simbolik.

Perbandingan Internasional: Dunia Sudah Merdeka

1. Amerika Serikat: disumpah oleh State Bar Association, bukan Ketua Pengadilan.

2. Inggris dan Wales: Barrister disumpah oleh Bar Council dan Inns of Court.

3. Jerman: Rechtsanwalt disumpah oleh Rechtsanwaltskammer (Asosiasi Pengacara).

4. Jepang & Korea: Federasi Pengacara yang menyumpah.

Hanya negara feodalistik yang Advokatnya masih disumpah oleh Ketua Pengadilan. Indonesia yang demokrasi terbesar harus maju, mestinya demikian.

Rekonstruksi Model Baru: Kembalikan Sumpah ke Rumahnya.

Saya mengusulkan Model Merdeka:

1. Pelaksanaan Sumpah oleh Organisasi Advokat

Yang mengambil sumpah adalah Ketua Umum DPN PERADI sebagai single bar yang sah menurut Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009. Karena yang melahirkan Advokat adalah profesinya sendiri, bukan pengadilan.

2. Pengadilan Tinggi sebagai Saksi Negara, Bukan Pelaku

Ketua PT hadir sebagai saksi yang memberi legitimasi negara. Kedudukan berubah dari Vertikal (Atasan-Bawahan) menjadi Horizontal (Mitra Sejajar).

3. Tempat Sumpah di Rumah Advokat

Bukan di ruang sidang Pengadilan yang simboliknya adalah “rumah hakim”, tapi di aula organisasi advokat, tempat yang netral. Ini membangun _sense of belonging kepada profesi.

4. Loyalitas Baru

Advokat bersumpah kepada Tuhan, Konstitusi, Rakyat, dan Kode Etiknya sendiri. Bukan bersumpah di hadapan Ketua PT.

Penutup: Dari Toga Berdarah-darah 1993 untuk 228 Advokat Baru PERADI 2026

Toga yang saya beli dengan berdarah-darah tahun 1993 itu mengajarkan satu hal: Jubah ini amanah. Jubah ini tidak boleh dinodai, dan untuk kita semua, sudah saatnya Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2003 direvisi.

Kembalikan sumpah Advokat kepada rumahnya sendiri.

Fiat Justitia Ruat Caelum! Hidup Advokat Indonesia Merdeka!

Penulis: Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kajian Hukum & Perundang-Undangan dan Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bidang Sosial & Masyarakat.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here