8.6 C
New York
Sunday, November 22, 2026
spot_img
Home KepriTimes Opini : Badak Jawa Mau Dipindah, Siapa Yang di Untungkan ?

Opini : Badak Jawa Mau Dipindah, Siapa Yang di Untungkan ?

0
75

Oleh : Assistant Professor Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H.,

Badak Jawa adalah satu-satunya Badak bercula satu di dunia yang hanya tersisa di Indonesia.

Jumlahnya diperkirakan tinggal 87 sampai 100 ekor. Semuanya hidup di satu tempat saja, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang Banten.

Karena hanya ada di satu tempat, Badak Jawa ini sangat rentan. Kalau ada tsunami besar dari letusan Gunung Anak Krakatau, atau ada wabah penyakit, badak jawa bisa punah dalam sekejab.

Dari sini muncul gagasan pemindahan itu.

Gagasan dari Conference of the Parties ke-31 (COP31).

COP31 yaitu Konferensi iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Türkiye.

Utusan Khusus Presiden Prabowo, bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Alasannya adalah untuk membuat habitat kedua. Supaya kalau Ujung Kulon kena bencana, Badak Jawa masih punya cadangan populasi di tempat lain.

Gagasan ini, juga ditawarkan kepada investor dan lembaga donor internasional melalui skema pendanaan konservasi. Indonesia disebut punya 57 taman nasional yang bisa didanai dengan skema seperti kerja sama dengan Norwegia.

Secara ilmu konservasi, gagasan habitat kedua ini bukan barang baru. Sejak tahun 1980-an, para ahli sudah mengusulkan agar badak Jawa tidak hanya di satu tempat.

Bahkan ada yang mengusulkan ke Way Kambas, Sumatera, dan Pulau Panaitan.

Masalahnya bukan pada gagasannya, tapi pada caranya.

Kenapa Banyak Yang Menolak ?

Pertama, atas Purwo belum terbukti cocok. Kementerian Kehutanan sendiri mengatakan, Alas Purwo masih sebatas calon lokasi yang perlu dikaji.

Belum ada kajian ilmiah yang dipublikasikan ke publik tentang kecocokan pakan, air, suhu, dan daya dukungannya untuk  Badak Jawa.

Kedua, risiko kematian saat pemindahan sangat tinggi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan kasus Badak bernama Mustofa yang mati tiga hari setelah direlokasi, padahal pemindahannya masih di dalam area Ujung Kulon.

Bagaimana kalau dipindah antar provinsi, dengan perjalanan laut dan darat yang jauh ?

Ketiga, aturan translokasi mensyaratkan habitat adil sudah layak huni.

Padahal sampai sekarang belum ada bukti ilmiah bahwa Ujung Kulon sudah tidak mampu menopang Badak Jawa.

Ancaman tsunami memang ada, tapi itu seharusnya dijawab dengan sistem mitigasi bencana di habitat asli, bukan dengan memindahkan satwanya.

Keempat, soal kewenangan.

Hasim adalah Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Tugas utamanya adalah mencari pendanaan di luar APBN, bukan merumuskan kebijakan konservasi satwa.

Kebijakan seperti ini seharusnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan melalui kajian ilmiah yang transparan.

Peta Tambang Yang Bikin Curiga.

Kecurigaan publik semakin besar setelah muncul peta Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Berdasarkan Kepmen EDSM No.65.K/MB.02/MEM.B/2026 yang ditetapkan 12 Februari 2026, perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dengan warna putih, artinya bukan wilayah Pencadangan Negara (WPN) ditandai arsiran merah.

Peta ini sebenarnya bukan baru. Usulan Pemprov Banten sudah ada sejak 2013. Masuk WUP sejak 2017, dipertahankan 2022, dan ditegaskan lagi 2026.

Tapi masalahnya, peta Balai TNUK tahun 2025 menyebut luas TNUK 105.694,46 hektar, terdiri dari 61.357 hektar daratan dan 44.337 hektar perairan itu masih bagian dari TNUK.

Sementara, menurut ESDM, perarsiran itu di luar TNUK, sehingga bisa masuk WUP.

Dua peta pemerintah, dua tafsir yang berbeda, untuk perairan yang sama. Disinilah celah kecurangan itu lahir.

WALHI menduga ada kepentingan ekspansi tambang emas di balik wacana pemindahan Badak Jawa ini.

Di sekitar Ujung Kulon ada tambang emas Cibaliung milik PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha Antam yang berbatasan langsung dengan TNUK.

Izin operasinya tercatat berakhir 3 April 2025. Antam juga menyebut ada indikasi potensi emas, perak, andesit, batu gamping, sampai mifas di sekitar Ujung Kulon.

Apa Jawaban Pemerintah ? 

Kementerian ESDM membantah. Juru bicara ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, dan sampai sekarang tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik di TNUK maupun di perairan sekitarnya.

ESDM, juga menjelaskan bahwa penetapan WUP bukan izin tambang. WUP baru tahap awal. Untuk bisa ditambang, harus ditetapkan dulu sebagsi WIUP, harus sesuai tata ruang, harus ada persetujuan llingkungan, dan harus ada persetujuan di laut.

Antam juga menyatakan tidak ada rencana membuka lagi tambang Cibaliung.

Sementara itu, MUI mengingatkan bahwa tidak semua kawasan bisa dikapitalisasi untuk kepentingan ekonomi.

Nilai Badak Jawa tidak bisa diukur dengan untung rugi ekonomi.

Yang Harus Kita Kawal Bersama. 

Sebagai masyarakat, kita tidak boleh anti pembangunan, tapi juga tidak boleh buta terhadap risiko.

Ada lima hal yang harus kita kawal :

1. Kajian ilmiah harus dibuka ke publik.

Sebelum ada keputusan pindah, pemerintah wajib mempublikasikan kajian daya dukung Alas Purwo, risiko kematian, dan perbandingan dengan mitigasi bencana di Ujung Kulon.

2. Peta harus disatukan.

Pemerintah pusat harus menyatukan tafsir peta TNUK antara Kehutanan dan ESDM. Jangan sampai perairan yang sama diklaim dua kementerian dengan status berbeda.

3. WUP bukan jadi jalan pintas.

Penetapan WUP di perairan sekitar TNUK harus dijelaskan secara terbuka, apa komoditasnya, siap yang mengusulkan, dan apa dampaknya ke habitat badak.

4. Libatkan masyarakat  Banten.

Badak Jawa adalah ikon Pandeglang dan Banten. Masyarakat adat, tokoh agama, dan pemetintah daerah tidak boleh hanya jadi penonton.

5. Utamakan habitat asli.

Sebelum bicara pindah, perkuat dulu pengawasan Ujung Kulon, perbaiki sistem peringatan dini tsunami, dan juga hutan dari perambahan.

Badak Jawa bukan sekadar satwa. Ia adalah titipan Tuhan, warisan bangsa, dan penanda bahwa hutan kita masih hidup.

Kalau badak Jawa punah karena keputusan yang terburu-buru, kita tidak bisa mengembalikannya dengan uang investor manapun.

Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa melihat Badak Jawa di foto dan di museum, sementara di tanahnya sendiri berdiri tambang dan proyek yang kita tidak petnah tahu siapa yang diuntungkan.

Mari kita kawal bersama, dengan akal sehat, dengan data, dan dengan cinta kepada bangsa dan negara.

Penulis : Pemerhati Lingkungan AMDAL alumni UI Salemba Jakarta. Akademisi senior. Dosen Tetap Fakultas Hukum UNMA Banten. Guru Besar Advokat Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here