Walikota Tanjungpinang Hadiri Pelatihan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Dan Wirausaha Baru

By

-

November 10, 2017

pelatihan lis ok — Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah menghadiri kegiatan Pelatihan pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan penciptaan wirausaha baru, di Aula kantor Arsip dan Perpustakaan, kawasan Tepi Laut Kota Tanjungpinang, Kamis (09/11).

Batamtimes.co, Tanjungpinang – Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah menghadiri kegiatan Pelatihan pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan penciptaan wirausaha baru, di Aula kantor Arsip dan Perpustakaan, kawasan Tepi Laut Kota Tanjungpinang, Kamis (09/11).

Kegiatan ini digelar oleh Kementrian Ketenagakerjaan dan bekerja sama degan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Pada kegiatan pelatihan ini, Lis menghimbau bagi para pelaku wirausahaan yang berjumlah 80 orang ini agar senantiasa mengikuti acara pelatihan ini dengan sepenuh hati.

“Saya berharapa agar dalam kegiatan ini diikuti dengan sepenuh hati dan dengan seksama” ujarnya

Menurutnya dengan program kegiatan yang dibiayai oleh Kementrian Ketenagakerjaan ini dapat memunculkan wirausahaan baru dan mengurangi kemiskinan.

“Berbagai macam program pelatihan dalam membentuk wirausahaan telah banyak dilakukan pemerintah, maka dengan adanya wirausahaan baru yg ktratif bukan hanya dapat membuka peluang usaha sendiri namun dapat membuka usaha untuk orang lain” jelasnya.

Lis juga mengakui pengangguran di Tanjungpinang tidak bisa hilangkan dengan mudah namun dengan upaya pelatihan ini dapat mewujudkan wirausahaan baru dan nantinya bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

“Peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan pendapatan mendorong ketenagakerjaan dan dapat membrantas kemiskinan”, harapnya

Ia juga mengajak kepada para tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru agar menghilangkan malas dalam berusaha.

“Dalam hal ini yang paling penting masyarakat yang kita rubah cara pandangnnya, rasa malas harus dihilangkan. Dan untuk kegiatan ini semoga terlaksana dengan baik”, harapnya lagi.

(red/ Tomi)

Wapres Bersedia hadir 19 Nopember Mendatang,Sekaligus Membuka acara Tamadun Melayu di Lingga

By

admin

-

November 10, 2017

0

lingga sip — Foto bersama Bupati Lingga dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan.

batamtimes.co, Lingga – Sebelumnya Berita tentang akan hadirya Wakil Presiden RI ke Lingga sudah beredar ditengah masyarakat, telah di jawab oleh Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Lingga, Muhammad Ishak yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) di Lingga beliau mengatakan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla bersedia hadir di Lingga untuk membuka kegiatan Perhelatan Tamadun Melayu Antar Bangsa yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 26 November mendatang di Kabupaten Lingga.

“Wapres menyatakan bersedia hadir, itu pada tanggal 19 November nanti pada siang harinya untuk membuka Perhelatan Tamadun Melayu di Lingga,” tutur Ishak Kadis Disbud melalui sambungan telepon

Ia menjelaskan bersedianya hadir, menyusul hasil dari pertemuan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepri pada hari ini, Jum’at (10/11/2017) di istana Wakil Presiden.

“Jadi kita hari ini melakukan pertemuan kembali dengan pak Jusuf Kalla yang dipimpin langsung oleh Bupati Lingga dan juga bersama tokoh provinsi Kepulauan Riau Huzrin Hood, Rida K Liamsi, Bupati Tanjung Jabung, Asisten I Bupati Lingga dan zuriat SMSR III. Hasil dari pertemuan tersebut,Pak Wapres mengungkapkan dirinya bersedia hadir setelah melihat jadwal protokolnya,” ungkap Ishak

Ia berharap dengan hadirnya orang nomor 2 di RI ini dapat menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Lingga karena pada hari jadi Kabupaten Lingga yg ke 14 kita mendapatkan kado istimewa akan hadirnya Wakil Presiden kemudian Apalagi setelah Presiden RI Jokowi menganugrahkan satu tokoh pejuang, yakni Sultan Mahmud Riayat Syah III sebagai pahlawan Nasional

(red/Okky RM)

Menpan Asman Mendorong Realisasi Mal Pelayanan Publik Batam , Rudi : 20 Nopember Sudah Dapat Digunakan

By

admin

-

November 9, 2017

0

Mall Pelayanan Publik jakarta 2 — Istimewa ,Foto Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta.

batamtimes.co, Batam – Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur terus mendorong percepatan realisasi pembangunan mal pelayanan publik di Kota Batam.

Menurutnya, selain memberi kemudahan bagi masyarakat, mal pelayanan publik juga bisa memangkas ego sektoral yang terjadi di Batam. Apalagi, wilayah tersebut berdekatan dengan Singapura.

“Pelayanan publik harus menyatu. Untuk pelayanan Imigrasi saya sudah ngomong dengan Pak Yasona [Menteri Hukum dan HAM]. Kemudian pelayanan pajak saya sudah bicara juga dengan Menteri Keuangan, soal pertanahan sudah saya bicarakan juga. Mereka semua setuju,” katanya seperti dikutip dalam laman resmi Kemen PAN-RB, beberpa waktu yang lalu.

Asman meminta adanya action plan agar rencana pembangunan mal pelayanan publik di Kota Batam dapat segera terealisasi. Selain Batam, Jakarta dan Surabaya diharapkan dapat menjadi role model mal pelayanan publik yang ditargetkan bisa dibangun di seluruh provinsi.

Sementara itu,bagaimana realisasi Mal Pelayanan publik di kota batam?.

Pengerjaan gedung terus digesa,terlihat pekerja tengah bekerja mencapai target kesiapan gedung sebelum diresmikan, 5 Desember 2017 mendatang.

Walikota Batam, Muhammad Rudi usai meninjau mal pelayanan publik yang berada di gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk mengebut pengerjaan jelang diresmikan Presiden Joko Widodo nanti.

“Waktu yang tersedia sudah tak banyak lagi, masih banyak yang perlu dibenahi,” kata Rudi, Rabu (8/11).
Dia berharap tanggal 20 November nanti, gedung sudah selesai, termasuk ujicoba pelayanan yang nanti akan dibuka. “Saya ingin semuanya selesai dengan cepat, jangan sampai pas waktu peresmian kita malah tidak siap,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam, Gustian Riau menyebut persiapan mal pelayanan publik sudah berjalan 70 persen. “Untuk gedung memang masih pengerjaan, sedangkan perangkat penunjang kami sudah siapkan, jadi saat gedung selesai meja, kuris dan lainnya tinggal dipindahkan saja,” kata dia.

Mengenai kebocoran yang masih terjadi saat ini, dia berjanji akan mengatasi permasalahan ini dengan cepat. Kondisi cuaca Batam yang belakangan ini hujan menyebabkan bagian atap yang baru dikerjakan kembali mengalami kerusakan. “Kemarin kami baru saja cat, namun karena hujan jadi bocor lagi, tapi saya optimis gedung akan selesai sebelum peresmian,” ujarnya.

Dia menyebutkan seluruh perizinan yang ada di Pemko Batam akan dipindahkan ke mal pelayanan publik. Beberapa instansi yang akan menempati mal diantaranya, Kadin, REI, IAI, ATB, PLN, imigrasi, notaris, Dishub, Disnaker, BPN, Dinkes, BP Batam, BPJS, Bea dan Cukai, termasuk pelayanan dari kabupaten Anambas, Lingga, Natuna, Bintan, Tanjungpinang, dan lainnya.

Untuk jam operasional mal pelayanan publik masih mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni pukul 07.30-16.00 WIB. “Jika dibutuhkan buka di hari libur, tentu kami menunggu arahan dari Pak menteri nanti,” ucapnya.

(red/Lantas)

Komisi I DPRD Kota Batam Tidak Diperbolehkan Memasuki PT.Nanindah Mutiara Shipyard

By

admin

-

November 9, 2017

0

ketua-komisi-i-dprd-batam-budi-mardiyanto_20171106_142502 — Budi Mardiyanto KEtua Komisi I DPRD Kota Batam. (foto : Tribun)

batamtimes.co, Batam – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam tidak diperbolehkan pihak perusahaan memasuki kawasan PT Naninda Mutiara Shipyard Tanjunguncang, saat sidak di lokasi tersebut, Senin (6/11/2017).

Anggota dewan yang terhormat itu tidak diperbolehkan masuk oleh pihak sekuriti, dengan alasan tidak ada instruksi dari pimpinan mereka.

“Ini pimpinan saya tidak memperbolehkan masuk,”kata pihak keamanan.

Tidak diperbolehkannya masuk anggota dewan tersebut oleh pihak sekuriti membuat enam anggota dewan marah dan memilih meninggalkan lokasi Pt Naninda Mutiara Shipiyard.

“Kami ini melaksanakan tugas negara, bukan karena keinginan kami,”kata Ketua Komisi I DPRD Kota Batam,Budi Mardiyanto.

Dia mengatakan akan datang kembali dan membawa surat resmi.

“Ini kita sudah ada surat, tetapi tidak diperbolehkan, nanti kita akan datang kembali,”kata Murdiyanto.

Murdiyanto, mengatakan kasus yang hendak mereka sidak adalah terkait adanya laoran masyarakat dimana ada kapal sitaan negara yang statusnya masih berperkara tetapi kondisinya sudah diganti nama dan hendak dijual.

“Ini yang kita mau lihat,”kata Murdiyanto.

Dia juga mengatakan dirinya tidak mengetahui persis apa nama kapal itu.

Murdiyanto mengatakan, laporan yang mereka terima kapal itu sudah berganti nama.

(red/adi)

Ini Surat Terbuka Protes Ketum IWO Jodhi Untuk Divisi Humas,Terkait Perusahaan Media Belum Terverifikasi

By

admin

-

November 9, 2017

0

Dewan Pers ok sip — Surat terbuka Ketum Jodhi bagi Humas Polda Jatim.

Salam sejahtera.
Semoga bapak/ibu dalam lindungan Tuhan Yang kuasa.

Berkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa Divisi Humas belakangan ini, yang membatasi kerja wartawan dari perusahaan media yang belum terverifikasi Dewan Pers untuk tidak boleh meliput di lingkungan instansi pemerintah, kami Ikatan Wartawan Online (IWO) melalui surat ini mengajukan nota protes dengan alasan sebagai berikut:

1. Setelah saya, Jodhi Yudono selaku Ketua Umum IWO melakukan pembicaraan pribadi dengan Ketua Dewan Pers (DP) sdr. Stanley Adi Parsetyo pada Rabu, 8 November 2018 pkl 13.00 wib melalui what’s up, ternyata pihak DP tidak pernah mengeluarkan kebijakan pembatasan atas kerja wartawan di lapangan, termasuk meminta kepada instansi pemerintah untuk melarang wartawan yg peruasahaannya belum terverifikasi.

2. Pelarangan yang saudara terbitkan telah melanggar UU Pers nmr 40 tahun 1999 menyangkut menghalang-halangi kerja wartawan untuk mencari informasi di instansi negara sebagai representasi dari instansi yang dibiayai publik (masyarakat).

3. Upaya verifikasi media dan wartawan IWO saat ini sedang dalam proses verifikasi yang membutuhkan waktu panjang mengingat keterbatasan tenaga/petugas Dewan Pers yang melakukan verifikasi.

Atas alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kesediaan saudara untuk dapat bekerjasama dengan tidak membatasi kerja kawan-kawan wartawan di lingkungan kerja saudara.

Atas perhatian saudara kami ucapkan terimakasih.

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online

Jodhi Yudono (red/Rls IWO )

KPU dan IWO Sulsel Sepakat Pilkada Tanpa Hoax

By

admin

-

November 9, 2017

0

Zulkifli Tahar.jpg 8 — IWO Sulsel audensi, Ketua Zulkifli Thahir, Sekretaris Hasanuddin dan Wakil Ketua Dewan Etik, Dedy Hasta yang diterima langsung oleh Ketua KPU provinsi Sulsel Muh Iqbal Latief dan Seretaris KPU provinsi Sulsel

batamtimes.co, Makasar – Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengelar audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sulsel, di kantor KPU Sulsel Jalan AP Pettarani, Kamis (9/11/2017) siang.

Hadir pengurus IWO provinsi Sulsel, Ketua Zulkifli Thahir, Sekretaris Hasanuddin dan Wakil Ketua Dewan Etik, Dedy Hasta yang diterima langsung oleh Ketua KPU provinsi Sulsel Muh Iqbal Latief dan Seretaris KPU provinsi Sulsel.

Audiensi yang berlangsung santai dengan suasana keakraban ini demi menjalin silaturahmi dengan penyelenggara pemilu, pemilukada di Sulsel.

IWO Sulsel menyampaikan komitmen dan kemitraan dengan KPU dalam rangka menuju pilkada agar berjalan jujur, aman dan adil yang demokratis.

Dalam hal ini IWO turut berkomitmen menjadi bagian dari “Pilkada Tanpa Hoax”.

“Kita ikut menjadi bagian menjaga Pilkada yang bermartabat dengan pemberitaan tanpa hoax,” ucap Ketua IWO Sulsel, Zulkifli Thahir.

Sementara Sekretaris IWO Sulsel, Hasanuddin menambahkan IWO hadir sebagai wadah organisasi para pewarta online untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Saat ini kata Hasanuddin, ada 50 an wartawan dari berbagai media online tercatat menjadi anggota IWO Sulsel.

“Anggota yang bergabung kita
lakukan verifikasi sesuai aturan di UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan agar menjalankan tugas dengan mengedepankan kode etik wartawan,” kata Hasanuddin.

Sementara Dewan etik IWO provinsi Sulsel menambahkan kerjasama IWO dan KPU Sulsel merupakan bagian dari tanggung jawab moral IWO sebagai anak bangsa untuk membuat pilkada serentak jadi bagian agenda politik nasional menjadi ajang pendidikan politik di tengah masyarakat.

“Responsif KPU Sulsel dengan kerjasama berbagai komponen masyarakat merupakan sinergitas yang sangat bermanfaat dalam mendorong kemajuan demokratisasi khususnya bagi kalangan generasi muda Sulawesi Selatan menjadi perhatian positif secara nasional,” katanya.

Sementera itu Ketua KPU Sulsel, Muh Iqbal Latief berharap pilkada serentak di Sulsel melahirkan pemimpin yang berkualitas demi kesejahteraan warga.

“Ini menjadi tanggungjawab kita semua termasuk media di IWO untuk mewartakan dengan baik, objektif dan tanpa hoax agar tujuan kita pilkada damai terwujud,” pesan Iqbal Latief.

Iqbal Latief menambahkan IWO harus memberikan pencerahan masyarakat pada momentum demokrasi di Sulsel kedepan.

“Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan pendidikan politik yang akan menjadi modal bagi generasi dan bangsa kita,” kata Iqbal yang diakhir melakukan foto bersama jajaran PW IWO Sulsel.

(re/IWO Sulsel)

Kadispar Kepri Akui Festival Bahari Kepri 2017 Kurang Meriah

By

Pohan

-

November 9, 2017

0

Batamtimes.co, Tanjungpinang – Dikarenakan minimnya dana kegiatan, Kadis Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Buralimar mengakui bahwa Festival Bahari Kepri tahun 2017 kurang meriah.

“Dengan dana 700 juta rupiah, ya kita buat apa adanyalah,” ucap Buralimar, Kamis(9/11) pagi.

Buralimar juga mengakui dengan penggabungan Festival sungai carang dan Festival bahari Kepri acara ini tanpa lebih meriah.

“Kita gabungkan supaya nampak lebih besar kita gabungkan saja menjadi bagian dari festival bahari kepri,” sebutnya.

Kata Buralimar, seluruh pembiayaan kegiatan festival Bahari Kepri seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri.

“Tidak seperti tahun lalu dana kegitatan berasal dari Kementerian Pariwisata , tahun ini mereka cuma bantu promosi dan mendatangkan artis,” katanya.

Selain itu, menurut Buralimar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kepri semuanya membantu. Tapi, tahun ini hanya Dispora dan Biro Kesra Kepri saja yang membantu memeriah kegiatan Festival Bahari Kepri.

“Oleh karena itu, kita berharap tahun depan seluruh OPD di Provinsi Kepri dapat kompak memeriahkan Festival ini,” harapnya.

Menurut Buralimar selain kerja sama dari semua pihak dalam memeriahkan kegiatan ini diperlukan dana lebih kurang 2 milyar rupiah.

“Kita sudah minta tambah anggarannya. Mudah – mudahan disetujui,” tutupnya.

(Budi Arifin)

Warga Keturunan Tionghoa Antusias Sambut Kedatangan Lis

By

Pohan

-

November 8, 2017

0

Batamtimes.co, Tanjungpinang – Ratusan warga tionghoa antusias ketika Walikota Tanjungpinang, H.Lis Darmansyah datang menghadiri Acara Ulang Tahun Sha Nio Fo Cu, di Lapangan Pelantar 3, Selasa(8/11) malam.

Ketua panitia Bapak A nyiu saat mengatakan Ulang Tahun ini setiap tahunnya kami gelar untuk berdoa keselamatan warga.

“Khususnya kepada pemerintahan supaya dalam melaksanakan tugasnya sehat selalu, tentu aman-aman aja bang,” tuturnya.

Sementara itu, Lis Darmansyah dalam kata sambutannya kepada seluruh warga Tionghoa agar selalu menjaga kekompakan dan saling bekerja sama untuk kepentingan kemajuan Kota Tanjungpinang kedepan.

Lis berharap, semoga acara ini memberikan manfaat buat kita semua, khususnya pelantar 3 dan sekitarnya.

“Kita melihat saat ini pertumbuhan ekonomi secara nasional agak menurun dan mudah-mudahan ekonomi 2018 semakin membaik, kalau secara nasional pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang 5.0 % meningkat, saya berharap untuk kedepan mari bersatu padu menjaga ketertiban dan keamanan Kota Tanjungpinang, sukses buat masyarakat tionghoa,” tutupnya.

(Budi Arifin)

Ada Perlakuan Istimewa Pada Sidang Mantan Kasat Narkoba Polres Bintan

By

Pohan

-

November 8, 2017

0

IMG-20171108-WA0018 — Dasta Analis keluar dari ruang sidang

Batamtimes.co, Tanjungpinang – Sidang perdana kasus Narkoba yang menjerat mantan Kasat Narkoba Bintan, Dasta Analis di Pengadilan Negeri Tanjungpinang terlihat berbeda – beda dengan terdakwa lainnya.

Bagaimana tidak, dalam sidang ini Dasta Analis tanpak dikawal ketat oleh personil dari Propam Polres Tanjungpinang.

Bukan hanya itu, tidak seperti terdakwa pada umumnya yang dititip di ruang tahanan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebelum sambil menunggu proses persidangan.

Dasta Analis langsung masuk ke Ruang sidang dan langsung keluar dari ruangan tersebut tanpa proses persidangan.

Menanggapi hal ini, perwakilan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Eduart Sihaloho, SH, MH mengatakan, sidang ditunda karena yang menyidangkan kasus ini, Acep Sopian sedang berada diluar Kota.

” Sidang hari ini tanggal 8 November 2017 atas nama ke empat terdakwa ditunda karena Hakim ketua Acep Sopian yang mengadili mereka sedang mengikuti Diklat Sertifikasi Lingkungan Hidup di Mega Mendung-Puncak Bogor. Agenda sidang atas nama ke empat terdakwa dilanjutkan pada tanggal 27 November 2017,” katanya.

Mantan Anggota Satres Narkoba Polres Bintan yang seharusnya menjalani sidang pada hari ini, Rabu(8/7) kasus Penggelapan barang bukti Narkoba antara lain :

1. Terdakwa Dasta Analis (mantan Kasatres Narkoba Polres Bintan) dengan nomor perkara 357/Pid.Sus/2017/PN Tpg.

2. Terdakwa Tomy Adriadi Silitonga (mantan anggota Satres Narkoba Polres Bintan) dengan nomor perkara 358/Pid.Sus/2017/PN Tpg

3. Terdakwa Indra Wijaya (mantan anggota Sat Narkoba Polres Bintan) dengan nomor perkara 359/Pid.Sus/2017/PN Tpg

4. Terdakwa Joko Arifonto (mantan anggota Sat Narkoba Polres Bintan) dengan nomor perkara 360/Pid.Sus/2017/PN Tpg

(Budi Arifin)

Presiden Joko Widodo Menyatakan Acara Pernikahan Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution Sederhana.

By

admin

-

November 7, 2017

0

Presiden Jokowi ok — Presiden Joko Widodo (kiri) disaksikan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka (kanan) dan Kaesang Pangarep (kedua kanan) memberikan keterangan pers seusai prosesi tuwuhan dan memasang "bleketepe" di atas gerbang kediamannya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/11/2017) . ( Foto : Merdeka)

batamtimes.co, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyatakan acara pernikahan putrinya Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution yang akan digelar Rabu (8/11) tergolong relatif sederhana.

“Ya relatiflah ya, yang namanya sederhana, wong kita ini juga punya hajatan di kampung, ya kan,” kata Presiden Joko Widodo usai gladiresik acara pernikahan Kahiyang-Bobby di depan Graha Saba Buana Kota Solo, Selasa.

Presiden Jokowi menyebutkan gedung yang akan dipakai untuk hajatan itu juga gedung milik sendiri.

“Katering juga sendiri, panitia juga sendiri,” kata Jokowi sambil menunjuk putra sulungnya Gibran Rakabuming.

Ia meminta agar acara pernikahan putrinya tidak dibandingkan dengan yang lainnya.

“Jadi jangan dibandingkan dengan yang lain. Kita ini hajatannya di kampung, di daerah, jadi ya adanya seperti ini,” katanya.

Ia berharap acara tersebut juga dapat menggerakkan perekonomian daerah. “Ya kalau kita lihat, hotel satu kamar pun tidak ada yang kosong. Selain itu banyak yang harus menginap di Yogya,” katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik jumlah tamu pernikahan anak Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution yang mencapai 8.000 undangan.

Jumlah undangan itu tidak sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

“Dulu katanya tidak boleh mengundang pejabat lebih dari 400 orang. Katanya dulu revolusi mental, bikin pesta kecil-kecilan saja. Saya mohon maaf ya, saya bukan tidak menghormati adat dan budaya, tapi menurut saya ya sederhana saja,” kata Fahri di Gedung Nusantara III Jakarta, Selasa.

Surat Edaran Kemenpan dan RB nomor 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana itu dikeluarkan ketika kementerian tersebut dipimpin Yuddy Chrisnandi.

Fahri menilai jumlah tamu undangan yang diundang di pernikahan Kahiyang-Bobby yang mencapai 8.000 itu terlalu berlebihan dan tidak sejalan dengan Surat Edaran Kemenpan RB.

Menurut Fahri, sebaiknya pesta pernikahan Kahiyang-Bobby digelar sederhana dan diadakan di rumah dan bisa memanfaatkan media sosial.

“Sekarang ada Twitter, vlog dan lain-lain, bisa menggunakan itu untuk memberi tahu kalau mereka menikah,” ujarnya.

Selain itu, Fahri mengaku diundang untuk hadir dalam perayaan pernikahan Kahiyang-Bobby namun dirinya tidak bisa hadir karena sedang tugas piket sebagai Pimpinan DPR dan akan mengirimkan ucapan selamat dengan karangan bunga.

Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana menyebutkan bahwa pejabat pusat dan daerah kalau mau menggelar resepsi pernikahan atau pesta, undangannya tidak boleh lebih dari 400 undangan.

Dalam lima poin yang ada dalam surat edaran itu, pada poin pertama disebutkan bahwa membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang.

(red/Antara)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga

OPINI

POLITIK

KETEGIORI BERITA

TENTANG KAMI

FOLLOW KAMI