anggota dprd lingga, Kamaruddin Ali (foto : Irwansyah)
Laporan : Irwansyah
batamtimes.co , Lingga – 71 tahun sudah usia Replublik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Desa pekajang yang berada di kecamatan lingga, dan letaknya jauh di tengah laut, atau berbatasan dengan propinsi bangka belitung. Hingga saat ini masyarakatnya belum pernah menikmati sarana telekomunikasi.
Desa pekajang, yang merupakan masuk dalam teritorial kecamatan lingga ini, memiliki sebanyak 100 lebih kk, dengan jumlah penduduk mencapai 500. Usia kabupaten lingga yang sudah mencapai angka 12 tahun, pembangunan yang dirasakan seakan belum sampai ke desa pekajang.
Jarak tempuh antara desa pekajang dengan ibu kota kabupaten lingga, daik, yang memakan waktu tempuh mencapai 12 jam perjalanan dengan menggunakan kapal laut. menjadikan pekajang sebagai desa paling jauh dari ibukota lingga. Tak hanya itu, desa pekajang juga hanya disinggasi tol laut dua minggu sekali.
Selain masyarakat pekajang yang merasakan sulitnya komunikasi, juga dirasakan oleh salah satu anggota dprd lingga, Kamaruddin Ali. Dalam kunjungan kerjanya ke desa pekajang beberapa waktu yang lalu ke desa pekajang, dirinya kesulitan melakukan komunikasi dengan keluarganya yang berada di daik.
“Kesulitan akses komunikasi di desa pekajang ini, membuat masyarakat pekajang tidak bisa komunikasi dengan dunia luar”, ungkap Kamarudin Ali.
“Jangankan akses internet, untuk nelpon atau sms aja tidak bisa, padahal di pekajang ada tower komunikasi”, lanjut Kamarudin Ali.
Sebagai anggota DPRD Lingga, dirinya berharap pemerintah memberikan perhatian lebih, agar masyarakat pekajang bisa menikmati akses komunikasi.
“Sudah banyak pejabat mulai dari gubernur hingga bupati lingga yang mengunjungi desa pekajang, namun hingga kini desa pekajang masih saja terisolir, tak ada satupun janji politik yang terbukti di desa ini.” Ungkap Kamarudin Ali, wakil ketua DPRD Lingga.
ASN/PNS Kabupaten Lingga, melakukan gotong royong disejumlah titik lahan percetakan sawah di lingga Kamis ( 20/4/2017)
batamtimes.co , Lingga -Beredarnya surat perintah dari Bupati lingga, Alias wello, kepada keseluruh SKPD, dimana para ASN/PNS Kabupaten Lingga, untuk melakukan gotong royong disejumlah titik lahan percetakan sawah di lingga.
Tak selalu dianggap positif, gebrakan bupati lingga ini pun mulai menimbulkan kontra dari sebagian pihak.
Banyak yang beranggapan kebijakan tersebut, melenceng dari tugas dan fungsi/tupoksi para ASN.Anggota DPRD lingga, Abdul Gani, mengatakan, gotong royong ini seharusnya jangan melibatkan seluruh ASN.
“Seharusnya gotong royong ini, dilakukan oleh dinas terkait dengan melibatkan unsur masyarakat”, ungkap Abdul Gani, kamis (20/4)
Dengan melibatkan para ASN, dimana gotong royong dilakukan hampir setiap hari di jam kerja, membuat perkantoran pemerintahan menjadi lenggang. Masyarakat yang yang ingin berurusan dengan ASN pun menjadi terkendala, karna ASN sibuk gotong royong.
“Meski bupati lingga, Alias Wello, menggesa lahan percetakan sawah, semestinya goro ini dilakukan di hari libur, agar kinerga pemerintahan tidak terganggu”, lanjut Abdul gani .
Jodhi Yudono Ketua IWO Pusat. Sudah 25 tahun mengabdi di Grup Kompas Gramedia. (foto : IWO)
batamtimes.co, Jakarta – Masih banyaknya kekerasan yang dilakukan aparat terhadap wartawan adalah ekspresi dari sempitnya pengetahuan aparat tentang tugas wartawan dan pendeknya sumbu aparat yang merasa sebagai pemilik kekuasaan dan bukan pelayan masyarakat.
Ikatan Wartawan Online (IWO) mengutuk kekerasan terhadap wartawan yang terjadi kemarin, Selasa 18 April 2017 yang dialami Salim Mamma Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dikeroyok oleh oknum Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) di Makassar dan Uparlin Tunggul Sahala Maharadja wartawan satelitriau.com yang dianiaya oleh ajudan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pekanbaru, Provinsi Riau.
“Peristiwa ini menjadi isyarat bagi kita untuk kian erat menjalin persatuan di kalangan pewarta agar suara dan posisi tawar kita menjadi solid dan kuat di mata para pemangku kepentingan negeri ini” kata Ketua Umum IWO Jodhi Yudono Rabu (19/4/2017).
Apapun yang terjadi, menurut Jodhi, sampai kapan pun kita akan melawan kekerasan terharap wartawan.
“Tetap semangat, bersatu dan senantiasa mewartakan kebenaran,” pungkas wartawan senior kompas.com ini.
Dalam sehari kemarin, tindakan kekerasan dialami 2 orang wartawan. Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, Salim Mamma, dikeroyok sejumlah oknum anggota Pomal di warkop 75, Jalan Satando, Makassar, sekitar pukul 12.30 Wita.
Kejadian bermula saat Salim Mamma dan beberapa rekannya sedang menikmati kopi di warkop itu. Tiba-tiba datang puluhan anggota Pomal dan melarang pengunjung warkop parkir di sepanjang itu.
Salim pun keluar dari warkop untuk memindahkan mobilnya dan melihat oknum anggota Pomal akan mengempeskan ban mobilnya. Salim mengatakan kepada anggota Pomal agar jangan dikempeskan karena akan memindahkan mobil tersebut.
Rupanya anggota Pomal tidak terima dan terjadilah adu mulut. Tiba-tiba oknum Pomal melakukan pemukulan terhadap Salim.
Akibat pemukulan itu Salim mengalami luka memar dan luka dibagian wajah. Bahkan Salim sempat pingsan saat dikeroyok. Akibat pemukulan itu, Salim mendapat perawatan di IGD RS Akademis Makassar.
Sementara Uparlin di gebuk oleh ajudan Kepada Dinas Dispenda Pekabaru lantaran mengabadikan mobil berplat B yang diduga milik Kepala Dinas pendatan Daerah. Akibat pemukulan Uparlin mengalami luka diwajah dan sudah melakporkan akaua itu ke Polsek Sukajadi dengan bukti laporan STPL/172/IV/RIAU/RESTA PKU/Polsek Sukajadi.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dimutasi sebagai Kapolda Papua menggantikan Irjen Paulus Waterpauw.
Jakarta- Gerbong petinggi Polri bergerak lagi. Kali ini Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dimutasi sebagai Kapolda Papua menggantikan Irjen Paulus Waterpauw.
Hal ini diatur dalam ST/1034/IV/2007 tertanggal 18 April yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Arief Sulistyanto seperti yang dikutip dari Beritasatu.com.
Posisisi Kadiv Humas selanjutnya diisi oleh Wakabaintelkam Irjen Setyo Wasisto. Nah posisi Setyo diisi oleh Paulus. Jadi Boy, Paulus, dan Setyo saling bertukar posisi.
Dalam ST itu juga diatur beberapa posisi strategis lain. Misalnya Kapolda Bengkulu Brigjen Yovianes Mahar menjadi Sahlijemen Kapolri.
Posisi Yovianes diisi Brigjen Coki Manurung yang kini duduk sebagai Karowabprof Divpropam.Kapolda Maluku Brigjen Ilham Salahudin diangkat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri.
Dia diganti oleh Irjen Deden Juhara yang saat ini duduk sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri.Status Polda Maluku memang ditingkatkan menjadi tipe A dan diisi Kapolda berpangkat Irjen.
Kapolda Jambi Brigjen Yazid Fanani dimutasi ke BIN dan dia diganti oleh Karobinkar Brigjen Priyo Widyanto.
Kapolda Kalbar Irjen Musyafak juga dimutasi sebagai Wakalemdiklat Polri menggantikan Irjen Ketut Untung Yoga Ana yang ditugaskan ke Kementerian Desa, Percepatan Pembangunanan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Posisi Kapolda Kalbar selanjutnya diisi Kapolda Kalsel Brigjen Erwin Triwanto. Posisi Kapolda Kalsel lalu diisi Brigjen Rachmat Mulyana.
batamtimes.co , Batam – Sebanyak 22 anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM) menerima penghargaan dari Polda Kepri atas keberhasilan bersama-sama mengungkap penyekapan warga Malaysia di Sei Temiang, Batam pada Februari 2017.
Penghargaan diberikan langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, Senin malam di Batam pada DCB Dato Huzir Bin Mohamed, SAC Dato Kamarul Zaman Bin Mamat, DSP Hassan Basri Bin Yahya, ASP Masnizan Binti Aziz dan Suami.
Hapizee Zulkarnain Bin Md Kuzi, ASP Wee Hock Lian, ASP Sazali Taupit, ASP Nik Mohd Azmi Bin Hussin, Insp Cassidy Anak Banta, Md Salleh Bin Jamrah, ASP Othman Bin Mahat, Ahmad Tajal Bin Morsid, SUPT Lim Sam Aik.
ASP Wan Mohd Adib Bin Wan Ismail, DSP Rahiman Bin Mustafa, ASP Izani Bin Ishak, Asp Mohd Hisham Bin Abd Malek, Hendry Al M Savarimuthu, Insp Nor Fitri bin Ismail, Insp Mohd Afiq Farhan Bin Md Nor, Mohd Haizat Bin Abd Jalil, Asp Rajini Kumar A/L Appana.
Selain itu, Kapolda juga memberikan penghargaan pada empat anggota dari Mabes Polri yang ikut dalam pembebasan tersebut yaitu Kombes Pol Hery Heriawan, AKBP Jery Sik Msi, AKP Darmin, Iptu Afuza Etmon.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja yang baik dua belah pihak. Berkat kerjasama yang baik dan tanpa birokrasi yang rumit, polisi Indonesia dan Polisi Diraja Malaysia berhasil membongkar sindikat penculikan dan menyelamatkan warga negara Malaysia tersebut dalam kondisi sehat,” kata dia.
Belajar dari pengalaman tersebut diatas, besar harapan, agar kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini tidak hanya terbatas dalam kasus penculikan saja, namun mencakup seluruh tindak pidana yang melibatkan Malaysia dan Indonesia.
“Utamanya dengan Provinsi Kepri, seperti people smugling, narkoba, illegal fishing, illegal mining dan lain sebagainya,” kata Sam.
Perwakilaan Kepolisian Malaysia, Dato Rusli Bin Abas menyampaikan terimakasih pada Mabes Polri dan Polda Kepri yang dalam waktu singkat berhasil mengungkap kasus tersebut.
“Saya hampir tidak percaya. Tiba-tiba sudah ada telpon bahawa kasusnya sudah selesai dan sandra berhasil dibebaskan dengan selamat,” kata dia.
Ia berharap kerjasama yang sudah terjalin bisa ditingkatkan pada berbagai masalah lain yang ada kaitannya dengan dua negara serumpun.
Sebelumnya, petugas gabungan Mabes Polri dan Polda Kepri berhasil mengamankan empat pelaku penyekapan terhadap Kuang Leng Leng, Warga Malaysia, selama 23 hari di Batuaji Batam yang meminta tebusan lima juta dolar Singapura.
Pembebasan sandera dilakukan pada Minggu sekitar pukul 05.00 WIB. Empat tersangka kami tangkap dan korban berhasil diselamatkan dari lokasi penyekapan pada sebuah rumah di Sei Temiang Batam. Keempat pelaku yang berhasil diamankan adalah KMS, PC, DV, HT seluruhnya warga negara Indonesia.
Kasus ini merupakan bagian dari pengungkapan pelaku lain di Malaysia oleh PDRM. Penculikannya di Malaysia dan selanjutnya dibawa ke Batam dan disekap. Penculik ingin minta tebusan lima juta dolar pada keluarga korban.
Rombongan dari Komisi II DPR RI menggelar pertemuan dengan semua stake holder di Kepri terkait hal kewenagan di ruang pertemuan Lantai 5 Gedung Graha Kepri Batam ,Selasa (18/4/2017)
batamtimes.co , Batam – Dualisme kewenangan antara Pemko Batam-BP Batam sudah mengalami puncaknya.Bahkan banyak pihak terutama berbagai stake holder di Batam mengharapkan persoalan dualisme bisa segera diatasi dengan bantuan DPR RI dan Presiden.
Dari catatan www.batamtimes.co, dualism kewenangan itu menyebabkan kerugian bagi masyarakat.adapun dualisme kewenangan seperti , tumpang tindih persoalan kebijakan lahan,kemudian terkait soal asset.
Untuk aset ,Pemko Batam tampak seperti penonton saja,padahal Pemko Batam merupakan perpanjangan tangan Pemerintah di Daerah.Gedung Pemko batam saja masih merupakan aset BP Batam.
Kemudian Mesjid raya Batam center yang baru saja diserahkan,selanjutnya pasar induk masih milik dari BP Kawasan ,yang sebelumnya bernama Otorita Batam (OB).
Sehingga Selasa (18/4/2017) untuk mengatasi dualism tersebut rombongan dari Komisi II DPR RI menggelar pertemuan dengan semua stake holder di Kepri terkait hal kewenagan di ruang pertemuan Lantai 5 Gedung Graha Kepri Batam.
Komisi II DPR RI mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas masalah sengketa kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.
“Kami akan memilih itu untuk diketuk di Paripurna, ini akan menjadi terobosan agar masalah menjadi jernih,” kata anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutahuruk usai memimpin rapat koordinasi di Batam, Kepulauan Riau, Selasa.
DPR RI akan mendorong penyelesaian masalah kewenangan antar dua lembaga pemerintah di kota itu dari sisi politis, agar cepat selesai.
Pansus nantinya akan melibatkan beberapa komisi, di antaranya Komisi I, Komisi II dan Komisi VI.
Dikatakanya ,perlunya beberapa komisi untuk Pansus melibatkan Komisi I, mengingat posisi Batam yang strategis berada di wilayah perbatasan, dan urusan status ekonomi kota itu secara tidak langsung juga berkaitan dengan urusan luar negeri yang menjadi urusan Komisi I.
Kemudian, Komisi II dilibatkan terkait urusan pemerintahan daerah dan lahan yang menjadi sengketa Pemkot dan BP Kawasan Batam.
“Dan BP Kawasan Batam berada di bawah Komisi VI,” kata dia.
Meski sepakat mendorong terbentuknya Pansus, namun, ia mengingatkan pembentukan Pansus akan menimbulkan masalah psikologis, bagi masyarakat dan perkembangan investasi.
Ia mengatakan masalah sengketa kewenangan antara Pemkot dan BP Kawasan Batam harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan investasi.
Menurut dia, akibat sengketa kewenangan, maka investasi Batam menjadi menurun drastis.
“Jadi banyak masalah di Batam, investasi mangkrak, sewa enggak jelas,” kata dia.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun ikut menghadiri pertemuan bersama dengan anggota DPR RI Komisi II Lantai 5 Gedung Graha Kepri Batam.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan pembentukan Pansus oleh DPR RI merupakan kebijakan lembaga politis, dan pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya pada wakil rakyat.
“Itu kebijakan dari DPR, terserah. Di pagar itu saya tidak boleh masuk, mereka yang punya wilayah,” kata dia.
Namun ia sepakat, masalah sengketa kewenangan di Batam harus segera diselesaikan karena telah menjadi kendala pembangunan dan perkembangan ekonomi.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi dalam kesempatan yang sama juga berharap masalah kewenangan segera diatasi, bagaimanapun caranya, termasuk bila harus melalui Pansus DPR RI.
Diaktakanya , banyak permasalahan yang terjadi di Batam saat ini. Mulai dari persoalan lahan, dan sebagainya.
“BP Batam hari ini menangani secara umum. Apa yang ditangani kami, BP tangani juga. Saran kami, ada pembagian wilayah kerjalah. BP Batam dimana, Pemko dimana,” kata Rudi.
Hal itu juga dikatakan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad ,menurut dia, semua permasalahan yang terjadi di Batam, sebenarnya sudah diketahui oleh Pemerintah Pusat.
Tinggal penyelesaiannya di lapangan yang tak kunjung ada kepastian.
Dia melanjutkan, untuk menyelesaikan persoalan itu, satu diantaranya Pemerintah Pusat harus memperjelas status Batam. Apakah tetap akan menjadi Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
”Dalam hal ini Pemko lebih ingin status Batam menjadi KEK.” Katanya
Deputi 4 BP Batam bidang Pengusahaan Sarana Usaha Lainnya Purba Robert M Sianipar menilai, permasalahan yang terjadi antara BP Batam dan Pemko Batam, bukan dari sisi regulasi.
Namun lebih ke wilayah kerja BP Batam yang hampir keseluruhannya berada di lahan yang sama dengan Pemko Batam.
“Kalau kita melihat peraturan perundang-undangan tidak ada overlapping, tapi karena wilayah kerja BP Batam itu 65 persennya ada di Pemko, dan mayoritas penduduk dan ekonomi ada di sini, seakan-akan ada dualisme, tumpang tindih,” ujar Robert.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepri, Irjen Pol Drs. Sam Budigusdian, MH memberikan piagam penghargaan kepada 14 (empat belas) personil yang berprestasi atas dedikasinya mengharumkan nama instiitusi Polri, Senin (17/4) pukul 08.00 Wib pagi.
batamtimes.co , Batam – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepri, Irjen Pol Drs. Sam Budigusdian, MH memberikan piagam penghargaan kepada 14 (empat belas) orang personil yang berprestasi atas dedikasinya mengharumkan nama instiitusi Polri, Senin (17/4) pukul 08.00 Wib pagi.
Penghargaan diberikan usai Upacara Bulanan Polda Kepri yang digelar di Lapangan Upaca Makopolda Kepri di Batam.
Sebanyak 14 orang personil Polda Kepri yang mendapatkan penghargaan itu adalah Bripda Netanael Pasaribu, Bripda Galuh Mustika Rahmadhani, Brigadir Raflis Candra, Brigadir Rully Admaja, Brigadir Andhika, Brigadir Erwinsyah Putra S, Brigadir Miftachul Munir, Sh, Brigadir Fadly Hardiansyah Brigadir Hotma Topri Tamba, Brigadir Fiki Choirudin, Brigadir Dipo Patria, Brigadir Firmansyah, A.Md, Brigadir Tatang Hidayat dan Bripka Hendri Firdaus, A.Mk.
Kapolda Kepri, Irjen Pol Drs. Sam Budigusdian, MH menyampaikan prestasi yang diperoleh tentukan dapat dijadikan sebagai suatu momentum intropeksi serta evaluasi dari seluruh kinerja yang telah kita laksanakan pada waktu yang lalu sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dan pengabdian terhadap institusi Polri serta wujud ibadah terhadap tuhan yang maha kuasa.
“Di tahun 2017 ini merupakan tahun prestasi bagi Polri. Selama ini kita telah berupaya melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tugas dan tanggung jawab dimana hasilnya sudah dirasakan oleh masyarakat dengan terselenggaranya kehidupan masyarakat yang berjalan dengan aman, tertib dan terkendali,” pesan Sam.
Perlu di informasikan, sambung Sam, sebagaimana telah diketahui bersama aksi Terorisme dan pengrusakan mako yang terjadi dibeberapa daerah, seperti Mapolres Banyumas, Polda Sulteng Polres Poso, Polsek Sinak papua.
“Hal ini harus kita waspadai bersama dengan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan sispam mako serta pam personel di lapangan guna antisipasi kejadian tersebut,” tekan Sam.
Sam memerintahkan kepada seluruh personel agar mengoptimalkan enam point penting yakni pertama melaksanakan deteksi dini dan cegah dini dengan pertajam serta identifikasi berbagai kerawanan aksi terorisme dan kejahatan berkadar ancaman tinggi dengan memperdayakan jaringan intelijen.
Kedua, melaksanakan penggelaran personel secara terpadu dengan meningkatkan kegiatan patroli polisi tidak berseragam dengan berdayakan kring serse dan intel, polisi berseragam seperti lalu lintas, sabhara, brimob dengan menggunakan r2 dan r4. Melaksanakan patroli skala besar di daerah-daerah rawan untuk mempersempit ruang gerak terjadinya tindak kejahatan berkadar ancaman tinggi dan fenomena aksi teror bom yang dilakukan dengan berbagai modus operandi.
Ketiga, melaksanakan giat razia / penggelaran personel dilapangan dengan kuat melibatkan personel yang memadai setiap saat waspada, secara selektif dengan sasaran senpi / handak, bahan komponen handak, bahan kimia guna meminimalisir potensi terjadinya aksi teror.
Keempat, pelaksanaan tugas dilapangan agar tidak sendiri – sendiri khususnya personel lantas yang melaksanakan gatur agar dilaksanakan pam personel oleh sabhara maupun brimob untuk membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan apabila diperlukan.
Kelima, laksanakan wasdal terhadap anggota secara optimal dalam pelaksanaan tugas baik di mako maupun dilapangan untuk tidak under estimate, lalai, guna menghindari resiko sekecil apapun serta tindakan kontra produktif dan keenam, melakukan evaluasi cara bertindak dalam pam personel, materiil dan markas terhadap potensi kerawanan dari berbagai macam ancaman aksi teror dengan melakukan langkah-langkah pembenahan baik yang menyangkut aspek disiplin, kesiapsiagaan anggota jaga serta kelengkapan infrastruktur pendukung pam (gerbang, portal, metal detector, cctv dll) yang dipastikan dapat beroperasional serta pengaturan disiplin waktu / jadwal pam penjagaan pintu masuk gerbang mako dan patroli jalan kaki di sekitar / sekeliling mako, menerapkan sop pam mako, dengan lakukan prosedur pemeriksaan secara ketat terhadap keluar masuknya orang, barang, dokumen dan surat-surat di jajaran mako polda kepri. (Red,)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan walikota Batam turun dan bertemu langsung para pendemo yang menolak kenaikan tarif listrik Kota Batam sebesar 45,6 persen
batamtimes.co , Batam – Gubernur Kepri Nurdin Basirun akhirnya turun dan bertemu langsung para pendemo yang menolak kenaikan tarif listrik Kota Batam sebesar 45,6 persen.
Saat bertemu para pendemo di depan kantor walikota Batam, Nurdin berjanji akan meninjau kembali kebijakannya yang merekomendasikan kenaikan tersebut.
“Teman-teman percaya sama kami, kami akan meninjau kembali terkait kenaikan tarif listrik ini, biarkan kami bekerja,” sebut Nurdin saat bertemu dengan para pendemo senin (18/4/2017)
Nurdin mengatakan, aksi ini juga merupakan masukan untuk dirinya.Semua aspirasi dari masyarakat akan dibahas nantinya dalam rapat tersebut. Nurdin mengatakan, Peraturan Gubernur (Pergub) bisa saja diubah.
“Terkait waktunya, secepat mungkin akan kita bicarakan. Karena tidak ada batas waktu dalam hal ini, Kebijakan ini akan kita bahasa secepatnya,” terangnya.
Sementara itu, Wali kota Batam Rudi SE mengatakan, ia berharap Gubernur mengikutsertakannya dalam pembahasan permasalahan listrik tersebut.
“Saya sebagai pemimpin dan rakyat saya di sini. Saya sudah bilang agar diikutsertakan dalam pembahasan permasalahan listrik ini,” singkatnya.
Puluhan Ormas dan LSM yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Kepri datang ke kantor DPRD Kepri di pulau Dompak Tanjungpinang, Senin (17/4/2017) siang
batamtimes.co , Tanjungpinang – Puluhan Ormas dan LSM yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Kepri datang ke kantor DPRD Kepri di pulau Dompak Tanjungpinang, Senin (17/4/2017) siang.
Mereka yang terdiri dari 34 perwakilan organisasi masyarakat di Kepri itu meminta lembaga legislatif untuk mempercepat pemilihan wakil gubernur Kepri.
“Setahun lebih Kepri tidak memiliki wakil gubernur. Kami tahu, ada banyak masalah yang muncul saat ini, sebab, Pak Gubernur tidak memiliki wakilnya,” ungkap Raja Indra Mora, koordinator lapangan aliansi ini.
Puluhan anggota aliansi ini bertemu dengan sekretaris komisi I DPRD Kepri, Sarafuddin Aluan.Melalui Aluan, mereka meminta agar DPRD Kepri juga membantu percepatan proses pemilihan wakil gubernur.
Sebab, mereka menilai lembaga legislatif itu berperan penting untuk mendesak gubernur Kepri agar segera memiliki wakil.
“Ada dokumen yang harus dilengkapi, yakni dukungan dari semua partai politik pengusung dan rekomendasi dari gubernur Kepri untuk pengunduran diri calon (Agus Wibowo_red),” tegas Raja.
Raja dan kawan-kawan mendesak Gubernur Kepri untuk segera mengirimkan dua nama calon kepada DPRD Kepri.
batamtimes.co , Jakarta – Garda Pemuda Partai NasDem menargetkan akan memperoleh 10 kursi di DPR dan 30 persen kursi DPRD pada Pemilu Legislatif 2019.
“Saya putuskan dari Garda Pemuda NasDem, sedikitnya memperoleh 10 kursi di DPR dan memperoleh 30 persen kursi di DPRD. Saya yakin, kita mampu,” kata Ketua Umum Garda Pemuda NasDem, Prananda Surya Paloh dalam sambutannya pada Pengukuhan Pengurus DPP Garda Pemuda NasDem, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Senin malam.
Ia mengimbau agar para kader Garda Pemuda NasDem bekerja keras untuk melakukan restorasi bagi bangsa ini, seperti yang telah menjadi visi dan misi Partai NasDem.
“Kalau ingin maju bersama, kita maju bersama. Kalau mau hancur, mari kita hancur bersama,” kata Prananda di hadapan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dan kader Garda Pemuda NasDem.
Prananda mengajak para pemuda untuk menjaga ingatan kolektif atas sejarah perjuangan bangsa dan mewarisi semangat revolusioner para Pemuda Menteng 31.
Oleh karena itu, dipilihnya Gedung Joeang 45 sebagai tempat pelantikan adalah untuk menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan Restorasi Indonesia memiliki garis genealogis dengan arah revolusi Indonesia.
Prananda mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kaum muda bangsa Indonesia saat ini terjangkiti gejala “political menopause”.
“Hal ini bisa bermakna ganda. Pertama, kaum muda kita apolitis dan abai pada problem kebangsaan kontemporer. Kedua, para pemuda yang berpolitik namun di pikirannya hanya soal jabatan dan kekayaan semata,” kata Prananda.
Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengajak para pemuda untuk melahirkan karya-karya maju dan progresif agar tidak terjangkiti “political menopause”.
“Anda yang penulis, ayo tulis buku. Anda yang sineas, ayo produksi film-film yang mencerdaskan. Anda yang entrepreneur, ayo kembangkan industri rakyat. Anda yang petani, ayo kembangkan sektor agraria kita,” serunya.
Ia menambahkan, Garda Pemuda NasDem siap menjadi wadah bagi para pemuda. Dia bahkan optimistis organisasi kepemudaan yang dipimpinnya saat ini mampu memenangkan hati para pemuda Indonesia dalam Pemilu 2019 dengan target 15 juta pemilih dari kalangan pemuda.
“Saya optimistis dengan modal yang sudah ada kita bisa menjadi tiga besar partai pemenang Pemilu 2019,” tuturnya
