BP Batam Tidak Memperpanjang Kontrak PT.Persero , Lahan Akan Dijadikan Pelabuhan Khusus Kontainer

By

-

March 22, 2017

Laporan : MUSTAFA

batamtimes.co , Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak lagi memperpanjang sewa lahan pelabuhan Batu Ampar kepada pihak PT.Persero Batam.Sebelumnya BP Batam sudah menyewakan pelabuhan PT.Persero selama 30 tahun,tepatnya dimulai sejak (9/12/1986) hingga kini lahan pelabuhan Batu Ampar seluas 3.316.30 meter persegi dikontrakan.

Sehingga BP Batam meminta PT.Persero meminta agar mengosongkan lokasi lahan, karena pihak BP Batam akan menjadikan Pelabuhan Batu Ampar itu menjadi pelabuhan container.

“ Ditariknya lahan itu dari PT.Persero dikarenakan pelabuhan itu akan di jadikan dermaga container,sementara masa pakai 30 Tahun sudah habis.BP.Batam sebenarnya dapat memperpanjang sewa lahan tersebut selama 20 tahun, namun BP Batam tidak memberikannya,Kata Direktur Humas dan Protokol Purnomo Andiantono (15/3/2017) yang lalu.

Dikatakanya,BP Batam sudah melayangkan surat untuk tidak memperpanjang kontrak dengan persero,surat tersebut telah dilayangkan BP-Batam pada februari 2017 silam.

Memang dikatakan Andi, seluruh lahan milik BP Batam yang di sewakan telah di perpanjang masa sewanya dan membayar UWTO .Terkecuali lahan yang di sewa PT.Persero, BP-Batam tidak memperpanjang alokasi lahannya.

Rencananya kata Andi,lahan persero yang ditempati Persero yang berada di wilayah Batu ampar Jodoh akan di jadikan Pelabuhan khusus container,sedangkan untuk kegiatan Loose Cargo akan di tempatkan ke pelabuhan Macobar dan Pelabuhan Bintang 99.

“ Bila semua digabungkan di Pelabuhan Batu Ampar tentunya keberadaan gudang-gudang container tidak relevan, untuk itu BP-Batam akan memisahkan di Pelabuhan Batu Ampar khusu Container, sedangkan kegiatan Loose Cargo di Pelabuhan Macobar dan Pelabuhan Bintang 99” kata Andi.

Lanjut Andi, lahan pelabuhan Batu Ampar telah di perluas sepanjang 700 meter, tentunya kapasitas sebelumnya hanya menampung 100 ribu teus container ,dan akan meningkat menjadi 2 juta teus.

Dengan di tariknya pengelolaan dari PT.Persero, kedepannya BP-Batam akan melelang siapa kira-kira pihak ketiga nantinya yang akan mengelola Pelabuhan Batu Ampar tersebut.Pelabuhan itu rencananya akan dikerjakan pihak ketiga.

“Apabila yang mengerjakan pihak ketiga rencana pelabuhan kontainer ,maka dipastikan pemasukan di sector pelabuhan tentunya akan meningkat.Salah satunya dari sewa penimbunan container, selain itu ada royalty yang harus di bayar oleh investor ke BP-Batam.dan investor yang mengelola benar-benar punya rencana pengembangan yang matang.”ungkapnya

Pihak ketiga yang memenangkan lelang dalam pengelolaan pelabuhan itu, nantinya dapat membawa kontainernya untuk memenuhi kebutuhan Industri di Batam.Sehingga pengiriman barang keluar negeri nantinya tidak harus melalui Singapura lagi, tapi langsung dari Batam.

Lebih jauh dikatakanya,Pihak ketiga yang nantinya mengelola Pelabuhan Batu Ampar, harus memiliki modal besar minimal sekitar Rp.2 triliun, karena mereka di haruskan membangun lokasi untuk Container seluas 20 hektar.

Andi memaparkan, selama ini bongkar muat di pelabuhan Batu Ampar belum begitu ideal, dengan di lelang dan di kelolanya oleh pihak ketiga pelabuhan ini di harapkan akan dapat beroperasi secara optimal seperti yang di harapkan, tandasnya.
Kurang idealnya bongkar muat di Pelabuhan Batu Ampar, media ini coba menjumpai Plt Direktur PT.Persero Batam Teuku Afrizam, sangat di sayangkan beliau tidak berada di tempat.(*)

1720 Personil Gabungan Disiagakan Pengamanan Kedatangan Presiden Jokowi

By

admin

-

March 22, 2017

0

Pengamanan Operasi Zebra Seligi — Polda Kepri Gelar Pasukan.Foto : Sakti

batamtimes.co , Batam – Sebanyak 1.720 personel disiagakan dalam pengamanan kedatangan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam kunjungan ke Batam, Kamis (23/3/2017) nanti.

Selain TNI, pengamanan Presiden juga dibantu oleh jajaran Polda Kepri. Sesuai dengan Protap, Ring 1 tetap diambil alih pengamanan Presiden yakni Paspamres.

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI C Sumantri mengatakan, kunjungan Presiden kali ini untuk membawa misi yang bagus untuk kemajuan Batam dikemudian hari. Segalla bentuk upaya pengamanan sudah dilakukan sebelum kedatangan orang no satu di Indonesia ini.

“‎Dalam pengamanan VVIP kita sudah menstreilkan lokasi dari bahaya apapun seperti unjuk rasa, sabotase dan terorisme,” sebut C Sumantri usai melaksanakan apel gelar pasukan di pelataran Engku Putri Batam Centre, Rabu (22/3/2017) siang.

Pewarta : Mustafa

‎

Presiden Joko Widodo Akan Tinjau Pembangunan Bendungan Sei Gong di Sijantung

By

admin

-

March 22, 2017

0

Mentri SDA kunjunggi waduk copy — Foto Istimewa : Dirjen SDA Mudjiadi Kunjungi Pembangunan Bendungan Sei Gong

batamtimes.co ,Batam – Presiden Joko Widodo akan meninjau pembangunan Bendungan Sei Gong di Sijangtung, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kamis (23/3/2017) besok. Peninjuan ini untuk memastikan progress proyek prestisius ini sesuai dengan rencana.

Menurut data Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, pembangunan Bendungan Sei Gong dilaksanakan PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Brantas Abipraya sejak November 2015. Saat ini, proses pembangungannya baru rampung 25,66 persen.

Realiasi pembayarannya sebesar 32,83 persen, atau di atas progress penyelesaian fisik. Nilai kontrak sebesar ‎Rp238.446,140.000, dengan waktu pelaksanan 1.140 hari kalender, dari November 2015-September 2018. Pada tahun 2015 lalu, dana proyek yang sudah dicairkan sebesar Rp23.877,140,000.

“Sedangkan pada anggaran 2016, dari Rp83.933.934.000 anggaran yang dialokasikan untuk tahap II, yang terserap hanya Rp47.289.088.838.000,” ujar Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara, Taufik, keada wartawan di Tanjungpinang, Selasa (21/3/2017).Sedangkan progress pada tahun 2016, fisik dilaporkan 87,9 persen, dan keuangan 56,34 persen sampai bulan Desember 2016.

Selanjutnya pada tahun 2018, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran proyek tahap III kontrak multiyears pembangunan Bendungan Sei Gong ini sebesar Rp53.820.967.716.

Sebelumnya, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, melakukan penandatangan Kontrak Proyek Multiyears Bendungan Sei Gong, Sijantung, Kecamatan Galang, pada Selasa (13/10/2015) dengan PT Wika dan anak perusahanya PT Brantas Abypraya.

Fungsi dari pembangunan Bendungan Sei Gong diperuntukan memenuhi air baku masyarakat di Kota Batam. Selain itu juga disiapkan sebagai sumber air baku untuk rencana industri baru di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepri.

(Red/Batamtoday)

Dana Tunda Bayar Program RTLH 2015 Lingga Sudah Dianggarkan Tahun 2017

By

admin

-

March 22, 2017

0

foto bersama ok dprd lingga copy.jpg1 — Ketua Komisi III DPRD Lingga Drs. Norden beserta Sekretaris Komisi III Drs. H. Said Agusmarli.

batamtimes.co , Lingga- Komisi III DPRD Lingga melakukan konsultasi ke Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi (Pemprov)Kepri, terkait dengan pencairan dana tahap II program RTLH tahun 2015 yang belum terselesaikan sampai saat ini.Sementara itu untuk tahun 2017 Pemprov Kepri tidak lagi menganggarkan program RTLH.

Ketua Komisi III DPRD Lingga Drs. Norden beserta Sekretaris Komisi III Drs. H. Said Agusmarli menyampaikan, kunjungan dan pertemuan ini dilakukan dalam rangka banyaknya aspirasi masyarakat pada saat reses beberapa waktu yang lalu. Komisi III selaku mitra dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana program RTLH ini melekat, merasa perlu mengcrosscheck langsung ke provinsi dengan membawa serta dinas terkait.

” Jadi kita ingin tahu langsung permasalahanya apa dan juga bagaimana kelanjutannya.soalnya kemaren saat reses ini yang menjadi pertanyaan masyarakat yang mendapat dana RTLH,” terang Norden kepada Media, Kamis (22/03) yang dalam kunjungan ini juga bersama Kepala Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Ir. Agustrinur.

Hasil dari konsultasi tersebut didapat kejelasan, 30% dana tunda bayar program RTLH 2015 Lingga yang merupakan porsi dari Provinsi sudah dianggarkan pada tahun 2017.

” Ini pencairan dananya tinggal proses di keuangan saja kelanjutanya, ” kata Aisyah Kasubbid sosial budaya dan pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri saat pertemuan bersama komisi III DPRD Lingga.

Dijelaskannya lagi, anggaran taskin untuk Kabupaten Lingga di tahun 2017 ini sekitar 13 M lebih, terdiri dari 3 program dan 11 kegiatan.

Paling banyak peruntukannya adalah untuk penyelesaian progran RTLH yang kegiatannya sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya.

” Jadi bisa dikatakan pemprov tunda bayar. Sedangkan kegiatan yang belum action tidak bisa kita bayar, karena keterbatasan anggaran,” jelasnya lagi.

Untuk tahun 2017, kegiatan RTLH sudah tidak ada lagi dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi. Saat ini Pemprov melalui Bappeda fokus pada penyusunan program yang sinergi dengan program-program Pemerintah Pusat.Hal ini penting untuk memudahkan dalam hal menjemput bola melalui anggaran pusat.

” Hal ini terus kami koordinasikan dengan Kabupaten Kota se Provinsi Kepri,” ungkapnya mengakhiri.

Pewarta : irwansah

Jonan: Kapal FPU Jangkrik Karimun Beroperasi Mei 2017

By

admin

-

March 21, 2017

0

batamtimes.co , Karimun – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melakukan penamaan kapal unit produksi terapung (floating production unit/FPU) Jangkrik yang menandakan gas dari Blok Muara Bakau segera berproduksi.

“Ukuran FPU Jangkrik ini 46×192 meter. Ini merupakan FPU terbesar yg dikonstruksi, dibangun dan di-ansembling pertama di Indonesia dan segera dioperasikan paling lambat Mei 2017,” kata Menteri Jonan pada acara Upacara Penamaan Kapal FPU Jangkrik di Saipem Karimun Yard, Tanjung Balai, Kepulauan Riau, Selasa.

Produksi gas pertama dari Lapangan Jangkrik ditargetkan pertengahan 2017 atau lebih cepat dari perkiraan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2018, yaitu produksi pertama pada 2018.

Kapal FPU Jangkrik akan beroperasi di Blok Muara Bakau yang berlokasi di Cekungan Kutei, lepas pantai Selat Makassar, yakni sekitar 70 km dari garis pantai Kalimantan Timur.

Kapal tersebut dirancang untuk pengolahan gas dengan kapasitas hingga 450 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd).

Sebanyak 10 sumur produksi gas bawah laut yang telah dikompresi dan siap untuk diproduksikan akan dihubungkan dengan FPU yang kemudian mengolah dan menyalurkan gas menggunakan pipa bawah laut sepanjang 79 km.

Selanjutnya gas akan disalurkan ke darat yaitu ke dalam jaringan produsen gas Kalimantan Timur dan berakhir pada pemakai dalam negeri di Kalimantan Timur dan kilang LNG Bontang.

FPU Jangkrik juga berfungsi sebagai penyulingan dan menstabilkan kondensat serta menyalurkannya ke darat melalui jaringan distribusi setempat dan berakhir di kilang kondensat Senipah.

Lebih dari 50 persen produksi Lapangan Jangkrik akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas domestik sehingga diharapkan memberi kontribusi signifikan terhadap kebutuhan energi nasional dan pembangunan ekonomi.

Blok Muara Bakau dioperatori oleh ENI Muara Bakau B.V sejak 2002 dengan kepemilikan saham sebanyak 55 persen dan mitranya Engie E&P sebesar 33,3 persen serta PT Saka Energi Muara Bakau sebesar 11,7 persen.

Penemuan gas pertama didapatkan pada 2009 pada garis sumur Jangkrik-1. Di blok yang sama sekitar 20 km di sebelah timur laut Lapangan Jangkrik, ditemukan lapangan Jangkrik North East pada 2011.

Rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) lapangan Jangkrik disetujui pemerintah Indonesia pada 2011, sedangkan Jangkrik North East tahun 2013.

Persetujuan PoD Jangkrik North East mencantumkan integrasi dengan pengembangan lapangan Jangkrik dalam satu proyek tunggal yang dinamakan Proyek Komplek Jangkrik.

Sejumlah pejabat yang turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja serta Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

(Red/Ant)

Polisi Temukan Deposito Ratusan Miliar di Meja Sekretaris Komura

By

admin

-

March 21, 2017

0

detik 1 — Menhub Budi Karya didampingi Wakapolda Kaltim Brigjen Mulyana dan Gubernur Kaltim Awang Farouk melihat barang bukti yang disita kepolisian berupa uang Rp 6,1 miliar dan berkas lainnya. (Aditya Fajar Indrawan/detikcom)

batamtimes.co , Jakarta – Tim Saber Pungli membongkar praktik megapungli yang dilakukan oknum koperasi Tenaga Kerja Bongkar-Muat (TKBM) di terminal peti kemas dan beberapa pelabuhan di Samarinda, Kaltim. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) ini, polisi menemukan deposito senilai ratusan miliar rupiah.

“Ada tiga deposito yang disita di meja tersangka DH. Dananya senilai ratusan miliar rupiah,” ujar Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin kepada detikcom, Selasa (21/3/2017).

Safaruddin mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki rekening deposito tersebut. “Masih ditelusuri ke mana saja aliran dana deposito tersebut,” kata dia.

Selain rekening deposito, polisi menyita sembilan unit mobil mewah, tujuh unit sepeda motor, lima unit rumah, dan dua bidang tanah di Samarinda dari tersangka DH. DH merupakan sekretaris di Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (Komura).

Modus operandi Komura dengan menetapkan tarif TKBM kepada para pengusaha. Pengusaha diwajibkan membayar Rp 180 ribu per kontainer untuk bongkar-muat barang di Terminal Peti Kemas Palaran.

Padahal Terminal Peti Kemas Palaran sudah menggunakan crane untuk bongkar-muat. Kalau ada tenaga kerja buruh, hanya sebagian kecilnya.

Komura mengeluarkan surat perintah kerja dengan mendatangkan 30 tenaga buruh untuk aktivitas bongkar-muat kontainer. Akan tetapi yang datang hanya tujuh tenaga kerja dan yang bekerja hanya dua-empat orang.

Di Terminal Peti Kemas Palaran sendiri ada banyak kapal yang melakukan aktivitas bongkar-muat. Satu kapal rata-rata mengangkut 500 kontainer.

Selain DH, polisi telah menetapkan HS dan NA sebagai tersangka. HS adalah Ketua Koperasi PDIB dan NA adalah sekretarisnya. Saat ini DB dan NA telah ditahan, sementara HS masih dikejar.

(red/Detik)

Inilah Tentative Agenda Kunker Presiden di Batam

By

admin

-

March 21, 2017

0

Tentaive Kunjungan Presiden RI — Tentative Kunjungan Presiden RI.

batamtimes.co , Batam – Presiden Jokowi akan hadir di Provinsi Kepri Kamis (23/03/2017), dalam acara kunjungan kerja (Kunker)tersebut ibu Negara Iriana Joko Widodo juga ikut serta hadir termasuk kunjungan ke Batam.Dalam kesempatan itu Presiden hadir dengan mengenakan Pakaian PDH Putih sementara ibu menyesuaikan.

Berikut Tentative acara Kepresidenan di Provinsi Kepri

Pukul 08.00 Wib, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo Lepas Landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menggunakan Pesawat kepresidenan

Pukul 09.20 Wib akan tiba di Bandara hang Nadim Batam disambut Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danlanud masing masing beserta Isteri (istirahat di ruang tunggu Utama)

Pukul 9.30 Wib menuju Lokasi Bendungan Sei Gong di Kecamatan Galang menggunakan Mobil

Pukul 10.40 Wib Tiba di Bendungan Sei Gong, dilanjutkan Peninjauan

Pukul 11.30 Wib Menuju Kantor Camat Galang di Sembulang

Pukul 12.00 Wib Tiba di Kantor Camat Galang dilanjutkan acara penyerahan KIP, KIS, PMT dan PKH di Halaman Kantor Camat Galang

Pukul 13.00 Wib Menuju Restoran Jembatan 1

Pukul 13.30 Wib Ishoma di Restoran Jembatan 1

Pukul 14.30 Wib menuju Hotel Radison Batam

Pukul 15.00 Wib Tiba di Hotel Radison, Istirahat

Pukul 19.00 Wib Makan Malam Pribadi

Pukul 20.00 Wib Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat Kepri di Ruang Rapat Hotel Radison

Pukul 22.00 Wib Istirahat

Protokol Presiden Yusuf mengatakan, Presiden akan melakukan serangkaian kegiatan ditiga titik.Diantaranya,Presiden akan meninjau langsung progress pembangunan jembatan Layang di simpang Jam Batam dan Bendungan Sei Gong yang Masih Menyisakan Polemik

“Presiden akan melihat progres pembangunan jembatan Layang simpang jam yang pembangunannya sudah dimulai sejak Tahun 2015 lalu. Tidak ada acara seremonial ,” kata Yusuf.

Kemudian katanya,Presiden juga akan berada di Kecamatan Galang. Presiden direncanakan menemui masyarakat dan menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Usai dari lokasi tersebut Presiden rencananya akan mencoba kuliner di sekitar Pulau Rempang dan Galang.

“Sore harinya Presiden dan rombongan direncanakan untuk terbang ke Sibolga, Sumatera Utara untuk melanjutkan kunjungan kerjanya.”ujarnya

Dalam rapat kerja akan dihadiri Sekretaris Daerah Arif Fadilah, Wakapolda Kepri Didi Haryono, Danrem 033/WP, Brigjen TNI Fachri, Kabinda Yulius Selvanus. Hadir juga Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad dan BP Batam.

(red/Mustofa)

IWO Riau Kepengurusan Rifa Yendi Terbentuk , Efendy : Jangan mau Jadi Corong Pemerintah

By

admin

-

March 21, 2017

0

DPR RI ok 1 — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR- RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) provinsi Riau I Effendy Sianipar.

Batamtimes.co , Riau – Ikatan Wartawan Online (IWO) Riau dibawah kepengurusan Ir H Rifa Yendi sudah dibentuk di Provinsi Riau dan akan dilantik Bulan April Mendatang.

Sejumlah harapan akan hadirnya IWO Riau muncul dari berbagai kalangan,salah satunya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR- RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) provinsi Riau I Effendy Sianipar mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan IWO di provinsi Riau yang baru untuk periode 2017-2022.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini berharap dengan terbentuknya IWO di Riau bisa menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah semua wartawan tanpa terkecuali. Baik, media cetak, media online, televisi maupun radio.

“Secara pribadi dan mewakili masyarakat di Dapil Riau I saya mengucapkan selamat atas terbentuknya IWO. Mudah-mudahan IWO bisa menjadi wadah semua wartawan di Riau. Mengingat semua perusahaan Pers saat ini sudah mengembangkan bisnisnya di online,” katanya pria yang kini diduduk di Komisi IV DPR RI ini Senin (20/3/2017).

Effendy berharap seluruh media yang tergabung di IWO Riau dibawah kepengurusan Ir H Rifa Yendi bisa menjalankan profesinya sebagai wartawan secara profesional yang taat dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Harus bisa menjadi wartawan yang handal dan profesional. Perbanyak pelatihan jurnalistik. Beritakan secara akurat dan cepat. Tentunya disertai data dan fakta yang terjadi dilapangan,” ujarnya.

Pemerintah Daerah (Pemda) Riau dan seluruh stakeholdernya kata Effendy, bisa menjadikan IWO sebagai mitra kerja yang baik mengingat 50 media sudah tergabung disana.

“Tapi jangan mau dijadikan corong Pemda semata. Harus kritis dan menjadi kontrol sebagimana fungsi Pers. Jangan segan memberitakan kekurangan Pemda jika itu memang terjadi,” terangnya.

Menurutnya, media yang tergabung di IWO juga harus bisa menjadi penyambung lidah antara rakyat dan Pemda setempat.

“Harus bisa menjadi penyambung lidah antara rakyat dan Pemda setempat,” demikian Effendy Sianipar yang bisa maju menjadi anggota DPR RI dari Dapil Riau I yang meliputi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru ini menjelaskan.

Sebelumnya, Abidah CEO ranahriau.com di Pekanbaru mengatakan, sedikitnya 50 media online yang berada di provinsi Riau sudah tergabung dalam organisasi profesi IWO. Nama-nama pemilik media online di Riau pun turut menjadi pengurus IWO yang akan dilantik kurang dari 30 hari itu.

“Pemilik media online di Riau sangat antusias untuk membentuk IWO di Riau,” katanya.

Disinggung siapa calon Ketua IWO Bidah sapaan akrab Abidah mengatakan, Ir H Rifa Yendi yang akan memimpin kami semua.

“Kami sudah sepakati pak Rifa Yendi untuk menjadi Ketua IWO provinsi Riau periode 2017-2022,” pungkas Abidah.(sumber : IWO Riau)

Pemerintah akan masukkan sejumlah Perairan Indonesia Menjadi Kawasan Laut sensitif

By

admin

-

March 20, 2017

0

ok terumbu karang1 — Karang ratusan tahun yang patah akibat kandasnya Kapal MV Caledonian Sky berbendera Bahama di perairan Raja Ampat, Papua Barat, 4 Maret 2017. Kandasnya Kapal MV Caledonian Sky telah memusnahkan setidaknya delapan genus terumbu karang berusia ratusan tahun. ANTARA FOTO

batamtimes.co , Jakarta – Pemerintah akan memasukkan sejumlah perairan Indonesia menjadi kawasan laut sensitif (Particularly Sensitive Sea Areas/PSSA) menyusul insiden kandasnya kapal pesiar MV Caledonian Sky di Raja Ampat, Papua Barat, pada 4 Maret lalu.

PSSA adalah area yang membutuhkan perlindungan Organisasi Maritim Internasional (IMO) karena alasan ekologi, sosial ekonomi dan rentan mengalami kerusakan aktivitas maritim internasional.

“Di IMO ada pedoman untuk PSSA atau kawasan laut sensitif. Kita bisa daftarkan ke IMO. Kita harap semua laut kita bisa masuk sana untuk memudahkan keselamatan pelayaran juga,” kata Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno di Jakarta, Senin 20 Maret 2017.

Menurut Havas, pemerintah sudah memegang tiga hingga empat kawasan yang punya peluang besar masuk daftar tersebut. “Semuanya di wilayah timur Indonesia,” ungkapnya.

Sementara pekan ini, pihaknya akan melakukan pertemuan untuk menentukan wilayah mana saja yang mungkin bisa masuk daftar PSSA.

“Kenapa baru sekarang? Karena prosesnya mahal, kita harus lakukan riset ke seluruh perairan. Anggarannya juga teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan karena ini menyangkut kawasan konservasi laut dan taman laut,” ujarnya.

Havas menjelaskan, dengan atribut PSSA, pemerintah akan dapat mengatur zonasi laut agar kejadian seperti yang terjadi di Raja Ampat tidak terulang.

“Dengan PSSA nanti bisa diatur zona inti dan lainnya,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi kebijakan dan regulasi agar tetap bisa memfasilitasi kunjungan wisata kapal pesiar namun tetap memperhatikan keselamatan lingkungan.

Kebijakan tersebut diantaranya mencakup jumlah kapal yang ideal masuk ke kawasan laut tertentu dalam setahun, ukuran kapal yang boleh masuk kawasan serta aturan mengenai lokasi transit. Selain itu adanya kewajiban menggunakan kapal berukuran lebih kecil untuk aktivitas sekitar kawasan dilindungi.

Havas menilai pemerintah masih minim pengalaman dalam mengatur banyak dan besarnya kapal pesiar yang masuk ke perairan Indonesia.

“Sekarang upaya kita menarik cruise (kapal pesiar) itu ada tantangannya sendiri. Tapi Great Barrier Reef di Australia juga ada cruise,” kata dia. “Memang tidak aneh cruise masuk kawasan terumbu karang. Makanya kita akan evaluasi internal agar di masa depan bikin kebijakan yang seimbang.”

Sebelumnya, kapal Caledonian Sky, yang dinahkodai oleh Kapten Keith Michael Taylor ini menimbulkan dampak kerusakan terumbu karang yang luar biasa. Parahnya, terumbu karang yang rusak itu berada tepat di jantung Raja Ampat, sebuah pusat keanekaragaman hayati laut.

Selain melakukan gugatan ganti rugi, pemerintah berniat menuntut tanggung jawab kapten kapal yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. Terlebih sang kapten diketahui pernah melakukan pelanggaran di perairan Indonesia, tepatnya di Kuala Tanjung (Sumatera Utara) karena menyandarkan kapal tak sesuai aturan.

Pemerintah mempertimbangkan tuntutan pidana sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pertanggungjawaban sang kapten.

ANTARA

Jembatan Pintas Kelurahan Darussalam Dengan Desa Pongkar Nyaris Rubuh

By

admin

-

March 20, 2017

0

jembatan ok — Jembatan pintas yang menghubungkan Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat dengan Desa Pongkar Kecamatan Tebing nyaris rubuh tergerus air.

batamtimes.co , Karimun – Jembatan pintas yang menghubungkan Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat dengan Desa Pongkar Kecamatan Tebing nyaris rubuh tergerus air.

“Iya, hampir rubuh, dan sudah kita usulkan untuk dibangun jembatan yang lebih kokoh,” kata Sekretaris Lurah Darussalam, Bambang Firmanto di Kantor Lurah Darussalam, Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Kamis.

Jembatan ini, kata Bambang, adalah jembatan pintas satu-satunya yang terhubung dengan Desa Pongkar Kecamatan Tebing. Akibatnya, hanya kendaraan tertentu saja yang dapat melintasi jembatan tersebut karena kondisinya yang sangat mengkhawatirkan untuk dilalui kendaraan semisal angkutan umum atau angkot.

“Kalau untuk pejalan kaki masih aman, tapi kalau untuk kendaraan, sebaiknya jangan lewat di situ,” katanya.

Akses jalan utama yang menghubungkan antarkecamatan ini sebelumnya telah ada, namun khusus untuk warga setempat, jika melalui jalan tersebut akan memakan waktu yang lebih lama lagi ketimbang melalui jalan pintas tersebut.

Jalan pintas ini juga dominan digunakan anak sekolah SD Lembah Permai yang terletak di Kelurahan Darussalam.

“Yang kasihan kita melihat anak-anak ini. Kalau melalui jalur utama, maka sangat jauh, dan tentunya memakan waktu yang lebih lama lagi,” ujarnya.

Semetara itu, Naim, warga Guntung Punak mengaku sangat khawatir terhadap jembatan tersebut, sebab jembatan dimaksud merupakan jembatan satu-satunya yang dapat menghubungkan dirinya dengan warga lainnya ke suatu tujuan dengan waktu yang singkat.

“Dibandingkan kami harus melalui jalan utama, keliling jauh kali. Perbandingannya kalau menempuh jalan utama mungkin sampai 20 sampai 30 menit, sedangkan jalan pintas ini paling 5 menitpun ‘nggak’ sampai,” katanya.

Dirinya dan warga lainnya berharap pemerintah daerah setempat segera membangun jembatan yang kokoh di tempat yang sama, sebab menurut mereka jika dibangun jembatan yang sama, maka kejadian serupa dikhawatirkan terulang kembali.

“Harapannya agar dibangun jembatan yang baru la. Kalau jembatan yang serupa ya sama saja,” kata dia. (red/Antara)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga

OPINI

POLITIK

KETEGIORI BERITA

TENTANG KAMI

FOLLOW KAMI