Pemerintah Kota Batam tahun 2018 masih berfokus pada pembangunan infrastruktur, sesuai dengan program prioritas, dan usulan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
“Banyaknya usulan pembangunan infrastruktur dari masyarakat sejalan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yaitu peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, drainase, utilitas perkotaan, kebersihan kota, dan pengendalian banjir,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah membahas usulan masyarakat di Batam, Senin.
Rencana tahun 2018, melanjutkan berbagai pembangunan tahun 2017, seperti pelebaran tujuh ruas jalan utama yang pada tahun ini masih dalam tahap pembukaan lahan.
Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, Wan Darussalam menyatakan pemerintah telah menerima berbagai usulan pembangunan 2018, melalui musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan.
Dari usulan yang masuk, pemerintah membutuhkan dana Rp2,059 triliun untuk biaya langsung dan Rp900 miliar untuk biaya tidak langsung.
Padahal, proyeksi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp2,540 triliun. Terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,183 triliun, dana perimbangan Rp1,057 triliun, lain-lain pendapatan yang sah Rp215 miliar dan pembiayaan Rp84,5 miliar.
“Usulan terbanyak di bidang pendidikan, hingga 685 kegiatan. Kemudian Bina Marga 227 kegiatan dan perumahan dan permukiman 174 kegiatan,” kata Wan saat pembukaan Forum OPD.
Karena anggaran yang terbatas, kata dia, maka Forum OPD perlu memilih prioritas kegiatan.
Di tempat yang sama, anggota DPRD Kota Batam Udin Sihaloho meminta masyarakat memahami bila usulannya tidak masuk dalam rencana pembangunan 2018.
“Sebab usulan yang masuk banyak sekali, sedangkan dana terbatas, sehingga perlu dibuat prioritas,” kata dia.
Meski begitu, ia meyakinkan akan memperjuangkan rencana pembukaan jalan dari Bengkong menuju Batam Kota, dalam pokok pikiran DPRD.
(Red/Antara)
