batamtimes.co , Jakarta – Divisi Humas Polri memperkenalkan Kepala Biro Multimedia Brigjen Yan Fitri Halimanyah dalam acara coffee morning hari ini, Rabu (22/1). Ini adalah struktur baru di tubuh Divisi Humas Polri.

“Kita akan buat akses komunikasi lebih baik. Seperti disampaikan oleh Pak Kadiv. Kita sebagai public relations Polri,” kata Yan di Mabes Polri.

Mantan Kapolrestabes Surabaya ini menambahkan bila dalam jabatan barunya itu dia akan memberikan kontribusi baik di dunia maya dan akan mengedukasi masyarakat.

“Intinya memberikan edukasi pada masyarakat terkait situasi Kamtibmas dan masalah hukum dan perkembangan multimedia itu sendiri,” sambungnya.

Sebagai pejabat pertama dalam struktur baru, mantan Dir Krimsus Polda Metro Jaya ini menambahkan, bila ini adalah tantangan pribadi bagi dirinya yang belum pernah duduk di bidang informasi.

“Tapi tentu ini (soal informasi) adalah pekerjaan rutin yang sudah saya lakukan sepanjang karier saya. Saya berhubungan dan berinteraksi dengan masyarakat dalam kapasitas selaku pejabat dan pelaksana di kewilayahan,” sambungnya.

Jenderal bintang satu yang juga sempat berdinas di Densus 88/Anti Teror ini bertekad menata organisasi dan menyiapkan personel. Yan juga akan menata segala sesuatu yang mendukung keberlangsungan dan terlaksananya biro multimedia.

“Ini tugas pokok yang cukup berat dan ini tantangan yang unik juga bagi orang-orang di sini untuk menjadikan biro multimedia ikon humas. (Personelnya) baru saya sendiri,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan pembentukan kepala biro baru ini adalah respon Polri melalui kebijakan kapolri dalam manajemen media.

“Terutama dalam mengahadapi hegemoni media sosial. Di mana kita sadari bahwa perkembangan penggiat media sosial (medsos) di Indonesia termasuk luar biasa. Pengguna medsos lewat batas 100 juta,” sambungnya.

Untuk itulah maka Polri merespon, juga menjadi intitusi negara yang dalam tugas melayani masyarakat, harus menjadikan medsos sebagai sarana komunikasi dengan publik.

“Kita tidak bisa bicara, oral saja, atau (pada media) mainstream saja, tapi kita harus melakukan komunikasi dua arah pada publik lewat medsos,” imbuhnya.

Kondisinya penting karena penggunaan medsos saat ini banyak yang sifatnya melanggar hukum. Dalam penegakan hukum juga ada yang sifatnya pencegahan dan ini termasuk tujuan biro baru itu.

(red/antara)

batamtimes.co , Bekasi – Sebanyak 30 bangunan sekolah Dasar (SD) dan Lima Bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tercatat turut terendam banjir.

“Banjir juga merendam fasilitas umum seperti sekolahan dan rumah ibadah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Aspuri, Selasa (21/2/2017).

Bangunan sekolah yang terendam berada di kecamatan yang menjadi langganan banjir seperti Kedungwaringin, Cabangbungin, Muaragembong, Tarumajaya, Babelan, Cibitung dan Cikarang Utara.

Banjit yang rutin melanda itu diperkirakan terjadi karena adanya limpasan air sungai serta disebabkan drainase yang buruk di Cibitung dan Cikarang.

Turunnya hujan juga membuat air sungai meluap hingga merendam sekolah.

Aspuri mengatakan sekolah hanya mampu menanggulangi air yang masuk ke dalam kelas dengan cara menggunakan pompa air.

“Jadi yang susah itu kalau air yang merendam sekolah karena air limpasan surutnya mengikuti air turun dan sungai kembali normal,” katanya seperti dilansir Antara.

Ia menambahkan ketinggian air di beberapa kecamatan mencapai satu meter hingga 1,5 meter.Untuk itu beberapa sekolah wajib diliburkan atau memindahkan proses belajar mengajar ke tempat yang lebih tinggi.

Pemindahan itu dinilai sebagai cara terbaik karena anak kelas tiga akan menghadapi ujian nasional sehingga tidak bisa diliburkan.

(red/ade)

batamtimes.co , Sumbar – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengembangkan potensi wisata di “fly over” Kelok Sembilan, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan memanfaatkan izin penggunaan hutan untuk wisata oleh Kementerian Kehutanan.

“Izin penggunaan hutan untuk wisata di daerah itu telah keluar dari Kementerian Kehutanan pada Agustus 2016. Ini kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada,” kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, Selasa.

Menurutnya, sekarang pemanfaatan fly over Kelok Sembilan tersebut mulai melenceng dari peruntukannya sebagai jembatan penghubung. Banyak orang berhenti dan parkir di atas fly over untuk berwisata, padahal itu sebenarnya tidak boleh.

Selain itu banyak pula pedagang kaki lima yang menggelar dagangan di fly over tersebut sehingga membahayakan tidak hanya nyawa mereka, tetapi juga pengguna jalan.

“Positifnya, titik itu memiliki potensi wisata untuk dikembangkan, tinggal menatanya. Ini yang sedang kita rencanakan bersama seluruh pemangku kepentingan,” kata dia.

Ia menjelaskan berdasarkan desain pengembangan milik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Barat, di lokasi itu akan dibangun menara setinggi 40 meter dilengkapi kereta gantung untuk wisata. Rencana tersebut direvisi sedikit dengan menghilangkan kereta gantung dan menambah tinggi menara menjadi sekitar 60 meter.

“Menara itu nanti akan dilengkapi dengan elevator agar masyarakat mudah mengaksesnya,” ujar dia.

Lalu disamping menara juga akan dilengkapi gedung penyangga yang juga menyediakan lokasi parkir dan sarana prasarana untuk pedagang kaki lima.

“Sekarang BKSDA sedang melakukan pengkajian untuk membuat blok tapak untuk pengembangan tersebut. Mei 2017 selesai,” kata dia.

Dokumen untuk tender menurutnya juga akan disiapkan paling lambat akhir 2017 hingga tahun 2018 pembangunan fisik bisa dimulai.

“Sekarang kita sedang mengusahakan pembiayaan. Kalau bisa sharing dari APBN dan APBD,” katanya.

Fly Over Kelok Sembilan resmi beroperasi pada Oktober 2013 untuk mendukung konektivitas antara Sumbar dan Provinsi Riau.

Kementerian PUPR kemudian membangun groundsill yang bertujuan untuk mencegah terjadinya degradasi dasar sungai serta mengurangi kecepatan air untuk perlindungan bangunan. Bentuknya seperti kolam yang dilengkapi dengan taman hingga masyarakat nyaman untuk menikmati keindahan dan kesejukan alam.

Area itu sudah bisa digunakan sejak September 2016. Tidak saja memancing datangnya wisatawan tetapi juga pedagang kaki lima hingga menimbulkan persoalan tersendiri.

(red/antara)