batamtimes.co , Tanjungpinang – Berkas kasus dugaan korupsi di BPN Batam atas nama tersangka BS dikembalikan ke Polda Kepri.

Asipidsus Kejati Kepri Fery Tas mengatakan, Polda belum menyertakan bukti yang di minta Kejati Kepri.

“Kita kembalikan untuk mereka sempurnakan ke Penyidik Polda. Selama ini berkas kurang dan belum dilengkapi. Saat ini kita kembalikan untuk diperbaiki untuk kemudian mereka supervisikan dengan KPK,” ujar Fery Tas.

Selama ini di berkas penyidikan itu saat ini merupakan delik pajak. Yang dilaporkan bawahan Direskrimsus tidak sesuai dengan yang ada di dalam isi berkas.

Menurut Dia, dana Rp 1,5 miliar itu hingga kini masih di pemegang wajib pajak, bukan pada tersangka BS.”Dana itu masih di orang yang memiliki wajib pajak. Bukan disimpan di rekening pribadi tersangka.

Ini berdasarkan isi berkas. Tidak ada penyertaan bukti penyimpanan Rp1,5 miliar di rekening tersangka,” ujar Fery Tas.

“Kami tau hanya dari berkas. Kalau permasalahannya duit itu disimpan tersangka di rekening pribadinya dan tidak disetorkan, itu jelas korupsi. Tapi di berkas tidak seperti itu. Kita hanya berdasarkan berkas,” katanya.

(red/tribun)

batamtimes.co , Tanjungpinang- Over kapasitas menjadi permasalahan Kementrian Hukum dan HAM dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Selalu menjadi masalah meski solusi penyelesaian terkesan mudah jika di jalankan. Salah satunya, memperlebar ataupun membangun Lapas lebih banyak. Namun karena keterbatasan anggaran, semua itu belum dapat terwujudkan untuk memenuhi rasa HAM yang semestinya.

Seperti yang disampaikan Rinto Gunawan Humas Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri. ‎Over kapasitas sudah menjadi hal biasa di setiap lapas di seluruh indonesia. Termasuk di Kepri. Sehingga Kanwil Kepri membutuhkan tempat yang lebih banyak menampung para tahanan di beberapa kota kabupaten di Kepri.

“Salah satunya upaya kita dalam memecaahkan permasalahan muatan tahanan yang berlebihan ini, kita belum lama ini juga sudah mengajukan Lapas khusus bagi wanita di Batam. ‎Kita telah mengajukan juga permohonan lahan ke BP Batam. Tapi belum ada jawaban,” kata Rinto di hubungi, Rabu (8/2).

Menurutnya, permohonan lahan sebesar 5 hektar telah diajukan. Namun juga belum ada jawaban dari pihak BP Batam. Upayaa ini ternyata bukan wacana belaka, belum ada gedung dan kantor untuk lapas wanita, Kanwil sudah melantik kepala Lapas wanita ini.

“Memang meski belum ada gedung dan kantornya, kita telah lantik ibu Mulyani sebagai kepala Lapas. SK-nya sudah turun juga. Sementara, tahanan wanita yang ada di lapas dan Rutan di berbagai wilayah di Kepri ini statusnya adalah titipan Lapas wanita Batam,” ungkapnya.

Status gedung dan kantor tahanan wanita memang belum ada dan berdiri. Tapi kepala Lapas wanita sudah dilantik. Hal itu dilakukan sebagai cara mendesak pihak terkait seolah fisik gedung sudah sangat dibutuhkan.

“Sesuai konsep Kanwil Kepri nantinya seluruh tahanan wanita yang ada di seluruh kabupaten kota di Kepri akan dipindahkan menjadi satu di Lapas wanita yang ada di Batam. Mengapa kita pilih di Batam karena prioritas banyaknya tahanan wanita itu di sana,” ungkapnya.

Jika Lapas khusus wanita di Batam segera terealisasi, maka secara langsung akan sedikit mengurangi over kapasitas. Hingga saat ini jumlaah tahanan wanita kian bertambah. Data Kanwil Kepri terdapat 219 orang tahanan perempuan di seluruh Kepri. “Ya pasti dapat menjadi solusi over kapasitas. ‎Yang mana blok wanita ini bisa diisi oleh blok pria,” tambahnya.

(red/tribun)