8.6 C
New York
Sunday, April 5, 2026
spot_img
Home Blog Page 1249

Helmi : Dua Agenda Kegiatan Masyarakat Batam Jumat Berjalan Aman dan Tertib

0
Kapolresta Barelang Kombes Pol Helmi Santika di lokasi,Sedikitnya 750 Polisi gabungan Polresta Barelang dan Polda Kepri diturunkan mengawal dua kegiatan Jumat (12/2/2012)

batamtimes.co , Batam – Sejak buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam bergerak menuju Batam Centre dari titik kumpul di sekitaran komplek industri Batamindo dan Panbil di Mukakuning Jumat (2/12/2016).

Hingga tiba di Gedung Graha Kepri Polisi terus melakukan penjagaan ketat,karena di hari yang sama ada dua agenda kegiatan yakni pertama Demo buruh dan Doa bersama Seluruh umat di batam.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Helmi Santika dilokasi mengatakan, ada dua lokasi kegiatan demo yaitu Demo buruh dan doa bersama seluruh umat di Batam , namun berlangsung aman dan tertib.

Sedikitnya 750 Polisi gabungan Polresta Barelang dan Polda Kepri diturunkan mengawal dua kegiatan tersebut.

“Situasi Batam aman dan terkendali. Sama sekali tak ada gangguan Kantibmas walaupun ada dua kegiatan yang berlangsung dalam waktu bersamaan di Batam,” kata Helmy.

Kata Dia, 750 personil yang diterjunkan melakukan pengamanan disebar di berbagai titik, khususnya tempat ibadah berlangsunya doa bersama seluruh umat.

“Kita berharap situasi aman di Batam berlangsung selamanya,” ujarnya.

Selain mengamankan tempat ibadah berlangsungnya doa bersama, Polisi juga melakukan pengawalan terhadap massa buruh. Mereka, dikawal dari titik kumpul sampai titik ke Gedung Graha Kepri, begitu juga setelah buruh membubarkan diri.

Pewarta : adi

FSPMI Minta Gubernur Kepri Batalkan UMP/UMK Berdasarkan PP78 tahun 2015

0
Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI) melakukan unjuk rasa didepan Kantor Graha Kepri , kecamatan Batam kota Jumat (2/12/2016)

batamtimes.co , Batam – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI) melakukan unjuk rasa didepan Kantor Graha Kepri , kecamatan Batam kota.

Unjuk Rasa kali ini meminta gubernur Kepri membatalkan UMP/UMK berdasarkan PP78 tahun 2015 yang telah diputuskan beberapa waktu lalu.

Pantauan dilokasi, para pendemo berkumpul di graha Kepri sekitar pukul 10.15 wib konvoi mengunakan sepeda motor serta mengunakan bus yang dikawal aparat kepolisian.

Para pendemo yang diakomodir Suprapto ini langsung melakukan orasi menentang serta menyesalkan keputusan Gubernur Kepri yang menetapkan nominal UMK berdasarkan PP 78 Tahun 2015, buruh merasa pemerintah tidak menghargai keputusan dari Dewan Pengupahan.

“untuk apa dewan pengupahan dibentuk jika pada akhirnya UMK yang ditetapkan tetap berdasarkan PP 78 tahun 2016. Padahal dewan pengupahan juga sudah beberapa kali membahas UMK, jadi terkesan sia-sia pembahasan yang telah dilakukan,” ujar Suprapto Ketua Garda FSPMI berorasi di lokasi, Jumat(02/12).

Selain itu, Kata Dia, kami juga meminta Pemko Batam untuk segera memberikan draft UMSK kepada Pemprov Kepri.

Usai berdemo lebih kurang satu jam perwakilan buruh akhirnya mengutus perwakilan berundingan dengan Kadisnakertrans Kepri, Tagor Napitupulu dilantai 6 ruang wakil gubernur, namun awak media dilarang mengikuti jalannya perundingan.

Lebih kurang setengah jam melakukan perundingan Tagor menemui para pendemo menyampaikan UMK Batam 2017 yang diusulkan Wali Kota M.Rudi belum disahkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Pengesahan akan dilakukan setelah Upah Minumum Sektoral (UMS) diusulkan paling lambat 15 Desember 2016.

“UMK Batam 2017 belum disahkan karena Gubernur masih menunggu usulan UMS dari Wali Kota Batam,” Kata Tagor.

Kata Tagor, Gubernur Kepri setuju mengesahkan UMK satu paket dengan UMS. Hanya saja, sambungnya, UMS belum diusulkan karena dalam pembahasan antara buruh dengan pengusaha.

“Kalau tidak ada kesesuaian, usulan UMK akan dikembalikan ke Wali Kota Batam. Kami menunggu paling lambat 15 Desember 2016. UMS akan implementasikan,” ujarnya.

Pewarta : Adi

Aksi Massa di Monas Bubar, Rupiah Melejit

0
Ilustrasi Rupiah Naik

batamtimes.co , Jakarta- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjelang penutupan perdagangan sore inikian kokoh di jalur positif setelah aksi demo 2 Desember 2016 di Monas berakhir. Pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (2/12) dibuka menguat dan melaju di jalur positif.

Rupiah pada perdagangan sore ini menguat sebesar 90 poin atau naik 0,66 persen ke kisaran Rp 13.475 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pagi ini dibuka di kisaran Rp 13.524 per dolar AS. Sedangkan, pergerakan rupiah terhadap dolar AS pagi ini berada di kisaran Rp 13.459 – Rp 13.539 per dolar AS.

Sedangkan, kurs tengah rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia, Jumat (2/12) berada di kisaran Rp 13.524 per dolar AS.(red/b.satu)

Amsakar : Tim Teknis Minta UWTO Pemukiman Agar Dibebaskan

0
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad

batamtimes.co , Batam – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pihaknya bersama Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Batam juga terus memperjuangkan agar tarif UWTO diturunkan. Khususnya untuk kawasan permukiman menengah ke bawah.

“Pemko minta dibebaskan dari UWTO, atau nol rupiah. Termasuk untuk fasilitas sosial,” kata Amsakar di kantor Wali Kota Batam, Kamis (1/12/2016).

Amsakar mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya ikut dalam rapat dengan DK Batam di Jakarta. Dalam rapat itu diusulkan supaya tarif UWTO dibuat dalam single tarif. Tidak seperti dalam PMK 148 yang dibuat dalam rentang tarif yang cukup luas.

Selain itu, Tim Teknis DK minta supaya kenaikan tarif UWTO tidak lebih dari 200 persen. Sementara di PMK 148 kenaikannya ada yang mencapai 400 persen.

“Tidak ada angka range, jadi satu angka saja,” ujar Amsakar.

Selain membahas tentang rencana revisi PMK 148/2016 tentang tarif badan layanan umum BP Batam, rapat DK beberapa waktu lalu juga fokus pada penanganan lahan tidur di Batam.

Menurutnya, lahan tidur tersebut harus segera ditarik dengan berbagai pertimbangan. Pertama dari peruntukannya, kemudian apakah sejalan atau tidak dengan tata ruang, apakah masuk dalam kawasan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), serta apakah di lokasi tersebut sudah berdiri bangunan tak berizin atau rumah liar.

“Hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan,” ujarnya.

Amsakar juga mengaku Pemko Batam telah membentuk tim teknis untuk permasalahan UWTO. Namun sejauh mana kerja tim teknis itu, Amsakar mengaku belum dapat laporan.

Sementara anggota Tim Teknis DK Batam dari Pemko Batam, Wan Darusalam, mengatakan revisi tarif UWTO usulan Tim Teknis DK sudah disampaikan ke Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

“Pak Menko juga sempat bilang jika tarif yang rendah jangan diubah,” kata Wan, kemarin.

 

(Batampos)

Presiden Minta Mentri Darmin Selesaikan polemik di Batam

0
Presiden Jokowi (foto : Tribun News)

batamtimes.co , Batam – Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik kenaikan tarif sewa lahan di Batam atau dikenal dengan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Presiden minta persoalan ini segera diselesaikan secepatnya sehingga kondisi ekonomi dan dunia usaha di Batam kembali kondusif.

“Pengusaha Batam telah sampaikan semua persoalan kebijakan dan kondisi ekonomi di Batam. Kami berharap persoalan di Batam dapat selesai secepatnya,” kata Jokowi di sela pembukaan Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta langsung kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, yang hadir dalam acara tersebut, mencari solusi segera. Bahkan Presiden minta Darmin bekerja ekstra untuk menyelesaikan persoalan yang menghambat perekonomian di Batam.

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan dalam acara itu Presiden memberikan waktu khusus kepada para pengusaha Batam untuk menyampaikan keluh kesahnya.

“Pak Presiden didampingi Menko Perekonomian, Darmin Nasution, ingin mendengarkan keluhan para pengusaha Batam,” ujar Jadi, Kamis (1/12/2016).

Kesempatan itu dimanfaatkan oleh perwakilan pengusaha dari Batam. Ada beberapa persoalan di Batam yang saat ini dinilai memberatkan dunia usaha.

Pertama, soal kenaikan tarif sewa lahan atau UWTO serta tarif layanan lainnya. Kenaikan tarif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 yang kemudian dijelaskan dalam beberapa Peraturan Kepala BP Batam.

Kenaikan tarif layanan tersebut dinilai mengganggu kondusivitas dunia usaha di Batam dan menurunkan daya saing Batam sebagai daerah tujuan investasi. Untuk itu, pengusaha Batam meminta supaya PMK tersebut direvisi.

Di depan Presiden, pengusaha Batam juga menyampaikan keluhan seputar tujuh unsur pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dinilai tidak kooperatif dan kurang komunikatif. Karenanya, pengusaha meminta Presiden mengevaluasi tujuh unsur pimpinan BP Batam itu.

“Dan kami meminta pusat segera menyelesaikan masalah dualisme di Batam,” terangnya.

Jadi berharap, respon Presiden atas keluhan para pengusaha itu segera ditindaklanjuti oleh para menterinya. Khususnya oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. (red/btp)

Demo Buruh Tuntut UMK Batam 2017 Sesuai yang Telah Disepakati DPK Batam

0
Ratusan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam demo di Gedung Graha Kepri, Batam Center, Jumat (2/12/2016).

batamtimes.co , Batam – Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam telah bergerak menuju Batam Centre dari titik kumpul di sekitaran komplek industri Batamindo dan Panbil di Mukakuning Jumat (2/12/2016).

Mereka bergerak sekitar pukul 09.15 dengan didahului mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.

Dari pantauan  para buruh ini cukup panjang Sebagian besar mereka menggunakan sepeda motor dan sebagaian lainya menaiki kendaraan menggunakan mobil transportasi yang telah disiapkan, seperti minibus dan bus.

Selanjutnya ratusan buruh tersebut melakukan demo di Gedung Graha Kepri, Batam CenterDemo yang dimulai sekira pukul 09.30 WIB itu menuntut agar Pemerintah Pusat mencabut PP nomor 78 tahun 2015, tentang pengupahan. Menurut buruh, PP tersebut merupakan pesanan pengusaha untuk menjadikan upah murah.

Selain mendesak pencabutan PP 78/2015, buruh juga menuntut agar Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengesahkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2017 satu kesatuan dengan Upah Minimum Sektoral (UMS). Hal ini, kata pendemo sudah disepakatan dalam rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) pada 11 November 2016, lalu.

“Kami mengawal kesepakatan DPK soal upah, tak ada hubungannya politik,” kata Regar, salah satu anggota DPK Batam dalam orasinya.

UMK Batam 2017, kata dia, harus sesuai dengan apa yang telah disepakati DPK Batam. Terlebih, kata dia, upah sektoral yang berkeadilan bagi buruh.

Sebelumnya, Konsulat Cabang (KC) FSPMI Batam, Suprapto, menyampaikan selain menuntut pencabutan PP 78/2015, mereka juga menuntut agar Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengakomodir upah minimum kota (UMK) Batam 2017 yang diusulan buruh. Sebab, angka UMK yang diusulkan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi belum sesuai dengan apa yang diharapkan pekerja di Batam.

“Perkiraan, kami akan turunkan massa sekitar 5.000 orang. Tempatnya di Gedung Graha Kepri dan kemungkinan bergeser ke Kantor Wali Kota Batam,” kata Suprapto, Kamis (1/12/2016) pagi.

Selain upah, FSPMI Batam juga akan menyuarakan agar pemerintah berlaku adil terhadap semua warga negara, khususnya perlakuan hukum. Selama ini, kata dia, hukum di Indonesia ini masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

“Kami juga menuntut kesetaraan hukum terhadap semua warga negara. Jangan masyarakat kecil saja yang selalu ditindas,” ujar dia.

Pewarta : Angga

 

Polisi Telah Menangkap 10 Orang Terkait Permufakatan Jahat

0
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Kombes Pol Rikwanto

batamtimes.co , Jakarta – Polisi telah menangkap sepuluh orang dengan dugaan melakukan upaya permufakatan jahat.

“Telah ditangkap 10 orang pada rentang waktu 03.00 hingga 06.00 WIB pagi hari ini,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Kombes Pol Rikwanto di Jakarta, Jumat.

Kesepuluh orang yang ditangkap, menurut dia, inisialnya AD, E, AD, KZ, FH, RA, RS, SB, JA dan RK.

Delapan di antara mereka, menurut Rikwanto, ditangkap dengan tuduhan makar dan akan dijerat menggunakan Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup.

“Kalau JA dan RK dikenai pelanggaran Pasal 28 Undang-undang ITE,” katanya merujuk pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesepuluh orang yang ditangkap, ia menjelaskan, langsung dibawa ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Ia mengatakan penangkapan 10 orang tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

“Tidak ada perlawanan,” katanya tentang penangkapan mereka.(red/ant)

Haris : KJRI akan Terus Berusaha Meningkatkan Investasi di Indonesia.

0
Foto bersama Konsul Jendral Republik Indonesia (KJRI) Johor baru Malaysia menyelengarakan investement networking Luncheon (INL) antara investor dengan Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rabu.Foto Humas BP Batam

Batamtimes.co , Batam -Konsul Jendral Republik Indonesia (KJRI) Johor baru Malaysia menyelengarakan investement networking Luncheon (INL) antara investor dengan Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rabu.

Acara tersebut dibuka konjen KJRI Johor Bahru Haris Nugroho dan menghadirkan pembicara dari BKPM Indonesia di Singapura,Badan Pengusahaan Batam (BP Batam),Malaysia Investment Development Authority (IRDA) dan Medini Iskandar Malaysia.

Menurut Haris, Acara tersebut nantinya akan dibuat regular.Dan sebagai perwakilan indonesia di Johor Bahru ,KJRI akan terus berusaha meningkatkan investasi di Indonesia.

Dalam acara itu,katanya,tentunya diharapkan semoga ada deal yang kongkrit bukan sekedar pertemuan.

“ada sekitar 60 anggota peserta dari indonesia dan malaysia yang hadir.Mereka pelaku bisnis (bussines player) yang bergerak dalam properti dan LNG bontang dari farmasi dan lainya”

“saya inggin agar wilayah yang menjadi akreditasi dari KJRI Johor bahru juga mengetahui potensi investasi di indonesia dan pada kenyataanya Malaysia juga merupakan salah satu investor besar di indonesia termasuk batam”ujarnya.

Dikatakanya,Johor potensinya juga besar karena pengusaha-pengusaha lokal banyak membagun properti di johor.

“Pengusaha Property lokal banyak membagun di dalam negrinya,namun tidak tertutup kemungkinan akan membagun di Indonesia .Bagi pengusaha yang penting ada untu gnya,”ujarnya

Sekarang ujar dia,pembangunan appartement di johor sepertinya ‘over suply’ sehingga bisa saja mereka berupaya investasi diluar Johor.

“kami juga inggin menjangkau investor di negri sembilan,pahang dan malaka yang tidak tersentuh KBRI kuala lumpur.ini yang akan kita intensifkan agar mereka mengenal potensi investasi di Indonesia,” ungkapnya

Dia mengatakan,dalam pertemuan banyak yang sudah saling mengenal.

“Johor sedang mengembangkan kota iskandar.Dan saat ini sudah ada perusahaan indonesia di Johor seperti Sinar mas,musim mas dan delfi coco.Investasi di Johor tidak hanya berdaampak keuangan tetapi juga membawa tenaga kerja terampil,katanya

Ditempat yang sama direktur Promosi dan humas BP Batam,Purnomo Andianto (andi) mengungkapkan apresiasinya atas terselengaranya acara ini.

Luar biasa kerja keras KJRI Johor berhasil mengundang potensial investor baik dari indonesia maupun malaysia.saya sangat mendukung acara seperti ini dan BP Batam juga mendapat perhatian serius dari beberapa investor dalam dan luar negri,seperti consoci 8 sdn BHD (software),Knight frank (Shipyard) M.S. Malaysian halal Food (cofee n Cocoa),PT.Lincolindo pratama (property) dll

Andi menambahkan satu minat yang cukup mengelitik datang dari consoci8.Dia mendapat order investasi dari perusahaan jerman,namun malah memilih lokasi di indonesia karena menurutnya SDM indonesia diangap lebih unggul untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian tinggi .

Dan karena kedekatan dengan johor dia memilih Batam untuk menjajagi kemungkinan investasi tersebut.Pihak KJRI juga menyambut gembira anntusiasme peserta danakan menyiapkan kunjungan delegasi pengusaha Malaysia ke Batam dalam waktu dekat.

“Namun saya juga melihat perkembangan luar biasa dari persentasi MiDA dan IRDA dukungan penuh yang ditunjukkan oleh kesultanan Johor dan semua stake holder disana.saya berharap demikian juga untuk batam agar pemerintah pusat dan stakeholder di batam bisa bahu-membahu membangun batam ,jngan samapai kita terkotak kotak karena yang kita hadapi persaingan sengit di Johor ,vietnam myanmar ,”pungkasnya mewanti-wanti (Humas BP Batam)

Pedagang Kaki Lima yang Tergabung dalam ‘ Aliansi Masyarakat Mengugat ” Akan Demo Pemko Batam

0
Pedagang kaki lima di Batam yang tergabung dengan mengatas namakan " Aliansi masyarakat menggugat" ( Alaram ) akan melakukan demo Senin 12/12/2016

batamtimes.co , Batam- Pedagang kaki lima di Batam yang tergabung dengan mengatas namakan ” Aliansi masyarakat menggugat” ( Alaram ) tidak terima atas pengusuran kaki lima dibeberapa titik yang tersebar di Kota Batam.

Sehingga untuk menyampaikan aspiranya, Alaram akan melakukan Demo Senin (12/12/2016).

Ketua Gerakan Mahasiswa Melayu ( GMM )Fahrol Ansori mengatakan Kami dari Alaram yang terdiri dari LSM , OKP , Mahasiswa yang ada disetiap kecamatan di Batam akan menyampaikan orasi Alaram Senin

Menurut Ori (red – Fahrul Ansori) mengatakan,Alaram yang akan demo tersebut juga melibatkan LSM yang ada di Kepri seperti LPP Tipikor , PETA KEPRI , LAKI P45 ,GEMA KEPRI , GMM , GEREBANG , GOGREN , dan GEMPITA.

“Jadi element yang akan berorasi Senin mendatang LSM yang ikut yaitu,LPP Tipikor , PETA KEPRI , LAKI P45 ,GEMA KEPRI , GMM , GEREBANG , GOGREN , GEMPITA dan ada juga dari OKP dan mahasiswa.” Katanya

Dikatakan Ori,Alaram menyayangkan tindakan Pemko Batam yang melakukan pengusuran terhadap pedagang kaki lima kota Batam yang tidak berperikemanusiaan dan diskriminasi .

kita minta,kata Ori,Pemko Batam tidak memperlakukan masyarakat khususnya Pedagang kaki lima dengan semena-mena, atau seperti melihat musuh yang bisa mengancam keselamatan Negara .

“Alaram meminta agar Pemko Batam memberlakukan pedagang kaki lima dengan seadil-adilnya.Memberikan hak yang sama tanpa memandang kemampuan ekonomi , suku , agama , golongan , dan ras .Ujarnya

kata dia,sebaiknya Pemko Batam sebelum melakukan pengusuran sebaiknya seluruh pedagang kaki lima sekota Batam diberikan sosialisasi terlebih dahulu,dan yang lebih penting menyediakan ketersediaan alokasi lahan untuk pedagang kaki lima yang terkena gusuran sewajarnya .

Lebih jauh,dikatakan Ori,Alaram juga meminta seluruh pejabat penyelenggara negara yang ada di kota Batam agar membuat surat keputusan bersama ( SKB ) dengan pihak-pihak yang terkait, terhadap permasalahan PKL.

“Pemerintah juga sebaiknya mengeluarkan SKB,daerah-daerah mana yang boleh didirikan kaki lima untuk berdagang.Kemudian aturan baku soal PKL.”ujarnya

Aturan baku terhadap PKL sangat penting.PKL perlu mengetahui seperti apa aturan baku pendirian PKL di kota Batam.

Aturan baku tersebut, memuat tentang pendirian PKL yang diperbolehkan,”aturan baku itu penting,agar PKL tidak sembarangan mendirikan daganganya.Sehingga dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu stabilitas keamanan kota Batam,”katanya

Dikatakanya,Selama ini Pemko Batam sudah mengangkangi hak – hak pedagang kaki lima.Dan memberikan keistimewaan khusus kepada pengusaha ekonomi menengah ke atas.

“coba lihat pendirian toko di area Bufer Zone seperti didepan edukit,kemudian Hotel yang ada di Winsor pendirianya menyita ruas bahu jalan.”Kata Ori

Saat demo Senin depan itu,Alaram juga akan memberikan manifesto berupa masukan untuk pemerintah salah satunya seperti meminta Pemko Batam menindak bangunan yang ada di kawasan buffer zone.

“jika permintaan kami nantinya tidak dipenuhi dan di indahkan, maka kami akan bersama-sama melakukan perlawanan atas program penggusuran PKL.Hanya ada satu kata dari kami , pertahankan hidup” Sebut Ori.

Pewarta : Angga

Kepala BNPT Sebut Geografis Kepri Strategis Bagi Jaringan Teroris

0
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius

batamtimes.co , Batam -Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius mengungkapkan, kondisi geografis wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang berbatasan dengan sejumlah negara dan terdiri dari banyak pulau sangat strategis bagi jaringan teroris.

“Terorisme sudah menjadi ancaman global, bukan hanya di Indonesia. Kondisi geografis Kepri juga menjadi lahan menguntungkan bagi mereka. Oleh sebab itu semua pihak perlu sinergi,” kata dia di Bata usai rapat Sosialisasi Opersonal Prosedur Penanganan Aksi Terorisme pada Objek Vital Nasional Sektor Ketenagalistrikan, Rabu 30 November 2016 kemarin.

Oleh sebab itu, kata dia, membangun kepedulian semua pihak sangat penting agar sel-sel terorisme tidak tumbuh berkembang termasuk di Kepri. “Kalau ada gerakan tidak lazim masyarakat harus segera laporkan, kepedulian masyarakat sangat membantu untuk penceghan. Jangan hanya menyerahkan pada aparat keamanan,” kata Suhardi.

Saat ini, kata dia, nilai-nilai terorisme terbanyak masuk dari sosial media sehingga perlu peran bersama untuk menanggulanggi agar tidak semakin banyak masyarakat terpengaruh.

“Di Batam beberapa waktu lalu juga sudah ada ditangakap saat merencanakan aksi di Singapura. Beruntung segera diketahui dan bisa diamankan. Dulu Batam juga menjadi transit orang-orang yang akan berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan terorisme,” bebernya.

Dengan kegiatan sosalisasi ini, BNPT berharap akan tercipta sinergitas antara berbagai lembaga untuk penanganan terorisme khususnya pada objek vital sektor kelistrikan. “Kami ingin dengan kegiatan ini ada SOP penanganan meskipun peralatannya minim. Sehingga mampu mencegah terorisme,” kata dia.

Mantan Kabareskrim Polri itu menambahkan, saat ini aktivitas masyarakat sudah sangat tergantung listrik, jika terganggu maka semua kegiatan juga akan terganggu.

“Bayangkan jika listrik diserang. Apalagi Batam kawasan industri, seluruh kegiatan akan terhenti,” tandasnya (red/okez)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga