batamtimes.co , Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Papua dilakukan secara terpadu.
“Saya minta setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri, harus fokus dan terpadu dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial,” kata Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Presiden menegaskan bahwa masalah pembangunan di Papua bukanlah hanya masalah cukup atau tidaknya anggaran yang ada.
Ia menyebutkan dalam tahun anggaran 2016, total dana yang dianggarkan untuk Papua baik dana di kementerian/lembaga, transfer ke daerah ke Provinsi Papua dan Papua Barat besarnya mencapai Rp85,7 triliun.
“Ini jumlah yang cukup besar, namun anggaran yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin kita capai,” katanya.
Artinya permasalahan tidak hanya semata-mata pada dana atau anggaran tapi pada proses perencanaan yang belum melibatkan berbagai sektor dan daerah yang terpadu terintegrasi sehingga belanja pembangunan tidak efektif.
“Saya juga mendapatkan informasi bahwa 46 persen kementerian/lembaga cenderung memilih lokasi yang mudah atau gampang implementasinya,” katanya.
Presiden mengaku memang daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten di Papua banyak yang sulit dijangkau. Tetapi cara seperti itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan terus-menerus.
“Oleh sebab itu perlu perlu dibenahi dan diperbaiki,” katanya.
Ia meminta semua pihak bekerja secara fokus pada peningkatan akses kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
Meski pada 2015 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua sudah mengalami peningkatan 0,50 poin, namun saat ini masih di bawah 60, artinya masih di posisi yang rendah.
“Saya juga minta dilakukan percepatan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan konektivitas antarwilayah, kabupaten, kota. Percepatan konektivitas ini sangat penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan pada rakyat,” katanya.
Jokowi juga menyebutkan penetapan BBM satu harga merupakan upaya bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia berharap kebijakan satu harga itu akan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan biaya transportasi, biaya logistik yang murah dan harga komoditas yang bisa turun.
Presiden juga mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan di Papua juga memperhatikan nilai-nilai HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, memegang teguh nilai-nilai budaya adat masyarakat Papua.
Ia menyebutkan rakyat Papua harus dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan, jangan sampai justru rakyat hanya menjadi penonton saja.
“Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan menempatkan rakyat Papua sebagai subjek yang berperan dalam pembangunan di Tanah Papua,” kata Presiden Jokowi.(ant/red)
