batamtimes.co, Batam – Pelayanan Kesehatan di Kota Batam khususnya untuk wilayah-wilayah Hinterland giat dilakukan Dinas Kesehatan Kota Batam untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau.
Kepala Puskesmas Galang Alowadodo mengatakan, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau, sebulan sekali mereka rutin memberikan pelayanan kesehatan, pengobatan, dan penyuluhan ke pulau-pulau yang menjadi wilayah kerja puskesmas Galang.
“Puskesmas Galang membawahi 28 puskesmas yang tersebar di delapan kelurahan yang menjadi wilayah kerja kami. Diantaranya sembilan puskesmas pembantu dan 19 Poliklinik Kesehatan Desa,” kata Alowadodo, Kamis (20/10).
Fasilitas kesehatan di wilayah Hinterland juga menurutnya bisa mengakomodir pasien rawat inap. Rata-rata tiap harinya, lima pasien datang untuk menjalani rawat inap.
“Itu sudah ditunjang dengan alat kesehatan yang cukup memadai dan dokter yang siap memberikan pengobatan,” tuturnya.
Fasilitas rawat inap itu hanya diberikan terhadap pasien yang menderita penyakit Hipertensi, Ispa dan Diare atau penyakit yang tergolong ringan. Untuk penyakit yang tergolong berat dan penyakit komplikasi, pasien akan dirujuk ke rumah sakit.
“Penyakit warga pulau itu tak jauh-jauh seperti Ispa, Diare dan Hipertensi. Itu penyebabnya karena pola makan. Orang pulau kan orang laut, makanannya pun mengandung kolesterol yang cukup tinggi,” terangnya.
Ia menambahkan, hingga kini puskesmas Galang memiliki lima dokter umum dan dua dokter gigi. Puskesmas Galang juga memiliki satu buah kapal Ambulance laut yang memiliki kapasitas 10 orang. Kapal itu digunakan untuk keadaan yang mendesak jika ada warga pulau yang membutuhkan pelayanan secepatnya.
“Kapal Ambulance itu digunakan untuk melayani pasien antar pulau saja. Jika ada yang urgent barulah kapal itu digunakan. Fasilitas dalam kapal juga lengkap,” pungkasnya.
batamtimes.co, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membawa perubahan yang signifikan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan, ucap dia, Jokowi terus berkomitmen memberantas pungutan liar yang memberatkan masyarakat.
“Kamu lihat saja, sekarang terjadi pertumbuhan ekonomi dan sistem-sistem yang dilakukan. Pungli kecil saja disikat, kok,” kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 18 Oktober 2016.
Ahok menilai Jokowi terus menyokong percepatan pembangunan infrastruktur hingga daerah-daerah terpencil. Ia bahkan yakin, jika program-program yang ditawarkan Jokowi bisa terus dilanjutkan hingga dua periode, kondisi Indonesia akan semakin baik. “Lihat saja, menteri-menteri kerja setengah mati lho ini. Capek kerjanya. Itu karena Jokowi kerja keras, bukan seremonial,” ucap Ahok.
Jika kepemimpinan Jokowi berlanjut hingga dua periode, menurut Ahok, stabilitas pertumbuhan ekonomi akan terjaga. Hal ini bisa dilihat dari pembayaran utang negara yang baik, nilai tukar rupiah terjaga, dan pemberantasan korupsi. “Saya yakin korupsi akan turun, karena akar semua masalah korupsi, transparansi, dan profesionalitas adalah birokrat,” ujarnya.
Ketika ditanya, apa saja yang harus diperbaiki pemerintah Jokowi-JK, Ahok hanya berseloroh dengan meminta awak media menunggu hingga pemilihan presiden 2019.
Menurut Ahok, kondisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga harus dijaga dengan menaikkan anggaran untuk partai politik. “Dengan Pak Jokowi menaikkan uang parpol, kita harapkan parpol semakin profesional. Pak Jokowi perbaiki secara bertahap. Kan, Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PP-nya keluar. Kan, sistem gaji semakin baik,” tuturnya.
Pada 20 Oktober hari ini, Jokowi dan Jusuf Kalla genap dua tahun menjalankan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden. Dua tahun lalu, saat pelantikan di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Senayan, Jakarta, keduanya bersumpah akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
batamtimes.co, Toronto – Ed Whitlock berlari dibawah terjangan hujan dan angin guna menyelesaikan lomba maratathon kelompok usia 85-89 tahun di Toronto, 16/10.
Ed Whitlock lebih cepat 30 menit, 3:56:33 dari record yang dipecahkannya sendiri tahun 2004 yaitu, 4:34:55.
Sebelum mengikuti lomba marathin Ed, mengaku ada radang sendi dikedua lututnya. kepada majalah Runner’s worlddia mengatakan ia tak pernah secara khusus mengontrol denyut jantung, pijat, atau tempo lari yang lazim dilakukan pelari.
Namun menurut dokter ahli, mengatakan justru berlari akan membantu mengatasi lutut Ed whitlock. Pria kelahiran 1931 itu memang sudah dikenal di dunia lari maraton.Tahun 2004, saat usianya masih 73 tahun, Whitlock juga menyelesaikan lari maraton dalam waktu kurang dari 3 jam.
Ia pun menjadi satu-satunya orang yang berusia di atas 70 tahun yang mampu menyelesaikan maraton kurang dari 3 jam. Hebat! Pelatih dari San Francisco Crossfit, Nathan Helming mengatakan, jika sehari-hari seseorang tetap menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya, sangat mungkin ia tetap bisa berlari hingga usia pensiun.
Apalagi memang sudah terlatih untuk berlari sebelumnya. Menurut Helming, latihan yang bisa dilakukan salah satunya dengan squat untuk memperbaiki postur tubuh dan meningkatkan jangkauan gerak di pinggul, lutut, hingga pergelangan kaki.
Jika tidak terlatih, lari dapat meningkatkan risiko terserang penyakit di usia lanjut dan lebih rentan mengalami cedera. Sesuaikan olahraga dengan kemampuan diri sendiri.
batamtimes.co , Batam – Kasus Pulau Bokor akhirnya terus berlanjut setelah menghadirkan saksi achmad mabub alias Abob yang juga sebagai terdakwa kasus lain ke pengadilan Negri Batam Selasa (18/10/2016).
Dalam perkara pengrusakan lingkungan perusakan lingkungan di daerah Tiban Utara dan Tiban Indah atau sekitar Pulau Bokor, Kecamatan Sekupang yang dilakukan PT Power Land sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka yaitu Afuan
Hanya saja, Abob yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan terdakwa Afuan kebanyakan mengaku lupa. Bahkan, majelis hakim sampai membacakan kembali keterangan yang disampaikan kepada penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Dalam BAP yang dibacakan ketua majelis hakim Edward Harris Sinaga, nama Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi, yang saat itu menjabat Wakil Wali Kota, turut disebut-sebut. Di mana, Abob mendapat penawaran lahan dari Rudi di daerah Tiban Utara dan Tiban Indah, yang disebut Rudi dapat dikembangkan jadi kawasan wisata terpadu.
Abob mengatakan bahwa sudah tiga kali ditawarkan oleh Rudi hingga pada pertemuan ketiga kalinya dia baru menerima tawaran tersebut
“Saat pertemuan itu ada ditunjukkan foto PL. Saya langsung suruh Afuan( terdakwa yang merupakan adik Abob) untuk menindaklanjuti, membuat permohonan lahan ke Pemko Batam,” kata Abob, membenarkan BAP.
Tak hanya Rudi, nama Sekda Kota Batam Agussahiman juga disebut di persidangan, saat jaksa penuntut umum (JPU) menunjukkan bukti di hadapan majilis hakim.
Namun, Rudi langsung membantah pengakuan Abob soal lahan tersebut. “Mana ada, saya baru ketemu dia satu kali saja,” ujar Rudi di Kantor Walikota Batam.
“Tidak pernah 3 kali, itu hanya sekali, waktu itu kami ketemu di acara peresmian di Bengkong, ada unsur Muspida juga di sana,” kata Rudi.
Rudi juga menampik pernah menawarkan lahan. Saat itu dia baru saja menjabat sebagai Wakil Walikota Batam sehingga bukan merupakan wewenangnya.
“Waktu itu saya masih baru menjabat sebagai wakil walikota, jadi belum berani nunjuk-nunjuk lahan, itu semua wewenang Pak Walikota dulu,” kata Rudi.
batamtimes.co , Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi mengeluarkan tarif baru uang wajib tahunan otorita (UWTO) melalui Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Niomor 19 Tahun 2016.
Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengklaim, tarif baru tersebut tidak akan memberatkan masyarakat dan pengusaha.Bahkan untuk beberapa sektor, tarifnya justru turun dari sebelumnya.
Namun Gubernur Kepri, Nurdin Basirun masih akan terus berupaya menyampaikan ke Presiden terkait kenaikan tarif UWTO Kota Batam.
Bahkan,kata mantan bupati Karimun tersebut ,apa yang menjadi keluhan pengusaha dan masyarakat Batam terkait kenaikan tarif UWTO di BP Batami akan ia sampaikan dalam rapat koordinasi dengan Presiden Jokowi, di Jakarta.
“Saya sudah terima undangan rapat koordinasi dari Bapak Presiden dalam minggu ini di Jakarta,” ujar Nurdin
Menurut Nurdin, pembangunan ekonomi di Batam memegang peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian di Kepri secara umum. Untuk itu, dia beraharap kebijakan kenaikan tarfi UWTO tidak mengganggu stabilitas dan pembangunan di kota industri ini.
“Jangan sampai daya tarik Batam yang sudah menjadi primadona investor pupus. Hanya karena persoalan regulasi yang membuat hiruk pikuk daerah,” paparnya.
Kepala BP Batam mengatakan kebijakan tarif baru (UWTO) ini sangat berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah Beberapa sektor yang tarif UWTO-nya turun antra lain tarif perpanjangan untuk sewa lahan perumahan sederhana dan kaveling siap bangun (KSB).
Hatanto menyebutkan, sektor permukiman dibagi dalam empat jenis. Yakni : 1.Rumah susun sederhana yang disubsidi pemerintah, 2.Rumah sederhana dengan luas tanah 72 meter persegi ke bawah, 3.Rumah kelas menengah ke bawah dengan rentang luas tanah antara 72 meter hingga 200 meter persegi, 4.Apartemen premium dengan harga jual di atas Rp 750 juta atau dengan luas 70 meter per segi ke atas.
Rumah kelas menengah ke bawah dengan rentang luas tanah antara 72 meter hingga 200 meter persegi,
Apartemen premium dengan harga jual di atas Rp 750 juta atau dengan luas 70 meter per segi ke atas.Secara keseluruhan, tarif UWTO termurah untuk semua peruntukan di Batam ada di Kelurahan Tanjungpiayu dan Seibeduk. Sedangkan tarif termahal ada di Kelurahan Teluktering, Batamkota.
Untuk perpanjangan sewa lahan bagi rumah susun sederhana, tarif termurah Rp 15.100 per meter dan tarif termahal tetap di angka yang sama.
Sedangkan untuk perumahan sederhana dengan luas tanah di bawah 72 meter per segi memiliki tarif termurah Rp 41.100 per meter dan tarif termahal Rp 89.800 per meter. Tarif yang sama juga berlaku untuk perumahan kelas menengah ke bawah. Sedangkan untuk apartemen premium, tarif termurah ada di angka Rp 116.700 per meter dan tarif termurah adalah Rp 290.900 per meter.
Berikutnya penyesuaian tarif UWTO untuk komersil menyejajarkan toko, ruko, mini toserba. Tarif termurah adalah Rp 116.700 per meter dan tarif termahal adalah Rp 333.000 per meter.
Untuk industri, dibagi atas dua yakni industri berteknologi tinggi dengan nilai UWTO termurah ada di angka Rp 95.550 per meter dan termahal adalah Rp 124.300 per meter.
Sedangkan untuk industri berteknologi rendah dikenakan tarif termurah Rp 175.050 per meter dan tarif termahal Rp 251.250 per meter.
Selanjutnya adalah tempat ibadah dan sosial dengan tarif termurah Rp 5.700 per meter dan tarif termahal Rp 15.900 per meter. Begitu juga dengan tarif untuk fasilitas pendidikan dan rumah sakit pemerintahan serta fasilitas olahraga umum. Dan terakhir untuk fasilitas pendidikan dan rumah sakit swasta dikenakan tarif lebih mahal. Tarif termurah dan termahalnya dikenakan tarif yang sama yakni Rp 87.900 permeter.
Inilah Perka BP Batam
Peraturan Kepala (Perka) BP Batam sudah ditandatangani oleh Kepala Batam, dalam Perka No 19 tahun 2016 tentang tarif UWTO dirincikan seluruh tarif yang berdasarkan kelurahan.
Adapun rincian Perka tersebut ;
Tarif UWTO Perka 1 BP BatamTarif 2 Perka BP Batam
Tarif Perka UWTO BP BatamTarif UWTO Perka BP Batam
batamtimes.co , Anambas –Proses pembahasan Ranperda Struktur Organisasi Perangkat Daerah terus dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Taufik Effendi Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, panitia khusus Ranperda tersebut saat ini tengah bekerja untuk melakukan evaluasi terhadap Ranperda tersebut. Agenda untuk melakukan paripurna pengesahan pun, direncanakan dalam waktu dekat ini, meski dirinya belum bisa memastikan kapan jadwal paripurna pengesahan Ranperda tersebut.
“Sudah dievaluasi. Pansus pun terus menjalankan tugas dan fungsinya dari tanggal 17 sampai 21, yang kemudian diteruskan dengan rapat fraksi. Dan sudah diagendakan untuk paripurna,” ujarnya Rabu (19/10/2016).
Ia menambahkan, dalam rapat fraksi tersebut nantinya ada tanggapan dari tiap fraksi dan persetujuan bersama terhadap Ranperda tersebut sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah pun, diakuinya juga sedang menyiapkan nomenklatur untuk penggabungan serta perampingan Struktur Organisasi Perangkat Daerah tersebut.
“Pemerintah Daerah sekarang ini tengah rapat dalam pemetaan stuktur organisasi. Kami tentunya berharap, pengesahan Ranperda tersebut dapat secepatnya dilakukan,” ungkapnya.
Ketua Pansus Ranperda struktur organisasi perangkat daerah Muhammad Da’i sebelumnya merencanakan, akan melakukan perampingan pada sejumlah badan dan dinas yang ada menjadi 18 struktur dengan rincian dua sekretariat, satu inspektorat, 11 dinas, tiga badan, dan satu satuan polisi pamong praja.
Hal ini pun, jauh mengalami perubahan dari usulan yang disampaikan Pemerintah Daerah dengan menyampaikan 31 dari keseluruhan 34 struktur yang ada sebelumnya. “Dari pansus merencanakan seperti itu. Sebelumnya kami sudah melakukan studi banding ke Cimahi, Jawa Barat. Di sana hanya ada 14 struktur dengan tiga kecamatan dan jumlah penduduk mencapai 700 ribu jiwa,” ujarnya belum lama ini.(red)
batamtimes.co , Bintan –Pemkab Bintan akhirnya menjawab kisruh isu dugaan salah lantik kades Numbing yang bikin heboh itu.
Pemkab Bintan melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Hendrik mengakui Gunawan Agus Rianto benar menang pada Pilkades lalu. Dia memperoleh 504 suara mengungguli Sebastian Losor Usman yang hanya mengantongsi 501 suara.
Namun dalam verifikasi data di kabupaten ternyata Gunawan diketahui masih terdaftar sebagai pengurus parpol. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Kepala Desa pada poinnya menjelaskan syarat calon kades tak boleh merangkap anggota partai manapun.
Berdasarkan temuan tersebut, bidang pemerintahan kemudian menyurati KPU setempat terkait status Gunawan tersebut. Dengan demikian, kemenangan Gunawan otomatis didiskualifikasi sebab melanggar Perda Pilkades.
“Karena dia terdiskualifikasi dengan sendirinya, otomatis pemilik suara nomor dua yang berhak ditetapkan sebagai kades terpilih,”papar Hendri.
Namun penjelasan ini dinilai janggal oleh Gunawan. Sebab kalau demikian mengapa dalam pendaftaran lalu, dia tetap dinyatakan lolos ikut pilkades jika memang kabupaten memiliki catatan kepengurusan tersebut.
Yang kedua, kata Gunawan, kepengursan dia di partai politik tersebut tidak bersifat mengikat sebab hingga saat ini tak ada surat keputusan (SK) dari partai politik yang bersangkutan. Seseorang dikatakan pengurus jika yang bersangkutan memiliki SK legal yang bisa dibuktikan dengan ketetapan hukum.
“Dalam konteks saya kan tak ada SK begituan. Saya cuma ditunjuk begitu saja, nih kamu sudah jadi pengurus, cuma begitu doang. Seharusnya kan ada SK pengurus yang membuktikan bahwa saya benar benar pengurus partai politik,” kata Gunawan.(tri/red)
batamtimes.co, Jakarta – Sekretaris kabinet (seskab) Pramono Anung berharap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang hampir satu minggu ini berada di Luar kota.
‘Jadi perpres itu belu, bisa ditandatangani tapi sudah siap untuk dilaksanakan. Untuk siapa, bagaimana dan lainnya nanti akan disampaikan setelah ditandatangani oleh presiden’, Kata Pramono, Rabu(19/10/2016).
Yang jelas walapun (Perpres Saber Pungli) belum ditandatangani, menurut Seskab, gerakan Operasi Penghapusan Pungli sudah dilakukan. Jokowi mengintruksikan Menkopulkam, Kapolri, Jaksa
agar pemberantasan tidak hanya tidak hanya di luar lembaga Kepolisian dan Kejaksaan tetapi juga dilakukan di Internal Kepolisian dan Kejaksaan.
‘Jadi namanya Saber Pungli ini menjadi gerakan Nasional’, Ungkap Mas Pram, Pangggilan Pramono Anum.
Saber pungli nantinya dibawah koordinasi Menkopolhukam dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden.
‘Soal bagaimana, Siapa secara detail nanti disampaikan, tidak etis jika belum ditandatangani oleh Presiden’, katanya.
batamtimes.co, Riyadh – Selama ini Arab Saudi dituding bertindak tidak adil jika melakukan hukuman. Banyak pihak menuduh hukum di Arab Saudi tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Arab Saudi dituding tidak berani menghukum mati keluarga kerajaan, tapi fakta kali ini membantah hal tersebut.
Arab Saudi dilaporkan telah mengeksekusi salah seorang pangeran dari keluarga kerajaan atas dakwaan melakukan pembunuhan terhadap seorang pemuda selama perselisihan di pinggiran kota Riyadh.
Menurut sebuah pernyataan hari Selasa kemarin (18/10/2016) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Pangeran Turki bin Saud al-Kabir baru-baru ini dihukum mati atas pembunuhan warga Saudi bernama Adel bin Suleiman bin Abdul Karim Mohaimeed.
Pangeran Saudi itu dinyatakan bersalah di pengadilan Saudi tiga tahun lalu.
batamtimes.co , Jakarta – Keputusan Ruhut Sitompul untuk mendukung pasangan Ahok-Djarot di Pilgub DKI Jakarta 2017 telah membuat Partai Demokrat (PD) meradang. Bahkan, Komisi Pengawas PD memeriksanya atas dugaan pelanggaran aturan.
Ruhut Sitompul pun siap bertanggung jawab. Dia sudah mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai anggota Fraksi PD di DPR.
“Akhir reses ini, aku mundur dari DPR,” kata Ruhut Sitompul di Jakarta, Senin (17/10).
Setelah mundur dari DPR, Ruhut berharap statusnya sebagai anggota PD tidak diganggu gugat. Baginya, PD adalah partai terakhirnya dan dia tak akan mau pindah ke parpol lain. Karena itu, Ruhut tak segan mengancam pihak-pihak yang tetap berusaha mengganggu keanggotaannya di PD.
Lebih jauh Ruhut menegaskan dirinya tetap yakin untuk mendukung Ahok-Djarot di Pilgub Jakarta 2017. Baginya, Ahok memang pantas didukung karena selalu bekerja dengan hati serta tidak korupsi.
“Makanya aku rela tinggalkan jabatan ini walau masih ada dua-tiga tahun lagi. Itu demi memenangkan Ahok,” imbuhnya.(bs/red)
