batamtimes.co , Nongsa – Sebagai wujud peduli terhadap kesehatan masyarakat, jajaran kepolisian Polda Kepri gelar bakti sosial berupa donor darah dan pengobatan gratis di MPH Community Centre, Batamindo. Kamis(13/10).

Bakti sosial kali ini bertemakan“Masyarakat Sehat Tanggung Jawab Kita Bersama” yang dihadiri Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian, wakapolda, Ketua HKI Provinsi Kepulauan Riau, Pimpinan PT. Batamindo, Unsur FKPD Kota Batam, serta para hadirin undangan lainnya.

Kapolda Kepri Brigjen Pol. Sam Budigusdian, , menyampaikan Salah satu wujud kepedulian terhadap sesama dan dalam rangka mengimplementasikan Commander Wish Kapolri khususnya pada poin peningkatan kepercayaan publik (Public Trust) serta pelayanan kepada masyarakat.

“Bakti sosial ini sebagai bentuk peduli terhadap masyarakat‎ sebagai pengayom,” Kata Sam.

Kata Dia, Kegiatan Bakti Kesehatan ini dapat terselenggara atas kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak, serta dalam rangka hari kesatuan gerak Bhayangkari ke-64.

Rangkaian kegiatan bakti kesehatan ini terdiri dari pengobatan umum, pengobatan gigi dan pencabutan gigi untuk anak, sunatan massal, donor darah, pemeriksaan laboratorium sederhana, penyuluhan bahaya narkoba, dan hiburan, tanpa terkecuali dan tanpa dipungut biaya apapun.

Untuk peserta sunatan massal adalah anak-anak dari seluruh Batam yang sudah didata melalui Bhabinkamtibmas. Sunat / khitan diketahui banyak memberi manfaat, selain merupakan suatu kewajiban bagi agama, juga banyak manfaatnya bagi kesehatan diantaranya menjaga kebersihan, mencegah infeksi, mencegah penyakit menular, mencegah inflamasi dan mencegah kanker.

“Dalam bakti kesehatan ini juga diadakan kegiatan Donor Darah bagi personel Polda Kepri dan Masyarakat umum yang memenuhi syarat sebagai pendonor,” kata Dia.

Ia mengatakan, Donor darah adalah proses dimana penyumbang darah secara sukarela diambil darahnya sebanyak ± 250 s/d 300 ml, untuk disimpan di Bank Darah, dan sewaktu-waktu dapat dipakai untuk menolong orang lain yang membutuhkan sesuai dengan jenis golongan darahnya.

Manfaat donor darah bagi pendonor sendiri sangat banyak, imbuhnya, ‎ Menjaga kesehatan jantung,donor darah akan menstabilkan kadar zat besi dalam darah sehingga menurunkan resiko penyakit jantung.

Meningkatkan produksi sel darah merah,kita akan mendapatkan pasokan darah baru setiap kali mendonorkan darah.
Membantu penurunan berat badan,donor darah membantu proses pembakaran kalori dalam tubuh.

Mendapatkan kesehatan rohani,menyumbangkan hal yang tidak ternilai harganya kepada yang membutuhkan akan membuat kita merasakan kepuasan batin dan menjadi amal ibadah bagi yang bersangkutan.

“Selanjutnya adalah pemeriksaan Lab sederhana terdiri dari pemeriksaan kolesterol, asam urat dan gula darah,” pungkasnya.

Pewarta : Adi

batamtimes.co, Batam – ‎Kamar Dagang(Kadin) Kepri bersama pengusaha yang tergabung REI Batam dan UKM mendesak BP Batam segera batalkan atau tolak kenaikan UWTO PMK RI no 148/PMK.05/2016. Yang merugikan warga dan pengusaha.

Penolakan dilakukan pengusaha bukanlah tidak beralasan, pasalnya kenaikan tarif dilakukan Layanan BLU-KPBPB sampai sepuluh kalilipat dari sebelumnya.

Tarif layanan BLU-‎KPBPB merupakan bagian mengatur tarif layanan Pengalokasian Lahan dan Administrasi Lahan yakni tarif Layanan Alokasi Lahan, Tarif layanan perpanjangan. Alokasi lahan, pengukuran lahan, tarif layanan refisi gambar penetapan lokasi, pecah PL dan Izin Peralihak Hak.

“Tanah milik tuhan kok diperdagangkan‎ dengan cara menaikkan UWTO sepuluh kali lipat,” Kata Ketua Kadin Kepri. Ahmad Makroef melalui juru bicaranya Heri Supriadi di Batam Centre.Rabu(12/10).

Kata Dia, Aturan Kementrian Keuangan RI 148/PMK.05/2016 yang akan dikeluarkan Perka oleh BP Batam tersebut sangat memberatkan seluruh elemen karena prosedur dan relafansinya tidak benar.

Ada lima point peryatataan sikap dalam‎ menolak pemberlakuan UWTO baru yakni, kenaikan tidak berpedoman PMK 100/PMK..05/2016 tgl 21 juni 2016 yang telah diundangkan.

Pemberlakuan tarif UWTO baru yang meningkat sepuluh kali lipat sehingga mahalnya biaya perolehan tanah sebagai bahan baku pembagunan perumahan dan pemukiman.

Point ketiga, kenaikan tarif jelas bertentangan dengan program dan semangat presiden Jokowi‎ yang banyak memberikan insentif terhadap dunia usaha dengan memangkas birokrasi, mempermudah perizinan dan lainnya.

Serta keempat, Kenaikan tarif berdampak terhadap Batam khususnya sehingga harga rumah tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat Batam dan terakhir kenaikan ini juga memicu naiknya harga rum‎ah baik yang sudah maupun sedang dibagun.

“Enam hari kedepan menjelang diberlakukan tarif UWTO baru tidak ditanggapi‎ maka kami akan PTUNkan,” ujarnya.

“Kami berharap terhadap Presiden Joko Widodo dan Mentri Keuangan menunda perlakuan tarif UWTO baru sekaligus merevisi tarif agar bisa memenuhi azaz keadilan,” terangnya.

Sementara itu, Ihsan Koordinator People Power sebagai wadah masyarakat menolak kenaikan UWTO mengatakan, jikalau memang tidak bisa juga dilakukan secara persuasif maka kami akan mengerahkan massa melakukan aksi demo damai seharian di BP Batam.

“Kalau tidak ada jalan lain maka kami akan gelar aksi demo besar-besaran menolak kenaikan tarif UWTO di BP Batam,” Kata Ihsan.

Kata Dia, yang kami maksut adalah demo damai yang melibatkan masyarakat Batam bahwa ini merupakan menyangkut masa depan terutama generasi selanjutnya.

Dan ini akan kami akan segera lakukan sosialisasi agar pemahaman kenaikan UWTO yang sebagian belum dipahami mereka

Dan wacananya akan diterjunkan 100 ribu orang dengan akan menstop segala aktifitas sehari penuh dimana artinya jika dinaikkan UWTO batam tidak lagi menarik menjadi investasi dan dalam aksi nanti akan dilakukan demo damai.

Salah satu elemen awal kami bersosialisasi terhadap komplek perumahan akan ketemu bersama forum ketua RT/RW tempat kami bagun perumahan dan ada 100 perusahaan pengembang di Batam.

Dan ini fakta dimana 100 meter UWTO jatuh bayar 10 juta akan bayar 100 juta dan ini sudah diundangkan dan angka angka sudah ada dan ini masyarakat harus peduli dimana warga jangan menganggap rumah mereka akan menjadi milik sendiri karena harsu membayar WTO sepuluh kali lipat.

“Demo yang digelar sifatnya damai bagi kepentingan bersama dan kami akan bertemu terhadap pemilik rumah,” Pungkasnya.

Hadir dalam konfren tersebut, Ketua Kadin Kepri, Pengusaha tergabung dalam REI Batam, Pengusaha Pribumi dan UKM.

Sementara itu, Deputi 3 BP Batam Eko Santoso Budianti saat dikonfirmasi melalui sambungan selularnya terkait pemberlakuan UWTO baru mengatakan bahwa saat ini pihaknya baru melakukan pembahasan terhadap pemberlakukannya sesuai PMK RI 148.05/2016.

“Masih dalam pembahasan,” kilah Eko saat dikonfirmasi awak media.(adi).

batamtimes.co, BATAM – ‎Kasus dugaan adanya punli yang dilakukan oknum petinggi Satpol PP Batam yang dilidik pihak Kepolisian Reskrim Polresta Barelang Lanjut, saat ini pihak kepolisian mencari dua alat bukti yang pas dan akan ditingkatkan menjadi penyelidikan.

“Alat bukti masih kurang karena pihak pelapor tidak koorporatif, namun kami masih memberi peluang pihak pemerintah Batam untuk mediasi,” Kata Kasatreskrim Polresta Barelang Kompol Memo Ardian‎ usai RDP di komisi 1 DPRD Batam. Rabu(12/10).

Kata Dia, pihak penyidik saat ini mendapat kesulitan mendapat alat bukti adanya pungli saat penerimaan calon satpol PP karena pihak saksi bertele-tele dan cenderung enggan memberi data, begitu juga pihak Pemko Batam.

Saat ini, lanjut Dia, pihaknya ada menerima lima laporan adanya dugaan pungli terhadap 10.35 orang satpol pp dan sudah dua tahun tidak menerima gaji, parahnya mereka diterima tidak ada sk perekrutan serta tidak digaji karena tidak ada anggaran.

“Kan aneh kok Pemko tidak tahu ada penerimaan satpol pp, artinya mereka bodong. Kami satu polisi bodong aja bisa tertangkap ini ratusan kok tidak bisa, anehkan,” ujarnya.

Saat ini, imbuhnya, Yang diperoleh saat ini keterangan saksi dan petunjuk lainnya belum didapat dan itu ada kurang proaktifnya satpol pp terhadap kami

Kami berikan batas waktu dan kami mohon kiranya nanti hasil penyidikan kami dan ada dokumen-dokumen yang. Akan diserahkan terhadap kami terkait adanya uang harus diperjelas

Kedua kaitan dengan masalah kok tidak digaji
Plafon2anggaran dilihat dalam hal rekrutan satpol pp tidak ada dan kalau dialihkan akan menjadi penyelahi wewenang.

“Upaya hukum adalah upaya akhir untuk penyelesaian masalah perekrutan ini,” Kata Nemo.

Sementara itu, salah seorang petugas satpol PP Rio OloaPatty mengatakan, saat ini yang ada data pada kami tinggal 213 orang dan nantinya akan kami serahkan terhadap Kepolsian dan komisi 1 DPRD Batam dan kami hanya ingin diterima kembali bekerja sebagai satpol karena kami sudah mendarah daging.

“Kami ingin bekerja lagi agar bisa kembali menghidupi keluarga,” ujarnya.‎

Pewarta : Adi