batamtimes. co, Batam – Setelah Perjalanan panjang Hendra (37) karyawan sebuah  Perusahaan tempat Hiburan malam di Winsor akhirnya harus puas menerima pesangon Rp 11 Juta.Perusahaan sepakat menempuh penyelesaian persoalan gaji secara Bipartit dan berdamai dikantor Disnaker Kota Batam.

Kejadianya berawal, dari pemutusan hubungan kontrak secara sepihak oleh perusahaan.Hendra di berhentikan padahal kontrak bekerja baru berjalan Lima Bulan.Pihak perusahaan memberhentikan karyawan tersebut dengan dalih tempat hiburan  sepi pengunjung.

“sudah empat bulan saya bekerja di perusahaan tersebut.Hanya saja pas bulan ke lima saya diberhentikan,dengan alasan pengunjung lagi sepi,”kata Hendra saat ditemui batamtimes Jumat (30/9/2016) di Sekupang.

Setelah diberhentikan perusaahaan hendrapun melaporkan perusahaan pada Disnaker Batam.

“Pusing tidak bekerja,berbagai usaha juga sudah ditempuh seperti melaporkan ke Dinas tenaga kerja.Namun belum ada tanggapan.Kata Hendra

Pemerintah melalui Dinas tenaga kerja,kata Hendra, sebenarnya sudah melakukan pemangilan melalaui surat pada pihak manajement.“surat yang sudah dilayangkan Dinas tenaga kerja tidak pernah ditanggapi perusahaan,”ujarnya  

Pihak perusahaan berdalih, surat yang dilayangkan melalui PT. Pos Indonesai tidak pernah sampai ketangan mereka.

‘Saya selalu datang kedinas sesuai jadwal yang tertera dari dinasker, sementara perusahaan tidak’, kata Hendra.

Dan hari Kamis, (29/09/2016),katanya,pihak perusahaan mendatangi dinasker Kota Batam yang terletak di Sekupang, Batam guna menyelesaikan permasalahan Hendra.

Perundingan antara pihak perusahaan, Hendra dan dinas tenaga kerja berjalan cukup alot.Tuntutan Hendra, pihak perusahaan diharapkan membayar full sisa kontrak kerja.

Hanya saja perusahaan keberatan dikarenakan menurut perusahaan Hendra telah membuat banyak kesalahan dalam bekerja.

“2 bulan gaji sudah pantas diterima Hendra “  kata TT perwakilan perusahaan tempat hiburan dibilangan Windsor tersebut,

Hendra berkeras minta dibayar full sisa kontrak selama 7 bulan plus 1 bulan gaji.Atas permintaan itu perusahaan akan mengancam akan diteruskan kepengadilan, apabila Hendra masih ngotot .

Setelah perdebatan panjang  akhirnya disepakati  bersama Hendra mendapat uang pesangon Rp11 juta.”ya sudahlah 11 juta tak papa’. kata Hendra puas.(*)

Pewarta : Helmiyus

batamtimes.co , Batam  – BPR Syariah Bank Syarikat Madani yang terletak di dilokasi  Komplek Baloi kusuma jalan Bunga Raya no 01 dekat BCS Mall ‘dilalap si jago merah’, jumat (30/9/2016) sekitar pukul 13.15 WIB.Informasi sementara, api berasal dari ruangan berankas teller .

Dua unit brangkas kecil hangus terbakar ,dan dokumen penting nasabah ikut terbakar tidak sempat dapat diamankan .

Dari pantauan www.batamtimes di lokasi Api berasal dari ruangan teller  sempat meninggi  dan berhasil di padamkan dua unit mobil kebakaran.

Komisaris Utama BPR Syariah Supri parian yang ditemui Media ini  mengatakan,api berasal dari ruangan teller,diperkirakan dari hubungan arus pendek yang ada diruangan.Namun kejadianya tidak diketahui persis dari mana.

“tidak diketahui persis dari mana asal api biar pihak kepolisian saja yang menyimpulkan,” kata Supri

Dari karyawan yang sempat dimintai keterangan tambah Supri,dikatakan api tiba-tiba saja keluar dari salah satu ruangan teller,sehingga ruangan dipenuhi asap.Karyawan panik berhamburan keluar ruangan api membesar.

Securiti Bank yang ada pada saat kejadian sempat  mencoba memadamkan api dengan racun api , tapi racun apinya tidak berfungsi sehingga api dengan cepat membesar .

“Securiti sudah mengambil racun api yang ada disekitar ruangan lantai satu ruangan teller,dan saat dilakukan penyemprotan,tidak berfungsi.Sehingga api cepat membesar tidak dapat dipadamkan,”ujarnya meambahkan

Dikatakannya,untung saat itu nasabah tidak ramai dikarenakan waktuna sholat Jumat,”dan sewaktu kejadian saya sedang sholat Jumat jadi tidak tau persis bagaimana kejadianya,”katanya

Dan jika kerugian,kata Supri ,belum dapat ditaksir, masih di tanggani pihak kepolisian.

Lebih lanjut dikatakanya, pihak pemadam kebakaran juga cepat tanggap bisa datang segera mungkin hingga tiba dilokasi kejadian,sehinga api tidak sampai membakar seisi gedung .Dan semua staf dan karyawan dapat selamat.

Akibat kejadian tersebut, ruas jalan di depan lokasi terlihat macet.Petugas kepolisan tampak mengamankan lalulintas dan membantu petugas pemadam kebakaran.(*)

Pewarta : Sakti

batamtimes.co ,Batam – Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam Batu Ampar di serbu  massa yang tergabung dalam Badan Pemantau Kebijakan Pendapatan Pembangunan Daerah (BPKPPD) Jumat (30/9).

Ketua LSM BPKPPD Kepri Edy Susilo mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan tersebut, untuk menuntut agar Dirjen Bea dan Cukai segera mencopot Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri dan Kepala Kantor KPU BC Batam.

Menurut Edy,DJBC Khusus Kepri dan Kepala Kantor KPU BC Batam,semenjak dipimpin keduanya  praktek penyelundupan barang dari negara luar masuk ke Batam dan lolos dari pengawasan aparat semangkin sering ditemukan. Dan diduga oknum petugas telah mendapat setoran dari para penyelundup.

” Kita lihat bukti barang selundupan yang bisa lolos masuk ke Batam yang pada beberapa waktu ini diamankan petugas. BC sebenarnya bertanggung jawab,” kata Edy

Pantauan Batam Times, akibat adanya aksi tersebut pengurusan surat-surat dan administrasi di BC Batam terganggu.

“Kenapa pintu ditutup. Ada apa ini. Kita mau urus surat  tak bisa,” ujar salah satu warga yang gagal mengurus surat di BC Batam saat itu. (*)

Pewarta : Alvin

batamtimes.co , Batam – Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Kota Batam mendatangi kantor walikota Batam, Kamis, 29/09/2016.Demo buruh tersebut membawa petisi dengan tiga tuntutan.

Pertama cabut PP 78 tahun 2015 yang menyengsarakan rakyat.Kedua naikkan upah minuman 2017 sebesar Rp650 ribu,dan UU amnesty.

Suprapto Perwakilan dari Federasi Serikat Metal Indoneia (FSPMI) dalam orasinya mengatakan,Buruh yang hadir disini berjumlah kurang lebih dari ratusan orang jumlahnya sebagai bentuk awal buruh komit terhadap perjuangan buruh.

Adapun tuntutan buruh kata Suprapto saat ini meminta agar pemerintah secepatnya meninjau ulang atau mencabut UU Tax Amnesty.

“Buruh taat bayar pajak. Pengusaha bebas bayar pajak. Apa kata dunia?”

“Undang-undang tax amnesty tidak menjamin peningkatan pajak. Undang-undang tax amnesy bukti pemerintah tunduk pada pengusaha hitam”

Lebih jauh dikatakan Suprapto  sebagai negara hukum, maka orang yang tidak taat hukum harus diberikan sanksi.

Bukan justru diberikan karpet merah, dan dihormati.

“Mereka pengusaha-pengusaha nakal. Diibaratkan koruptor di sisi swasta. Ini bukti ketidakadilan. Suatu saat koruptor di DPR dan PNS juga akan minta Tax Amnesty. Bukan diberikan sanksi,”kata Suprapto dengan nada berapi-api.

Soal tuntutan pencabutan UU Tax Amnesty, Suprapto mengaku, sebelum aksi sudah banyak pihak yang mempertanyakan tuntutan itu.

“Jangan-jangan pesanan  antek asing.,” ujarnya.

buruh juga mempersoalkan keberadaan PP 78 tahun 2015. Kita masih ingat PP ini keluar tanggal 26 Oktober 2015. Sehari sebelum penentuan upah minimum kota Batam dan upah sektoral. PP ini mengangkangi UU Nomor 13 tahun 2003,” kata Suprapto.

PP tersebut dianggap merugikan buruh.”PP.no 78 tahun 2015, sama sekali tidak berpihak kepada buruh,PP Pengupahan itu harus ditolak karena akan memiskinkan buruh secara sistematis” ujar Suprapto 

Kalangan serikat pekerja/serikat buruh menganggap bahwa dengan keluarnya PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Pemerintahan tidak mempunyai keberpihakan terhadap buruh.

 “Dengan berlakunya PP No 78 tersebut,rata-rata  kenaikan upah minimum tiap tahunnya hanya dikisaran 9 – 10% setiap tahunnya”, kata Prapto .

padahal menurut Suprapto lagi idealnya setiap tahun naik 21% atau setara dengan Rp. 600 ribu pertahun. dengan kenaikan 10%, maka buruh akan menajdi kesuliatan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

PP tersebut menghapus fungsi Dewan Pengupahan dalam penentuan UMK berdasarkan survei mekanisme pasar dan KHL.

Sedangkan pada PP tersebut, penentuan UMK didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.Sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi daerah-daerah yang memiliki kebutuhan hidup tinggi.

“Yang saat itu hanya menaikkan UMK Kota Batam 2016, 11 persen dari tahun sebelumnya.”Katanya

 Pewarta : Sakti