batamtimes.co,Batam – Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang berhasil menggagalkan upaya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Batam mencapai 1 kilogram (Kg).

Informasi yang diperoleh, polisi sudah lama melakukan pengintaian terhadap jaringan tiga tersangka yang berhasil dibekuk di lokasi yang berbeda pada Selasa (5/4/2016) kemarin.

JR dan JI berhasil dibekuk di sekitar Top 100 Sagulung. Hasil penggeledahan tubuh kedua pengedar itu ditemukan sabu dalam beberapa paket plastik bening. Dari tubuh JR didapati 12 gram dan JI 36,8 gram.

Polisi melakukan pengembakan kasus kepemilikan narkoba tersebut dari kedua tersangka. Keduanya menyanyi, bahwa barang haram itu diperoleh dari seorang bandar narkoba yang juga keberadaannya ada di Batam.

Alhasil, kerja keras Polisi dibawah pimpinan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol Suhardi Hery Haryanto membuahkan hasil, dengan melakukan penggerebekan di salah satu rumah di kawasan hunian Alam Manda, Kecamatan Seibeduk.

Seorang pria yang ditangkap di dalam rumahnya itu berinisial SA. Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan seberat 875,8 gram sabu dari beberapa lokasi di dalam rumah tersebut. Diperoleh empat paket seberat 20,9 gram ditemukan di dalam dompet tersangka.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan untuk mencari keberadaan barang bukti lainnya. Tersangka mengaku barang haram itu masih tersimpan di dalam satu buah kaleng biscuit yang berisikan 854,9 gram, terdiri dari 10 paket. Total keseluruhan barang bukti yang diamankan sebanyak 946 gram sabu.

Kompol Suhardi Hery Haryanto mengungkapkan, ada nama tersangka lainnya yang menjadi target Polisi. “Ya, ada kita amankan tiga tersangka beserta barang bukti narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Saat ini kita masih melakukan penyidikan tersangka lainnya yang berperan di atas ketiga tersangka,” ujarnya, Rabu (6/4/2016).(btd)

batamtimes.co,Batam-Aksi mogok kerja para pegawai Badan Pengusahaan (BP) Batam di Batam Center, Rabu (6/4/2016) pagi, spontan mengundang komentar berbagai kalangan.

Taba Iskandar, seorang anggota tim teknis pada Badan Pengusahaan (BP) Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam (PBPBB) mengkritisi sikap para pejabat dan pegawai BP Batam yang bereaksi setelah pemerintah pusat melantik para pejabat baru BP-PBPBB.

“Saya kira, dengan aksi unjuk rasa ini, semua permasalahan di BP Batam akan mulai dilihat dan dinilai secara jelas,”ungkap Taba ketika dimintai tanggapan.

Tabah menjelaskan, unjuk rasa tersebut akan membuka borok permasalahan yang terjadi di BP Batam dan Batam selama ini.

Permasalahan tersebut akan menjadi titik pijak bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mulai menjalankan tugasnya mengaudit BP Batam itu sendiri.

“Dengan unjuk rasa, mata masyarakat pun semakin terbuka lebar untuk menilai segala permasalahan yang terjadi selama ini,”kata Taba yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut..

Ia mencontohkan, proses pemilihan para pejabat BP Batam yang terdahulu dan yang kemudian, perekrutan pegawai yang dilakukan oleh pejabat BP Batam dan segala permasalahan lainnya (btp)

batamtimes.co,Batam- Demo yang dilakukan pegawai BP Batam sejak pagi hari dimulai 08.00 WIB hingga Pukul 11.00 Kamis (6/4/2016) mengakibatkan segala urusan terhadap instansi tersebut  menjadi terkendala,bahkan hampir seluruh pelayanan pada masyarakat dihentikan.

Ratusan Pegawai  turun dan berkumpul di area pintu masuk BP Batam untuk ikut demo. Salah satu pengusaha Rian terpaksa harus menunggu dari pagi hingga  habis demo,ia berharap usai demo pelayanan kembali seperti semula.

”sudah dari pagi bang disini,tapi tidak ada pelayanan semuanya demo.”ujar Rian saat ditemui wartawan

Dikatakan Rian,datang pagi hari tujuanya untuk mengurus surat WTO.Hanya saja jika melihat aksi pegawai yang berdemo surat yang diharapkan akan cepat dikeluarkan BP Batam tidak mungkin dapat terealisasi.

Padahal surat yang diurus sudah menyita waktu satu tahun,belum juga ada kepastian surat WTO kapan dapat di keluarkan,”wah susah juga nih jadinya belum tuntas juga surat WTO yayasan sekolah,sudah satu tahun surat diurus tidak selesai juga.Dan hampir tiap hari saya datang kemari,hanya saja belum jelas juga,”katanya

‘Nasib’ di hari tersebut sepertinya juga dialami Sar (nama samaran)pegawai dari salah satu developer di Batam, ia mengatakan,setumpuk surat-surat pengurusan PL tidak akan dapat selesai .Padahal dari kantor sudah diproyeksikan  agar segala urusan surat menyurat dari BP Batam secepatnya rampung.

“sudah dari lantai dua aku,tidak ada orang, seluruh pegawai kosong dikantor ikut demo. Padahal kantor sudah proyeksikan dan pegawai BP Batam juga berjanji ada beberapa surat yang rampung hari ini,tapi ya,sudah tidak mungkin!,”ujarnya.

Dari pantauan portal batamtimes.co,pegawai BP Batam yang berdemo akhirnya menyudahi demo diakibatkan ada masyarakat yang datang tiba-tiba dan meminta mic dari salah satu peserta demo.Walaupun akhirnya mic langsung diambil dari tangannya.

Dengan lantang masyarakat  yang memegang mic  berkomentar .

“saya selaku warga  batam tidak puas dengan pelayanan BP Batam,saya sudah mengajukan lahan tidak pernah dapat direalisasikan dan….?,”katanya

Panitia demo dari BP Batam langsung bergegas mengambil mic yang ada ditanganya, warga itupun diamankan oleh Dirpam BPBatam.(red)

batamtimes.co,Batam-Pengembang perumahan keberatan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dibebankan ke dunia usaha, sebab akan menambah pungutan perusahaan dan pekerja. Padahal, beban pungutan di perusahaan atau pekerja atas persentase tertentu dari penghasilan pekerja sudah sangat besar.

“Karena itu, jika dilakukan lagi penambahan pungutan dari gaji pegawai , berapa pun besarnya, akan menjadikan dunia usaha tidak kompetitif.”kata Sahmadin Sinaga Pengembang Perumahan PT. Bayu Pariama di BCS Mall Selasa (4/5/2016)

Menurut Sahmadin, Tapera dibentuk dengan sebuah tujuan mulia yaitu mengalokasikan dana jangka panjang berbiaya rendah yang selama ini menjadi momok pemilikan rumah. Karena meskipun potensi permintaan besar namun terhalang oleh keterjangkauan yang sangat rendah.

Inilah yang akan dijangkau dengan perantara penyelenggaraan Tapera. Tapera akan menjembatani gap keterjangkauan upaya kepemilikan rumah, dan fokus Tapera adalah pada rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

Dikatakanya,Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah disahkan Tahun 2016. Tujuan disahkannya UU ini adalah untuk mempercepat masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

Dengan disahkannya UU ini, setiap pekerja baik karyawan swasta maupun pegawai negeri sipil (PNS) diwajibkan membayar iuran Tapera.

Dan dalam program tersebut,pengupah diwajibkan berkontribusi 0,5 persen dari gaji pekerja.”Hanya saja jika Tapera diberlakukan dari gaji selain o,s persen dipungut akan ada bebean lainya beban pungutan yang sudah ditanggung perusahaan sebesar 18,24 persen sampai 19,74 persen dari gaji bulanan pekerja,”katanya

Untuk apa saja pungutan tersebut pekerja dibebani iuran BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi JHT sebesar 3,7 persen, Jaminan Kematian 0,3 persen, Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24 persen sampai 1,74 persen, dan Jaminan Pensiun dua persen.

Belum lagi BPJS Kesehatan sebesar empat persen dan cadangan pesangon sekitar delapan persen. Ditambah lagi rata-rata kenaikan upah dalam lima tahun terakhir sekitar 14 persen.

“Maka beban tahunan pengusaha untuk taat pada peraturan perundang-undangan bisa mencapai sekitar 35 persen,” katanya.

Sahmadin yang juga Anggota DPRD Provinsi Kepri dari Partai Nasdem mengatakan, seharusnya program Tapera tidak perlu lahir, karena pola dan sistem tabungan investasi ini tidak jauh berbeda dengan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

” Apindo,Kadin dan Apersi sudah melakukan kajian lebih jauh terkait program Tapera tersebut,bahkan pengusaha menilai Tapera dianggap duplikasi JHT yang sebelumnya sudah dipelopori BPJS Ketenagakerjaan.”katanya

Selain itu tambah Sahmadin, pemerintah juga punya program pembiayaan perumahan lainya seperti perumahan pegawai negeri sipil (PNS) oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan program manfaat pembiayaan iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,jadi untuk apa ada Tapera ?.(red)

batamtimes.co,Batam – Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian mengimbau agar pengusaha sektor perikanan menaati segala peraturan dalam mengambil ikan sehingga kelestariannya terjaga.

“Dalam mengambil ikan harus ikut aturan. Sehingga bisa memelihara potensi laut. Ikan dan biota laut lain juga bisa berkembang terjaga hingga masa-masa mendatang,” kata dia di Pangkapal PSDKP Batam, Setoko, Selasa.

Kepri memiliki wilayah lebih dari 95 persen lautan yang banyak memiliki kekayaan alam termasuk berbagai jenis ikan melimpah. Kekayaan tersebut harus mampu dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat.

“Hal tersebut, penting agar kekayaan laut berupa ikan dan biota lainnya mampu memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan,” kata Sam.

Untuk itu pola tangkap harus diatur, sehingga kekayaan alam tersebut mampu terjaga dan dinikmati hingga bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Menurut Kapolda, hal tersebut harus dipahami semua pelaku usaha sektor perikanan sehingga tidak hanya mengejar keuntungan dengan mengorbankan keberlangsungan ekosistem laut.

Selama ini kekayaan laut di Kepri khususnya ikan banyak dicuri oleh nelayan-nelayan asing. Namun, sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan tindakan tegas, jumlah kapal asing menurun drastis.

“Selama ini memang nelayan-nelayan asing yang banyak memanfaatkan kekayaan laut Kepri dengan cara mencuri. Namun KKP saat ini sudah menggunakan teknologi untuk pengawasan, sehingga diharapkan kekayaan laut akan terjaga untuk kemakmuran masyarakat,” kata Sam.

Ia berharap, perusahaan perikanan lokal yang ada akan selalu menaati aturan setiap kali melakukan kegiatan penangkapan ikan.

“Setelah nelayan asing tidak lagi mencuri ikan karena tindakan tegas pemerintah, tentu pengusaha dan nelayan lokal harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya yang ada,” kata dia.(ant)