batamtimes.co,Jakarta-Perseteruan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo mencuri perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia. Apalagi, kisruh antara Sudirman dan Rizal Ramli bukan kali ini saja terjadi.
Ketua DPD Irman Gusman berpendapat, jika pemerintah ingin argumentasi bebas, sebaiknya melalui forum rapat bersama DPD, DPR atau lembaga negara lainnya. Bila levelnya menteri, seyogyanya diskusi pertentangan pendapat tersebut hanya terjadi di rapat kabinet dan tidak malah diumbar ke publik.
“Menurut saya, sebaiknya pembicaraan-pembicaraan soal kebijakan itu harus diselesaikan dalam mekanisme, mekanisme dalam pemerintahan itu melalui rapat kabinet,” kata Irman Gusman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3).
Lebih lanjut, Irman menjelaskan, perseteruan Rizal Ramli dengan Sudirman Said tersebut telah menurunkan wibawa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden tentunya harus bisa mengatur anak buahnya sehingga polemik antar menteri tidak kembali terjadi.
“Seharusnya ini tidak terjadi, oleh karena itu tentu kita harapkan ke depan hal-hal ini harus kita hindari lah. Supaya rakyat juga mengharapkan keputusan pemerintah berpihak ke rakyat,” jelas Irman.
Diketahui, perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said belakangan ini dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela. Rizal ingin agar pembangunan Blok Masela dilakukan di darat sedangkan Sudirman ngotot agar pembangunan kilang minyak dilakukan di laut.
Kisruh antara Rizal Ramli dan Sudirman sebelumnya pernah terjadi. Rizal menentang program listrik 35 ribu megawatt karena dianggap tak realistis
