batamtimes.co,Jakarta-Meski belum menetapkan tanggal, Partai Golkar memastikan akan menggelar Munas pada bulan April mendatang. Kemungkinan besar lokasi yang akan dipilih berada di Jakarta. Kini, internal partai tengah disibukkan dengan penyusunan panitia munas.

Namun, susunan panitia munas yang disepakati menuai penolakan dari kubu Agung Laksono karena adanya sosok Nurdin Halid yang dianggap sebagai salah satu biang kisruh di Partai Golkar.

Wakil Sekjen DPP Golkar Munas Riau Leo Nababan mengatakan, pengesahan panitia Munas dalam rapat pleno bisa berujung voting. Sebab, terdapat penolakan dari sejumlah pengurus Golkar terkait masuknya nama Nurdin Halid sebagai Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee).

“Akan menjadi seru bila dibuka sesi pendapat dalam pleno, bisa-bisa berujung voting,” ujar Leo Nababan saat dihubungi, Jakarta, Jumat (26/2).

Menurut Leo, orang-orang dalam susunan panitia pelaksana Munas Golkar sudah diputuskan dalam rapat harian pada Selasa kemarin. Dalam penempatan orang-orang sebagai panitia tersebut terdapat banyak perlawanan.

“Susunan panitia ini memang sudah diputuskan dalam rapat harian, diketok dianya, walaupun di rapat harian itu banyak perlawanan,” jelas Leo.

“Tapi nanti susunan itu dilempar lagi di pleno, yang berjumlah hampir 300 pengurus. Ini akan jadi seru bila dibuka sesi pendapat dalam pleno, bisa bisa berujung voting,” ujarnya.

Selain nama Nurdin Halid yang dipaksakan untuk diplot sebagai Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee), susunan panitia juga banyak didominasi kader-kader Golkar dari Indonesia Timur.

“Yang menjadi suara miring lagi adalah negara kita ini negara komprehensif integral Indonesia. Sedangkan pengurus yang jadi panitia hampir 80 persen dari Indonesia Timur,” jelasnya.

Leo menyebut susunan panitia Munas seperti Theo Sambuaga, Yorrys Raweyai, Nurdin Halid, Zainuddin Amali, Erwin Aksa dan beberapa orang lainnya. Yang mana sebagian besar merupakan orang-orang yang berasal Indonesia Timur.

“Ini juga menjadi suatu ganjalan bagi kawan-kawan. Bagi saya tidak masalah, saya tidak melihat Indonesia Timur Indonesia Barat. Yang penting menurut saya soal fairness. Kalau pemilihan panitia pelaksana saja sudah tidak fairness saya jadi ragu hasilnya nanti,” terangnya.

“Lantas apakah penunjukan Pak Nurdin ada kesengajaan, itu tanda tanya besar bagi saya. Karena tahun lalu juga dimulai dari penyusunan panitia pelaksana, dimana ketum ARB saat itu ngotot ketua SC pak Nurdin Halid di rapimnas, juga di munas,” jelas Leo.

“Jadi ada perlawanan saat itu yang sampai lempar lemparan itu. Nah saya berharap di rapat pleno akan datang tidak terjadi pemaksaan kehendak, biarkan saja mengalir secara demokratis,” tandasnya.

Susunan kepanitiaan inti Munas Golkar sudah ditetapkan dalam rapat harian DPP Golkar antara lain Penanggung Jawab Aburizal Bakrie dan Agung Laksono Ketua Penyelenggara Munas Theo L Sambuaga, Ketua Steering Committee Nurdin Halid dan Ketua Organizing Committee Zainuddin Amali. Namun susunan itu akan dibawa dalam rapat pleno yang akan dihadiri hampir 300 pengurus, untuk mendapatkan persetujuan.(waar/merdeka)

batamtimes.co,Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, tantangan terberat bagi ketua umum ke depan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi politik partai berlambang pohon beringin itu.

Saat ini, menurut Idrus, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar sudah menurun drastis.

“Memang seperti itu faktanya. Itulah tantangan ketua umum Partai Golkar ke depan,” ujar Idrus Marham dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Pembangunan Politik dan Sistem Kepartaian Indonesia’ di Tebet Timur, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2016).

Ia mengungkapkan bahwa turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terjadi karena banyak pejabat dan anggota dewan tidak memiliki kemampuan yang sepadan.

“Banyak yang jadi anggota DPR RI tapi kemampuannya masih DPRD Kabupaten/Kota. Jadi dirjen tapi kemampuannya baru pejabat eselon empat,” kata Idrus.

“Menjadi bupati tapi kemampuannya camat. Inilah kenapa negara kita nggak maju-maju,” ujarnya.

Berdasarkan studi yang ia lakukan di DPR periode 1999-2004, tidak lebih dari 40 persen anggota yang memiliki keberanian untuk masuk dalam debat konseptual.

Sementara 60 persen di antaranya hanyalah penggembira, bahkan orang-orang yang hanya mencari kesempatan.

Bagi Idrus, fakta tersebut menjadi persoalan yang harus dipecahkan oleh Partai Golkar.

Masyarakat menjadi sulit untuk menuntut kinerja dan produktivitas dari pejabat-pejabat publik yang notabene itu adalah kader partai politik, karena tidak memiliki kemampuan yang baik.

“Siapa yang paling bertanggung jawab? Ya parpol. Salah satu fungsi partai adalah kader poliitik untuk menduduki jabatan-jabatan strategis,” ucapnya.

Selain itu Idrus juga berpendapat, sebelum melakukan perubahan maka seorang ketua harus lebih dulu mampu untuk menunjukkan ideologi, konsep dan komitmen untuk membesarkan partai.(kmp)